Pileg dan Pilpres 2019 di Tengah Godaan Industri Ekstraktif
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 17 January 2019 17:00
Watyutink.com - Sepanjang 2018 kemarin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan 29 kali operasi tangkap tangan (OTT), rekor terbanyak dalam sejarah. Yang ditangkap antara lain kepala daerah, penegak hukum, aparat pengadilan, pejabat pajak, anggota dewan di pusat dan daerah serta pihak swasta yang menyuap masing-masing. Di tahun ini maupun tahun-tahun mendatang bukan tak mungkin jumlah pejabat yang kena OTT kian banyak. Salah satu yang berpotensi menjerumuskan pejabat jadi tahanan KPK adalah suap dari industri ekstraktif, seperti tambang dan perkebunan. 

Kita paham, politik di negeri ini butuh biaya besar. Untuk terpilih jadi presiden, anggota DPR, DPRD hingga walikota dan bupati membutuhkan dana yang tak sedikit. Kementerian dalam Negeri tahun lalu membuat kajian, untuk terpilih jadi bupati atau walikota dana yang dibutuhkan bervariasi antara Rp20 miliar sampai Rp100 miliar. Untuk jadi gubernur biaya yang harus dikeluarkan mencapai Rp350 miliar. Sedangkan untuk jadi presiden, sebuah lembaga survei menyebut setidaknya capres harus mengantongi Rp1 triliun untuk modal selama kampanye. 

Itu untuk jadi eksekutif dari tingkat bupati hingga presiden. Untuk jadi anggota legislatif pun tak murah. Riset yang dilakukan Prajna Research Indonesia menyebut untuk jadi caleg DPRD Kabupaten/Kotamadya dana yang harus disiapkan antara Rp250-Rp300 juta; untuk caleg DPRD Provinsi butuh dana Rp500 juta-Rp1 miliar; sedangkan untuk caleg DPR RI dana yang harus disiapkan sekitar Rp1 miliar-Rp2 miliar. Dari mana dana tersebut harus didapat? 

Salah satu yang harus diwaspadai adalah ada aliran dana dari industri ekstraktif pada politisi-politisi kita di musim pileg dan pilpres 2019. Seperti terlihat dari rincian ongkos politik di atas kebutuhan modal awal politisi amat tinggi untuk meraih jabatan yang diangankan. 

Yang terjadi kemudian adalah politik balas budi. Korporasi akan menagih balasan atas pemberian dana saat kampanye dari politisi dan calon yang didukungnya. Lalu hal itu direspon politisi yang terpilih nanti di eksekutif dan legislatif dengan memberi kelancaran usaha bagi korporasi tersebut. Bila begitu adanya di mana lantas kepentingan rakyat pemilihnya berada?   

Salah satu industri ekstraktif yang rawan korupsi adalah kelapa sawit. Kajian KPK tahun 2016 menyebut hingga saat ini belum ada desain tata kelola usaha perkebunan dan industri kelapa sawit yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Menurut kajian KPK mekanisme perizinan, pengawasan, dan pengendalian yang lemah membuat sektor ini rawan korupsi. Kasus korupsi proses perizinan perkebunan sawit sering melibatkan kepala daerah. Yang terjerat antara lain Bupati Buol Amran Batalipu dan Gubernur Riau Rusli Zainal. 

Dari sektor tambang, batu bara juga rawan korupsi. Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari ditangkap KPK atas gratifikasi perizinan. Rita lalu divonis 10 tahun penjara. Ia terbukti menerima gratifikasi perizinan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit total Rp110 miliar. Ia dijuluki "Ratu Batu Bara" karena menerbitkan 625 izin saat menjabat.

Korban sesungguhnya dari perselingkuhan jahat politik dan industri ekstraktif adalah eko sistem lingkungan. Kita tahu baik perkebunan kelapa sawit maupun tambang batu bara merusak lingkungan. Perkebunan kelapa sawit yang menggantikan lahan hutan tentu merusak eko sistem hayati. Sedangkan batu bara terbukti mencemari udara. Apa hal ini akan kita biarkan terus?

Yang merisaukan belum kelihatan dua kandidat capres kita maupun caleg-caleg di pusat dan daerah memberi perhatian lebih pada isu lingkungan ini. Tidak ada pula yang mengaudit apa dana dari industri ekstraktif telah mengalir pada politisi kita. Bila para politisi kita tak peduli pada isu lingkungan yang rusak akibat perkebunan sawit atau tambang batu bara, salahkah kita curiga ada uang dari korporasi pada mereka?

Di Amerika, kebiasaan kandidat pilpres membuka laporan pajak ke publik--Donald Trump menolak hal ini dan orang curiga terus pada aliran uangnya. Tradisi baik ini perlu ditularkan ke sini. Bila tidak harus dibuat aturannya. Bisakah hal itu kita wujudkan?               

Apa pendapat Anda? Watyutink? 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Sosial Universitas Indonesia (UI)

Saya kira isu lingkungan kurang "sexy" dalam kontestasi politik karen sumber dayanya masih berlimpah. Kalau pun ada isu polusi misalnya, tetap tidak terlalu bermasalah bagi publik karena matra lingkungan memang jauh lebih luas nilai kontribusi sumber penghidupannya bagi masyarakat. Artinya tidak ada konsekuensi jangka pendek atau menengah yang bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kontestasi politik memang belum concern pada isu jangka panjang seperti isu degeneratif lingkungan hidup. Di sisi lain, dari aspek industri ektraktif yang patut diduga dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan membutuhkan "political protection" atas tindak destruktif evolutif yang mereka lakukan. 

Oleh karena itu, mereka pasti akan menitipkan agenda tertentu agar bisnis mereka berjalan terus dengan kompensasi profit sharing kepada para politisi. Bagi politisi sendiri, mungkin hanya sebagian kecil sudah paham tentang bahaya jangka panjang dari alih fungsi monokultur seperti kelapa sawit.

Tetapi proses politik memang cenderung bersifat jangka pendek seperti yang saya sampaikan tadi, dan juga menyukseskan kepentingan politik adalah yang utama meskipun harus ada yang dikorbankan, yakni kerusakan lingkungan dalam jangka panjang. 

Sementara bagi masyarakat, isu lingkungan masih terbatas pada pemahaman livelihood semata. Ketika isu sawit mengemuka, masyarakat justru mungkin lebih cenderung mendukung perluasan kebun sawit karena memang jelas ada hasilnya secara ekonomi.

Oleh karena itu perlu ada edukasi dan peningkatan literasi masyarakat agar jangan terhanyut dalam perspektif jangka pendek para politisi ini. Masyarakat harus diajak menyadari dampak jangka panjang dari suatu tindakan atau keputusan politik yang salah dalam konteks tata kelola lingkungan. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

FOLLOW US

Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia             Ekonomi Digital Jadi Pelengkap Saja