Sekolah Dokter Mahal, Biaya Kesehatan Selangit
berita
Humaniora
Sumber Foto : Liputan6.com (gie/watyutink.com) 04 July 2018 13:00
“Orang miskin dilarang sakit!”, kalimat yang sering digunakan untuk menggambarkan betapa mahalnya biaya kesehatan. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan jaminan kesehatan, lantas mengapa biaya kesehatan masih sangat mahal? Selain mahal, tak seperti di kota-kota besar, masyarakat di daerah pedalaman agak sulit menemukan praktik dokter. Apa penyebab dokter menumpuk di kota, tapi langka di daerah pelosok? 

Konon katanya tarif konsultasi dengan yang relatif mahal menjadi salah satu penyebab mahalnya biaya kesehatan. Meskipun peralatan medis dan obat-obatan (non-generik) nampaknya lebih mahal. Pemerintah melakukan subsidi terhadap biaya konsultasi dokter di sejumlah RSUD. Namun ketika membutuhkan penanganan dari dokter spesialis, ada keterbatasan yang memaksa warga untuk menjalani perawatan di RS Swasta dengan harga selangit.

Ada pendapat mengatakan, mahalnya proses dan biaya sekolah di Fakultas Kedokteran (FK), bisa jadi membuat biaya dokter selangit. Kalau seorang anak memiliki kecerdasan di atas rata-rata, bisa saja ada keringan biaya karena mendapat potongan harga atau beasiswa. Tapi bagaimana dengan anak yang memiliki kemampuan rata-rata namun ingin tetap menjadi dokter?

Kocek yang harus dirogoh seseorang yang hendak menjadi dokter di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tembus angka Rp300 juta. Sementara Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dua hingga tiga kali lipatnya. Sampai lulus meraih gelar Sarjana Kedokeran (S.Ked), praklinik hingga lulus Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter  (UKMPPD) memakan waktu 7 sampai 13 tahun (Bahkan mungkin ada yang lebih).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran mensyaratkan mahasiswa harus lulus UKMPPD yang menjadi syarat untuk memperoleh sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi, dan dipakai atau dianggap setara sebagai pengganti ijazah. Sistem ini dikeluhkan sejumlah dokter muda.

Mereka membandingkan dengan sistem yang diterapkan di negara-negara lain seperti Amerika Serikat (AS). Mahasiswa kedokteran di AS bisa mengambil ujian profesi ketika mereka masih menjalani masa studi sebagai mahasiswa. Sistem seperti itu dianggap lebih menghemat biaya dan waktu.

Apalagi dalam menunggu ujian UKMPPD, sejumlah universitas masih mengenakan biaya beban tetap kepada mahasiswanya. Juga tak jarang ada mahasiswa yang harus mengulang beberapa kali sebelum dinyatakan lulus. Apakah mungkin sistem itu diadopsi di Indonesia agar mahasiswa kedokteran tak lagi membuang banyak uang dan waktu?

Kalau sekolah kedokteran di Indonesia gratis seperti di Kuba, mungkin tidak jadi masalah. Di negara Fidel Kastro itu, sekolah kedokteran digratiskan. Walau gratis, bukan berarti membuat pelayanan kesehatan di Kuba menjadi kacangan. Kuba menjadi salah satu negara dengan pelayanan medis terbaik di dunia. Sejumlah pejabat tinggi dan rakyat negara-negara tetangganya di Latin Amerika, menjalani pengobatan di Kuba. Pelayanan kesehatan bagi rakyat Kuba juga digratiskan.

Apakah jika sekolah kedokteran di Indonesia disubsidi/digratiskan biaya kesehatan yang menjadi salah satu prioritas pemerintah bisa ikut gratis atau minimal tak terlalu mahal?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Sekretaris Badan Data dan Informasi Pengurus Besar IDI

Kami telah lama mengusulkan agar pendidikan kedokteran disubsidi penuh negara. Serta pemberian gaji kepada dokter muda yang sedang melaksanakan koas, residen, dan fellow. Namun hingga kini hal-hal tersebut belum terealisasikan.

Sementara itu, ada banyak sejawat kami yang bertugas di desa dan daerah terpencil. Tapi memang kami akui, mungkin masih kurang. Namun itu tidak bisa dilihat dari satu faktor saja, ada multifactorial. Saya sendiri pernah bertugas dan melayani masyarakat di pedalaman Sulawesi dan Papua.

Untuk konsultasi, pasien kami sering bercerita berlama-lama di dalam ruang pemeriksaan. Kadang singkat, jika secara pribadi sudah merasa lelah. Terkadang untuk melakukan tindakan medis, kami mengalami keterbatasan sumber. Obat-obatan dan alat medis sering dilaporkan tak tersedia, dan harus disiasati.

Kadang ada tuduhan mengenai oknum dokter yang berkolaborasi dengan pihak farmasi, dan menyebabkan harga obat membengkak. Saya pikir, cukup menjauh dari hal tersebut. Bahkan empat tahun lalu, saya pernah menyurati KPK terkait gratifikasi. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua KIDI Periode 2014-2017 dan Pengurus ARSADA Pusat

Mungkin baru kali ini terjadi disepanjang sejarah pendidikan dokter di Indonesia ada 3000 dokter lebih, sudah lulus pendidikan akademis dan profesi kedokteran, tapi tidak mendapat ijazah dokter dikarenakan belum lulus ujian kompetensi. Padahal jelas berbeda ranahnya antara pendidikan akademis dan profesi dengan ujian kompetensi. Padahal Putusan Mahkamah Agung (MA) jelas mengatakan Sertifikat Profesi dan Sertifikat Kompetensi, dua hal yang berbeda.

Kita lihat tahapan pendidikan dokter saat ini. Saat ini ada 84 Fakultas Kedokteran (FK) di Indonesia dan 78 fakultas sudah meluluskan dokter yang tahun ini mencapai hampir 12000 dokter. Bila 84 FK semua meluluskan bisa-bisa mencapai 13.500-an dokter pertahun dan saat ini sudah ada 12 Fakultas yang menunggu ijin kalau moratorium dibuka. Pendidikan dokter saat ini relatif cepat. Lama pendidikan normal 7 semester selama 3.5 Tahun. Begitu lulus akademis masuk pendidikan Profesi Dokter 1.5 tahun. Total butuh waktu 5 tahun.

FK Swasta masuk dengan biaya rata-rata paling murah 250 juta termahal sampai 500 juta. Biaya persemester antara 17.5 juta sampai 25 juta. Di FK Negeri uang masuk relatif sama antara 150 juta hingga 300 juta walau ada yang gratis. Biaya kuliah per sementer antara 7.5 juta sampai dengan 15 juta dengan lama pendidikan sama. Begitu lulus pendidikan akademis dan profesi masih harus ikut ujian kompetensi yang tertuang dalam UU Praktek Kedokteran dan di sinilah mulai terasa carut marutnya.

Ada yang sekali lulus, tapi tak jarang sampai dua kali bahkan hingga 10 kali belum lulus. Akibatnya terjadilah retaker sampai ribuan dokter belum mendapat ijazah dokter. Pada saat mau ikut ujian kompetensi fakultas mewajibkan ikut pelatihan praujian kompetensi. Ada yangg gratis tapi sebagian besar bayar, antara 1.5 juta sampai 2.5 juta. Ditambah lagi masih ikut bimbingan ujian kompetensi diluar kampus dengan biaya 2.5 juta sampai 3.5 juta. Selama belum lulus ujian kompentensi mahasiswa tetap bayar registrasi tiap 6 bulan walau ada fakultas yang menggratiskan. 

Bila sudah lulus ujian kompetensi menunggu terbitnya sertifikat kompetensi dan Ijazah bisa 1 bulan sampai 3 bulan, dan dilanjutkan menunggu terbitnya Surat Tanda Registrasi (STR) kurang lebih 1 bulan. Total rata-rata makan waktu 4 bulan. Selesai mendapat STR menunggu mendaflar ikut Program Internsip Dokter Indonesia bisa makan waktu 3 bulan dan bila menunda untuk dapat tempat yang diinginkan bisa menunggu sampai 6 bulan.

Program Internsip wajib diikutin selama 1 tahun, 8 bulan di Rumah Sakit, dan 4 bulan di Puskesmas.  Total waktu normal dari masuk fakultas sampai sekesai ikut program Internsip antara 6.5 tahun sampai 7 tahun. Apa dampak terhadap sistem pembiayaan pendidikan dengan biaya pelayanan dokter? Jelas sangat berkorelasi karena pembiayaan mahal masuk katagori investasi yang mahal, dampaknya terhadap pelayanan dokter juga mahal, walaupun kenyataanya pembiayaan dokter non spesialis di Indonesia sangat murah. Di mana letak kemahalannya? Jelas di pembiayaan pelayanan dokter spesialis bukan di dokter non spesialis. Untuk ke jenjang spesialis, butuh waktu antara 4 tahun sampai 5 tahun lagi. 

Apakah mungkin pemerintah mengratiskan pendidikan kedokteran? Untuk negeri mungkin, tapi sangat jauh dari mungkin. Kalau Pendidikan Kedoktetan Swasta apa mungkin disubsidi? Mungkin saja, walau itu sangat tidak mungkin.

Artinya kondisi saat ini sangat berkorelasi antara biaya mahal pendidikan Kedokteran dengan biaya pelayanan kesehatan, ditambah komponen peralatan alat kedokteran yang harganya termahal di Asia. Ditambah lagi dengan pola hidup yang jelek dengan sanitasi lingkungan yang tidak mendukung untuk hidup sehat. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Dewan Penasehat MKEK IDI, Dekan FK UPN

Seharusnya kedokteran dan semua yang berkaitan dengan kesehatan dimasukkan ke dalam tenaga strategis. Artinya, itu semua dibutuhkan oleh negara dan bangsa ini. Oleh karena itu, untuk yang seperti itu kriterianya cuma satu, yaitu yang bersangkutan kompeten, mampu  atau lolos tes. Masalah keuangan harusnya tidak boleh jadi kendala, karena harus disubsidi oleh pemerintah. Artinya, jika pemerintah tidak punya banyak uang, minimal peserta didik itu membayar sedikit. Mayoritas terbesarnya adalah subsidi pemerintah, karena ini tenaga strategis.

Konsekuensi dari subsidi itu, siapapun lulusan dari situ, harus bersedia ditempatkan di mana pun, di wilayah Republik Indonesia. Tapi sekarang kan tidak, sekarang mahasiswa kedokteran membayar. Bahkan dibuka pendidikan kedokteran swasta, yang juga membayar penuh. Akibatnya, sulit untuk menempatkan mereka sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Tidak ada alasan untuk mengatakan mereka ditempatkan di mana saja, karena mereka membayar sendiri. Tetapi, jika mereka disubsidi pemerintah, bayar sedikit, pemerintah jadi punya kewenangan karena  dasarnya adalah tenaga strategis. Dan itu harus diambil oleh pemerintah, karena itu bagian dari pembangunan kesehatan di negeri ini. Bukan hanya dokter, perawat juga serta tenaga-tenaga yang berkaitan dengan kesehatan. Selain itu kalau konsepnya sudah tenaga strategis, maka dia bisa ditempatkan di mana pun oleh pemerintah, karena pemerintah memberikan subsidi yang besar untuk itu.

Selanjutnya, kesehatan tidak boleh dilepaskan kepada masyarakat/swasta atau diliberalisasikan. Pembelinya cuma satu, yaitu negara. Kalau sekarang mungkin masih belum sepenuhnya diambil alih negara. Nantinya setelah ekonomi kita kuat, itu diambil alih semua dengan konsep BPJS. Jadi di negara jadi pembelinya dalam konsep BPJS. Tidak boleh pembeli perorangan. Kalau dia mau membeli perorangan, maka yang terjadi harganya jadi mahal sekali. Karena itu pembelinya hanya BPJS. Dengan BPJS, maka unit cost diperhitungkan dengan betul. Sehingga tidak ada istilah pihak yang mengatur secara suka-suka, semuanya diatur dalam satu sistem. Nanti kalau pemerintah sudah kuat seperti negara-negara commonwealth, maka semua dibiayai oleh pajak dari rakyat. Jadi nantinya walaupun RS Swasta tetap ada, tapi hanya pemerintah yang menjadi pembelinya.

Satu hal lain yang sering terlupakan, yaitu harus melakukan pembangunan kesehatan dalam konsep manusia sehat, bukan manusia sakit. Saat ini mau presiden atau siapapun isunya mau membangun akses rumah sakit. Hemat saya harusnya yang dibangun konsep manusia sehat. Kalau manusia sehat, maka mestinya tidak seperti saat ini. Pada saat tidak ada konsep manusia sehat atau bisa dikatakan konsep preventive medicine (kedokteran pencegahan), maka semua orang yang ditangkap pada saat sakit.

Determinan kesehatan itu ada 4: 1. Perilaku; 2. Lingkungan; 3. kelainan bawaan; dan 4. akses kesehatan (puskesmas dan rumah sakit). Dari semua itu, perilaku dengan lingkungan memegang persentase terbesar, yaitu 70 persen. Artinya, kalau perilaku dan lingkungan ditangani dengan konsep manusia sehat. Perilaku dan lingkungan baik (misalnya tidak ada air tergenang), maka yang sakit secara kalkulasi sebesar 30 persen. Dari mana? yaitu 20 persen dari Tuhan punya mau, atau dari bawaan, 10 persen adalah persoalan akses. Artinya, 70 persen bisa kita kendalikan dan dicegah. Selama ini konsep kedokteran pencegahan itu tidak dikembangkan di dalam pembangunan kesehatan kita. Hanya dijadikan jargon, tetapi realialitas nya tidak.

Dan bukan hanya Kemenkes yang berperan, juga departemen lain. Misalnya air bersih ditangani Kementrian PUPR. Kalau air bersih itu sudah merata diseluruh daerah, sudah pasti mengurangi angka kesakitan (angka diare pasti turun). Kemudian kecelakaan lalu lintas ditangani oleh Kemenhub, dengan melakukan usaha-usaha pencegahan. Contohnya: pemakaian helm, aturan berkendara, kemiringan serta tikungan jalan diatur sudutnya sedemikian rupa sehingga meminimalisir kecelakan, maka angka kesakitan pasti akan turun.

Selain itu terkait masalah merokok. Pemerintah harus benar-benar menerapkan aturan merokok, untuk  membatasinya. Apalagi untuk orang miskin, karena rokok itu jelas akan memiskinkan orang miskin, sehingga susah keluar dari kemiskinan.

Jadi, itu semua sebenarnya adalah pencegahan dari kesakitan. Nah, konsep-konsep seperti di atas inilah yang harus dikembangkan untuk pembangunan kesehatan di Indonesia. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF