Rekomendasi Mubaligh Versi Kemenag, Untuk Apa?
berita
Humaniora
Sumber Foto : twitter.com (gie/watyutink.com) 23 May 2018 15:00
Tak ada angin dan tak ada hujan, tiba-tiba Kementerian Agama (Kemenag) mengeluarkan rilis 200 nama mubaligh (juru dakwah atau penceramah) yang direkomendasikan oleh Kemenag. Menteri Agama, Lukman Hakim Syarifudin beralasan bahwa selama ini Kemenag sering dimintai rekomendasi mubalig oleh masyarakat, sehingga merasa merasa perlu mengeluarkan daftar nama 200 mubaligh tersebut. Benarkah demikian? Kenapa pula rilis ini ‘ujug-ujug’ (tiba-tiba) keluar seminggu pasca aksi terorisme yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia?

Terbitnya daftar 200 nama mubaligh ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Apalagi tidak dimasukkannya dua nama mubaligh yang populer saat ini, dan memiliki banyak jama’ah di seluruh Indonesia dalam daftar tersebut, yakni: Ustadz Abdul Shomad dan Buya Yahya, dan dimasukkannya seorang mubaligh yang sudah meninggal, Fathurin Zen dalam daftar tersebut

Ada tiga kriteria utama yang digunakan Kemenag untuk menentukan apakah seorang mubaligh tersebut diberi sertifikasi: menguasai secara mendalam substansi ajaran Islam, memiliki pengalaman luas sebagai penceramah, dan berkomitmen tinggi terhadap kebangsaan. Lukman Hakim Syarifudin menyebut, daftar itu merupakan rilis awal dan jumlahnya akan terus bertambah seiring masukan dari berbagai pihak. Lukman juga menegaskan bahwa rilisan ini bukan untuk memilah-milah mubaligh yang boleh berceramah atau tidak. Bisakah Kemenag menjaga objektifitas penilaian? Akankah kriteria ini digunakan oleh pihak untuk untuk berbagai kepentingan dan sentimen politik, terhadap lawan politik, misalnya? 

Sebagai lembaga tertinggi ulama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung langkah Kemenag. MUI menyatakan rilisan tersebut bukan menjadi keharusan yang harus diikuti tetapi hanya sebuah pertimbangan yang sifatnya tidak mengikat. Masyarakat masih memiliki hak untuk memilih mubaligh  yang sesuai dengan kebutuhannya.

Menjadi ulama, da’i, atau mubaligh itu bukanlah pekerjaan melainkan pengabdian dan panggilan dari agamanya. Meskipun kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak mubaligh yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas dakwah dan berceramah ini. Dengan sertifikasi yang didapatkan, akankah Kemenag menjadikan mubaligh sebagai profesi dan akan memberikan ‘gaji bulanan’ kepada para mubaligh tersebut, sehingga para mubaligh tak perlu lagi mengharap maisah (pendapatan, pemberian) dari jamaah?

Jika sertifikasi ini jadi diberlakukan, bukankah nantinya akan munculkan dikotomi ulama, da’i maupun mubaligh yang layak dan tidak layak di masyarakat. Bahkan, akan muncul sebutan mubaligh ‘plat merah’ dan partikelir (swasta). 

Selain itu, tentu para mubaligh yang akan berbondong-bondong mendaftarkan diri, agar aktivitas dakwahnya tetap berjalan. Nah, bisa dibayangkan betapa sibuknya Kemenag nanti dengan bertambahnya pekerjaan menguji para da’i dan mubaligh tersebut untuk disamping melaksanakan tugas-tugas sebelumnya. Proses pengurusan sertifikasi pun bisa dipastikan akan berjalan lama. Bukankah hal ini berpotensi memunculkan praktek ‘percaloan’ sertifikasi mubaligh?

Sementara, pekerjaan Kemenag dalam pengelolaan haji, umroh, pengelolaan pendidikan Madrasah Diniyah dan guru-guru pendidikan agama sampai saat ini belum terurus dengan baik dan maksimal. Kenapa tidak itu saja dibereskan, dari pada menambah-nambah pekerjaan yang menimbulkan polemik dan persoalan di masyarakat?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ade)

SHARE ON
OPINI PENALAR

Daftar mubaligh yang direkomendasi ini kan awalnya adalah cara Kemenag untuk merespon pertanyaan masyarakat. Masalahnya kan memang ada dai-dai tertentu yang ceramahnya menyebar kebencian, mengikis nilai kebangsaan, atau "memainkan" isu SARA (suku, agama, ras dan antargolongan).

Daftar ini ibaratnya seperti sertifikat produk halal. Ada produk yang tersertifikat dan banyak juga  yang belum disertifikat. Ibarat produk halal, produk yang belum disertifikat bukan lantas bisa disimpulkan bahwa produk tersebut tidak halal. Toh secara praktis umat Islam kalo tiap hari makan di warteg dan restoran Padang tidak pernah mempersyaratkan sertifikat halal. Tentu kalau ada sertifikat lebih memberi rasa aman.

Sementara itu Kemenag boleh saja keluarkan rekomendasi. Toh sifatnya bukan paksaan, yang penting kriterianya jelas. Ini bukan seperti ijazah yang kalau nggak punya ijazah SMP tidak bisa lanjut ke SMA.

Masalah mengapa yang bukan pesantren saja yang diakreditasi atau disertifikasi, karena dari situlah lahirnya para mubaligh. Kalau pesantren itu kan otonom. Oleh karena itu otomatis kyai akan menentukan siapa yang layak mengajar di pesantrennya.

Rekomendasi atau sertifikasi nantinya difokuskan kepada mubaligh karena banyak mubaligh atau dai yang beraktivitas secara personal. Bukan di bawah  pesantran dan Tidak disuruh MUI, juga bukan PNS. Untuk mubaligh yang memang berkualitas harusnya rekomendasi dan sertifikasi tidak ada masalah dan tidak reaktif

Itu KH Mustofa Bisri (Gus Mus) kurang hebat apa? Toh namanya tidak masuk di daftar Kemenag. Gus Mus tenang saja. Para santri dan warga yang mengidolakannya juga tidak heboh. Itulah mubaligh yang matang dan paham masalah.

Sementara itu terkait untur politik; unsur politik di sini adalah Kemenag harus merekomendasi dai yang punya komitmen kebangsaan yang jelas. Kalau dai yang condong ke paham ekstrem, simpatisan ISIS atau anti NKRI ya tidak mungkin direkomendasi. Itu jelas! (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Sudah ada pertemuan antara Kemenag (Menag) dengan MUI. Rekomendasi mubaligh atau dai dari Kemenag tidak ujuk-ujuk saja ada, itu melalui proses. Proses di Kemenang dan MUI sudah berjalan dari tiga bulan lalu. Rekomendasi tersebut keluar karena memang ada kebutuhan di masyarakat. Kebutuhan tentang bagaimana masyarakat mendapatkan mubaligh yang menyejukan, mendamaikan, bisa mendalami paham keagamaan, dan bukan hanya orasi-orasi yang sifatnya menghangatkan suasana. Banyak permohonan seperti itu kepada MUI dan Kemenag.

Dengan demikian maka MUI merespon permohonan dari warga Muslim tersebut. Karena memang MUI sebagai payung bagi warga Muslim di Indonesia. Warga Muslim itu ada bermacam-macam. Ada warga Muslim yang sangat santri, sehingga tidak dibutuhkan lagi apakah mubaligh itu disertifikat dan distandarisasi atau tidak. Karena mereka sudah mengerti semua. Kalau masyarakat Muslim yang seperti ini, ya tidak masalah. Tapi ada juga masyarakat Muslim yang masih mentah, dan mereka sangat ingin belajar ilmu agama.

Nah ketika ada masyarakat Muslim yang seperti ini, kan harus dipandu. Orang yang ingin mempelajari ilmu agama harus dipandu dengan benar, supaya memiliki pemahamaan keagamaan yang dingin, sejuk, compatible atau sesuai dengan paham kebangsaan. Sehingga dengan  demikian masyarakat Muslim yang begini kita layani. Bahwa kemudian menimbulkan kontroversi atau menimbulkan pertanyaan, mungkin itu adalah dari orang-orang yang santri tadi, itu otomatis. Biar saja tidak apa-apa, kalau mereka tidak mengikuti rekomendasi tersebut pun juga tidak apa-apa.

Kalau kemudian apakah aka nada sentimen politik kalau diurus sana Kemenag (Menag) bisa ditanyakan langsung ke Pak Menag. Tapi kalau dari MUI Insya Allah tidak akan ada sentimen politik. Jadi mekanismenya daftar nama-nama mubaligh itu didata oleh Kemenag. Nanti standarisasinya dari MUI. Ini dilakukan agar lebih objektif. MUI yang melakukan itu dengan harapan, MUI sebagai payung semua umat Islam, bisa menjadi penyelesaian rekomendasi tersebut. Jadi, tidak ditangani Kemenag seluruhnya. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF