Pembatasan Akses Aplikasi Perpesanan, Perlukah?
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 24 May 2019 11:30
Penulis
Watyutink.com - Masyarakat pengguna media sosial mengeluh. Mereka kesulitan mengakses beberapa aplikasi perpesanan instan sejak Rabu (22/5). Di media sosial Twitter juga ramai cuitan mengenai aplikasi WhatsApp, Facebook dan Instagram yang tidak bisa diakses. Hingga Rabu malam, beberapa aplikasi sudah bisa diakses meski masih terbatas.

Melalui konferensi pers pada Rabu (22/5) sore, Menopolhukam Wiranto dan Menkoimfo Rudiantara mengatakan, pemerintah memang sengaja melakukan pembatasan akses pada beberapa aplikasi perpesanan. Hal ini untuk menekan penyebaran konten negatif, ujaran kebencian dan hoax terkait demo yang berakhir ricuh di Jakarta Pusat.

Biasanya hoax dan ujaran kebencian serta konten negatif disebarkan lewat aplikasi seperti Instagram, Facebook dan Twitter dalam bentuk meme, foto, dan video, kemudian diviralkan lewat WhatsApp. Namun apakah langkah ini efektif menekan persebaran hoax, ujaran kebencian serta konten negatif?

Pemerintah juga tidak menjelaskan secara gamblang ke masyarakat mengenai parameter dan kriteria kondisi di mana pemerintah perlu memberlakukan pembatasan akses beberapa aplikasi. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat jika pemerintah akan dengan mudah melakukan pembatasan penggunaan aplikasi di waktu lain. Mungkin sebaiknya pemerintah harus menetapkan kriteria dan parameter khusus kapan pembatasan bisa dilakukan.

Meski tujuan utamanya menekan persebaran hoax, ujaran kebencian serta konten negatif, namun pembatasan layanan aplikasi – aplikasi dinilai melanggar hak-hak publik. Banyak masyarakat kesulitan mendapat informasi. Pun pelaku bisnis yang merasa terganggu dengan adanya pembatasan tersebut.

Misal para pelaku industri wisata yang mengaku khawatir promosi-promosi wisata mereka terganggu. Selama ini usaha promosi pariwisata lebih sering menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Banyak pebisnis online yang mayoritas UMKM ini juga mengalami kendala. Mereka biasanya menggunakan aplikasi perpesanan singkat dalam bernegosiasi dengan pembeli. Dengan pembatasan akses beberapa aplikasi ini menjadikan mereka mengalami kerugian bisnis.

Ada pula yang berpendapat dengan pembatasan merupakan sebuah pembungkaman kebebasan berpendapat masyarakat. Komunikasi dalam masyarakat otomatis terganggu. Lantas bagaimana seharusnya pemerintah bersikap untuk menekan peredaran hoax, ujaran kebencian serta konten negatif? Peraturan macam apa yang harusnya diambil pemerintah untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat sekaligus menjaga keamanan negara?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice (ICJR)

Pemerintah telah membatasi akses penggunaan media sosial (Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, dan Line) untuk sementara waktu dimulai sejak 22 Mei lalu yang diperkirakan hingga dua sampai tiga hari kedepan. Pembatasan ini, menurut klaim pemerintah yang diwakili oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, semata-mata dilakukan untuk mencegah provokasi hingga penyebaran berita bohong kepada masyarakat.

Pemerintah lebih lanjut menyatakan keputusan untuk membatasi akses ke media sosial dan aplikasi messaging ini telah sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurut saya, hal ini sebenarnya tidak perlu dilakukan pemerintah.

Pertama, pembatasan ini bertentangan dengan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta kebebasan berekspresi. Pembatasan yang dilakukan terhadap media sosial dan aplikasi messaging telah menghambat komunikasi masyarakat, terutama melalui aplikasi Whatsapp dan Line.

Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi telah dilindungi dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Kedua, pembatasan akses terhadap media sosial dan aplikasi messaging tanpa pemberitahuan sebelumnya adalah tidak tepat. Pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU No 12 Tahun 2005 memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pembatasan-pembatasan hak asasi manusia ketika negara dalam keadaan darurat.

Keadaan darurat dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti penyebab yang timbul dari luar (eksternal) atau dari dalam negeri (internal). Ancamannya dapat berupa ancaman militer/bersenjata atau dapat pula tidak bersenjata seperti teror bom dan keadaan darurat lainnya. Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa tersebut, konstitusi memberikan kekuasaan kepada kepala negara atau pemerintah untuk menilai dan menentukan negara dalam keadaan darurat.

Dalam Komentar Umum No. 29 terhadap Pasal 4 ICCPR mensyaratkan ada dua kondisi mendasar harus dipenuhi untuk dapat membatasi hak asasi manusia. Pertama,situasinya harus berupa keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa. Kedua, Presiden harus penetapan secara resmi bahwa negara dalam keadaan darurat melalui Keputusan Presiden. Penetapan ini sebelumnya pernah dilakukan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2004 silam untuk mengumumkan keadaan darurat di Aceh.

Meskipun begitu, tindakan-tindakan pembatasan HAM harus ditentukan batas-batasannya yang jelas beserta ukuran-ukuran yang tidak membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dengan merugikan kepentingan yang lebih luas. Tindakan pembatasan akses media sosial dan aplikasi messaging secara langsung tanpa ada pengumuman sebelumnya adalah tidak tepat.

Berdasarkan atas hal ini, maka ICJR merekomendasikan tiga hal kepada Pemerintah yaitu, pertama, pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan pembatasan akses terhadap media sosial dan aplikasi messaging harus benar-benar mengkaji batas-batasannya yang jelas, agar tidak membuka peluang terjadinya pengurangan hak dan kepentingan yang lebih luas, seperti hak untuk berkomunikasi.

Kedua, apabila ada suatu keadaan darurat yang menyebabkan pembatasan terhadap HAM tertentu sebagaimana diatur dalam ICCPR, maka Presiden harus membuat penetapan secara resmi bahwa negara dalam keadaan darurat melalui Keputusan Presiden.

Ketiga, apabila suatu keadaan tidak termasuk keadaan darurat namun pemerintah merasa perlu untuk menetapkan suatu kejadian tertentu yang menyebabkan pembatasan HAM, maka tindakan tersebut seharusnya merupakan tindakan hukum yang diumumkan oleh pejabat hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Jaksa Agung. Sehingga kebijakan yang diambil pemerintah merupakan kebijakan hukum dan bukan kebijakan politis. (mkn)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

Setelah tiga hari pemerintah memblokir media sosial dan whatsapp, ada beberapa poin yang harus kita kritisi. Pertama, pemerintah tidak bisa melakukan secara gegabah dan sembrono. Janganlah ingin menegakkan hukum tetapi dengan cara melanggar hukum. Janganlah ingin menangkap seekor tikus tetapi dengan cara membakar lumbung padinya.

Bagaimanapun pemblokiran itu melanggar hak-hak publik yang paling mendasar yakni mendapatkan informasi bahkan merugikan secara ekonomi. Pemblokiran itu secara sektoral melanggar UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta UU sektoral lainnya. Secara general melanggar UUD 1945.

Kedua, pemerintah seharusnya tidak  melakukan pemblokiran tanpa paramater dan kriteria yang jelas. Ke depan, janganlah pemblokiran ini menjadi preseden buruk pemberangusan suara publik yang dijamin oleh konstitusi. Tidak bisa "dikit-dikit blokir". Pemblokiran hanya bisa ditoleransi jika dalam keadaan darurat, dan parameter darurat harus jelas dan terukur.

Dan ketiga, pemerintah harus mampu menjelaskan kepada publik manfaat dan efektivitas pemblokiran tersebut. Jangan sampai pemblokiran tidak mempunyai efek signifikan, tetapi mudharatnya malah lebih signifikan. Toh masyarakat bisa bermanuver dengan cara lain, seperti menggunakan VPN dan atau menggunakan medsos lainnya. 

Saat ini medsos, whatsapp dan sejenisnya menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Bukan hanya untuk bersosialita, tetapi untuk menunjang aktivitas kerja bahkan aktivitas perekonomian. (mkn)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Langkah PKS di Oposisi Perlu Diapresiasi             Insentif Pajak, Daya Tarik Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat