Razia Buku Komunis dan Bung Karno di Musim Pilpres 2019, Ada Apa?
berita
Humaniora
Sumber Foto : detiknews.com 14 January 2019 17:30
Dalam satu bulan terakhir, aparat keamanan sudah dua kali melakukan razia buku-buku yang diduga menyebarkan ajaran komunisme maupun yang berbau aliran kiri. Razia pertama berlangsung di Kediri, Jawa Timur, 16 Desember 2018. Yang kedua terjadi di sebuah toko buku di Padang, Sumatera Barat, 8 Januari lalu.   

Biasanya, razia buku-buku berbau komunisme dan kiri dilakukan bulan September dan awal Oktober seiring jelang tanggal 30 September. Di tanggal itu apa yang disebut Gerakan 30-S/PKI menculik sejumlah perwira tinggi TNI AD pada 1965. Saban tahun, di sekitar tanggal itu isu kebangkitan komunisme "digoreng". Biasanya diselingi pro-kontra acara nonton bareng film Pengkhianatan G-30S/PKI karya Arifin C. Noer yang jadi tontonan wajib masa Orde Baru.  

Maka, menarik di telisik kenapa razia buku-buku kiri dan yang dianggap berhaluan komunis kali ini dilakukan di bulan Desember dan Januari--dua bulan yang tak ada kaitannya dengan kenangan traumatis pada peristiwa G 30-s/PKI tahun 1965? 

Bila razia buku kiri kali ini tak ada sangkut pautnya dengan bulan isu kebangkitan PKI/komunisme September/Oktober, kecurigaan orang lalu mengarah ke hajatan politik yang kini tengah berlangsung panas: jelang pilpres April 2019. Dalam razia buku kemarin terlihat yang di-sweeping bukan cuma buku kiri atau diduga mengandung unsur komunis, melainkan juga buku-buku karya Bung Karno dan tentang proklamator RI itu. Lho, sejak kapan ajaran Bung Karno dilarang di negeri ini? Bukankah beliau perumus Pancasila? Kenapa masih muncul stigma di kalangan militer Bung Karno terkait erat dengan komunisme/PKI?   

Yang menarik, dari kedua kubu kandidat pilpres, Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma'ruf tampak mendiamkan kelakuan aparat keamanan yang merazia buku-buku kiri tersebut. Diam berarti kedua kubu tak ingin terlihat menyetujui maupun menentang tindakan tersebut. Lalu, kenapa kedua kubu memilih diam? Apa ini cara aman agar bisa bermain di dua kaki: tak kelihatan terang benderang mendukung pemberangusan buku, namun di saat bersamaan tak mau juga kelihatan mengutuk aksi itu karena takut dikira pro pada paham kiri/komunisme?

Telah puluhan tahun komunisme, PKI atau apapun yang berbau kiri menjadi hal tabu di jagat politik kita. Orde Baru yang jatuh pada 1998 tak lantas mengikis pula trauma pada hal tersebut. TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang larangan penyebaran komunisme tak kunjung dicabut--dan sepertinya tak ada penguasa yang ingin mencabutnya dalam waktu dekat.  

Bagi kandidat pilpres, dianggap mendukung yang berbau kiri apalagi PKI/komunisme tentu sebuah malapetaka. Kita tahu, di pilpres 2014 Jokowi jadi korban hoax dibilang keturunan PKI. Hingga kini stigma hoax itu masih melekat padanya meski telah dibantah berkali-kali. 

Mengingat kini Jokowi yang berkuasa dan aparat TNI dan Kejaksaan di masa pemerintahannya yang melakukan razia buku sebulan terakhir, apa bisa kita tengarai langkah tersebut bagian dari gerakan politik terkait pilpres? Dalam arti, Jokowi tak ingin direpotkan oleh isu komunisme, maka buku-buku terkait hal itu dirazia. Apakah demikian adanya?   

Jika begitu adanya, naif betul. Kita tahu sulit diterima akal komunisme bakal bangkit hari ini di belahan bumi manapun, tak terkecuali di Indonesia. Sejak Uni Soviet bubar, paham komunisme kian digerus zaman. China pun kian kapitalis. Namun di sini, ketakutan pada kebangkitan komunisme terus dipupuk dan jelang pilpres malah "digoreng". Pertanyaan utamanya, mau sampai kapan kita begini terus?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Budaya

Orang sekarang jadi curiga pemberangusan buku kiri atau yang diduga mengandung ajaran komunisme dikaitkan dengan pilpres. Walaupun ini berulang, yang menarik memang persekusi buku ini terjadi bukan di bulan September, tapi Desember kemarin di Kediri dan awal Januari di Padang. Artinya, ini terjadi di daerah. Itu juga menarik dikaji. Artinya ini bukan lgi isu tahunan bulan September. lagi-lagi dilakukan militer, tapi di daerah. 

Militer mengenal hierarki. Ia akan bergerak kalau ada komando. Jika dibilang persekusi buku ini atas pengaduan masyarakat, harusnya yang bergerak polisi. Ketika yang bergerak militer, ada sesuatu yang terlanggar di sini. Di sini ada yang memerintah militer. Militer tak (bertugas) menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Itu tugas polisi. Tapi atas dasar apa militer bertindak kemarin? Kita bisa curiga ada faksi-faksi tertentu di militer yang berinisiatif--entah dalam konteks apa. Namun menarik dicari tahu, ada apa di militer kita, di daerah, ada inisiatif yang sebetulnya di pusat/tingkat atas sudah tak diperintahkan lagi secara resmi?

Yang jadi pertanyaan juga, sekarang ajaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) juga dilarang. Kenapa yang hanya dikejar (dirazia) buku-buku berbau kiri/komunisme? Sederhana saja, buku-buku Felix Siauw bisa dikategorikan mengandung ajaran HTI. Tapi kenapa nggak turut dirazia? Itu bila tolak ukurnya ajaran atau organisasi yang terlarang. Bila pijakannya hukum, PKI dan HTI terlarang.  

Namun, yang paling membuat saya marah dari persekusi buku kali ini adalah, mereka dengan bangga memperlihatkan menyita buku-buku karya atau tentang Bung Karno. Buat saya, mereka adalah pengkhianat bangsa. Pelaku sweeping yang merazia buku Bung Karno dengan asumsi bahwa isinya mengandung ajaran terlarang, berarti menganggap nasionalisme Indonesia terlarang. Mereka telah berkhianat pada pendiri bangsa.      

Saya sih berharap ada yang memperkarakan mereka, menuntut mereka ke ranah hukum dengan tuduhan makar. Itu logis. Bung karno yang memproklamasikan bangsa ini. Apa mereka (yang menyita) ini sedang menunjukkan permusuhan terbuka pada Bung Karno yang juga perumus, bukan hanya kemerdekaan tapi juga Pancasila? Apa ini artinya mereka justru sedang anti Pancasila? Justru itu buat saya mereka sedang makar. 

Saya tak sedang tertarik menganalisis kenapa Bung Karno dikaitkan dengan kiri atau komunisme, oleh karena itu buku-bukunya ikut dipersekusi, yang penting buat saya, ada pemahaman dahulu: ketika kalian menganggap buku-buku Bung karno dan tentang beliau sebagai ajaran terlarang, berarti kalian telah berkhianat terhadap bangsa ini. 

Mau alasannya karena (mereka) bodoh, kurang baca, menuruti perintah, atau karena ada agenda politik, saya tak peduli. Apapun alasannya itu tindakan pengkhianatan terhadap asas kebangsaan kita. Kalau mereka bilang buku-buku Bung Karno mengandung ajaran komunis, mereka sedang bilang Pancasila mengandung ajaran komunis.  

Kalau soal apa kedua kandidat terkesan diam melihat persekusi buku. Yang tugasnya ngomong koar-koar adalah pihak Prabowo karena ia tak punya kewenangan apapun untuk melakukan apapun. Sedang Jokowi, bila diasumikan diam, memangnya kalau bertindak dia harus ngomong? 

Artinya, kewajiban untuk bilang (persekusi buku) ini sesuatu yang salah terletak pada kubu Prabowo. Namun, di saat bersamaan, jika betul Jokowi membiarkan, kita protes. Untuk masalah ini saya menuntut Jokowi melakukan sesuatu, berkordinasi dengan militer untuk menata (masalah ini). Nggak ada masalah dengan pilpres atau kampanyenya.

Soal pilihan diam ini akhirnya terserah pada penilaian publik. Yang penting dan lebih dahsyat, buku pendiri bangsa dianggap terlarang. Itu pelecehan luar biasa. (ade)  

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir             Banyak Hal Harus Dibenahi dengan kebijakan Strategis dan Tepat             Pertumbuhan Konsumsi Berpotensi Tertahan             Amat Dibutuhkan, Kebijakan Pertanian yang Berpihak pada Petani!