Pencari Suaka Tak Bisa Suka Suka
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 17 July 2019 15:30
Watyutink.com - Jumlah pencari suaka mengalami peningkatan yang signifikan di Indonesia sejak tahun 2017 sebanyak 13.840 orang. Jumlah ini 55 persen berasal dari Afganistan, Somalia sebanyak 11 persen, Irak 6 persen dan sisanya 28 persen dari berbagai negara. Padahal tahun-tahun sebelumnya hanya 3.112 orang (2016) dan sebanyak 4.426 orang (2015). Mengapa jumlah pencari suaka yang cenderung meningkat ini masih belum bisa diatasi dengan baik?

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyebut masalah pencari suaka yang telantar di trotoar Jalan Kalideres adalah tanggung jawab Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR). UNHCR-lah yang semestinya bertanggung jawab mencarikan negara yang bersedia menampung para pencari suaka itu. Pasalnya jumlah pencari suaka di Kalideres terus meningkat dan mulai meresehakan warga. Misalnya saja pada Minggu (14/07/2019) mencapai 998 orang pada malam hari dan esok harinya sudah mencapai 1.555. Sehari kemudian turun lagi di angka 1.000 orang. Protesnya warga Kalideres ini bukan tidak beralasan. Sebab keberadaan imigran yang banyak ini mengganggu aktivitas sejak ada para imigran.

Padahal jika ditelusuri lebih dalam, tidak ada kewajiban pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada para pencari suaka sebab Indonesia tidak menandatangani Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi internasional. Meskipun ada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri yang mengatur tentang pencari suaka ini. Namun, mengapa Indonesia seakan menjadi negara favorit persinggahan pencari suaka dan imigran? Apakah hukum kita yang terlalu longgar atau memang UNCHR yang belum menjalankan fungsinya secara maksimal?

Sebagai negara yang berperikemanusiaan tentu saja Indonesia menarik sebagai tujuan yang aman. Ternyata, faktor kunci penyebab Indonesia disukai oleh para pencari suaka dan imigran karena adanya peran agen lokal kapal. Bahkan beberapa di antara pencari suaka ini menyatakan keinginannya untuk bermukim di Indonesia jika kelak ditolak masuk ke Australia. Alasannya lainnya ketika ditanya mengapa harus Indonesia, mayoritas imigran dari Afganistan, Sri Lanka, dan Myanmar menjawab dengan alasan beragam. Imigran dari Afganistan, menganggap bahwa penduduk Indonesia ramah (33,8 persen) dan negaranya damai (36,9 persen). Hal yang sama muncul dari pandangan imigran Myanmar yang menilai Indonesia penduduknya ramah (50 persen), dan negaranya damai (58,3 persen). Apakah hal ini menjadi suatu keuntungan atau bahkan kerugian bagi Indonesia di mana kondisi masyarakatnya juga belum mencapai kesejahteraan sosial secara merata?

Tak jarang di antara pencari suaka yang kemudian menetap di Indonesia dengan alasan sudah nyaman atau Indonesia ternyata menyenangkan. Apakah negara kita terlalu ramah terhadap orang asing ataukah hukum yang terlalu longgar sehingga orang asing dengan mudahnya masuk ke Indonesia? Menjadi dilema bagi negara pusaka ini ketika pencari suaka terus berbondong-bondong datang tanpa bisa dibendung. Lantas apa langkah bijak yang seharusnya diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk mencegah pencari suaka semakin banyak dan menimbulkan masalah sosial politik di kemudian hari?

Apa pendapat Anda?Watyutink? 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia

Permasalahan para calon pengungsi dan pencari suaka yang dipindahkan oleh Pemda DKI ke Kalideres harus disikapi oleh Pemerintah Indonesia dengan meminta UNHCR memindahkan kantornya keluar dari Jakarta.

Para calon pengungsi dan pencari suaka berbondong-bondong masuk Indonesia dari asal negaranya di Timur Tengah dan Afrika karena ingin ke kantor UNHCR. Alasan yang disampaikan adalah konflik di negara asal atau mereka berpindah agama yang berkonsekuensi hukuman yang berat di negaranya. Padahal kebanyakan motif mereka adalah mencari penghidupan yang lebih baik di negara-negara yang telah mapan.

Kantor UNHCR Jakarta bertugas untuk men-screen dan mem-verifikasi apakah calon pengungsi bisa diterima sebagai pengungsi. Proses ini memakan waktu yang lama bisa bulan hingga tahunan.

Disamping itu tugas UNHCR adalah mencari negara ketiga yang menerima pengungsi untuk mencari suaka. Saat ini negara ketiga tersebut seperti Australia, negara-negara Eropa bahkan Amerika Serikat sudah sangat membatasi jumlah pencari suaka.

Akibat ini semua saat ini terjadi penumpukkan calon pengungsi dan ke depannya akan terus bertambah. Dalam menghadapi masalah ini pemerintah pusat tidak seharusnya membebani pemerintah daerah karena pemda punya banyak keterbatasan.

Tidak seharusnya anggaran pemda untuk mengentaskan kemiskinan warga daerah justru digunakan untuk para calon pengungsi. Mereka tidak produktif karena sehari-hari tidak bekerja dan justru menjadi beban pemda.

Langkah kongkrit dalam waktu dekat adalah pemerintah pusat harus mencarikan pulau kosong untuk UNHCR memproses para calon pengungsi. Pulau ini berfungsi seperti pulau galang di zaman kapal perahu asal Vietnam. Infrastuktur pulau ini harus dibiayai oleh UNHCR dan masyarakat internasional.

Selanjutnya pemerintah pusat meminta UNHCR dalam waktu tertentu untuk mengalihkan kegiatannya keluar dari Indonesia. Pemerintah juga harus mensosialisasikan kepada publik Indonesia terkait permasalahan calon pengungsi ini agar publik tidak hanya melihat sisi kemanusiaan dari calon pengungsi.

Bila publik hanya melihat sisi kemanusiaan maka ke depan pemerintah justru harus menghadapi kemarahan publiknya sendiri. Padahal ini merupakan masalah UNHCR dan masyarakat internasional. (yed)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar