Perlukah (Bisakah) Poligami Dilarang?
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 18 December 2018 16:30
Watyutink.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali membuat kontroversi. Setelah Ketua Umumnya Grace Natalie mengatakan tak akan mendukung peraturan-peraturan daerah (perda) yang berasaskan agama. Kali ini mereka kembali menawarkan isu kampanye yang tidak lazim dalam iklim politik di Indonesia, yakni tidak akan mendukung praktik poligami.  

Dalam sebuah pidato beberapa waktu lalu di Surabaya, Jawa Timur, Grace tegas menyatakan partainya tidak akan mendukung poligami. Tidak sebatas itu, PSI juga akan memperjuangkan pemberlakuan pelarangan poligami bagi pejabat publik di tingkat eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kelak, katanya pula, pelarangan serupa akan berlaku bagi pegawai negeri sipil (PNS). 

Alasan PSI bersikap anti poligami karena banyak perempuan di Indonesia yang menderita atas praktik tersebut. Meski terbilang berani, langkah PSI kontan mengundang kontroversi. Siapkah PSI menanggung risiko politik atas usulan kebijakannya tersebut? Atau, sebagai partai baru mereka bersikap nothing to lose

Kalkulasi politik di atas penting ditanyakan. Namun yang lebih penting untuk dicari tahu sebetulnya adalah: perlukah negara mengatur sendi kehidupan privat rakyatnya sampai pada urusan poligami?  

Yang patut didiskusikan pula, praktek poligami telah berlangsung lama di Indonesia, mengakar dan menjadi tradisi di sejumlah kebudayaan daerah kita. Meski secara personal banyak yang tak setuju soal ini, agama Islam nyatanya mensuratkan soal poligami dalam firman Tuhan. Surat An-Nisa ayat 3 jadi rujukan praktik tersebut, walau ada klausul, bila tak mampu adil, cukup menikahi seorang saja. 

Prakteknya memang, klausul itu sering diabaikan. Akhirnya poligami dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek keadilan. Ujungnya, perempuan yang menderita. Jika praktik poligami yang tak berkeadilan yang banyak dipraktikkan, lalu apa dengan begitu melarangnya jadi dibenarkan?  

Sebetulnya, PSI bukan yang pertama bersikap anti poligami. Istri Presiden Soeharto, Ibu Tien dikenal punya sikap senada. UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan lahir lewat campur tangannya. Meski tak tersurat melarang poligami, hal itu diatur dalam regulasi. Regulasi mencegah poligami diberlakukan pada tentara dan polisi tahun 1980 dan 1981. Kemudian lahir juga PP No. 10 tentang izin pernikahan dan perceraian bagi PNS pada 1983 yang semangatnya mencegah poligami di kalangan birokrat negara. Apakah serangkaian peraturan itu bisa mencegah poligami?

Nyatanya tidak serta merta praktek itu hilang. Banyak PNS, tentara atau polisi di masa Orde Baru yang menikah lagi memilih nikah diam-diam alias siri. Kontan saja ini merugikan istri dan anak yang mereka lahirkan. Artinya, bila keinginan PSI kelak diwujudkan, apakah akan memicu poligami diam-diam di kalangan pejabat negara kita?    

Apapun buntut dari wacana soal poligami yang digulirkan PSI ini ada pertanyaan yang penting dijawab dahulu, bisakah poligami dilarang?    

Apa pendapat Anda? Watyutink?    

SHARE ON
OPINI PENALAR
Komisioner Komnas Perempuan

Watyutink.com - Pertama, poligami sudah dipraktikkan jauh sebelum Islam, bahkan juga dipraktikkan oleh peradaban peradaban besar dunia. Poligami juga lakukan oleh kelompok "non muslim".  Dengan demikian Islam tidak bisa klaim poligami sebagai ajaran Islam.  Keberadaan poligami di dalam kitab suci Al-Quran, tidak menunjukkan bahwa poligami adalah ajaran Islam, melainkan Al-Quran hendak menggambarkan praktek poligami yang zalim. 

Al Quran datang untuk "mengatur praktik poligami" yang dhalim itu. Jadi yang menjadi ajaran Islam adalah "pengaturan praktik poligaminya", bukan poligaminya. 

