Saat Avengers: Infinity Wars Menguasai Bioskop Indonesia
berita
Humaniora
Image credit: (c) Marvel Studios 26 April 2018 19:00
Pertanyaan: Jika Anda seorang produser film nasional yang punya film siap tayang, apa bersedia film Anda dapat jadwal rilis bareng  Avangers: Infinity Wars? Siapkah Anda bertarung melawan blockbuster Hollywood?

Jawabannya mungkin tidak. Sebab, bisa jadi itu sama dengan bunuh diri. Besar kemungkinan film Anda diabaikan pengunjung bioskop. Hari-hari ini mayoritas penonton bioskop dengan satu tujuan nonton satu film saja: Avengers: Infinity Wars

Sejak Rabu 26 April 2018 kemarin, film superhero Marvel (Disney), Avengers: Infinity Wars rilis di Indonesia. Lebih dulu dua hari dari AS. Tidak tanggung-tanggung film itu tayang serentak di 1200 layar bioskop.

 

Itu jumlah fantastis. Buat film Indonesia tak pernah tersedia layar tayang sebanyak itu. Yang terbanyak, Benyamin Biang Kerok yang dibintangi Reza Rahadian diputar di 300 bioskop saat rilis. Saat ini tercatat 357 bioskop di Indonesia dengan jumlah 1615 layar. Jadi dua pertiga layar bioskop negeri ini hanya memutar satu film. Tentu saja film Hollywood, bukan film bikinan anak negeri sendiri! Kenapa bioskop kita menganak-emaskan film Hollywood?  

Sebetulnya, penonton film Indonesia tengah bangkit. Tahun kemarin, jumlah penonton kita naik 15 persen dari 32,7 juta tiket ke 42,7 juta tiket. Selama 2016 kita melihat rata-rata 10 film nasional mengumpulkan
penonton di atas 1 juta. Film macam Warkop DKI Reborn, Pengabdi Setan, dan Dilan 1990 mencetak rekor penonton. Lalu, kenapa saat ada film Hollywood besar rilis pihak bioskop membuka pintu lebar-lebar?  

Pihak bioskop bisa saja berdalih, animo penonton pada Avengers: Infinity Wars sangat tinggi. Saat pre-sale dibuka pekan lalu, ribuan tiket sudah terjual habis. Selain itu, tak semua film Indonesia yang rilis saban minggu punya potensi penonton seperti Warkop DKI Reborn, Pengabdi Setan, atau Dilan 1990. Lagi-lagi di sini faktor ekonomi jadi alasan. Bioskop menghidupi diri dari tiket bioskop. Memutar film superhero Marvel buat mereka lebih berpotensi untung ketimbang memutar film horor bikinan Raffi Ahmad, The Secret: Suster Ngesot Urband Legend.       
  
Jika demikian, persoalan hulunya ada pada kemampuan teknis sineas kita. Pengabdi Setan sukses besar lantaran film Joko Anwar itu punya kualitas setara horor bikinan Hollywood. Bagaimana dengan sineas lain? Ingat, banyak yang alergi nonton film nasional lantaran kualitasnya kalah jauh dengan Hollywood. 
 

Namun, mengharap setiap film kita harus sepadan dengan Hollywood rasanya juga tak adil. Film besar Hollywood dibuat untuk pasar global dengan bujet di atas Rp1 triliun (Bujet Avengers: Infinity Wars 300 juta dolar AS atau Rp4,1 trilun. Harapan satu-satunya ada pada pemerintah. Pasal 32 UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman mengamanatkan 60 persen jam pertunjukan bioskop untuk film nasional selama enam bulan berturut-turut. Namun hingga kini aturan teknisnya tak kunjung dibuat Kemendikbud yang mengatur perfilman. Alhasil, perfilman nasional terbang dengan autopilot. Prinsip ekonomi yang akhirnya dipakai.

Jika begitu adanya kapan film nasional jadi tuan rumah di negeri sendiri?  

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ade)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Produser Film

Apa yang dilakukan Kelompok 21 (Cinema XXI) makin ke sini makin menggurita, mengganas. Namun, di sisi lain, saya melihat teman-teman produser tidak punya power untuk menghadapi mereka, sehingga undang-
undang (perfilman) sudah sangat tidak ada artinya.

Saya membaca pergerakan-pergerakan (bioskop) sampai akhirnya Avengers: Infinity Wars main Rabu kemarin (25/4/2018). Sejak awal April, mereka (pihak bioskop) seperti mengatur strategi. Dulu, satu minggu dua judul film nasional baru rilis setiap Kamis. Kemudian menjadi tiga film setiap minggu. Itu saya sudah mulai khawatir. Tapi sejak awal April rilis empat film per minggu. 

Dengan rilis empat film per minggu di bulan April, bila diperhatikan, tak ada film yang meraih satu juta penonton. Lima ratus ribu juga nggak ada. Karena di antara film nasional akhirnya saling membunuh. Dan terbaca, dikasih empat film per minggu karena ada Avengers: Infinity Wars mau main, yang akan sikat semua layar. Namun, saya melihat, kenapa orang film tak protes bioskop kasih empat film per minggu. Mereka menerima saja. Seolah Kelompk 21 berbaik hati. Setelah main empat film seminggu, pas Avengers main film Indonesia hanya dikasih satu (yang rilis), film Suster Ngesot. Mereka seolah ingin katakan, "Semua (produser) film kami ladeni." Jadi, semua produser kita ternina-bobokan. Padahal, rupanya mereka (pihak
bioskop) punya strategi lain. 

Apa produser kita tidak pede melawan Avengers? Persaoalannya bukan pede atau tidak pede, tapi bagaimana mengaturnya. Kenapa kemarin dikasih empat film seminggu produser tidak protes? Ketika empat film rilis bersamaan kan film nasional jadi saling beradu dengan sendirinya. Saat Avengers diberi layar banyak, mereka berdalih kemarin sudah beri layar pada film nasional. Akhirnya saya khawatir sampai akhir tahun tidak ada lagi film nasional yang dapat penonton jutaan. 

Tahun ini ada delapan film nasional minta tayang di libur Lebaran. Di saat itu juga, bulan Juni, tayang Jurassic World 2. Kalau dikasih empat film per minggu dan ada Jurassic World saya yakin penonton film Indonesia
akan habis. 

Saya tidak bisa menyalahkan pihak Kelompok 21. Mereka juga punya kepentingan bisnis. Cuma strategi yang mereka bikin, tak membuat produser kita sadar.  

Di sini kembali lagi, semua orang film mengabaikan undang-undang perfilman. Undang-undang mengamanatkan perbandingan film nasional dan asing 60:40, tapi kalau dikatakan Avengers: Infinity Wars dapat 1200 layar berarti 90:10. Maka, jika tidak diatur perfilman nasional akan balik seperti dulu (ditinggal penonton). 

Animo pembuat film bikin film kini sedang tinggi, karena melihat ada film dapat jutaan penonton. Contoh Pengabdi Setan yang dengan modal Rp 2 miliar dapat penghasilan puluhan miliar.Animo tinggi boleh saja, tapi tata edar jangan diatur oleh Kelompok 21. Misalnya Anda bikin film. Karena dilihat Anda belum punya nama, pengalaman dsbnya, walau filmnya bagus, akan dapat layar sedikit. Berbeda kalau (Chand) Parwez (produser Starvision) atau Manoj (Punjabi, produser MD Pictures) yang bikin. Artinya, akhirnya tidak akan ada produser baru yang tumbuh dari industri film nasional. Misalkan, Anda punya film dengan Eros Djarot sebagai
sutradara dan punya pemain bintang bagus, investasi yang sudah dikeluarkan Rp 10 miliar, tapi bagaimana Anda bisa untung bila dikasih 10-20 layar? 

Dulu kita punya Dewan Film dan Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N) yang begitu kuat. Ada pak Asrul (Sani), pak Rosihan Anwar. Kini kita BPI (Badan Perfilman Indonesia) yang diketuai Chand Parwez. Dia
didukung Kelompok 21 untuk duduk di situ untuk tidak boleh mempersoalkan undang-undang. BPI tak pernah mempersoalkan UU itu. BPI hanya urus festival film.

Hal ini membuat pengaturan tata edar jadi tidak imbang. Padahal pembuat film butuh kepastian. Kapan filmnya main, dapat layar berapa, dan kenapa ada film yang syuting juga belum tapi sudah dapat tanggal dan kemungkinan jumlah layar sudah diprediksi. Itulah akibat pemilik bioskop (mayoritas) Kelompok 21 juga jadi distributor film Hollywood, terutama film-film yang besar. Yang celakanya lagi kita tak pernah dapat data, berapa yang mereka dapat. Padahal UU bilang mereka wajib menyampaikan jumlah penonton dan
jumlah uangnya. Tapi (data-data) itu tak pernah ada. (ade)  

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wartawan Film Senior

Di hari pertama Avengers: Infinity Wars (AFW) dapat layar 1270 tepatnya. Artinya, 75 persen bioskop kita hanya putar satu film itu saja. Bandingkan dengan satu-satunya film Indonesia baru yang tayang minggu ini (Kamis, 26/4/2018) The Secret: Suster Ngesot Urban Legend yang hanya dapat 122 layar. Perbandingannya 1:10 dengan AFW.

Kenapa hanya satu film nasional edar minggu ini? Karena tidak ada produser yang berani kecuali Raffi Ahmad (produser The Secret). Mereka semua tahu penonton bakal berjubel nonton AFW. Semua bioskop antri. Terlepas dari kualitas filmnya, tapi ia berani.

Secara pribadi saya bilang begini ke Raffi, "Salut! Anda satu-satunya produser gila yang berani." Dia jawab, "Saya memang gila, Pak. Sudah nekat." The Secret film pertama Raffi sebagai produser. Tahun ini ia punya delapan film siap rilis, termasuk film Lebaran berjudul Dimsum Martabak. Dia sangat produktif dan berambisi jadi produser major company.

Produser lain, termasuk PH (production house) besar para keturunan India itu, tak berani tayang bareng Avengers. Padahal mereka punya film baru siap tayang semua. Mereka bersiasat, kalau lawannya terlalu besar, mending filmnya tak main dulu. Daripada nggak laku.

Karena kini yang berlaku prinsip dagang jadi tak bisa disalahkan pihak bioskop. Dan yang bioskopnya cuma putar satu film Avengers bukan hanya Cinema XXI, tapi juga CGV dan Cinemaxx.

Saat ini film Indonesia di luar The Secret yang masih tayang (per Kamis, 26/4/2018) ada empat: Terbang, Kembang Kantil, Danur 2--Maddah, dan The Perfect Husband. Semua jumlah layarnya minimalis (tinggal) satu-dua. Danur 2 yang begitu kuat tinggal tersisa 2 layar di Jakarta.

Aturan undang-undangnya memang perbandingan layar bioskop film nasional 60:40. Tapi aturan itu sudah lama diabaikan.  Bukan hanya baru-baru ini. Karena pemerintah tak punya ketegasan. Kenapa, misalnya, bioskop di Plaza Indonesia tak pernah putar film nasional tapi dibiarkan saja? (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia             Ekonomi Digital Jadi Pelengkap Saja             Stop Bakar Uang, Ciptakan Profit             Potensi Korupsi di Sektor Migas             Revisi UU KPK Berpengaruh Langsung terhadap Perekonomian Indonesia             Benahi Governance DPR Untuk Hindari Konflik Kepentingan             Pebisnis Lebih Tahu Masalah Riil di Lapangan             Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri