Robohnya Jembatan-jembatan Kami
berita
Humaniora

Sumber Foto: kompasiana.com

22 January 2018 16:00
Bulan pertama tahun 2018 belum berakhir. Namun dua insiden melanda proyek infrastruktur yang tengah digenjot pengerjaannya oleh pemerintah.

Pertama kecelakaan di proyek jembatan tol Depok-Antasari (Desari) yang lokasinya berada di dekat pertigaan Antasari-TB Simatupang, Jakarta Selatan, pada Senin (1/1/2018) pagi. Kedua, konstruksi Proyek Light Rapid Transit (LRT) yang menghubungkan Kelapa Gading-Velodrome roboh, Senin (22/1/2018) dini hari.  

Jika dihitung-hitung ambruknya girder beton dari tol yang masuk salah satu proyek strategis nasional (PSN) Presiden Jokowi serta kontruksi LRT ini menambah daftar kecelakaan kerja konstruksi tol dalam setahun ke belakang menjadi 6 kejadian. Dua hari sebelum kecelakaan di pertigaan Antasari, Sabtu (30/12/2017,) terjadi kecelakaan konstruksi dalam proyek Tol Pemalang-Batang. Sebuah beton girder dari tol yang juga masuk dalam PSN ini ambruk ketika sedang dipasang. 

Sebelumnya pula, crane proyek pembangunan tol layang Bogor Out Ring
Road (BORR) di Jalan Sholeh Iskandar Kota Bogor jatuh ke jalan raya. Kejadian lainnya adalah ambruknya girder flyover proyek tol Pasuruan-Probolinggo. Kecelakaan ini menelan satu orang korban tewas. Pertanda apa ini? Kenapa sering terjadi kecelakaan pada proyek pembangunan infrastruktur?

Kita tahu “pembangunan infrastruktur” menjadi frasa kunci pemerintahan Jokowi. Sejarah kelak akan mengenangnya sebagai presiden yang paling giat membangun infrastruktur di masa pemerintahannya. Dalam rentang waktu 2015-2017 saja, alokasi dana pemerintah untuk pembangunan infrastruktur mencapai Rp990 triliun. 

Hal ini pula yang rasanya menjadi daya jual Jokowi bila hendak mencalokankan diri lagi di periode kedua nanti. Maka penting baginya agar proyek infrastruktur yang dikerjakan di masa pemerintahannya selesai sebelum masa kampanye presiden 2019. 

Lalu yang menjadi tanya, betulkah segala proyek infrastruktur dikebut demi “jualan” kampanye sang presiden nanti? Bila demikian adanya, apakah hal tersebut telah sesuai dengan etika politik? 

Benar adanya infrastruktur di berbagai daerah masih sangat memprihatinkan. Masih banyak wilayah yang tidak memiliki infrastruktur sarana transportasi. Akibatnya, biaya distribusi menjadi mahal. Namun, bagaimana jadinya bila pembangunan infrastruktur mengabaikan aspek keselamatan demi mengejar target selesai di tahun politik?

Jokowi sebetulnya patut berkaca pada pendampingnya di Jakarta dulu, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Kinerja Ahok sebagai gubernur memuaskan banyak warga Jakarta. Namun nyatanya ia tumbang oleh isu lain: SARA. Bisakah keberhasilan membangun infrastruktur akan meloloskannya dari isu SARA? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ade) 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF

Infrastruktur merupakan salah satu kebutuhan penting untuk menunjang perekonomian, baik nasional maupun daerah. Pentingnya infrastruktur dapat dilihat dari masuknya indikator infrastruktur dalam pemeringkatan Global Competitiveness Index yang dikeluarkan World Economic Forum (WEF). Infrastruktur pelabuhan, bandar udara, dan jalan raya (tol) merupakan ukuran penilaian. Semakin baik infrastruktur akan memperlancar alur transportasi dan mobilitas barang maupun orang.

Terlepas dari siapapun presidennya, pembangunan infrastruktur memang sudah mendesak. Hal ini selain untuk mendongkrak peringkat infrastruktur di laporan WEF, juga untuk mewujudkan negara yang tersatukan melalui infrastruktur. Peringkat Indonesia sendiri masih berada di posisi 68 dari 137 negara yang disurvei.

Penilaian WEF di atas menjadikan dasar pembangunan infrastruktur yang menjadi dasar janji kampanye Presiden Jokowi pada pilpres 2014. Janji tersebut juga tercantum dalam Nawacita Presiden Jokowi. Tak ayal bila anggaran infrastruktur di APBN/APBNP naik berkali-kali lipat selama rentan waktu 2015-2018. Pada anggaran tahun 2018 ini, dana untuk infrastruktur mencapai Rp 409 triliun, terus meningkat tajam dibandingkan dengan tahun 2014.

Jika dibandingkan pemerintahan sebelumnya, memang ambisi Presiden Jokowi membangun infrastruktur terbilang besar. Namun tidak beruntungnya Presiden Jokowi saat ini adalah kinerja penerimaan yang merosot pada kurun waktu 2015-2016. Akibatnya beberapa proyek-proyek strategis nasional terhambat. Hal ini dapat menjadi preseden buruk yang akan mengakibatkan pertimbangan negatif bagi masyarakat untuk memilih Jokowi kembali.

Pembangunan infrastruktur pun dikebut sedemikian rupa untuk mencapai targetnya yang rata-rata dapat digunakan pada tahun 2018. Sehingga pencapaian tersebut dapat digunakan sebagai bahan kampanye tahun 2019. Secara etika politik hal ini sah-sah saja asalkan memang berhasil dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini disebut sebagai transaksi politik antara calon dan pemilih dimana calon menawarkan keberhasilan pembangunan infrastruktur dan ditukar dengan suara dari pemilih.

Efektivitas dan manfaat pembangunan infrastruktur juga harus diperhatikan. Infrastruktur jalan raya memberikan manfaat jangka panjang dan lagi waktu yang lama serta hanya dapat dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas dan hidup di perkotaan. Infrastruktur yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat menengah ke bawah seperti pembangunan waduk harusnya juga menjadi prioritas utama pemerintah untuk menggaet suara masyarakat perdesaan.

Yang patut diperhatikan lagi adalah sumber dana dalam pembangunan infrastruktur juga harus dapat dijelaskan oleh pemerintah. Apabila infrastruktur dibangun dengan menggunakan dana utang maka utang tersebut juga akan menjadi dasar pemilih untuk menentukan pilihannya.
Konsen utang untuk pembangunan infrastruktur ini yang harus ditingkatkan oleh pemerintah jika dibandingkan isu SARA yang mungkin dihembuskan pada tahun politik ini. Utang ini yang dapat menjadi senjata lawan untuk menyerang Presiden Jokowi dan lebih besar dampaknya daripada isu SARA. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Masalahnya, tak ada sanksi yang dijatuhkan terkait kecelakaan yang terjadi sehingga kesembronoan demi kesembronoan terus terjadi. Kecelakaan dianggap bisnis biasa saja. Sejak awal pembangunan memang banyak dilakukan secara sembrono karena tidak dilakukan melalui tender melainkan penunjukkan. 

Akibatnya kontraktor yang berpengalaman, dan  memiliki teknologi serta keahlian mumpuni tak dilibatkan. Pembangunan LRT adalah salah satunya. Sungguh aneh biaya baru dirundingkan setelah pembangunan berjalan. Ini mengingatkan pada zaman Orde Baru di mana rakyat diperlakukan sebagai penonton pasif.

Rakyat disuruh menerima begitu saja dan nggak perlu tahu apakah biaya pembangunannya terlalu mahal atau tidak. Pemerintah bersikap seolah biaya pembangunan infrastruktur tak berasal dari kantung rakyat.

Tidak kalah menggelikan adalah keputusan pemerintah untuk menjual infrastruktur yang sudah siap pakai. 

Para investor tentu ngakak mendengar keputusan ini karena mereka seolah diminta untuk beli kucing dalam karung mengingat pembangunan infrastuktur yang telah menelan triliunan rupiah duit rakyat dilakukan melalui penunjukan langsung.

Jelas, hal seperti ini tidak sesuai dengan etika karena mengorbankan uang rakyat untuk kepetingan pribadi. Apalagi kalau nanti terbukti kualitasnya buruk dan harganya di luar jangkauan masyarakat seperti Kereta Bandara Soekarno Hatta. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Pembangunan infrastruktur tetap layak dijual pada 2019. Inilah hasil capaian Pemerintah Jokowi yang paling konkret, bisa dinikmati dan bisa dilihat langsung. Khususnya bagi kelas menengah.

Yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengekspos seluas-luasnya keberhasilan pembangunan infrastruktur. Seraya meredam politik identitas yang mengeksploitasi isu SARA.

Maka untuk pelaku black campaign dengan isu SARA jauh-jauh hari sudah harus ditindak. Jangan dibiarkan.

Tentu saja cara melakukannya harus cerdas. Jangan justru memberi bahan
bakar untuk pelaku black campaign ini untuk playing victims dengan bendera agama. (ade) 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia             Ekonomi Digital Jadi Pelengkap Saja             Stop Bakar Uang, Ciptakan Profit             Potensi Korupsi di Sektor Migas             Revisi UU KPK Berpengaruh Langsung terhadap Perekonomian Indonesia             Benahi Governance DPR Untuk Hindari Konflik Kepentingan             Pebisnis Lebih Tahu Masalah Riil di Lapangan             Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri