Setelah MRT Tak Gratis Lagi
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 01 April 2019 18:00
Watyutink.com - Masa uji coba sudah berakhir. Tarif sudah diputuskan. Mulai Senin, 12 April 2019 yang naik kereta MRT (Moda Raya Terpadu) mesti bayar antara Rp 3.000 untuk jarak terdekat hingga Rp 14.000 untuk jarak terjauh. Selama April, Pemprov DKI Jakarta memberi keringanan tarif didiskon 50 persen. 

Memiliki MRT adalah mimpi Jakarta sejak lama. Proyeknya sudah dimulai saat BJ Habibie menjabat Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) pada 1995 ketika Soeharto masih presiden. Artinya, butuh sekitar seperempat abad dan enam presiden untuk mewujudkan mimpi tersebut. 

Selama masa uji coba menunjukkan masyarakat antusias dan menyambut baik moda transportasi baru ini. Kita menyaksikan banyak yang berfoto ria di MRT maupun stasiunnya. Penggunanya juga membludak. Memang, ada yang tak tertib, membuang sampah sembarangan, atau bergelantungan. Namun, itu semua tetap menunjukkan antusiasme warga Jakarta menaiki MRT. Masalahnya, apa tarif yang sudah diputuskan telah sesuai buat kantong kebanyakan warga Jakarta? 

Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengatakan sebanyak tiga juta penduduk Jakarta berada di bawah garis kemiskinan. Data BPS pada 2017 mencatat sekitar 3,78 persen atau 393 ribu orang. Yang disebut berada di bawah garis kemiskinan adalah mereka yang pengeluaran di bawah Rp 578 ribu per kapita bulan. Dari data sama, BPS juga merilis kesenjangan masih cukup tinggi, berada di angka 0,4. Entah tiga juta atau 393 ribu orang, buat mereka rasanya terlalu berat bila naik MRT dengan bayar Rp 14.000 sekali jalan dari Lebak Bulus ke Bundaran HI. Lalu, jika MRT bukan ditujukan bagi penduduk termiskin Jakarta, buat siapa MRT dibuat? 

Transportasi massal utamanya dibuat agar masyarakat beralih dari angkutan pribadi ke angkutan umum. Tak terkecuali MRT. Apa ini artinya memasang tarif terjauh Rp 14.000 lebih ditujukan untuk menggaet pengendara mobil pribadi beralih ke MRT? 

Maka, pertanyaan berikutnya: siapa pemilik kendaraan pribadi berjenis mobil? Ya, mereka yang tergolong masyarakat kelas menengah ke atas. Jika benar begitu, tidakkah mubazir bila infrastruktur hanya dinikmati satu kelompok sosial tertentu saja.

Kendaraan pribadi tak hanya mobil. Sepeda motor juga. Jumlah sepeda motor pada 2017 menurut data Polri berjumlah 15,5 juta unit. Kita tahu, pemilik motor kebanyakan dari kalangan menengah ke bawah. Yang bersepeda motor mayoritas justru yang ingin menghemat pengeluaran untuk angkutan umum. Buat mereka, beli BBM sekian rupiah untuk satu minggu masih lebih murah ketimbang naik kendaraan umum yang berganti-ganti rute. Selain juga, sepeda motor siasat yang jitu untuk menembus kemacetan Jakarta. Naik motor lebih cepat daripada naik angkot lalu berganti bus.

Sebetulnya pula, program pemerintah untuk memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum berhasil dilakukan PT KAI (Kereta Api Indonesia) lewat KRL alias Commuter Line. PT KAI meremajakan kereta (meski kereta bekas Jepang), membuatnya nyaman dengan AC dan steril dari pengamen serta pedagang asongan, plus memasang harga terjangkau untuk kantong semua orang: dari Tanah Abang ke Bogor hanya Rp 6.000. Kenapa tarif MRT tak dibuat semurah KRL?

Orang boleh berargumen, KRL Commuter Line menggunakan kereta bekas Jepang, jalur relnya sudah ada sejak lama, yang artinya investasi yang dikeluarkan tak sebanding dengan membangun infrastruktur MRT dari awal, mulai dari membeli kereta anyar, membangun jalur rel layang dan bawah tanah dan stasiun-stasiunnya yang toltalnya menghabiskan dana Rp 16 trilun. Namun, rasanya kurang tepat bila menentukan tarif berdasar nilai investasi yang telah dikeluarkan. Angka Rp 14.000 per penumpang pun takkan menutup modal dan dapat untung.

Maka, yang jadi pertimbangan paling besar seharusnya: sejauh mana MRT bisa memindahkan pengguna kendaraan pribadi, baik mobil dan sepeda motor, ke kendaraan umum? Jika tarif Rp 14.000 dirasa terlalu memberatkan bagi masyarakat kebanyakan, apa guna ada MRT?

LSM Fakta telah menganggap Gubernur Anies memberatkan masyarakat dengan memasang tarif terjauh Rp. 14.000, padahal sebelumnya ia mengatakan tarifnya Rp 8.500. LSM ini berniat menggugat Anies. Benarkah gubernur telah melanggar hukum?

Apa pendapat Anda? Watyutink?     

SHARE ON
OPINI PENALAR
 Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)/ Advokat

Pada hari Senin 25 Maret 2019 dalam Rapimgab bersama antara gubernur, DPRD dan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) telah sepakat menetapkan tarif Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta sebesar Rp8.500. Tetapi kemudian pada hari Selasa, 26 Maret 2019 gubenur Jakarta  Anies Baswedan menetapkan secara sepihak tarif baru MRT sebesar Rp14.000.

Tindakan Anis Baswedan menetapkan sepihak tarif baru di luar kesepatan dalam Rapimda itu telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Akibat perbuatannya sepihak itu, Anies Baswedan Rp14.000 akan mempersulit rakyat kecil mengakses MRT.

Atas dasar pertimbangan dan kepentingan hukum tersebut di atas, kami,  Forum Warga Kota Jakarta  (FAKTA) meminta Gubernur Anies Baswedan membatalkan tarif sepihak sebelum 1 April 2019 dan mengembalikan tarif MRT kepada tarif Rp8.500 seperti ketetapan dalam Rapimgab. 

Jika Gubernur Anies Baswedan tidak mengembalikan tarif MRT tersebut tarif Rp8.500 sesuai tarif kesepakatan Rapimgab 25 Maret 2019. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat transportasi

Setelah resmi beroperasi 24 Maret 2019 oleh Joko Widodo Presiden RI,  PT MRT Jakarta mestinya dapat merebut hati calon penumpang. Langkah yang bisa diambil, misalnya memberikan promo harga selama periode waktu tertentu.

Untuk tarif, seharusnya bisa diterapkan tarif psikologis dulu maksimal Rp 10 ribu. Dengan tarif sebesar itu, penumpang yang menggunakan MRT Jakarta masih tetap kelas menengah ke atas. 

Masyarakat kelas menengah ke bawah kemungkinan besar tetap menggunakan bus Transjakarta yang bertarif Rp 3.500. Ke depan,  Pemprov. DKI Jakarta bisa menerapkan kartu khusus bagi warga kurang mampu supaya mereka bisa naik MRT Jakarta. 

Pemprov. DKI Jakarta perlu belajar dengan PT KAI melalui anak perusahaannya PT KCJ kala itu melakukan revitalisasi besar-besaran operasional KRL Jabodetabek. Tidak hanya tarif yang dibuat murah, tapi lingkungan stasiun dibuat tertutip dan bersih, jenis kereta diganti yang lebih nyaman, layanan makin bagus dan sistem yang mendukungnya juga diubah. 

Dengan layanan yang bagus, perlahan tarif dinaikkan yang semula jarak terjauh Rp 5 ribu. Pemakai KRL tidak merasa keberatan. Tahun 2013 dalam sehari rata-rata mengangkut sekitar 350 ribu penunpang. Sekarang, hampir enam tahun berselang sudah terangkut rata-rata sehari 1,1 juta penumpang. 

Apa tujuan dibangunnya MRT Jakarta? Untuk mengatasi kemacetan? Siapa yang bikin macet? Apakah pengguna angkutan umum seperti Transjakarta? Atau pengguna kendaraan pribadi? Kalau kendaraan pribadi, yang pakai kendaraan pribadi siapa? Apakah orang mampu atau orang kurang mampu? Kalau sudah begitu, masih mau dibilang MRT Jakarta disubsidi? Subsidinya itu bukan untuk membayar selisih tarif tapi untuk perpindahan dari angkutan pribadi ke angkutan umum. 

Bagi yang sudah memakai Bus Transjakarta tidak perlu beralih ke MRT Jakarta. Tidak ada gunanya jadinya.

Perpindahan dari angkutan pribadi ke MRT Jakarta berapa persen dari pergerakan di DKI, berapa persen harapannya. 

Itulah gunanya Business Plan, itulah gunanya Outline Business Case (OBC). Jika tidak ada pengupayaan properti, maka jangan harap juga tarifnya bisa murah. Subsidi itu dianggarkan, tapi pendapatan non core (properti) bisa menjadi solusi untuk meringankan.

Kemudian, apabila perpindahan menggunakan kendaraan pribadi ke kendaraan umum tidak kunjung terjadi, perlu pembatasan mobilitas kendaraan pribadi sepanjang Bubdaran HI hingga Lebak Bulus. 

MRT Jakarta perlu daya tarik. Persiapan integrasi antarmoda, integrasi tarif, dan pembatasan kendaraan pribadi harus dilakukan.

Integrasi dimulai dari penyediaan sarana angkutan umum nyaman dari semua kawasan perumahan yang berada di daerah penyangga, seperti di Tangerang Selatan dan Depok yang terakses ke Stasiun Lebak Bulus.

Pembatasan kendaraan pribadi dapat berupa electronic road pricing (ERP), kebijakan ganjil genap, tarif parkir mahal, lahan parkir terbatas.

Hasil wawancara terbatas dengan sejumlah pengguna kendaraan pribadi roda empat yang bekerja di Jakarta, dalam sebulan menghabiskan minimal sekitar Rp 7 juta. Biaya itu digunakan untuk gaji pengemudi, beli BBM,  bayar parkir dan tol, serta perawatan kendaraan Jika mereka mau menggunakan transportasi umum untuk bekerja, pengeluaran tidak lebih dari satu juta rupiah.

Masalahnya ketersediaan transportasi umum tidak sampai tempat tinggalnya. Kemudian kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi juga nyaman karena ada pengemudi. Terlebih operasional penggunasn kendaraan pribadi ditanggung instansi tempatnya bekerja. 

Apapun hal itu menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengupayakan pemakaian transportasi umum semakin tinggi. 
MRT Jakarta baru terbangun 17 km, masih diteruskan fase kedua dengan panjang 8 km. Dilanjut dengan MRT rute Timur-Barat sejauh 40 km. Sebentar lagi juga dioperasikan LRT Jakarta sepanjang 6 km antara Kelapa Gading - Velodrome Rawamangun yang nantinya harus tersambung hingga pusat Kota Jakarta, rencananya lewat Dukuh Atas menuju Kawasan Pasar Tanah Abang.

Dua tahun lagi LRT Jabodebek (43,5 km) sudah bisa beroperasi dengan tarif Rp 12 ribu. Lintas Cibubur-Cawang (14,5 km) sudah tersambung. Masih dikerjakan lintas Bekasi Timur - Cawang (18,5 km) dan Cawang-Dukuh Atas (10,5 km).

Dengan panjang lintasan MRT Jakarta 17 km, belum banyak atasi kemacetan secara keseluruhan. Pasalnya, rencana moda jalan rel menjadi tulang punggung ( back bone) transportasi di wilayah Jabodetabek direncanakan sekitar 230 km. Namun, minimal hanya dapat mengurangi kemacetan di jalan-jalan sepanjang lintasan MRT Jakarta. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Teguh Santoso, S.E., M.Sc.

Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB Unpad, Peneliti Center for Economics and Development Studies

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir