Ratapan Anak Adopsi yang Teraniaya
berita
Humaniora
Sumber Foto : tribunnews.com (gie/watyutink.com) 21 September 2018 17:30
Bagi banyak pasangan suami istri yang belum dianugerahi anak, mungkin akan memilih jalan lain untuk menjadi orangtua dengan mengadopsi anak. Namun tak sedikit dari mereka yang tidak mengetahui bagaimana tata cara atau prosedur mengadopsi anak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. 

Baru-baru ini, dimana tiga anak disekap oleh ibu angkatnya bersama beberapa ekor anjing dan kucing. Ketiganya disekap di dalam sebuah ruko dalam kondisi kelaparan karena tak diberi makan. Selain itu, mereka juga kerap disiksa dan dianiaya. Terlebih saat diperiksa pihak kepolisian, sang ibu angkat diduga derita psikopat. Bagaimana bisa orang yang memiliki gangguan mental atau masalah psikologis diizinkan untuk mengadopsi anak?

Sebelum kasus itu muncul, terdapat kasus yang hampir serupa di daerah Pontianak, dimana seorang ayah tega menganiaya anaknya hingga tewas. Motif penganiayaan tersebut dilakukan lantaran sang ayah emosi mengetahui anak angkatnya, Ainun Maya yang masih berusia empat tahun, berbohong dengan berpura-pura tidur. Kemudian Ainun dipukul di bagian kepala dan leher berkali-kali, serta dibenturkan ke lantai dan tiang. Ainun yang langsung tak sadarkan diri langsung dilarikan ke rumah sakit, namun sayang nyawanya tak dapat diselamatkan.

Kemudian kasus yang sampai sekarang mungkin masih diingat masyarakat adalah tewasnya gadis kecil bernama Angeline ditangan ibu angkatnya sendiri. Ironisnya, ibu angkat Angeline, Margriet C Megawe, berpura-pura tidak tahu dan bersikap seolah Angeline hilang. Namun kasus itu terungkap setelah jenazah gadis bewajah manis itu ditemukan di dekat kandang ayam yang berada di belakang rumah. Memang tak sedikit dari orangtua angkat yang tidak tahu, atau bahkan mengabaikan prosedur adopsi. Apakah boleh mengadopsi anak tanpa izin resmi atau bahkan tak memiliki izin sama sekali?

Pemerintah sendiri telah mengatur sejumlah persyaratan guna menjamin hak perlindungan terhadap anak. Prosedur adopsi anak di Indonesia diatur dalam Keputusan Menteri Sosial RI No 41/HUK/Kep/VII/1984, tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak. Jadi, setiap orang bisa secara resmi menjadi orangtua angkat apabila sudah disahkan dalam pengadilan. Namun banyak orang tak mengikuti prosedur itu. Calon orangtua angkat hanya mengurus sampai notaris. Lalu, mengapa pemerintah tak melakukan pengawasan terhadap perizinan adopsi yang tidak sah?

Sejumlah orangtua angkat sebetulnya tak memenuhi syarat untuk mengadopsi anak. Namun prosedur yang diterabas membuat pengawasan terabaikan. Hal itu yang membuat kasus penganiayaan semakin marak. Melihat banyaknya kasus serupa, tidakkah seharusnya pemerintah memperketat peraturan yang ada dan bertindak tegas pada mereka yang memiliki surat adopsi yang tidak resmi?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Psikolog Pemerhati Anak, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI)

Ada beberapa prosedur untuk mengadopsi anak yang harus dipatuhi bagi calon orangtua angkat. Termasuk usia orangtua, kemapanan ekonomi, tidak memiliki anak sama sekali, dan yang paling penting adanya izin dari dinas sosial setempat. Perosedur atau persyaratan itu wajib dipenuhi, untuk menghindari kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang mungkin terjadi.

Seperti yang terjadi di Makassar, dimana seorang ibu menyekap tiga anaknya bersama beberapa ekor binatang peliharaan. Harus dilihat terlebih dahulu apakah ibu dari tiga anak adopsinya itu memiliki surat keterangan dari dinas sosial atau tidak. Tentunya seleksi pertama harus dilakukan dari RT atau RW. Mereka harus tahu dan memiliki keterangan dari masing-masing keluarga yang tinggal di wilayahnya.

Jadi hal seperti itu harus menjadi kepedulian dari pengurus RT dan RW. Artinya, setiap keluarga harus menyerah surat-surat yang sah dan resmi. Jangan sampai ada pembiaran terhadap warga yang tidak jelas. Seperti kasus di Surabaya, dimana seorang anak juga disekap oleh orangtuanya yang merupakan teroris. Anak-anak itu bahkan tidak boleh keluar dan tidak boleh sekolah.

Melihat banyaknya kasus serupa yang mengancam hak-hak perlindungan anak, seharusnya warga juga turut dilibatkan. Terutama bagi tetangga dekatnya, apabila mengetahui sesuatu yang mencurigakan, maka segeralah melapor ke ketua RT atau RW setempat. Sehingga perlindungan anak perlu dilakukan oleh warga sekampung, jangan hanya diserahkan kepada masing-masing keluarga saja.

Seperti yang sudah saya sarankan sebelumnya bahwa akan sangat baik jika  dalam satu wilayah dibentuk Satgas Perlindungan Anak tingkat RT. Saat ini, sudah ada beberapa kepala daerah yang telah menyatakan bahwa di RT dan Rw di wilayahnya, sudah dilengkapi dengan Satgas Perlindungan Anak. Seperti Tangerang Selatan, Kabupaten Banyuwangi, dan Bengkulu Utara. Inilah yang kami kampanyekan. Artinya, pengawasan harus tetap dilakukan, baik kepada orangtua angkat maupun orangtua kandung.

Oleh sebab itu, mengangkat anak apapun alasannya tanpa surat yang sah dari pengadilan tetap dianggap melanggar undang-undang. Karena semua itu ada peraturannya, sehingga calon orangtua dapat diseleksi terlebih dahulu apakah pantas atau layak untuk mengadopsi anak. Jadi kalau dalam suatu lingkungan ada keluarga yang diketahui mengadopsi atau mengangkat anak tanpa ada surat izin yang sah, maka akan dikenakan hukuman sesuatu dengan undang-undang yang berlaku. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Sebenarnya, peraturan perundangan di Indonesia terkait adopsi anak sudah diatur dalam berbagai regulasi, dimana aturan tersebut cukup rumit dalam mengadopsi anak, karena Negara harus memastikan bahwa anak yang diadopsi dalam pengasuhan yang tepat dari orangtua angkatnya, ini semua untuk kepentingan terbaik bagi anak. 

Saat ini sudah ditetapkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PENGASUHAN ANAK. Namun, tata cara adopsi anak  juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak ) dengan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP Adopsi) dan dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 (PERMEN) tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Tahapan adopsi anak diantaranya sebagai berikut : 

Dalam adopsi ada yang namanya Tahap Uji Kelayakan Orang Tua Angkat, dimana setelah dokumen diterima oleh Dinas Sosial di Provinsi, maka akan dilakukan Uji Kelayakan oleh Pekerja Sosial yang ditunjuk untuk melakukan kunjungan ke rumah Calon Orang Tua Angkat. Studi kelayakan yang dilakukan adalah memastikan tentang dokumen yang dijadikan berkas permohonan, memastikan Calon Orang Tua Angkat layak secara ekonomi, dan aspek-aspek lainnya yang bertujuan untuk kepentingan perkembangan anak nantinya.

Setelah itu masih ada tahap Pengasuhan Sementara. Jika dinilai Calon Orang Tua Angkat layak untuk melakukan pengangkatan anak, maka berdasarkan laporan dari Pekerja Sosial tersebut dikeluarkan Surat Ijin Pengasuhan Sementara untuk Calon Orang Tua Angkat. Setelah itu Calon anak angkat mulai dapat diasuh dibawah pengasuhan Calon Orang Tua Angkat, dengan diawasi perkembangannya oleh pekerja sosial yang selalu membuat laporan selama 6 (enam) bulan.

Selanjutnya ada Tahap Rekomendasi Dinas Sosial. Jika selama 6 (enam) bulan pengasuhan sementara, Calon Orang Tua Angkat dinilai layak untuk dijadikan Orang Tua Angkat secara permanen, maka Dinas Sosial Provinsi akan mengeluarkan rekomendasi untuk hal tersebut kepada Kementrian Sosial dan akan diterima oleh Direktur Pelayanan Sosial Anak di Kementrian Sosial.

Dasar dikeluarkannya rekomendasi tersebut adalah pembahasan oleh Kepala Dinas Sosial akan hasil penilaian dan kelengkapan berkas permohonan pengangkatan anak dengan Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak di Provinsi yang terdiri dari perwakilan beberapa lembaga. Lembaga itu antara lain Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, serta wakil dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemenerian Kesehatan, Polri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, KPAI, Komnas Perlindungan Anak, dan Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia.

Berikutnya adalah Tahap Pertimbangan Oleh Kemensos. Setelah diterimanya Rekomendasi oleh Direktur Pelayanan Sosial Anak, penilaian kelayakan calon orang tua angkat tersebut akan dibahas oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA) di Kemensos.

Pada tahap ini, jika Tim PIPA menyetujui pengangkatan anak tersebut maka Akan keluar Surat Keputusan Menteri Sosial tentang persetujuan pengangkatan anak namun jika di tolak, maka anak akan dikembalikan ke Lembaga Pengasuhan Anak.

Terakhir adalah Tahap Penetapan Pengadilan. Jika Calon Orang Tua Angkat sudah bermodalkan Surat Keputusan Mensos yang isinya menyetujui mengenai pengangkatan anak, maka Calon Orang Tua Angkat dapat mengajukan Permohonan Penetapan oleh Pengadilan Negeri di mana dilakukan pengangkatan anak tersebut.

Jika Penetapan Pengadilan sudah keluar, maka salinan penetapannya disampaikan lagi kepada Kementrian Sosial untuk dilakukan pencatatan oleh Kementrian Sosial. Barulah setelah pengangkatan anak mendapat penetapan pengadilan dan tercatat di Kementrian, pengangkatan anak menjadi sah secara hukum.

Jadi, kalau pada tahap uji kelayakan dianggap calon orangtua tidak layak, maka proses selanjutnya tidak dilakukan atau dihentikan. Adposi gagal. Namun, jika adopsi tidak menggunakan prosedur resmi maka kelayakan orangtua angkat tidak dapat dideteksi dan akhirnya anak berpotensi dilanggar hak-haknya. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Jaringan Anak Nusantara (JARANAN), Konsultan Keayahbundaan dan Perlindungan Anak.

Selama ini kasus-kasus kekerasan anak,  penelantaran anak dan perlakuan salah lainnya terhadap anak, yang dilakukan orangtua angkat terhadap anak angkat, memang kerap terjadi. Selama ini, situasi dan kondisi yang melatari terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak angkat oleh orangtua angkat tentu beragam.

Namun pastinya, berdasarkan pengamatan dan kajian kami, para orangtua angkat yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak amat miskin perspektif dan pemahaman tentang hak-hak anak dan prinsip-prinsip perlindungan anak yang harus dijunjung tinggi. Serta para pelaku umumnya mengalami defisit cinta dan kasih sayang yang parah.

Di samping itu, selama ini dalam konteks pengangkatan anak, atau yang kerap disebut adopsi anak, kerap kali mengabaikan ketentuan, syarat, dan prosedur  perundangan-undangan yang berlaku bagi pihak yang mau mengadopsi anak. Proses dan pelaksanaan pengangkatan anak juga tidak dimonitoring dan diawasi oleh pihak Kemensos dan Dinsos setempat,

Padahal, pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan adalah ilegal. Mengingat menurut PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.  Yang dimaksud anak angkat adalah "anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan."

Selain anak angkat,  dalam sistim hukum kita juga dikenal istilah anak asuh, yang di atur lewat PP Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak. Dimana yang dimaksud anak asuh adalah "anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orangtuanya atau salah satu orangtuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar." 

Sementara itu, tindakan pengangkatan anak, berdasarkan  PP Nomor 54/2007 tidaklah memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya. Tujuan pengangkatan anak adalah "untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak."

Jika terjadi atau diduga terjadi penyimpangan atau pelanggaran atas pelaksanaan pengangkatan anak, masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada aparat penegak hukum, KPAI, maupun instansi sosial setempat, atau Menteri. Pengaduan dibuat tertulis disertai identitas pengadu dan data awal tentang adanya dugaan penyimpangan atau pelanggaran.

Kemudian, bagi pekerja sosial, baik itu ASN atau orang yang ditunjuk oleh lembaga pengasuhan yang memiliki kompetensi pekerjaan sosial dalam pengangkatan anak, secara seksama harus menyampaikan laporan sosial mengenai kelayakan orangtua angkat dan perkembangan anak dalam pengasuhan keluarga orang tua angkat kepada Menteri atau kepala instansi sosial setempat.

Namun, jika pengangkatan anak WNI dilakukan oleh WNA, maka orangtua angkat harus melaporkan perkembangan anak kepada Deplu RI melalui Perwakilan RI setempat, setidaknya setahun sekali, sampai dengan anak berusia 18 tahun.

Proses pengangkatan anak di Indonesia memang cukup panjang, dan harus dilalui oleh para calon orangtua angkat demi terjaminnya tujuan pengangkatan anak itu sendiri. Namun selama ini banyak calon orangtua angkat yang enggan mengurus dan memenuhi seluruh proses dan prosedur pengangkatan anak hingga tuntas sampai penetapan pengadilan.

Sehingga pengakatan anak secara illegal kerap berujung pada nihilnya atau lemahnya bimbingan dan pengawasan terhadap calon anak angkat. Disitulah terbuka  peluang potensi tindak kekerasan,  penelantaran, serta perlakuan salah terhadap anak oleh orangtua angkatnya. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengelola majalah POTRET dan Majalah Anak Cerdas. Direktur Center for Community Development and Education (CCDE) Banda Aceh

Kasus-kasus penganiayaan terhadap anak angkat, di tanah air, semakin sering terdengar dan menjadi berita yang memilukan. Betapa hati dan nurani kita terenyuh dengan kasus kematian Angeline di tangan ibu angkatnya sendiri. Galuh Ratnatika dalam tulisannya di Watyutink menceritakan sedikit tentang kasus tindak kekerasan atau penganiayaan yang dialami oleh anak angkat.

Kejadian yang  baru-baru ini, dimana tiga anak disekap oleh ibu angkatnya bersama beberapa ekor anjing dan kucing. Ketiganya disekap di dalam sebuah ruko dalam kondisi kelaparan karena tak diberi makan. Selain itu, mereka juga kerap disiksa dan dianiaya. Terlebih saat diperiksa pihak kepolisian, sang ibu angkat diduga derita psikopat. Mengerikan bukan?

Tentu saja sangat mengerikan, bahkan tidak hanya sekedar mengerikan, tetapi kejadian semacam itu merupakan kejahatan kemanusian, peristiwa kriminal yang harus dipertanggungjawabkan dan diproses secara hukum. Kasus-kasus ini sudah melanggar hukum dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA). Oleh sebab itu, segala bentuk tindak kekerasan terhadap anak angkat yang terus mencuat, tidak bisa ditolerir dan dibiarkan terjadi.

Konsekuensinya bila dibiarkan begitu, akan banyak kasus lain yang bakal terjadi sejalan dengan semakin banyaknya modus berbahaya yang mengancam masa depan anak yang diadopsi. Apalagi bila proses adopsi hanya dengan mengandalkan surat-surat administrasi dan kelayakan orangtua angkat yang hanya dilihat dari kemampuan ekonomi atau finansial, status tidak punya anak sama sekali, sementara faktor kejiwaan dan latar belakang tindak kekerasan yang mungkin ada di dalam kehidupan calon orangtua angkat tidak diuji.

Melihat dan mempelejari banyaknya kasus tindak kekerasan terhadap anak angkat atau anak yang diadopsi tersebut, proses pengangkatan (adopsi) anak, harus diperketat dan setiap calon orang tua angkat harus diuji dengan tes psikologi. Tes psikologi ini penting untuk melihat bagaimana rekam jejak kejiwaan setiap calon orang tua angkat tersebut.

Bukan hanya itu, tes psikologi juga dimaksudkan untuk melihat apakah pihak calon orangtua angkat bisa dilihat atau diajak bekerja sama dengan baik dalam proses pengasuhan terhadap anak-anak angkat tersebut. Pemerintah, dalam hal ini Dinas Sosial harus membuat kontrak pengasuhan agar anak mudah diawasi selama dalam masa adopsi hingga anak mencapai usia transisi ke tingkat remaja.

Agar semua calon orang tua angkat mengetahui konsekuensi hukum dalam mengadopsi anak, pemerintah wajib sifatnya melakukan sosialisasi Undang-undang Perlidungan Anak kepada calon orangtua angkat secara khusus dan kepada masyarakat secara umum.

Kemudian, peran Negara yang bertanggungjawab terhadap hak dan masa depan anak, wajib pula mengawasi dan memberikan perlindungan anak angkat tersebut dengan melakukan pengawasan dan perlidungan berkala dan intensif selama anak masih belum dewasa di dalam keluarga angkatnya.  Bukan hanya itu, pemerintah harus menghukum para pelaku kejahatan kekerasan terhadap anak angkat secara berlapis, hukum pidana dan juga sesuai dengan UUPA.

Prosedur lain yang dapat ditempuh adalah dengan memperketat prosedur pengangkatan anak. Pengangkatan anak harusnya diberikan dahulu kepada keluarga dekat yang memenuhi prosedur dan  pihak keluarga jauh yang tidak ada pertalian atau ikatan darah, atas landasan tidak punya anak sama sekali. Dengan cara ini, diharapkan dapat mengurangi atau menghentikan segala bentuk tindak kekerasan terhadap anak angkat. Sehingga, anak angkat bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, aman dan nyaman. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF