Ribut Viostin DS dan Albothyl, Cabut Izin Edar Saja Tidak Adil  
berita
Humaniora

Sumber Foto : SBNpro.com                          &n 24 February 2018 16:00

Ribut-ribut Viostin DS dan Albothyl ibarat pacaran lama dengan si doi tapi dikhianati begitu saja. Viostin DS telah lama dikenal sebagai obat nyeri sendi. Bagi orangtua yang menderita rematik, obat ini amat membantu mereka. Sedangkan Albothyl telah lama dipercaya sebagai obat sariawan. 

Namun, belum lama ini dua obat itu ketahuan belangnya. Viostin DS--bersama Enzyplex, ternyata mengandung enzim babi--yang tentu saja haram buat umat Islam. Nah, Albothyl, ibarat pacar yang berbohong bilang punya istana dan emas segunung. Obat itu ternyata bukan obat sariawan. 

Kandungan policresulen yang terdapat pada Albothyl ternyata tidak diperuntukkan bagi lapisan kulit yang terdapat dalam mulut. Itulah sebabnya Albothyl tidak dianjurkan digunakan untuk mengobati luka di mulut, lidah dan sekitarnya. 

Albothyl yang diproduksi oleh PT Pharos bukanlah obat yang baru diproduksi. Obat ini sudah beredar lebih dari 35 tahun. Tak heran jika penggunaan Albothyl untuk mengobati sakit gigi dan sariawan seolah sudah menjadi kewajaran. 

Dalam kurun waktu satu bulan, BPOM telah mencabut izin edar tiga produk di atas. Serupa Albothyl, Enzyplex, dan Viostin DS bukanlah produk yang baru diproduksi. PT Medifarma selaku produsen Enzyplex mengatakan bahwa pihaknya sudah memproduksi aneka obat dan suplemen sejak 1970. Hal serupa dikatakan oleh PT Pharos yang memproduksi Viostin DS dan Albothyl. 

BPOM RI telah membekukan izin edar obat-obat di atas. Namun dari sini muncul pertanyaan, mengapa baru sekarang BPOM melarang peredaran obat-obat itu? Orang awam berhak bertanya, pengawasan seperti apa yang dilakukan BPOM selama ini? Mengapa setelah lebih dari 30 tahun beredar baru ditemukan kandungan berbahaya itu? 

Masyarakat pengguna beragam produk kesehatan tentu bertanya-tanya, bagaimana dengan produk lain? Bisakah dipastikan tidak terdapat kandungan berbahaya di dalamnya? Selain itu masyarakat akan bertanya juga, apakah ada kompensasi jika ditemukan kasus gangguan kesehatan yang diakibatkan penggunaan produk-produk tersebut? 

BPOM mencatat, dalam kurun waktu dua tahun terdapat 38 keluhan terkait penggunaan Albothyl. Adakah kompensasi dari perusahaan  kepada masyarakat yang dirugikan oleh produk tersebut?

Hal yang sama juga untuk pengguna Viostin DS dan Enzyplex. Urusannya bukan hanya dunia tapi juga akhirat. Lagi-lagi di sini konsumen hanya tahu setelah semua telanjur terjadi. Bagaimana agar peristiwa semacam ini tak terulang? Perlindungan apa yang bisa didapat konsumen agar tak terkena bahan berbahaya dan haram? Sanksi apa yang layak diberikan pada produsen obat-obatan guna memberi efek jera?

Terlalu kecil jika sanksi hanya sebatas mencabut izin edar obatnya saja. Tidak adil juga jika membiarkan BPOM yang lalai menjalankan tanggungjawabnya mengawasi produk obat dan makanan. Apakah Negara--dalam hal ini Kementerian Kesehatan, bisa memperjuangkan kerugian masyarakat pengguna tiga obat itu?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ade/ysf)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

Semacam ada kebimbangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menangani masalah ini. Hal ini terlihat dari kenyataan BPOM baru sekarang melakukan penarikan peredaran Albothyl padahal obat itu sudah beredar lama. Kebimbangan itu bisa jadi disebabkan karena Albothyl juga beredar di luar negeri, dalam artian apakah obat ini juga dilarang peredarannya oleh Food and Drug Administration (FDA) atau lembaga sejenis diberbagai negara. Meskipun secara mandatory antar lembaga tersebut tidak saling terkait, mengingat bisa saja suatu zat yang terkandung pada obat-obatan legal di suatu negara tapi dilarang di negara lain.

Namun yang pasti Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) sudah merekomendasikan penarikan Albothyl. Hal ini didasarkan banyaknya keluhan dari masyarakat tentang dampak dari penggunaan obat ini. Jika masyarakat selaku pengguna Albothyl merasa dirugikan dan mampu membuktikan hal tersebut maka masyarakat berhak mengajukan gugatan ke pengadilan. Dan jika gugatan itu diterima oleh pengadilan maka produsen wajib memberikan kompensasi kepada konsumen yang telah dirugikan.

Hal ini bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak, terutama produsen dan BPOM agar lebih berhati-hati dalam memproduksi obat-obatan, terutama terkait dengan isi atau kandungan yang terdapat dalam obat-obatan tersebut. Bagi BPOM hal ini bisa menjadi cambuk agar lebih tegas dalam melakukan pengawasan obat-obatan, baik pengawasan pra pasar maupun pasca pasar.

Peran BPOM sangat penting sebab memang hanya BPOM yang bisa melakukan pengawasan terkait isi atau kandungan zat yang terdapat dalam obat-obatan. Konsumen yang awam akan dunia medis pasti kesulitan memahami isi dari obat-obatan yang umumnya ditulis dengan bahasa kimiawi.

Kepedulian konsumen hanya sebatas melihat apakah obat tersebut sudah kadaluarsa atau belum, kemasannya masih baik atau sudah rusak. Hanya sebatas melihat secara fisik. Tentang isi atau kandungan dalam obat itu adalah ranahnya BPOM. Untuk itu dibutuhkan undang-undang yang mengatur dan memperkuat posisi BPOM sebagai lembaga pengawas peredaran obat-obatan di Indonesia. (ysf)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua KIDI Periode 2014-2017 dan Pengurus ARSADA Pusat

Sedari awal seharusnya disadari bahwa Albothyl bukan untuk menyembuhkan sariawan. Pasalnya tidak ada obat yang khusus digunakan untuk menyembuhkan sariawan. Seringkali sariawan terjadi karena faktor-faktor lain seperti kondisi tubuh yang sedang menurun, kekurangan vitamin C, atau tidak tahan terhadap zat-zat lain seperti pasta gigi, akibat pemakaian gigi palsu dan sebagainya.

Pemahaman seperti inilah yang harus ditanamkan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tahu bahwa Albothyl bukan untuk sariawan. Namun di lain pihak Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) harus mengambil peran guna menyadarkan persepsi masyarakat yang salah. Masyarakat hanya tahu gampangnya saya. Sakit sariawan dikasih Albothyl sembuh. Padahal yang sembuh hanya di permukaan saja sementara masih terdapat luka di dalamya.

Selama ini BPOM seolah membiarkan saja penggunaan Albothyl untuk sariawan. Seharusnya dari awal melarang penggunaan Albothyl untuk terapi sariawan. Terlebih sudah banyak keluhan masyarakat tentang penggunaan obat ini. Para dokter gigi pun sudah lama menyuarakan agar Albothyl tidak digunakan untuk terapi sariawan.

Pemahaman masyarakat terhadap obat-obatan sudah pasti sangat terbatas mengingat hampir semua kemasan obat-obatan hanya menggunakan bahasa kimiawi. Seharusnya produsen obat mencantumkan indikasi, kontra indikasi, dan efek samping dari pemakaian obat tersebut. Sayangnya hal ini sering tidak dilakukan. Kalaupun dituliskan, efek samping yang disebutkan adalah menyebabkan kantuk. Namun efek samping lain jarang yang dituliskan. Padahal pencantuman indikasi, kontra indikasi, dan efek samping lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

Sebetulnya aturan tentang hal itu sudah ada dan lengkap. Tapi lagi-lagi pengawasan yang kurang ketat menyebabkan aturan tersebut dengan mudah dilanggar. BPOM jangan hanya sibuk melakukan pengawasan dan penarikan obat-obat yang sudah beredar di pasar tapi lebih penting mencegah agar obat yang terindikasi menggandung bahan yang berbahaya tidak sampai ke pasar. Kalau obat sudah sampai ke pasar dan sudah dibeli oleh masyarakat tentu lebih sulit mengawasinya. BPOM harus rutin melakukan uji klinis terhadap obat-obatan sebagai bentuk pengawasan. Jangan hanya sekedar melakukan pengawasan administratif.  

Harus pula ditanamkan kesadaran kepada masyarakat  bahwa setiap pemakaian obat-obatan kimiawi pasti mempunyai akibat atau efek samping seperti alergi dan sebagainya. Oleh karena itu sebisa mungkin jangan menggunakan obat kimiawi. Lebih baik gunakan obat-obatan herbal yang tidak mengandung unsur kimawi. (ysf)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FX Sugiyanto, Prof.

Guru Besar Universitas Diponegoro

FOLLOW US

Pengusaha Harus Aktif Lobi AS             Kematian Petugas KPPS Tidak Ada Yang Aneh             Memerangi Narkoba Tanggung Jawab Semua Pihak             Pendekatan yang 'Teenager Friendly'             Pendampingan Tiga Tungku             Perda Dulu Baru IMB             Kelalaian Negara dalam Misi Kemanusiaan             Kematian Petugas Medis; Pemerintah Harus Berbenah             Daerah Terpencil Sebagai Indikator Keberhasilan             Resiko Petugas Sosial