Politik Aliran di Pilkada Jawa Barat, Masihkah Relevan?
berita
Humaniora
Sumber Foto : wisatajabar.com (gie/watyutink.com) 26 June 2018 19:00
Pada konstelasi politik pusat, Jawa Barat disebut daerah terpenting setelah Jakarta. Jumlah penduduknya terbesar di Indonesia, 46 juta jiwa (2015), dan selalu diperebutkan. Siapapun yang menang pertempuran di Jabar akan memenangkan pemilu legislatif secara nasional. Tahun 2004 Golkar menang pileg di Jabar dan secara nasional juga menang; Demokrat menang secara nasional pada 2009 juga menguasai Jabar. Pada 2014 giliran PDIP yang menang di Jabar dan juga menang secara nasional. 

Secara tradisional, wilayah Jawa Barat kantong suara bagi pemilih muslim. Jumlah muslim di Jabar 40,9 juta. Pertanyaannya muslim yang bagaimana? Umat Islam di Indonesia sudah sering dikotak-kotakkan kaum cerdik pandai. Clifford Geertz mengklasifikasikan masyarakat Islam (tepatnya Jawa) ke dalam kelompok santri, priyayi, dan abangan. Deliar Noer (1982) mengelompokkan ke dalam 2 golongan: modern dan tradisional atau Islam kota dan Islam desa. Apa yang dikonstruksi Noer itu coba dipatahkan Nur Kholik Ridwan (2001). Ridwan meminjam terminologi “borjuis” dan “proletar” yang lebih akrab bagi kaum Marxian untuk mengelompokkan Islam. 

Tentu kita kemudian dapat mencirikan umat Islam ke dalam beragam bentuk lainnya: liberalis dengan fundamentalis; membolehkan tafsir atas teks atau skripturalis. Sekali lagi, Islam macam mana yang dominan di Jabar? 

Secara umum ada enam wilayah basis suara pemilih di Jawa Barat, yakni Bandung Raya (meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Sumedang); Priangan Timur (Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran dan Banjar); Priangan Barat (Cianjur, Sukabumi, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor); Pantura (Subang, Purwakarta, Karawang dan Kabupaten Bekasi); Cirebon Raya (Cirebon, Majalengka, Kuningan, dan Indramayu); serta wilayah Suburban DKI Jakarta (Depok dan Kota Bekasi). 

Enam wilayah itu memiliki karakter masyarakat berbeda. Misalnya Priangan Timur, sebagian Priangan Barat dan sebagian Cirebon Raya termasuk wilayah dengan masyarakat pedesaan tradisional dengan tradisi sunda kental. Sedangkan Bandung Raya, Suburban DKI Jakarta, dan sebagian Cirebon Raya dan Kota Bogor dikategorisasikan perkotaan yang melek tekonologi dan politik. Namun masyarakat nelayan dengan kultur pesisir dan kelompok buruh menjadi ciri khas wilayah Pantura.

Hasil survei Litbang Kompas, Senin (25/6/2018), menyebut pemilih Jawa Barat cenderung "konservatif" (53,6 persen). Mereka ingin gubernur harus laki-laki, putra daerah, dan seagama. Berdasar ceruk politik, konservatisme politik Priangan Barat dan Priangan Timur lebih tinggi dibanding daerah lain. Cirebonan "agak konservatif", Karawangan atau Pantura "agak moderat". Di kawasan kota besar bandung Raya dan megapolitan kalangan "agak moderat" dan "agak konsevatif" sama-sama besar.    

Pertanyaannya kemudian apakah kontestasi Jabar mencerminkan pertarungan politik aliran di atas? Apakah Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul (Rindu) dan Sudrajat-Akhmad Syaikhu (Asyik) mewakili Islam kota modern sedangkan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi (2DM) dan Tb Hasanuddin-Anton Charliyan (Hasanah) mewakili Islam pedesaan dan tradisional? Masih relevankah pendikotomian tersebut? Lantas, apa arti kemenangan salah satu pihak di pilkada esok? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ade)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Program SMRC

Secara tradisional Jawa Barat jadi basis muslim karena tak lepas dari sejarahnya. Di wilayah bagian selatan dari Cirebon hingga Banten, Tasik ke Sukabumi kental sebagai daerah pesantren. Namun, tradisi santri di Jawa Barat berbeda dengan tradisi santri di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Di Jateng dan Jatim, pesantren memiliki hubungan genealogi dan hirarki. Di sana ada hirarki antara pesantren tua dan pesantren muda. Hubungan ini lahir dari kekerabatan, dengan perkawinan antara pesantren satu dengan yang lain. Hal seperti itu tak terjadi di Jawa Barat. 

Selain itu, menilik sejarahnya, pada 1950-an, di wilayah Priangan Timur, terutama, pernah jadi basis bagi DI/TII. Artinya, di Jawa Barat tidak ada pemisahan antara budaya santri/pesantren atau keislaman dengan politik. 

Akan tetapi, di Jawa Barat kini tidak bisa main clear-cut pemisahan antara Islam kota/modern dengan Islam pedesaan/tradisional, maupun antara priyayi, santri dan abangan. Sebab, misalnya, kelompok priyayi di Jabar yang dulu memiliki jabatan di masa kolonial Belanda ternyata melakukan hubungan kekerabatan dengan keluarga pesantren lewat pernikahan. Jadi, bila ada kiai pemilik pesantren di Jabar bergelar raden, gelar priyayi itu tak datang dari tradisi pesantrennya, melainkan dari asal-usul priyayinya. 

Hal ini kemudian membuat pesantren di Jawa Barat memiliki genealogi yang berbeda dengan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lalu juga, meski pesantren-pesantren di Tasikmalaya atau Sukabumi, misalnya, memiliki ritual yang sama dengan pesantren-pesantren NU, mereka tak terlalu menganggap hirarki keorganisasian PBNU di Jatim. 

Di Jawa Barat tidak kuat pemisahan politik alirannya. Bila dalam hal konservatisme, harus dilihat konservatisme yang bagaimana dulu. Kalau menyangkut isu demo 212, Priangan Timur sangat konservatif. Jadi konservatisme yang timbul hari ini kasuistis. Tergantung isu. 

Dalam kasus pilkada kali ini tidak terlalu terlihat pula pemisahan politik aliran. Saya melihat, para calon gubernur ini memilih calon wakil gubernur bukan berdasar itu. Mereka (para calon wagub--red) dipilih untuk menutupi lubang atau kekurangan yang dimiliki sang calon gubernur.    

Ridwan Kamil memilih Uu  Ruzhanul karena ingin menghapus stigma Pilkada DKI kemarin. Dia mewakili perkotaan dan modern, sedang UU mewakili kalangan santri. Sudradjat mewakili kubu nasionalis-militer, maka ia butuh Syaikhu yang mewakili Islam. Tapi Islam-nya puritan dan modern. Deddy Mizwar mewakili moderat yang abangan, sekaligus kota dan budaya pop. Wakilnya, tidak mewakili santri tapi sunda tradisi, abangan. Sedangkan TB Hasanuddin-Anton Charliyan mewakili nasionalis dan priyayi.

Melihat kenyataan di atas, siapa pun pemenangnya, itu tidak merepresentasikan politik aliran, melainkan politik pragmatis. (ade) 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Aktivis Mahasiswa, Pelaku Bisnis sekaligus Pemerhati Sosial Budaya Nusantara

Politik aliran mewarnai awal gerakan Indonesia Merdeka hingga akhir pemerintahan Sukarno yang berakhir dengan naiknya Soeharto sebagai presiden. Berbagai politik aliran tumbuh dan berkembang dalam kiprah pergerakan melawan pedudukan Belanda. Dari mulai yang "kiri" hingga "kanan" dengan berbagai variannya. 

Dalam artikel "Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme" di Suluh Indonesia Muda pada 1926. Ir. Sukarno mampu menggambarkan dengan paripurna dan bernas bagaimana berbagai politik aliran hadir dan ikut serta dalam romantika, dinamika dan dialetika perjuangan pergerakan menuju Indonesia Merdeka. 

Meski Sukarno hanya menggambarkan 3 aliran besar tetapi setidaknya ada beberapa aliran yang merupakan derivasi dari ketiganya, di antaranya PNI dengan nasionalismenya, Murba dengan sosialisme-nasionalismenya, PKI dengan komunismenya, PSI dengan sosialismenya, selain juga dari Islam yaitu Masyumi yang ingin menegakkan syariah dan khilafah, serta NU yang Islam tradisional-nasionalisme. 

Sepulang dari Ende, Sukarno menyoroti pergerakan Islam dalam sebuah artikel di majalah Panji Islam tahun 1940 berjudul "Islam Sontoloyo". Dalam tulisannya ia menggugat kelompok Islam yang cenderung berkutat semata hanya berdasarkan fiqh yang justru dianggap melegitimasi tindakan dan perbuatan keliru. Lebih lanjut Sukarno menggambarkan lima ciri apa yang disebut "Islam Sontoloyo": gemar sekali mencap kafir, taqlid buta, hanya berpegang pada fiqh, buta sejarah dan berpedoman pada hadist yang sanadnya lemah. 

Apa yang digambarkan Sukarno tentang Islam Sontoloyo tak lebih penyebutan terhadap gerakan Pan Islamisme yang bertujuan membentuk satu negara Islam yang dikenal sebagai kekhalifahan. Jika Comintern (komunisme internasional) berjuang mendirikan negara komunis, Pan Islamisme berjuang membentuk kekhalifahan. Setali tiga uang.

Pada konteks ke-di-sini-an, sejarah mencatat, selain PKI yang berulang kali melakukan pemberontakan, kelompok Islam Sontoloyo juga melakukan pemberontakan terhadap NKRI dengan pemberontakan DI/TII di bawah Kartosuwiryo yang berpusat di Gunung Sawal, Jawa Barat. Pemberontakan ini ingin membentuk Negara Islam Indonesia. Meski selama Orde Baru virus Islam Sontoloyo berhasil diberangus, sehingga pasif dan kompromis mendukung rezim, diam-diam secara clandestine mereka bermutasi dan berkembang biak dalam sel-sel DNA politik Indonesia.

Sementara pada konteks kekinian, gerakan Pan Islamisme muncul lewat kelompok Taliban, Al Qaeda atau ISIS, ternyata mampu menciptakan gelombang resonansi yang mengaktifasi kembali virus-virus Islam Sontoloyo. Mereka yang selama ini pasif dan kompromis kembali ke karakter asli: bercita cita mendirikan kekhalifahan.

Parahnya di sisi lain, sistem ketata-negaraan dan tata kelola yang sangat liberalistik dan koruptif dengan mengatas-namakan demokrasi, saat ini justru menjadi lahan subur bagi maraknya gerakan politik kaum Islam Sontoloyo yang berlindung dibalik HAM. Pseudo demokrasi yang berlangsung melalui sistem politik dan kepartaian hanya menjadikan proses politik seolah-olah dilakukan atas nama rakyat tetapi senyatanya cuma hasil perselingkuhan oligarki politik yang dibangun politik dinasti dengan kelompok para pemburu rente yang menguasai ekonomi dan media massa. 

Pseudo demokrasi berkonfigurasi dengan politik aliran yang mengusung kekhalifahan tentu sama sekali bukan suatu gambaran yang akan membawa masa depan lebih baik. Bagi mereka yang memperjuangkan kekhalifahan, proses Pilkada tak lebih cuma sasaran antara untuk memperluas basis dukungan massa. Dan tentu sekaligus menyiapkan logistik dan perbekalan, bahkan jika harus korupsi sekalipun, sebagai bentuk ghonimah yang bagi mereka halal hukumnya. 

Atas dasar itu, potensi strategis Jawa Barat dalam pemetaan politik nasional dalam konteks Pilkada 2018 maupun Pileg dan Pilpres 2019 semestinya bukan hanya dilihat dengan membaca kontestasi politik antar calon sebatas politik aliran untuk sekedar tebak-tebak buah manggis siapa yang jadi pemenang, melainkan justru seharusnya digunakan untuk membaca sejauh mana peta potensi kekuatan Pan Islamisme bisa memicu terjadinya konflik horisontal yang akan timbul paska Pilkada demi memuluskan agenda terbentuknya khilafah dengan segala cara dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. (ade)
 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar