Pemecatan bagi Penganut Homoseksual, Bijakkah?
berita
Humaniora
Sumber Foto : lampung.tribunnews.com 25 May 2019 15:30
Penulis
Watyutink.com - Seorang polisi yang berdinas di Polda Jateng, Brigadir TT dipecat secara tidak hormat karena disorientasi seksual. TT yang seorang homoseksual dipecat pada 27 Desember tahun lalu. Merasa mengalami diskriminasi, ia melakukan upaya banding ke komisi banding, tapi ditolak. Kini TT mengajukan gugatan kepada kapolda Jateng ke PTUN Semarang.

Sedikit berbeda dengan keterangan TT, pihak Kepolisian berdalih, alasan utama pemecatan TT karena desersi dan pelecehan seksual. Sementara disorientasi seksualnya merupakan alasan kedua. Kepolisian juga menambahkan, gay masih menjadi hal tabu dan tidak diakui secara yuridis oleh negara. Artinya anggota Polri tidak boleh LGBT dan memiliki kelainan seksual. Lantas apakah pemecatan merupakan hukuman yang bijak dan sesuai?

Masalah Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender/transsexual, Intersexual, Queer (LGBTIQ) memang masih menimbulkan pro kontra dalam masyarakat. Yang pasti LGBTIQ masih menjadi pihak minoritas. Bagi sebagian masyarakat LGBTIQ bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai Indonesia. Alhasil,  masyarakat menolak keberadaan mereka.

Masyarakat meyakini dari segi kesehatan, ditemukan banyak kasus kesehatan yang muncul dari perilaku LGBTIQ. Data WHO menyebutkan bahwa kaum Gay dan Transgender memiliki risiko 20 kali lebih besar tertular penyakit HIV/AIDS dibandingkan dengan populasi normal.  

Namun adapula sebagian masyarakat yang menerima keberadaan kaum LGBTIQ. Mereka menghormati LGBTIQ sebagai sebuah pilihan dalam hidup seseorang. Mereka juga menganggap LGBTIQ bukan merupakan kelaianan atau penyakit kejiwaan.

Dengan masih banyaknya pro kontra mengenai LGBTIQ, memunculkan berbagai reaksi yang ditunjukkan masyarakat. Ada kelompok yang bersikeras para kaum LGBTIQ ini tidak boleh hidup di Indonesia. Ada pula kelompok yang menerima. Ada yang berusaha menyadarkan dan mengobatinya, bahkan ada pemerintah daerah yang menerapkan hukuman bagi penganut LGBTIQ.

Mengingat mayoritas kaum LGBTIQ berusaha menyembunyikan orientasi seksualnya. Bukan tidak mungkin mereka juga bekerja di instansi-instansi pemerintah. Pemecatan bisa jadi hanya solusi yang tidak menyelesaikan masalah. Seandainya kaum LGBTIQ mengakui disorientasi seksualnya, bukan solusi yang bijak dengan memecat mereka.

Bagaimanapun juga, kaum LGBTIQ tetap manusia yang memiliki hak dasar. Pemerintah harus tetap melindungi hak-hak dasar tersebut. Seperti berhak mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.

Lantas bagaimana seharusnya pemerintah menanggapi kasus TT ini? Pasalnya, Pemerintah masih sering terlihat gamang menentukan sikap tegas, apakah menerima atau menolak. Negara juga kerap dibayangi cap toleran dan intoleran serta cap pelanggar HAM saat berurusan dengan LGBTIQ.

SHARE ON
OPINI PENALAR
Kriminolog FISIP UI

Lesbian - gay - biseksual adalah kategorisasi yang dibuat secara sosial berdasarkan orientasi / preferensi seksual. Berbeda dengan transeksual dan transgender.

Indonesia termasuk negera yang tidak mengkriminalisasi homoseksual. Tidak ada hukum nasional yang mengatur homoseksual adalah tindakan pidana. Yang ada adalah sebagian orang, berdalih interpretasi agama/religi, mengatakan homoseksual adalah dosa, melawan kondrat.

Cara pandang ini ditegakan, dilanggengkan dan didramatisir dengan tuduhan-tuduhan tentang "pembawa penyakit yang dikaitkan dengan kebejatan” yaitu HIV/AIDS. Cara pandang terhadap HIV/AIDS pun salah besar. 

Prasangka terhadap homoseksual dan Orang Dengan Hiv Aids (ODHA), menghasilkan stigma, diskriminasi serta kekerasan. Baik fisik, psikologis maupun seksual. Termasuk pendefinisian homoseksualitas sebagai "kelainan seksual" atau penyimpang.

Term kelainan seksual dulu dikonstruksi oleh psikiater/psikolog. Tapi sejak tahun 70 (seingat saya), asosiasi psikiater/psikilog AS sudah mengeluarkan homoseksualitas  dari kategori kelainan/penyimpanan seksual. Buku saku panduan psikiatri di Indonesia-pun telah direvisi dengan mengeluarkan homoseksualitas dari daftar penyakit kejiwaan. Karena secara esensi memang tidak ada dasar untuk mendefinisikan homoseksualitas sebagai gangguan jiwa/penyakit/ kelainan seksual atau penyimpangan seksual.

Homoseksual adalah keragaman seksual. Secara budaya juga bisa kita telusuri dalam teks-teks sejarah dan praktik budaya kita. Setara dengan heteroseksual, homoseksualitas bisa dipahami sebagai orientasi atau preferensi seksual. Tergantung orang-orang itu sendiri mendefinisikan keragaman seksualitasnya.

Diskriminasi dan kekerasan yang sering disasarkan pada homoseksual dan transgender, direspon dengan komitmen pemerhati, aktivis HAM level internasional yang kemudian mengadakan pertemuan di Yogyakarta dan melahirkan prinsip-prinsip Yogyakarta.

Orang-orang yang dikungkung oleh pandangan hetero – patriakhi-lah yang membangun prasangka dan kebencian terhadap homoseksual, transgender dan keragaman seksual serta gender lain yang tidak sesuai dengan konstruksi mereka tentang hegemoni seks/gender.

Dalam hak asasi manusia, menjadi Lesbian, Gay, Bisexsual, Transgender, Intersex dan Queer (LGBTIQ) adalah pilihan dan hak asasi. Bukan penyimpangan, bukan kelainan, bukan penyakit, apalagi kejahatan. (mkn)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar