Pemilu 2019 Pembawa Maut, Bagaimana Baiknya?
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 21 April 2019 17:30
Watyutink.com - Pemilu 2019 tidak hanya akan mengantarkan salah satu paslon, entah Jokowi atau Prabowo, menjadi presiden RI, maupun ribuan orang lain menjadi anggota legislatif, tapi juga membawa maut bagi puluhan orang. 

Sampai Minggu (21/4/2019), media mewartakan hampir 20 orang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan anggota Polri meninggal dunia saat bertugas menggelar pemilihan umum. Kebanyakan petugas KPPS dan polisi meninggal akibat kelelahan dan serangan jantung. Sementara itu, ada pula beberapa polisi yang meninggal karena kecelakaan saat mengawal logistik pemilu.

Pemilu serentak 2019 yang berlangsung 17 April kemarin termasuk yang terbesar di dunia. Untuk kali pertama pileg dan pilpres diselenggarakan bersamaan. Selain memilih presiden, kita kemarin juga memilih 250 ribu orang lebih caleg. Terdapat 809.500 tempat pemungutan suara untuk 192,8 juta warga yang punya hak suara.

Petugas KPPS bekerja puluhan jam tanpa jeda. Sehari sebelum pemilu mereka harus menyiapkan TPS, mulai dari tenda, meja, kursi, serta alat kelengkapan pemilu seperti kotak suara, bilik suara hingga daftar pemilih dan daftar caleg. 

Saat pemilu berlangsung, mereka sudah harus bekerja dari pukul 7 pagi sampai 1 siang untuk menyelenggarakan pemilihan. Setelahnya mulai menghitung suara yang masuk. Penghitungan bakal cepat bila hanya mentabulasi suara pilpres. Tapi karena bersamaan dengan pileg, yang ditabulasi juga mencakup pemilih anggota DPR RI, DPD, DPRD I dan DPRD II. Itu sebabnya rata-rata penghitungan suara selesai hingga subuh. 

Dengan jam kerja begitu panjang tanpa istirahat, wajar bila petugas KPPS kelelahan dan korban berjatuhan. Sampai di sini, yang jadi tanya utama, apa penyelenggaraan pemilu serentak pileg dan pilpres harus diteruskan di masa mendatang? 

Selain pemilu serentak yang perlu dievaluasi ulang, penting juga mencermati proses perekrutan petugas KPPS. Dari laporan media didapat rata-rata petugas yang meninggal berusia di atas 40 tahun. Selama ini perekrutan berlangsung informal. Tidak ada persyaratan khusus soal batasan umur serta kesehatan jasmani. 

Soal proses rekrutmen petugas KPPS ini rasanya alpa diantisipasi KPU. Apa KPU abai mengantisipasi bakal banyak petugas KPPS kelelahan saat menggelar pemilu kemarin?

Soal teknis memang kerap tak diperhitungkan. Semua sudah tahu di pemilu kali ini ada lima lembar kertas suara yang harus dihitung dengan teliti. Petugas yang sudah bekerja dari pagi seharusnya digantikan oleh petugas yang bertugas malam. Normalnya, orang bekerja delapan jam. Kenapa sejak awal tak diatur pembagian jam kerja bagi petugas KPPS? 

Bila membagi petugas KPPS menurut jam kerja normal 8 jam akan membengkakkan anggaran, maka kita perlu memikir ulang menyatukan pileg dan pilpres. Bukankah demikian lebih baik?

Belasan nyawa petugas KPPS dan polisi yang melayang saat mengawal pesta demokrasi kemarin layak disebut pahlawan demokrasi. Sudahkah negara hadir bagi mereka?  

Menyantuni keluarga dan ahli waris jadi kewajiban negara. Yang lebih penting, kematian mereka tidak boleh sia-sia. Kita wajib belajar dari penyelenggaraan Pemilu 2019. Masalahnya, maukah kita belajar?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

UPDATE: Korban petugas KPPS yang meninggal hingga Selasa (23/4/2019) berjumlah 90 orang (Red)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Dewan Penasehat MKEK IDI, Dekan FK UPN

Sebagai dokter yang pernah punya pengalaman sebagai dokter umum, aturan kerja delapan jam per shift dibuat bukan tanpa maksud. Tujuannya untuk memberi kesempatan bagi tubuh untuk beristirahat. 