Kedua, menurut beberapa kitab fiqih, yang lebih utama justru menikah dengan satu istri dari pada poligami. Jadi yang disunnahkan adalah monogami. Poligami baru dibolehkan jika ada alasan. Dalam beberapa tafsir, dikatakan bahwa islam "meng-ibahah-kan, membolehkan poligami". 

Di dalam usul fiqih menjadi perdebatan apakah "ibahah" itu  kategori "hukum" atau bukan?  Sebagian ulama mengatakan bahwa ibahah bukan kategori "hukum". Berarti poligami ya sama dengan makan, minum, tidur, berjalan, dan lain-lain yang boleh dilakukan. Tentu kita boleh mengatakan bahwa makan, minum, berjalan, bukan hukum Islam. Islam datang untuk mengatur. 

Ketiga, di dalam beberapa kitab Tafsir,  seperti kitab "al-Asas fi at Tafsir" karangan Syaikh Sa'id dan Tafsir al-Maraghi juz 4 halaman 128, dinyakan bahwa bahwa "poligami bertentangan dengan mawaddah, rahmah dan sakinah, yang ketiga hal ini merupakan tiang kebahagian kehidupan keluarga, maka tidak seyogyanya seorang Muslim melakukannya, kecuali ada darurat (emergency), tetapi tetap harus berkeyakinan mampu berbuat adil, jika tidak karena dharurat dan dilakukan dengan keadilan, maka poligami hanyalah kedholiman pada diri sendiri, pada istrinya, pada anaknya, dan bahkan pada umatnya". 

Pernyataan dua tafsir ini, menegaskan bahwa islam datang bukan memerintahkan poligami, karena memang poligami sudah terjadi jauh sebelum Islam, melainkan Islam datang untuk mengaturnya. 

Ke empat, sesungguhnya tidak ada perbedaan antara MUI, PBNU dan Juga Komnas Perempuan, sebab MUI dan PBNU akan sepakat dengan Komnas Perempuan, atau Komnas Perempuan akan sepakat dengan PBNU dan MUI bahwa praktik poligami yang dilakukan dengan cara zalim, tidak adil, menyengsarakan anak, istri dan keluarga yang lain adalah "haram".
 
Komnas memandang bahwa "praktik poligami" adalah haram karena berdasar data-data penelitian dan pengaduan pada Komnas, praktik poligami merugikan perempuan. Jadi yang sedang dilihat Komnas Perempuan adalah praktek poligami yang menyebabkan kekerasan kepada perempuan dan anak. Wallahu a'lam. (ade)

CATATAN: Opini ini ditulis lewat rilis yang disebar ke media. 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat, Mantan Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU)

Watyutink.com - Yang benar itu: PSI dan Komnas Perempuan yang tak mengerti islam. Bukan sebaliknya ya bahwa poligami bukan ajaran Islam. Soal tak senang poligami silakan tapi mengatakan tak ada dalam ajaran Islam itu jahl murakkab (bodoh paralel). Rabun iman dan tak baca hadits dan sejarah Islam

Tanda akhir zaman itu, orang bodoh memberi fatwa dan orang ruwaibidhah (gendeng) bicara masalah-masalah besar ke-Islamam dan kebangsaan. Coba deh baca sejarah hidup Rasulullah SAW. Itu poligami, sahabat juga poligami kok Komnas Perempuan bilang tak ada dalam ajaran Islam.

Habis kata-kata saya jengkelnya kepada PSI dan Komnas Perempuan itu kok yo hanya cari ribut bukan menyelesaikan urusan bangsa ini. Mudah-mudahan PSI tak lolos pemilu ini dan Komnas Perempuan dibubarkan saja.

Jika begitu (mengikuti logikanya), berarti puasa bukan ajaran Islam karena sudah ada sejak sebelumnya. 

Dalam ilmu ushul fiqh namanya sya’u man qablana. Fikih tak menyebut jumlahnya (poligami) yang sunnah tapi nikahnya. Tafsir al thabari Ibnu Katsir, Ath thabati dan lain-lain. Itulah rujukan kita bahwa cinta itu tak masuk dalam
syarat adil, tapi adil dalam memperlakukannya. Pasti ada perbedaan MUI dengan Komnas Perempuan dalam hal hukum poligami. Semua ulama membagi hukum pada lima hukum termasuk mubah dan sunnah, dan
itulah bagian dari syariah. Kalau dalam hadits itu menyebutkan sunnati (sunnahku). (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF