Pendidikan Berbasis Menghafal, Mau Sampai Kapan?
berita
Humaniora
15 August 2017 00:00
Penulis
Kemana arah pendidikan Indonesia? Sejak Sekolah Dasar hingga pendidikan tinggi, metodenya sama:  menghafal. Rumus-rumus, kata per kata bahkan teori-teori menjadi makanan anak didik. Manusia seperti apa yang diinginkan dari model pendidikan ini?

Peringkat pendidikan Indonesia berada di posisi 108 di dunia dengan skor 0,603. Artinya hanya 44 persen penduduk Indonesia menuntaskan pendidikan menengah. Secara umum kualitas pendidikan di tanah air berada di bawah Palestina, Samoa, dan Mongolia. Bahkan jauh di bawah Malaysia (peringkat ke 62). Tampaknya sekarang kita yang mesti berguru ke negeri jiran, padahal tahun 1970-an Indonesia mengirimkan para guru untuk mengajar di Malaysia.

Sudah 11 kali ganti kurikulum, apa lagi yang dicari? Toh, konsepnya tetap mengharuskan siswa untuk menghafal. Tiap kurikulum membebani sekolah mengganti buku pelajaran. Kualitas atau bisnis? Sekolah-sekolah berlomba menjadi sekolah berstandar nasional bahkan internasional. Lalu adakah pembangunan manusia diutamakan?

Sistem pendidikan nasional berkualitas adalah kunci. Sejak pemerintah Orba memberlakukan standar nasional pendidikan tahun 1980, timbul masalah baru. Seluruh anak didik di tanah air diukur dengan standar yang sama tanpa memperhatikan kondisi, sumber daya, akses, dan kemampuan. Alhasil fokus pendidik adalah meloloskan anak didik di berbagai tes nasional, bukan kompetensi setelah lulus. Sebab, komptensi guru serta sekolah diukur berdasarkan rasio kelulusan saat ujian nasional.

Komersialisasi pendidikan, minimnya gaji pendidik, akses yang tidak merata, subsidi tidak tepat sasaran, bahkan rendahnya angaran pendidikan di berbagai daerah bahkan pusat, menjadi masalah klise. Hampir tak terdengar pemerintah fokus merubah pendidikan secara substansial. Padahal pendidikan adalah jantung kemajuan bangsa. Dalam kaitan ini, sejauh mana  pemerintah serius menangani masalah pendidikan?

Transfer ilmu dan transfer nilai seharusnya  menjadi fokus utama pendidikan. Sebab jika hanya memindahkan isi buku ke otak murid, tanpa sekolah pun bisa dilakukan. Namun untuk mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan dan bagaimana anak didik memiliki kemampuan yang mumpuni adalah kewajiban dunia pendidikan.

Bagaimana menurut Anda? Watyutink?

(yed)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Penulis, Pemerhati dan Konsultan Pendidikan, pendiri Pendidikan Karakter Education Consulting

Menghafal memang merupakan salah satu metode pembelajaran yang paling dasar. Semua proses pendidikan dimulai dari menghafal. Tidak ada proses pembelajaran yang tidak dimulai dari kegiatan menghafal. Saya yang menyukai bahasa sangat beruntung dengan metode hafalan ini sehingga bisa belajar lebih banyak.

Namun, menghafal saja memang tidak cukup. Menghafal tanpa bisa memaknai hanya akan membuat peserta didik pandai berbicara tapi tanpa makna dan arti. Memang, pendidikan kita selama ini banyak menghafal. Demikian pula dengan praktis pembelajaran dalam kurikulum kita.

Saya lihat pemerintah paham situasi ini dan mencoba mengubah paradigma mengajar ini sejak mengenalkan KTSP 2006 dan kurikulum 2013. Di sana ada muatan nilai, sekaligus usaha untuk meningkatkan kemampuan anak anak indonesia agar bisa memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi. Namun, karena para guru sudah terbiasa mengajar seperti itu, dan sistem evaluasinya lebih berat pada model hafalan, seluruh proses belajar teredusir pada belajar untuk lulus tes.

Maka, yang perlu kita lakukan adalah mengubah paradigma mengajar guru, disertai perubahan paradigma dan sistem ujian. Buatlah penilaian otentik yang bersifat formatif, bukan sumatif model Ujian Nasional. Keberhasilan belajar anak mesti dinilai dari capaian sebelumnya. Bukan malah diperbandingkan dengan teman-temannya. Apalagi distandarisasi seperti barang produksi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Geopolitik/ Doktor Hubungan Internasional Unpad/ Pendiri Pusat Kajian Timur Tengah ( ICMES)

Cara mendidik anak-anak mau tak mau harus sesuai dengan zaman. Di zaman ketika anak-anak di rumah dimanjakan panca inderanya oleh film-film animasi yang sangat menarik, tentu sangat sulit berharap mereka akan tertarik mempelajari buku teks yang desain grafisnya membosankan, kalimat-kalimatnya sulit dipahami, apalagi meminta mereka untuk menghafalnya. Kegiatan menghafal isi buku yang membosankan itu, jelas bukan opsi yang baik bagi proses pendidikan anak.

Namun, bukan berarti kegiatan menghafal adalah sesuatu yang salah. Justru di era Google, ketika ingatan publik semakin lemah karena mereka kebanyakan mengandalkan Google dalam mencari informasi, para pakar kembali mengingatkan pentingnya menghafal. Misalnya, Profesor William Klemm, pakar neuroscience dari Texas A&M University, mengatakan bahwa kreativitas muncul dari pikiran yang banyak ‘mengetahui’ dan banyak ‘mengingat’.

Melawan lupa, adalah sebuah perjuangan besar dalam sepanjang sejarah manusia. Hari ini, melawan lupa menjadi semakin berat. Di negeri kita, yang mudah diamati, betapa mudahnya publik lupa pada banyak kejadian penting. Baru ‘kemarin’ mendiang Soeharto dihujat oleh banyak orang, namun hari ini, dia telah dielu-elukan kembali sebagian orang. Baru ‘kemarin’ Ahmadinejad disambut dengan gegap gempita oleh mahasiswa-mahasiswa aktivis dakwah kampus di Indonesia karena keberaniannya melawan AS dan Israel, namun hari ini mereka pula yang paling depan menggelorakan hate speech dan isu sektarianisme di Indonesia. Baru kemarin kelompok-kelompok tertentu berdemo membela Palestina, hari ini mereka pula yang paling aktif menyeru jihad untuk menghancurkan Suriah, yang selama ini menjadi penyokong utama perjuangan Palestina.

Bagaimanapun, anak-anak perlu menghafal isi teks Pancasila, isi UUD 45, apa saja nama provinsi di Indonesia dan ibu kotanya, siapa saja nama pahlawan Indonesia, apa yang terjadi dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, dan lain-lain. Bagaimana mungkin berharap mereka menjadi Pancasilais sejati bila isi Pancasila saja tak hafal?

Jadi, perlu dicari jalan tengahnya. Metode adalah jawabannya. Bila selalu bergantung kepada pemerintah, mungkin perlu waktu lama, sampai muncul kurikulum yang benar-benar ideal. Namun guru-guru dan para orang tua bisa mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri. Ada banyak metode pengajaran kreatif yang dapat dilakukan bersama anak-anak, sehingga mereka belajar dengan senang dan mampu menghafal kontennya dengan nyaman. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Visi pendidikan kita sejak awal didesain tidak memiliki akar filosofi dan sosiologi yang justru lebih menekankan pada kerangka politik rezim yang berkuasa. Hal ini dilakukan secara masif selama Orde Baru berkuasa. Akar filosofi dan sosiologi menekankan humanistik dalam praktik pendidikan.

Akibatnya pendidikan dikelola secara birokratis prosedural sebagai legitimasi rezim berkuasa. Misalnya dilihat dalam pergantian kurikulum setiap rezim yang berkuasa. Hasilnya pendidikan kehilangan esensi humanismenya. UAN menjadi momok bagi seluruh pihak.

Guru sekarang lebih sibuk dengan urusan administrasinya dibandingkan upaya personal dalam meningkatkan kompetensinya. Pendidikan hanya tampak sisi simbolik dan seremoninya.

Ironis kita defisit akan nilai-nilai pendidikan itu sendiri. Anehnya sertifikasi guru hanya digunakan untuk kepentingan konsumtif guru bukan malah meningkatkan kualitas dan kompetensi mereka. Inilah tantangan dan paradoks pendidikan Kita.

Kunci kualitas pendidikan ada di tangan guru. Secanggih apapun kurikulum tanpa ditopang oleh kualitas guru yang mumpuni maka perubahan kurikulum hanya menjadi utopis. Ini yang terjadi dengan guru-guru kita yang gagap menghadapi perubahan kurikulum sementara mereka dijadikan sebagai ujung tombak pendidikan kita.

Perubahan kurikulum itu didesain oleh orang-orang hebat di lingkaran utama Menteri Pendidikan. Akan tetapi yang berdiri di depan anak-anak masa depan bangsa adalah guru. Bukan profesor-profesor hebat kepercayaan menteri. Ini menjadi perhatian.

Agenda utama pendidikan kita adalah mengupgrade kualitas guru menjadi guru yang kompeten, guru yang well IT, guru yang cakap menghadapi perubahan zaman. konsekuensinya adalah anggaran dana pendidikan harus ditingkatkan. Bukan malah sibuk mengganti kurikulum dengan anggaran dana yang sangat besar. Akan bahaya jika perubahan kurikulum tanpa mengupgrade kualitas guru maka yang berubah adalah sekadar kemasan (packaging). (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Enny Sri Hartati, Dr.

Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perlu Inventarisasi Perundangan dan Peraturan             Bukan Jumlah Peraturan Tapi Korupsinya Yang Penting             Sektor Pertanian Masih Gunakan Paradigma Lama             Gelombang Spekulasi Politik             Demokrasi Tanpa Jiwa Demokrat             Rekonsiliasi Sulit Terjadi Sebelum 22 Mei             Industri Manufaktur Memperkokoh Internal Perekonomian             Dibutuhkan Political Will, Bukan Regulasi             Kasus Makar Bernuansa Politis             Pasal Makar Ancam Demokrasi