Kalau tubuh diberi kesempatan beristirahat, maka saat bekerja pun akan menghasilkan output yang baik. Jadi bisa lebih konsentrasi. Kalau kurang tidur tidak akan bisa konsentrasi maupun berpikir.

Makanya, ada yang mengatakan petugas KKPS ada yang salah memasukkan data, mungkin penyebabnya karena kelelahan juga. Di luar mungkin juga ada karena disengaja dengan motif kecurangan dan lain-lain.

Dari sisi kesehatan, dengan bekerja di luar jam yang sudah berlaku umum, yakni 8 jam, akan membuat gangguan kesehatan. Contoh kecilnya, konsentrasi terganggu. 

Petugas KPPS bertugas mulai jam 7 pagi. Orang tak mungkin setelah beristirahat ia langsung kerja jam 7, pasti ia sudah bangun sejam atau dua jam sebelumnya. Karena harus menyiapkan TPS, sangat mungkin istirahat di malam sebelumnya juga kurang. Itu sudah di luar toleransi tubuh.  

Pekerjaan seperti di KPPS memang sebaiknya dilakukan oleh mereka yang berada di usia produktif. Terutama mereka yang masih muda. Jika dikerjakan oleh mereka yang berumur di atas 40 tahun, biasanya orang di usia itu sudah mengalami perubahan pada fisiologi badannya, terutama berhubungan dengan penyakit-penyakit yang menyerang sistem pembuluh darah, atau juga sistem metaboliknya. 

Karena orang Indonesia rata-rata suka makan yang karbohidratnya banyak, dari situ diabetes berasal. Kita juga suka mengkonsumsi garam dan minuman manis. Sehingga potensi seseorang mendapat penyakit dan tingkat kelelahan juga, menurunkan kemampuan tubuh yang dipicu diabetes atau hipertensi sangat mungkin terjadi. 

Andai petugas KPPA-nya masih muda, di bawah 30 tahun dan bugar di luar rata-rata orang, mungkin angka kecelakaannya berkurang. Karena daya tahan tubuh mereka lebih baik daripada orang di atas 40 tahun dengan pola makan yang tak teratur dan tak diet secara ketat.

Maka, seharusnya, sebelum jadi petugas KPPS harus dicek juga kesehatannya. Orang yang berisiko tinggi kena stroke, serangan jantung atau kelelahan harus diatur untuk jadi petugas. 

Satu lagi, kelelahan juga bisa dipicu karena kurang minum. Pada orang yang bertugas seperti itu, berada di dalam tenda, udara panas dan tak cukup minum, atau berada di ruangan AC tapi tak merasa haus, akan juga memicu dehidrasi. 

Masalahnya, mohon maaf, dengan segala keterbatasan mereka (pembuat undang-undang dan peraturan pelaksanaan pemilu), mungkin yang terpikir hanya aspek legalitas dan efisiensi menjalankan pemilu-nya.Mereka kebanyakan ahli hukum. Yang dipikirkan hanya legalitas formal.
 
Tetapi mereka tak memikirkan orang-orang yang terlibat di situ dalam proses administrasinya. Padahal untuk pekerjaan administasi di situ butuh kebugaran dan konsentrasi. Mungkin dipikir ini seperti kerja kantor biasa, padahal ada begitu banyak materi yang harus dikerjakan.

Mungkin di dalam tim pembuat peraturan pemilu tak melibatkan pakar-pakar yang memahami masalah kesehatan. Coba kala itu dilibatkan pakar kesehatan kerja, atau dokter, atau ahli masalah kesehatan publik, mungkin takkan terjadi kemalangan ini.

Atau bila tidak, sistem IT-nya yang diperkuat. Mestinya, sistem pemilu kita tidak lagi manual, mestinya serba elektronik dengan sistem IT. Sehingga beban pekerjaan pada manusia dikurangi, lebih banyak mesin yang bekerja. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Cendikiawan Muslim Nahdlatul Ulama (NU), Staf Ahli Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP), Wakil Rektor Bidang Akademik IAILM Suryalaya Tasikmalaya

Pemilu kemarin memang perlu dievaluasi. Ini kali pertama pileg dan pilpres diselenggarakan berbarengan. Tapi jangan tergesa-gesa.

Pertama, kita harus menyampaikan rasa bela sungkawa kepada sejumlah petugas KPPS dan Polri yang sampai meninggal saat menjalankan tugas mengawal pemilu. Mereka meninggal karena kecapean. Mereka bekerja selama 24 jam lebih. Lalu ada juga yang meninggal karena kecelakaan seperti tertabrak truk dan lain-lain. 

Menurut aturannya, KPU tidak memberikan asuransi kepada mereka. Padahal mereka jadi ujung tombak dari hajat demokrasi ini. Itu jadi catatan pertama. (KPU telah memutuskan memberi santunan pada keluarga/ahli waris petugas KPPS yang meninggal--RED)

Lalu, kejadian ini juga karena banyak hal absen dari pemikiran anggota dewan ketika membuat aturan pemilu. Hal-hal seperti (potensi petugas KPPS yang kelelahan dan bakal makan korban) itu tidak ter-cover. 

Sebab mungkin fokus yang mereka bicarakan kepentingan partisan atau partai politiknya. Sehingga hal-hal teknis relatif terabaikan. 

Petugas KPPS bekerja sampai puluhan jam, dapat hak keuangan (honor) yang sangat sedikit dan tak pernah terantisipasi bakal ada yang meninggal hingga tak terpikir mereka perlu asuransi atau tidak. Itu tidak ada. Tidak pernah dibicarakan dan tak ada dalam undang-undangnya. 

Sangat ironis mereka yang jadi ujung tombak hajat demokrasi tak pernah kita pikirkan sebelumnya bakal seperti itu nasibnya. 

Dan lebih ironis lagi, ketika ada petugas KPPS jadi korban, ada elite politiknya malah mendaku sebagai pemenang, tanpa bisa mengelola kesabaran untuk menunggu hasil (penghitungan) KPU tanggal 22 Mei nanti. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) turut berduka cita atas ratusan petugas pemilu yang meninggal dunia. Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan kelembagaan pemerintah terkait harus ikut mengambil tanggung jawab dan mengevaluasi keadaan ini secara serius dan menyeluruh. 

Harus ada kompensasi yang sepadan bagi keluarga yang ditinggalkan maupun bagi mereka yang sakit atau mengalami kecelakaan kerja saat bertugas melaksanakan pemilu. Negara harus hadir mengapresiasi kerja keras dan bakti mereka sebagai bagian dari penyelenggara pemilu serentak satu hari terbesar di dunia.

Pemilu serentak lima surat suara memang menyimpan kompleksitas dan membutuhkan tenaga ekstra dalam menjalankannya. Bagaimana tidak, dalam proses penghitungan suara di TPS saja, anggota KPPS memerlukan waktu sampai dengan lewat tengah malam untuk menyelesaikan penghitungan lima surat suara. Belum lagi ditambah beban untuk melakukan pengadministrasian hasil pemilu dalam berbagai jenis formulir yang banyak jumlahnya untuk lima jenis pemilu yang diselenggarakan. 
Namun, pertanyaanya apakah pemisahan kembali pemilu presiden dan wakil presiden dengan pemilu legislatif menjadi salah satu jalan keluar?
Perludem menyayangkan jika rekomendasi perbaikan pemilu adalah memisahkan pemilu serentak untuk kembali ke desain pemilu terpisah seperti 2014, 2009, dan 2004. Desain tiga pemilu ini pun pada dasarnya cenderung sulit dikelola. Beban berat dari jabatan politik yang dipilih serta kompleksitasnya juga jadi sebab meninggalnya petugas pada pemilu-pemilu legislatif sebelumnya, meski tak sebanyak Pemilu 2019.

