Stop Pernikahan Anak Usia Dini!
berita
Humaniora

Foto : Health In Life

28 September 2017 12:00
Penulis
Di desa Kemiren, kabupaten Banyuwangi, menjadi pemandangan umum pernikahan dini di usia 12-13 tahun, setelah seorang anak lulus SD dan bahkan belum lulus SD. Di desa itu pesta pernikahan digelar dengan keramaian atau hiburan rakyat. Dua mempelai di arak keliling desa dengan kereta kuda yang berhiaskan bunga-bunga, diiringi dengan kesenian tradisional. Bagi warga desa di sana, pernikahan dini bukan sebuah anomali. Rata-rata pendidikan warga desa setingkat SD–SMP. Hanya beberapa orang yang pendidikannya setingkat SMA.

Pernikahan dini juga terjadi di Bandung, Indramayu, Lebak, Tulungagung, Madura, Palu, Makasar, dan daerah lainnya. Ada apa ini? Era semakin maju tapi mengapa pikiran purba masih tertanam di benak para orangtua di desa?

Siapa sangka pernikahan dini di Indonesia menempati posisi terbesar ke-2 di ASEAN. Angkanya mengejutkan, 1 dari 5 perempuan Indonesia menikah di usia sangat belia. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seorang anak baru dianggap dewasa setelah dia mencapai usia 18 tahun.

Banyak orangtua tidak menyadari risiko yang rentan, terutama meningkatnya penyakit seksual, kekerasan seksual, hingga kehamilan yang membahayakan janin. Risiko kesehatan ini berakibat pada kematian perempuan muda. 

Berbagai faktor penyebab munculnya pernikahan dini, di antaranya, persoalan kemiskinan yang akut, akses pendidikan yang minim, takut dengan stigma zinah dalam aturan agama dan nilai-nilai moral di masyarakat, hingga akses informasi kesehatan reproduksi yang buruk.

Rantai pernikahan dini harus dihapus. Anak-anak yang belum cukup umur tak sepatutnya jadi orangtua sebelum waktunya. Pendidikan formal seharusnya jadi benteng bagi pernikahan dini. Kenapa hal itu tak terjamah sekolah? Apa karena tak ada pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah-sekolah kita? 

Lantaran menikah dini banyak murid terpaksa putus sekolah dan masa depan hancur. Murid cerdas berakhir mengurus anak, alih-alih sekolah hingga jadi sarjana. Inikah yang ingin kita lihat pada generasi masa depan? Bonus demografi malah jadi beban ekonomi. 

Ketika anak-anak yang belum cukup umur menikah, siapa yang salah? Pemerintah--melalui sektor pendidikan dan kesehatan--yang abai memberi pencerahan, atau orangtua yang berpikiran kolot atau tradisi salah yang dilestarikan?

Agama menitahkan manusia berpasangan dan melembagakannya dalam pernikahan. Tapi apakah pernikahan dini dianggap solusi terbaik demi menghindari zinah? Bukankah zinah bisa dihindari tanpa perlu menikah dini? Apa yang bisa ditawarkan ulama dari persoalan ini?

Bagaimana pendapat anda? Watyutink?

(fai)

 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Aktivis Perempuan, Peraih Penghargaan Suardi Tasrif Award

Di Asean, Indonesia peringkat kedua jumlah perkawinan anak setelah Kamboja. Jika anak perempuan tidak memperoleh jodoh, orangtua malu. Anak perempuan yang belum menikah di stigma sebagai perawan tua. Stigma ini membuat orangtua tak tahan dan merasa ada yang salah dengan anak perempuannya. Anaknya tidak laku dibanding anak perempuan lainnya. Akibatnya anak-anak perempuan merasa rendah diri dengan stigma “perawan tua”.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil dalam laporannya di Konferensi Perempuan Internasional Beijing+20 di New York tahun 2015 memaparkan data perkawinan anak. Riset Badan Kependudukan  dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2010 menunjukan bahwa prevelensi umur perkawinan pertama anak-anak di Indonesia ada yang berusia antara 15-19 tahun, yaitu sebanyak 41,9 persen dari total jumlah perkawinan di Indonesia. 

Di perkotaan, sebanyak 21,75 persen anak-anak di bawah usia 16 tahun sudah dikawinkan. Di pedesaan, angkanya jauh besar lagi, 47,79 persen. Perkawinan anak ini berkontribusi pada tingginya Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) dan bayi. 

Survey Demografi dan Kependudukan Indonesia tahun 2012, AKI dan bayi meningkat tajam. Jika pada 2007 tercatat 228 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, pada 2012 naik menjadi 359 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan AKI tinggi, tetapi anak yang dilahirkan berisiko memiliki berat badan rendah, pendek, dan intelejensia minim. 

Perkawinan usia belia pun menyebabkan tingginya angka perceraian dan angka putus sekolah. Anak perempuan yang menikah (hamil) biasanya dikeluarkan dari sekolah dan dikucilkan lingkungannya. Perkawinan anak akan menghambat pencapaian 5 tujuan dalam target Sustanability Development Goals, yaitu penanggulangan kemiskinan, pencapaian pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender, menurunkan angka kematian anak, dan meningkatkan kesehatan ibu. 

Masa depan anak-anak perempuan dipertaruhkan. Selain menanggung beban reproduksi kesehatannya, juga kehilangan kesempatan pendidikan. Anak-anak perempuan seolah tak punya cita-cita lagi. Pemerintah harus membangun kesadaran publik secara luas di seluruh Indonesia, melibatkan berbagai pihak; media, organisasi masyarakat sipil, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat-- soal dampak negatif dari perkawinan anak untuk mengubah pandangan sosial, budaya, dan agama yang selama ini menganggap praktik perkawinan anak sebagai sesuatu yang wajar. 

Pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas yang komprehensif bagi remaja dalam kurikulum pendidikan nasional juga menjadi hal penting dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah perkawinan anak. (fai)

 

 

 

 

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Feminis, Deputy Program Institute Kapal Perempuan

Dampak pernikahan dini pada usia anak-anak, di antaranya, menyumbang pada tingginya angka putus sekolah pada anak perempuan. Sekarang rata-rata putus sekolah di usia SMP dan SMA. 

Selain menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan perempuan dan anak perempuan, otomatis pengetahuan, informasi, dan keahliannya juga rendah. Ini nanti berpengaruh pada kemiskinan perempuan karena tidak dapat mengakses pekerjaan yang layak.

Lalu rentan kekerasan. Pada saat menikah muda belum paham cara mengelola rumah tangga, rentan mengalami kekerasan seksual, seperti pemaksaan hubungan seksual karena belum paham dan pasangan tidak sabar.

Terakhir, menyumbang pada Angka Kematian Ibu melahirkan karena secara organ tubuhnya belum siap untuk proses reproduksi. (fai)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengacara, Co-Founder Imparsial, The Indonesian Human Rights Monitor

Perkembangan dunia kan semakin maju, khususnya melindungi hak anak. Dalam perundangan Indonesia, khususnya UU HAM, anak dibatasi dari bayi sampai 18 tahun. Tentu ketentuan ini ada maksudnya, yakni agar hak anak dalam pertumbuhan fisik dan jasmani berjalan ideal. Dalam perpektif konvensi internasional tentang hak anak, dikenal dengan upaya negara melindungi "kepentingan terbaik" anak.

Namun demikian UU perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 masih menetapkan batas usia perkawinan perempuan 16 tahun dan pria 19 tahun. Masalah muncul, terutama pada anak perempuan. 

MK telah menolak upaya judicial review usia perkawinan seperti dalam UU perkawinan. Begitulah realitas hukumnya. Namun demikian apa bisa didiamkan? Menurut saya masih ada upaya utk bisa melakukan legislative review, walaupun jalannya cukup panjang. Jadi, kita yang peduli hak anak bisa mengajukan usulan Amandemen UU Perkawinan, khususnya terkait pasal usia perkawinan.

Selain jalur formal melalui parlemen, secara sosial dapat juga dengan anjuran nasional kepada institusi adat dan juga keluarga. Bila institusi adat dan keluarga-keluarga tersadarkan tentang hak anak (dan rekomendasi badan-badan yang menunjukkan efek negatif perkawinan usia dini), diharapkan ada tekanan dalam revisi ketentuan batasan usia perkawinan anak di Indonesia. (fai)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Depag

Langkah-langkah menekan perkawinan anak sebagai berikut:

1. Izin kawin dari orang tua bagi anak yang belum mencapai usia 21 harus disertai dengan persetujuan dari seluruh anggota keluarga inti yang dibuktikan dengan menandatangani surat pernyataan persetujuan.

2. Permohonan dispensasi pengadilan bagi anak yang belum mencapai usia 19 tahun (laki-laki) atau 16 tahun (perempuan) harus melampirkan surat rekomendasi kesehatan reproduksi dan kesehatan mental dari Kementerian Kesehatan serta rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa anak yang bersangkutan masih tetap dapat melanjutkan sekolah, serta rekomendasi dari instansi/lembaga lain yang dibutuhkan.

3. Yang bersangkutan wajib mengikuti bimbingan perkawinan secara tatap muka.

4. Setelah menikah, pasangan tersebut wajib mengikuti sesi bimbingan dan konseling yang disediakan oleh pemerintah selama 5 tahun pertama perkawinannya. Ini akan dilaksanakan oleh KUA di seluruh tanah air.

Selain menambah berat persyaratan, regulasi tersebut juga memberi afirmasi wajib belajar 12 tahun serta kampanye dan promosi pendewasaan usia kawin 21 tahun melalui sosialisasi atau PSA (iklan layanan masyarakat).

Upaya penyusunan regulasi tersebut sama sekali tidak dimaksudkan sebagai pengganti upaya judicial review yang menghendaki perubahan UU Perkawinan terkait batas usia kawin. Justru ini merupakan langkah taktis percepatan pencegahan kawin anak, di tengah tudingan berbagai pihak bahwa pemerintah seperti kurang perhatian terhadap isu tersebut. (fai)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FX Sugiyanto, Prof.

Guru Besar Universitas Diponegoro

FOLLOW US

Pengusaha Harus Aktif Lobi AS             Kematian Petugas KPPS Tidak Ada Yang Aneh             Memerangi Narkoba Tanggung Jawab Semua Pihak             Pendekatan yang 'Teenager Friendly'             Pendampingan Tiga Tungku             Perda Dulu Baru IMB             Kelalaian Negara dalam Misi Kemanusiaan             Kematian Petugas Medis; Pemerintah Harus Berbenah             Daerah Terpencil Sebagai Indikator Keberhasilan             Resiko Petugas Sosial