Polemik Iklan Rokok di Kawasan Tanpa Rokok
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 29 October 2018 13:00
Indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok tertinggi di dunia. Jumlahnya cukup fantastis, yakni mencapai hampir 90 juta penduduk. Banyaknya perokok di Indonesia, tentu saja tak lepas dari pengaruh produsen rokok, yang melakukan promosi, mulai dari iklan TV, banner, dan sebagainya. Bahkan, iklan rokok juga semakin marak terlihat di tempat-tempat umum.

Baru-baru ini, banyak masyarakat yang mengeluhkan adanya iklan rokok di sejumlah stasiun. Padahal, larangan memasang iklan rokok di tempat umum sudah ada dan sangat jelas. Saat PT KAI berada di bawah kepemimpinan Ignasius Jonan, iklan rokok telah dihapuskan. Lantas, mengapa setelah berganti pemimpin iklan rokok kembali muncul di stasiun? Apakah ini karena kurangnya pengawasan dari PT KAI atau memang PT KAI sengaja mengambil pendapatan dari iklan tersebut?

Di samping itu stasiun merupakan area Kawasan Tanpa Rokok (KTR), yang seharusnya juga bersih dari berbagai iklan rokok. Hal itu diatur dalam Pasal 115 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan PP Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, dan juga berbagai Perda tentang KTR di Indonesia. 

Tak hanya itu, untuk memasang iklan di tempat umum, khususnya stasiun, harus sesuai dengan regulasi dan melalui rangkaian proses yang cukup rumit. Meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggaraan,pengendalian, pengawasan dan penertiban. Jika peraturan sudah cukup jelas, mengapa iklan tersebut bisa lolos dari seleksi?

jumlah pakar komunikasi dalam Media Discussion, pernah menyebut bahwa dampak iklan rokok di televisi maupun di tempat umum sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi orang yang melihatnya untuk merokok, khususnya bagi anak-anak yang belum pernah merokok sebelumnya dan punya rasa selalu ingin tahu. Pasalnya sejumlah iklan rokok dikemas dengan tampilan menarik dengan tema yang menginspirasi dan memotivasi. 

Menurut beberapak pihak, iklan rokok memiliki efektivitas yang tinggi untuk membujuk masyarakat, terutama anak-anak. Padahal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa haram merokok bagi anak-anak, wanita hamil, ulama, dan di tempat umum. Tapi jika fatwa tersebut tak diiringi dengan larangan iklan merokok dan tak disertai dengan pengawasan yang ketat terhadap larangan merokok di tempat umum, tidakkah hal itu akan sia-sia?

Di sejumlah negara lain seperti Malaysia dan Thailand, iklan rokok sudah dihapuskan dan sudah tidak ada lagi segala bentuk promosi rokok. Meski demikian, kebijakan itu sama sekali tidak merugikan industri rokok. Lantas, mengapa pemerintah tak membuat kebijakan yang sama untuk melindungi masyarakat khususnya anak-anak dari bujukan merokok?

Sementara menurut pakar kesehatan, maraknya iklan rokok yang semakin tidak terkontrol, merupakan suatu kemunduran dan pembodohan bagi masyarakat Indonesia. Terlebih tayangan iklan anti rokok juga masih jarang ditemui. Gambar-gambar mengerikan yang ada pada bungkus rokok juga tak terlalu memberikan efek jera merokok bagi para perokok aktif. Lalu, adakah cara bagi pemerintah untuk mengendalikan, memerangi, atau bahkan menghapuskan iklan rokok?

Apa pendapar Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

Berbagai inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumennya dilakukan oleh managemen PT KAI. Termasuk petugas KAI yang melakukan penghormatan manakala KA mau diberangkatkan. Ini hal yang positif, dan patut diberikan apresiasi. 

Namun, di sisi lain, managemen PT KAI ternyata kurang mendengarkan masukan atau bahkan protes dari konsumennya. Yakni adanya pemasangan iklan rokok di area stasiun-stasiun. YLKI banyak menerima pengaduan konsumen KAI, terkait maraknya kembali iklan rokok di berbagai stasiun, khususnya di area Daop Yogyakarta, seperti Stasiun Tugu, Stasiun Lempuyangan, dan Stasiun Solo Balapan.

Konsumen sudah protes ke Kepala Daop di Yogyakarta, tapi Kadaop mengatakan itu kebijakan Pusat, karena ada MOU antara PT KAI dengan salah satu industri rokok. Kemudian YLKI menyampaikan hal ini kepada Dirut KAI tapi kurang mendapatkan respon memadai. 

Dibolehkannya iklan rokok di area stasiun, jelas suatu kemunduran serius. Di era kepemimpinan Ignasius Jonan sebagai Direktur Utama KAI, hal ini sudah dihapuskan.

Tindakan Dirut KAI yang bekerja sama dengan industri rokok memasang iklan rokok adalah tindakan melanggar hukum. Sebab stasiun adalah area Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dan di area KTR dilarang memasang iklan dan promosi rokok.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 115 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan PP Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, dan juga berbagai Perda tentang KTR di Indonesia.

Oleh sebab itu, jika PT KAI memang pro kepada kepentingan konsumen, maka seharusnya mendengarkan aspirasi konsumen. Bukan malah sebaliknya. Seharusnya PT KAI lebih kreatif dalam mencari sumber-sumber pendapatan, yang legal dan tidak melanggar hak-hak konsumen. 

Demi kepatuhan pada regulasi, YLKI mendesak Dirut PT KAI untuk membatalkan MoU dengan industri rokok terkait pemasangan iklan rokok di stasiun. Dan mencopot iklan rokok yang sudah dipasang. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Ilmu komunikasi UMY dan Editor in Chief Jurnal Komunikator

Iklan rokok yang sering kita lihat di ruang publik pada kenyataannya melanggar Undang-undang, Peraturan Pemerintah, sampai berbagai Perda di berbagai daerah di Indonesia. Namun membicarakan iklan rokok tidak hanya bicara aturan disekitarnya, karena sebenarnya kita sedang membicarakan sebuah media promosi yang bisa melahirkan serta menciptakan budaya dan kebiasaan baru.

Pada dasarnya, iklan sudah bermain di ranah kesadaran masing-masing individu. Seperti pemaparan Stuart Ewen, bahwa iklan sudah bergeser dari Captain of Industry, berganti menjadi Captain of Consciousness, bagaimana konsumen saat ini sudah dibentuk hasratnya oleh iklan, termasuk hasrat untuk merokok. Artinya jika ada pemegang kebijakan yang membiarkan iklan rokok berada dalam ruang publik, maka hal tersebut sama dengan membangun kesadaran masyarakat untuk merokok. 

Lebih jauh lagi, secara tidak langsung para pemegang kebijakan turut menciptakan perokok-perokok baru di masyarakat. Karena iklan yang sering dilewati dan dilihat secara terus menerus dalam ruang publik, sama saja seperti kita menanam pengetahuan, nilai dan "hasrat" untuk merokok di masyarakat, hal ini seperti dalam Cultivation Theory yang digagas oleh seorang pakar komunikasi George Gerbner.

Pada akhirnya jika bangsa ini sudah sepakat bahwa merokok itu tidak baik maka hapuslah iklan-iklan tersebut dari ruang publik dan fasilitas publik yang ada disekitar kita. Alangkah indah negeri ini jika persentase yang tidak merokok dengan yang merokok jauh lebih banyak yang tidak merokok. Terlebih jika itu berlaku di generasi mendatang.

Oleh sebab itu, mari bersama-sama menjauhkan iklan rokok dari ruang publik, meskipun kita semua menyadari pendapatan yang dihasilkan oleh negara di industri rokok cukup tinggi, namun sebenarnya risiko dan bahaya kesehatan bagi masyarakat lebih tinggi dari pada berbicara berapa rupiah yang dihasilkan oleh negara. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FX Sugiyanto, Prof.

Guru Besar Universitas Diponegoro

FOLLOW US

Pengusaha Harus Aktif Lobi AS             Kematian Petugas KPPS Tidak Ada Yang Aneh             Memerangi Narkoba Tanggung Jawab Semua Pihak             Pendekatan yang 'Teenager Friendly'             Pendampingan Tiga Tungku             Perda Dulu Baru IMB             Kelalaian Negara dalam Misi Kemanusiaan             Kematian Petugas Medis; Pemerintah Harus Berbenah             Daerah Terpencil Sebagai Indikator Keberhasilan             Resiko Petugas Sosial