Pernikahan Seleb di TV, Penyalahgunaan Frekuensi Publik?
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 07 May 2019 15:00
Watyutink.com - Tidak sedikit masyarakat berharap kepada banyaknya stasiun televisi swasta di Indonesia yang juga merupakan pemegang izin siar, untuk dapat menyaring informasi yang disiarkan. Namun saat ini, banyak pihak yang mengatakan bahwa sebagian besar stasiun televisi hanya memanfaatkan frekuensi publik untuk kepentingan komersil.

Seperti menyiarkan pernikahan artis misalnya. Belum lama ini sudah ada dua pernikahan artis yang ditayangkan secara live di SCTV, yakni pernikahan Ammar Zoni dan Irish Bella, dengan tema 'Cinta Suci Ammar Ibel'. Kemudian disusul pernikahan Syahrini dan Reino Barack yang ditayangkan selama beberapa hari berturut-turut. Pertanyaannya, apakah acara semacam itu layak untuk ditayangkan?

Di akhir tahun 2018, sinetron Cinta Suci yang diperankan oleh Ammar Zoni dan Irish Bella, memang menjadi raja rating. Ta heran jika SCTV dengan bangga menyiarkan secara langsung pernikahan aktor dan aktris sinetron tersebut untuk meraup keuntungan. Begitu pula dengan pernikahan Syahrini dan Reino Barack yang sebelumnya juga telah mencuri perhatian publik, dan kemudian disiarkan sesuai dengan banyaknya permintaan publik yang penasaran.

Tetapi kita tahu bahwa kedua acara pernikahan itu bukanlah yang pertama kali disiarkan di televisi swasta dengan membloking frekuensi publik. Di tahun 2012, RCTI juga pernah menayangkan pernikahan Anang dan Ashanty secara langsung. Pernikahan tersebut juga menuai protes dari sebagaian masyarakat yang menganggap hal itu bersifat pribadi.

Tak hanya itu, di tahun 2014, pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina juga disiarkan di Trans TV secara langsung. Pro dan kontra pun bermunculan, lantaran beberapa pihak menganggap bahwa acara tersebut tidak bermutu. Akan tetapi sebagian masyarakat menyukainya dan tidak merasa dirugikan dengan tayangan tersebut. Lantas, apakah menayangkan acara pernikahan selebriti sama dengan melecehkan publik?

Akan tetapi tak dapat dipungkiri bahwa pendapatan terbesar televisi swasta memang berasal dari iklan. Mereka berlomba-lomba menayangkan acara yang diminati oleh publik. Semakin tinggi rating suatu program, maka akan semakin meluap iklan yang didapat. Jika demikian, apakah itu artinya televisi swasta saat ini menghamba pada iklan dan tidak lagi mementingkan kualitas siaran yang lebih memcerdaskan penonton?

Setelah mendapat pengaduan dari masyarakat, KPI juga langsung memberikan teguran terhadap acara semacam itu yang mendasar pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran). Hal itu dikarenakan acara pernikahan artis yang ditayangkan beberapa hari berturut-turur telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI tahun 2012.

KPI juga menilai bahwa acara pernikahan artis yang bersifat pribadi hanya memanfaatkan frekuensi publik yang bukan untuk kepentingan publik. Di satu sisi mereka membutuhkan iklan untuk tetap hidup, tapi di sisi lain, konten acara yang ditayangkan tidak bermutu dan tidak memberikan informasi penting. Jadi, harus seperti apa para pemilik media bersikap dalam menggapi polemik tersebut? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Penggiat Literasi Media

Sajian dalam tayangan pernikahan artis yang disiarkan secara live di stasiun televisi menjadi nilai jual tersendiri bagi industri media. Tayangan pernikahan seperti itu diklaim industri media menjalankan fungsi media sebagai sarana hiburan, namun yang menjadi pertanyaan, masyarakat mana kah yang terhibur dengan adanya tayangan tersebut? 

Daya kritis masyarakat yang tergolong ‘terhibur’ dengan adanya tayangan pernikahan artis telah terbuai akan arus komodifikasi media. Komodifikasi media telah ‘memperkosa’ hak frekuensi publik. Media berusaha memuaskan masyarakat dengan tayangan pernikahan artis, yang di balik itu mengalir miliaran rupiah dari iklan. 

Acara pernikahan artis merupakan bagian dari komoditas karena hal tersebut dibeli dan dijual oleh kaum media dengan para pengiklan. Terdapat harga dalam setiap acara pernikahan tersebut, dan media dibayar atas cerita-cerita dari setiap kegiatan pernikahan.Tak terhitung besaran tarif iklan yang didapat setiap kali penayangan dalam acara pernikahan artis tersebut. Lantas, publik dapat apa?

Dalam perspektif kritis ekonomi politik media, wadah terjadinya praktek komodifikasi dilakukan di media massa, di mana terjadi tarik-menarik antara kepentingan ekonomi (pemilik modal) dan politik (permainan kekuasaan) produk media merupakan hasil dari konstruksi yang disesuaikan dengan dinamika ekonomi yang sedang berlangsung dan struktur-sturktur dalam institusi yang menyokong berputarnya roda institusi media, dimana kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik biasanya datang dari pemilik media dan sistem pasar yang digerakkan oleh paham kapitalisme (Golding dan Murdock 1992: 18).

Sementara Mosco (2009: 134) mengungkapkan bahwa pada media televisi diubah atau disettingnya konten dan isi media menjadi komoditas untuk mendapatkan profit. Salah satu strategi dalam pencapaian tersebut ialah memproduksi program-program televisi yang sesuai dengan selera pasar sehingga dapat menaikkan rating. Penggunaan rating sebagai salah satu tolok ukur dalam melihat keberhasilan sebuah program. Rating seakan menjadi ‘kiblat’ industri media. 

Komodifikasi media televisi yang marak saat ini memperlihatkan secara vulgar bagaimana imajinasi, sikap dan standard moral pemirsa dimanipulasi sedemikian rupa oleh tikaman ideologi, baik dalam bentuk gaya hidup yang konsumtif, dan materialisme, yang dalam hal ini ditentukan oleh kepentingan-kepentingan pasar dan industri.

KPI sebagai pihak yang berwenang sudah sepatutnya bangkit dari ‘kuburnya’ untuk bersikap tegas kepada media-media yang salah dalam memanfaatkan frekuensi publik. KPI seharusnya mampu memberikan batasan atau cakupan siaran yang baik kepada publik, mengingat media merupakan bagian dari pilar demokrasi, dan juga sebagai sumber utama publik dalam mendapatkan informasi. Daya kritis publik akan tayangan juga harus dibangun, agar tidak selamanya tergerus sebagai korban ‘pemerkosaan’ dari komodifikasi media. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Ilmu komunikasi UMY dan Editor in Chief Jurnal Komunikator

Berbicara tentang maraknya frekuensi publik yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi seperti acara pernikahan artis yang tiba-tiba muncul di salah satu televisi swasta di Indonesia akhir-akhir ini, sebenarnya bukan permasalahan atau kasus baru, karena sejak lima tahun terakhir pernikahan artis sering sekali muncul.

Bahkan hal tersebut juga terus berlansung hingga saat ini. Faktor pendorong yang membuat acara-acara ini sulit dibendung adalah rating atau dalam bahasa sederhananya animo masyarakat untuk menonton acara seperti ini ternyata cukup tinggi. 

Permasalahan ini sebenarnya cukup sulit untuk menyentuh pada aspek media televisi yang menyiarkan, karena mereka adalah perusahan-perusahan yang tergolong besar serta didukung oleh kekuatan ekonomi dan politik yang cukup kuat, bahkan KPI-pun dalam beberapa tahun terakhir ini “hanya” menyentuh dan berhenti pada aspek teguran. 

Sehingga yang harus kita ubah adalah kesadaran dan “selera” masyarakat terhadap acara-acara tersebut, atau jika meminjam bahasa Stuart Hall dalam model encoding decoding maka mayoritas masyarakat kita sebaiknya berada pada posisi oppositional reading atau penonton yang kritis terhadap acara-acara tersebut sehingga rating turun, maka dimasa yang akan datang tidak ada lagi acara sejenis yang muncul karena media televisi melihat jumlah penonton yang sedikit terkait acara ini. 

Solusi yang tepat adalah Literasi Media yang terstruktur dan massif, pastinya melibatkan segala golongan. Sedangkan untuk metodenya, kita bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini, mungkin dalam era digital dimana masyarakat banyak memegang gadget maka literasi tidak hanya sosialisasi seperti 5 sampai 10 tahun yang lalu.

Kita bisa dengan sesering mungkin membagikan banyak tulisan, video dan gambar yang mampu meliterasi dan membangun kesadaran publik akan tayangan yang bermutu dan bermuatan kepentingan publik dibandingan dengan acara-acara yang masuk frekuensi publik tetapi sebenarnya cukup berhenti di ranah pribadi. 

Akhirnya jika permasalahan ini dianggap penting oleh sebagain besar masyarakat, maka kita bisa menggunakan istilah “Peopel Power” untuk merebut kembali frekuensi publik yang diambil oleh media televisi karena didorong oleh kepentingan ekonomi maupun politik. Gerakan ini lebih tepatnya membangun kesadaran dan “selera” di masyarakat agar menempati posisi oppositional reading untuk melawan acara-acara yang “kurang bermutu” di televisi. 

Gerakan ini bisa dimulai dari kampus, lembaga-lembaga penyiaran independen sampai lembaga negara yang konsen dengan permasalahan penyiaran, jika gerakan ini terus dilakukan maka akan seperti bola salju yang menggelinding, lama kelamaan akan semakin besar dan dirasakan manfaatnya. 

Tetapi jika masyarakat kita apatis terhadap permasalahan penyiaran, hal-hal seperti ini hanya berhenti pada tataran wacana tanpa ada perubahan yang berarti dalam media penyiaran di Indonesia. Pertanyaan berikutnya tertuju pada kita semua, apakah kita mau bergerak atau tidak? (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Akibat Jalan Non Tol Tak Dipelihara             Catatan YLKI untuk Mudik Lebaran 2019             Tipis Prabowo-Sandi Menang di MK             Putusan MK Tidak Mengakhiri Polemik Pilpres 2019             LGBTIQ Merupakan Pilihan dan Hak Asasi             Asumsi RAPBN 2020 Sulit Tercapai             Strategi Ekspansif Tak Tampak di RAPBN 2020             Transisi Darurat (Demisioner) Permanen????             Membangun Sambil Menindas             Mitigasi Pengaruh Kejadian Politik terhadap Kegiatan Ekonomi