Pemerkosa Anak Bebas di PN Cibinong, Buah Pengadilan Sesat?
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 03 May 2019 18:30
Watyutink.com - Dua orang anak yang masih di bawah umur menjadi korban pemerkosaan oleh tetangganya, HI (41). Namun pelaku malah divonis bebas oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Cibinong. Hal ini sontak menimbulkan reaksi keras dari masyarakat.

Kedua korban yang merupakan kakak beradik, Joni (14) penyandang disabilitas intelektual dan Jeni (7), juga sangat memprihatinkan. Sudah tidak mendapatkan perlindungan hukum, mereka juga menjadi korban perundungan (bullying) di lingkungan rumah dan sekolah. Pertanyaannya, mengapa pelaku pemerkosa bisa bebas begitu saja? Apakah ada yang salah dengan pengadilan kita?

Padahal sebelumnya, jaksa telah menuntut 14 tahun penjara dan denda Rp30 juta. Akan tetapi hal tersebut tidak digubris, dan hakim justru menetapkan vonis bebas kepada pelaku yang sudah jelas melakukan tindak kekerasan seksual. Dengan adanya kasus ini, LBH APIK Jakarta sebagai lembaga yang juga ikut mengawal, langsung membuat petisi dan membongkar beberapa kejanggalan selama proses hukum berlangsung

Pertama dari hasil visum kedua korban, telah terbukti bahwa terdapat luka robek pada kedua korban akibat kekerasan seksual. Bahkan saat diperiksa, pelaku juga telah mengakui perbuatannya. Namun hakim tetap berasalan bahwa dibebaskannya pelaku dikarenakan tidak adanya saksi. Apakah pengakuan pelaku dan hasil visum korban tak dapat dijadikan sebagai bukti yang kuat dalam kasus tersebut? 

Atas dasar apa pelaku dapat dibebaskan jika tak ada saksi padahal pelaku sendiri telah mengakui tindakannya? Bukankah seharusnya pelaku dapat dikenakan Pasal 76 D Jo pasal 81 UU RI, nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak?

Kedua, menurut LBH APIK Jakarta, hakim yang memeriksa hanya satu orang, padahal standarnya harus ada satu hakim ketua dan dua hakim anggota. Artinya, persidangan kasus tersebut saja sudah tidak sesuai dengan standar dan prosedur. Keputusan yang dibuat hakim juga sama sekali tidak memihak pada korban. Apakah ini dikarenakan pembuktiannya sulit? Lantas, harus seperti apa?

Ketiga, korban yang sedang dalam kondisi trauma berat justru dipertemukan secara langsung kepada pelaku tanpa adanya pendamping. Padahal seharusnya, korban yang merupakan anak di bawah umur harus terus didampingi oleh orangtuanya. Bukankah dengan begitu akan menambah trauma pada korban? Tidakkah hakim memikirkan kondisi psikis korban?

Jika hukum terus tidak memihak kepada anak dan perempuan yang menjadi kekerasan seksual, maka akan ada banyak serupa yang tidak terungkap. Korban akan takut melaporkan karena toh akan berujung disalahkan. Selain tidak mendapatkan perlindungan dan ketidakadilan hukum, korban juga kerap mengalami perundungan dari hukum sosial di masyarakat. Lalu, bagaimana cara yang efektif untuk melawan peradilan yang tidak memihak korban?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengelola majalah POTRET dan Majalah Anak Cerdas. Direktur Center for Community Development and Education (CCDE) Banda Aceh

Orangtua mana yang tidak terhenyak hatinya, ketika melihat atau mengetahui anaknya diperkosa? Hati siapa pula yang tidak tersayat ketika mengetahui seorang anak, apalagi anak-anak yang masih di bawah umur diperkosa oleh orang dewasa?  Setiap orang, apalagi orang tua sendiri, pasti sangat sakit menghadapi kenyataan ini. Semakin sakit ketika pelaku pemerkosa tersebut divonis bebas oleh pengadilan. Sungguh kita merasa kehilangan kata-kata untuk menyesali tindakan pengadilan yang menjatuhkan vonis bebas terhadap pelaku pemerkosa tersebut.

Itulah yang terjadi terhadap dua orang anak yang masih di bawah umur yang menjadi korban pemerkosaan oleh tetangga korban berinisial HI yang berusia 41 tahun, lalu pelakunya divonis bebas oleh majelis hakin di Pengadilan Negeri (PN) Cibinong baru-baru ini. Sebuah keputusan hakim yang bisa kita sebut sebagai pengadilan yang kehilangan akal sehat. Mengapa demikian, selain korban merupakan dua orang anak yang masih di bawah umur, salah satunya bahkan merupakan penyandang disabilitas intelektual.

Selayaknya kita bertanya, andai hal itu terjadi kepada keluarga kita, apa yang kita rasakan dan apa yang akan kita lakukan? Pasti kita tidak sabar dan tidak sanggup menahan amarah, bukan? Selayaknya pula kita bertanya kepada hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada pelaku pemerkosa tersebut, andai hal itu dialami oleh anak sang hakim, apakah ia setuju bila hakim membebaskan pelaku dari hukuman, seperti yang ia lakukan? 

Tentu saja ia tidak akan tega melihat anak-anaknya menjadi korban pemerkosaan tersebut. Ia bahkan akan berkata, ini adalah putusan sesat dan menempatkan korban dalam duka yang tiada akhir. Pertanyaan kita mengapa hakim memvonis bebas pelaku begitu saja?

Kasus perkosaan terhadap dua anak di bawah umur ini, ditenggarai banyak kelemahan yang dijalankan dalam proses hukum yang secara nyata tidak adil apalagi memihak kepada korban. Misalnya, seperti apa yang dikemukakan oleh LBH APIK Jakarta bahwa hakim yang memeriksa hanya satu orang, padahal standarnya harus ada satu hakim ketua dan dua hakim anggota. Artinya, persidangan kasus tersebut saja sudah tidak sesuai dengan standar dan prosedur.

Keputusan yang dibuat hakim juga sama sekali tidak memihak pada korban. Ini adalah yang melemahkan posisi pengambilan keputusan oleh hakim.  Hal yang kedua, dalam kasus ini, dilihat dari perspektif korban, kedua korban adalah anak-anak yang tidak berdaya yang dilindungi oleh UU Perlindungan Anak, namun mengapa UU Perlindungan Anak tersebut tidak bisa melindungi anak sebagai korban.

Selain itu, sebagaimana kita ketahui bahwa kasus ini juga sudah dibuktikan dengan visum yang menjadi bukti kedua anak mengalami tindak kekerasan seksual. ditambah lagi  sebelumnya, jaksa telah menuntut 14 tahun penjara dan denda Rp30 juta, tetapi hal tersebut tidak digubris, dan hakim justru menetapkan vonis bebas kepada pelaku yang sudah jelas melakukan tindak kekerasan seksual. Lebih ironis lagi, ternyata dalam kasus ini pelaku sudah mengakui perbuatannya, namun semua gugur dengan alasan tidak ada saksi.

Ini adalah preseden buruk pelaksanaan hukum dan perlindungan anak dari kejahatan seksual yang tidak boleh terjadi dan tidak boleh terulang atas alasan-alasan yang tidak hanya tidak adil terhadap korban, tetapi juga berdampak buruk terhadap masa depan anak-anak ke depan yang terus terancam dengan tindak kejahatan predator anak kini dan esok.

Sekali saja pemerkosa anak yang dinyatakan bersalah, tetapi tidak dihukum dengan berat, maka akan semakin mudah para predator anak untuk terus melakukan tindakan yang sama. Selain itu, pihak korban juga tidak akan berani lagi membawa kasus seperti ini ke ranah hukum, lalu anak-anak sebagai korban juga semakin tersiksa karena dibully oleh teman dan masyarakat sekitar.

Oleh sebab itu, kasus vonis bebas terhadap pelaku pemerkosa di Pengadilan Cibinong ini, harus ditindaklanjuti dengan memberikan keadilan terhadap korban dan pelaku pemerkosa harus dihukum lebih berat dari tuntutan jaksa dan hakim yang memutuskan vonis bebas tersebut sangat harus diusut, apakah ada unsur lain yang menyebabkan hakim memberi vonis bebas, misalnya terkait status sosial antara  pelaku dan hakim dan hal-hal lain yang mungkin mendorong hakim memutus bebas.

Kiranya, semua pihak tidak boleh membela pelaku pemerkosa. Semua perhatian dan bantuan harus diutamakan kepada korban, agar korban tidak terus menjadi pihak yang dikorbankan dan tidak semakin banyak anak yang menjadi korban. Pengadilan pun harus tetap pro pada korban. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Hukum Pidana Universitas Indonesia

Menaggapi kasus yang terjadi di Pengadilan Cibinong tentang bebasnya seorang pemerkosa, saya akan mencoba menariknya dalam isu yang lebih besar yaitu masalah penanganan perkara kekerasan seksual anak oleh penegak hukum. Dalam kenyataannya penanganan kekerasan seksual terhadap anak, apalagi anak dibawah umur bukanlah merupakan persoalaan sepele, tetapi suatu masalah klasik manakala mendiskusikan berjalannya mekanisme pradilan pidana dalam kasus-kasus tindak pidana kesusilaan.

Kasus-kasus lama semisal kasus percabulan di Jakarta Internasional School atau kasus sadis seperti kasus Yuyun, merupakan contoh-contoh kasus kekerasan seksual yang mengemuka dan menjadi perhatian publik. Hal demikian sudah disadari bahkan oleh pembentuk KUHP di abad ke 19, dimana dalam delik-delik pencabulan terhadap anak misalnya dalam Pasal-Pasal 287, 288, 289, 290, 291 dan 292 KUHP merupakan delik biasa (bukan aduan), sehingga penuntut umum dapat melakukan penuntutan tanpa melihat kepada persetujuan korban.

Hal ini menjadi sangat realistis manakala anak-anak, khususnya anak dibawah 15 tahun (sebagaimana diatur dalam Pasal 287 KUHP) kadang kala bahkan tidak menyadari bahwa kekerasan seksual telah dialaminya. Kadang kala pelaku menyatakannya sebagai ungkapan kasih sayang yang menjadikan pemahaman anak terhadap perlakuan yang diterimanya menjadi keliru.

Hukum pidana materiil pada dasarnya sudah memberikan ruang yang cukup untuk memidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak, antara lain dengan berbagai undang-undang antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang perlindungan anak, diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2015, disamping Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan KUHP.

Perkembangan regulasi kekerasan seksual tidak berhenti begitu saja. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 yang memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual bahkan dengan sanksi pidana kebiri yang menjadi sangat kontroversial. Sayangnya sanksi pidana yang keras ini hingga saat ini masih belum terdengar dipakai sebagai sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sehingga belum dapat dievaluasi apakah hal ini dapat memberikan deterrence efeck (efek pencegahan) dimana mencegah para calon pelaku untuk melakukan tindak pidana.

Akan tetapi beberapa kelemahan dan permasalahan yang kerap dihadapi dalam perkara kekerasan seksual khususnya anak dalam kaitannya dengan hukum acara pidana yang masih mengacu kepada Hukum Acara Pidana umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. Sistem peradilan pidana yang tidak bekerja secara maksimal dalam penanganan kekerasan seksual khususnya berkaitan dengan masalah pembuktian dan penanganan korban yang belum dapat dilaksanakan secara maksimal baik dalam regulasi maupun dalam praktek penerapannya.

Harus disadari saksi bukan merupakan satu-satunya alat bukti dalam suatu proses penanganan perkara pidana. Pasal 184 KUHAP, pada dasarnya memberikan pilihan alat bukti, yakni keterangan saksi, pendapat ahli, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Terlepas dari posisi petunjuk dan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang kekuatan pembuktiannya relatif, dimana sangat bergantung pada alat bukti lainnya, namun pada dasarnya harus disadari bahwa asas “minimum pembuktian” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP hanya menggariskan hadirnya dua alat bukti yang bersesuaian dan dapat melahirkan keyakinan hakim dalam memidana seorang pelaku kejahatan.

Dalam kondisi kekerasan seksual yang dialami seorang anak dibawah umur (balita misalnya), penegak hukum dalam hal ini banyak berpegang kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana dalam hal anak yang menjadi saksi usianya kurang dari 15 tahun, maka boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah dan keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

Hal ini berarti nilai keterangan anak sebagai saksi dapat timbul bila bersesuaian dengan keterangan yang diperoleh dari alat bukti lain semisal keterangan saksi lainnya, surat atau keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHAP. Akan tetapi problema ini harusnya tidak lagi menjadi masalah bila merujuk kepada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

UU tersebut telah menetapkan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Ketentuan ini jelas mengubah ketentuan dalam KUHAP tentang kualitas saksi anak dari sumber petunjuk menjadi alat bukti keterangan saksi. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Stabilitas Sangat Berdampak Pada Ekonomi             Tarik Investasi Tak Cukup Benahi Regulasi             Tidak Bijak Membandingkan Negara Lain             Semangat Reformasi Perpajakan             People Power and Power of Love             Polisi Tak Boleh Berpolitik             Laksanakan Reformasi Perpajakan Secara Konsekuen             Tunjukkan Sikap Politik yang Matang             Menagih Janji Deregulasi dan Perbaikan Infrastruktur Investasi             Perlu Inventarisasi Perundangan dan Peraturan