Dalam tataran mayor, sifat Pemilu Indonesia yang sangat sulit dikelola karena dua hal. Pertama, menyatukan pemilu DPR dan DPRD Provinsi juga DPRD Kabupaten/Kota pada waktu yang bersamaan. Kedua, manajemen teknis kepemiluan seperti surat suara yang besar dan banyak, serta distribusinya yang di lapangan mengalami kendala keterlambatan atau kekurangan jumlah.

Sejak 2012, Perludem, bersama dengan koalisi masyarakat sipil, serta beberapa lembaga pernah mengusulkan untuk menyerentakan pemilu menjadi dua bagian. Pertama, pemilu serentak nasional, yang menyelenggarakan pemilu presiden-wakil presiden, DPR, dan DPD. Kedua, pemilu serentak lokal, yang menyelenggarakan pilkada dan DPRD.

Selain mampu mengurangi beban kerja penyelenggara pemilu, kehadiran pemilu serentak dengan desain nasional dan lokal sebagai cara memperbaiki sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Dari pengalaman sejumlah negara Amerika Selatan dan teori ilmu politik, pemilu serentak (concurrent election) bisa memperbaiki negara presidensial multipartai seperti Indonesia. Tanpa harus mengamandemen konstitusi dan banyak undang-undang politik, pemilu serentak bisa menghasilkan partai politik/koalisi mayoritas dan sistem kepartaian multipartai moderat (kurang dari 5 partai politik efektif) di parlemen.

Putusan MK saat itu adalah menerima pemilu serentak. Sayangnya, pemilu serentak di desain oleh pembentuk UU dengan 5 jenis pemilu sekaligus. Dalam pandangan Perludem, Pemilu lima surat suara ini lebih tepat dipandang sebagai pemilu borongan, ketimbang pemilu serentak. Memborong lima pemilu sekaligus dalam satu waktu yang sama.

Dari evaluasi Pemilu serentak 2019 Perludem merekomendasikan:

1. Mengupayakan kembali perwujudan desain pemilu serentak nasional dan lokal. Pemilu serentak nasional: pemilu presiden-wakil, DPR, dan DPD. Lalu selang 2 atau 2,5 tahun (30 bulan) setelahnya ada pemilu serentak lokal: pilkada dan pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

2. Mengubah besaran daerah pemilihan untuk pemilihan legislatif menjadi lebih kecil, agar pengorganisasian partai politik lebih terkonsolidasi serta meringankan beban petugas penyelenggara pemilu dan pemilih.

3. Mengoptimalkan rekrutmen petugas dan bimbingan teknis. Ketentuan syarat usia minimal 17 tahun bagi petugas yang sudah diperbaiki UU No.7/2017 penting diupayakan sebagai bagian penguatan partisipasi pemilu di aspek tenaga penyelenggara.

4. Mempertimbangkan secara serius penerapan teknologi rekapitulasi suara secara elektronik untuk mengurangi beban pengadministrasian pemilu yang melelahkan di TPS. Juga untuk memotong rantai birokrasi rekapitulasi penghitungan suara yang terlalu panjang serta makan waktu lama. Pilihan atas teknologi harus dilakukan secara matang, inklusif, dengan waktu yang cukup untuk melaksanakan uji coba berulang dan memadai, serta melakukan audit teknologi secara akuntabel. 

CATATAN: Opini ini dikutip dari siaran pers Perludem, Selasa, 23 April 2019 dengan judul “Pemilu Serentak, Bukan Pemilu Borongan”. (ade) 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia             Ekonomi Digital Jadi Pelengkap Saja             Stop Bakar Uang, Ciptakan Profit             Potensi Korupsi di Sektor Migas             Revisi UU KPK Berpengaruh Langsung terhadap Perekonomian Indonesia             Benahi Governance DPR Untuk Hindari Konflik Kepentingan             Pebisnis Lebih Tahu Masalah Riil di Lapangan             Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri