Sumber Daya Alam, atau Sumber Tak Berdayanya Alam
berita
Humaniora
16 August 2017 00:00
Penulis
Indonesia kaya sumber daya alam (SDA). Dari berbagai jenis tambang hingga keanekaragaman hayati. Koes Plus dalam lagu "Kolam Susu" menulis 'Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman'. Negara kaya, berpenduduk miskin. Aneh ya?

Lingkungan hidup dan tantangan kependudukan merupakan dua masalah tak terpilah di Indonesia. Bagai dua sisi mata uang. Itulah masalah Indonesia. Pertumbuhan penduduk niscaya menuntut pengelolaan lanjut SDA. Kebutuhan pangan, air bersih, permukiman pasti melonjak jua.

Ketidakseimbangan potensi sumber daya alam dan desakan kebutuhan manusia, bisa membuat bumi setandus planet Mars. Ini diwanti-wanti Barbara Ward dalam buku Hanya Satu Bumi (Only One Earth).

Dilema dua sisi mata uang itu oleh Orba diatasi dengan membentuk Kementerian Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Men KLH). Kini menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Apa perubahan nomenklatur itu bisa dimaknai bergesernya pemahaman dan perhatian pemerintah terhadap lingkungan hidup?

BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) yang dibentuk Orba, kini diubah jadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Mungkin kah perubahan itu di dasari oleh adanya pergeseran paradigma kependudukan dan lingkungan hidup? Jika iya, apa kaitan paradigma itu dengan pembangunan berkelanjutan?

Kerusakan lingkungan kian meningkat. Terutama sejak 1970an, saat orientasi pembangunan serba pragmatis memfokuskan laju pertumbuhan semata. Sayangnya hingga sekarang belum berubah, malah didominasi pendekatan ekonomis-pragmatis. Padahal perhatian dunia terhadap lingkungan kian besar. Simak saja Stockholm Conference (1972), Agenda 21 di Rio Earth Summit (1992), Johannesburg Declaration (2002). Benarkah pembangunan berkelanjutan kini diabaikan?

Ironis. Apa memang kepentingan pembangunan berkelanjutan tidak mungkin dilakukan negara berkendala ekonomi seperti Indonesia? Benarkah belitan utang dan angka pengangguran adalah pemicu sikap pragmatis pemerintah? Sementara kebijakan pragmatis berpotensi mengorbankan lingkungan. Bagaimana pula dengan  dampak dari program percepatan pembangunan infrastruktur Jokowi? Akan kah lingkungan dikorbankan? Lalu, bagaimana idealnya melaksanakan pembangunan berkelanjutan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Manager, Climate Reality Indonesia

Kesepakatan global utama yang diadopsi pada 2015 adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) untuk mengakhiri kemiskinan pada 2030 dan mencapai pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya Kesepakatan Paris untuk Perubahan Iklim (Paris Agreement) bertujuan memerangi perubahan iklim, melaksanakan berbagai aksi dan investasi menuju masa depan yang rendah karbon, berdaya tahan, dan berkelanjutan yang diberlakukan pasca 2020.

Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Kesepakatan Paris, tidak bisa tidak, memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan di berbagai belahan bumi. Dunia kini sudah mengakui peran non-state actors (pihak di luar negara) dalam menyikapi berbagai masalah lingkungan, termasuk mempercepat tindakan membangun prakarsa kerja sama yang konkret dan berkesinambungan. Mereka dapat bertindak sebagai entitas individual atau dalam kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya.

Di Indonesia, perubahan iklim telah dibuktikan dengan berbagai penelitian tentang kerusakan ekosistem pesisir, penurunan ketersediaan air, perubahan produktivitas tanaman, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Perubahan iklim juga berdampak pada kesehatan, kematian, keamanan pangan, pola migrasi, ekosistem alami, dan kemakmuran ekonomi.

Survei yang diterbitkan pada 2014 oleh Climate Asia Project - Media Action BBC menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia bersedia melakukan perubahan terhadap pekerjaan dan gaya hidup mereka untuk menanggapi perubahan iklim dan merasa bertanggung jawab untuk melakukannya. Namun, keputusan yang dihadapi sangatlah rumit.

Sementara survei Pew Research Center pada 2015 menyimpulkan bahwa di Indonesia 41 persen responden percaya perubahan iklim global adalah masalah yang sangat serius; namun, jumlah orang yang mengatakan bahwa perubahan iklim adalah masalah yang sangat serius menurun dari 47 persen di tahun 2010.

Kekuatan non-state actors akan menjawab meredam berbagai hal yang dipertanyakan dalam tata kelola pemerintahan seperti ketidakadilan, strategi pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan dan kesepakatan Paris, serta nomenklatur Kementerian/Lembaga maupun regulasi yang berubah-ubah seiring dengan bergantinya pengambil keputusan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dewan Pakar PA GMNI

Eksploitasi sumberdaya alam (SDA) berbasis pembangunan berkelanjutan setidaknya wajib memperhatikan 4 (empat) hal, pertama: secara ekonomi harus profitable, secara teknologi dapat kita jangkau dan kelola, secara sosial tidak menyingkirkan adat dan tatanan masyarakat sekitar, dan secara lingkungan bersifat berkelanjutan.  

Ancaman kerusakan alam lingkungan akibat keserakahan kapitalisme  (korporasiisme) yang antara lain menyebabkan kerusakan hutan tropis, keanekaragaman hayati serta terumbu karang yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan, telah memaksa para budayawan, cendikiawan, dan ilmuwan kreatif untuk melakukan riset dan mencari temuan dan inovasi teknologi yang menjawab tantangan hari ini dan masa depan dan bersifat ramah lingkungan. Internet dengan berbagai turunannya seperti media sosial yang bersifat paperless, adalah satu diantaranya yang sangat fenomenal. Internet dengan medsosnya telah membentuk pola interaksi dan interkoneksi yang revolusioner. Internet telah menghadirkan sebuah borderless country di muka bumi. Sebuah virtual teritorium. Kuasi-state yang tanpa batas bangsa dan suku. Inilah generasi milenium global. Lantas masih adakah generasi milenium Indonesia? yaitu generasi milenium yang masih komit dan takzim terhadap Pancasila sebagai filosofi berbangsa dan bintang penuntun mengarungi peradaban dunia! Tantangan dan tugas mulia bidang ini kita serahkan kepada Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP Pancasila) di bawah komando Dr Yudi Latif.

Kini, di seluruh belahan dunia, sulit menemukan orang dewasa bahkan remaja sekalipun yang tidak mengantongi telepon pintar (smart phone) yang dibawa kemana-mana, mulai dari kamar tidur hingga kamar mandi. Amazing! Interkoneksi adalah temuan teknologi ramah lingkungan yang telah menjadikan umat manusia menjadi sangat efisien terhadap pemakaian energi. Eureka!!

Tiap tahun para pemimpin G-20 membuat world panel leader untuk mengevaluasi kinerja pembangunan berkelanjutan. Tentu saja, ini merupakan kabar baik bagi agenda restorasi lingkungan dan keanekaragaman hayati. Bahkan seorang Donald Trump sekalipun tak luput dari kritik dan aksi jalanan para aktivis lingkungan karena "abai dengan sengaja" terhadap komitmen pembangunan berkelanjutan.

Kearifan pengelolaan SDA demi anak cucu adalah suatu keharusan. Dalam konteks Nasionalisme, perlu ditimbang mana kebijakan pengelolaan SDA yang dikelola dengan prinsip "kedaulatan", dan mana yang cukup pada prinsip "ketahanan" saja. Keduanya berbeda baik dari aspek hulu maupun hilir. Dunia usaha, dalam mengejar keuntungan bisnis patuh pada regulasi dan mematuhi semua kebijakan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian pemerintah tidak perlu terperangkap dalam pragmatisme jangka pendek yang dapat mengorbankan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan demi mengejar target fiskal.

Begitu pula secara kependudukan, sudah dikenal dan dijalankan paradigma pembangunan berorientasi "bonus demografi", yaitu jumlah penduduk besar adalah bonus, bukan beban! Angkatan kerja antara16-64 tahun (WHO) harus produktif, tidak miskin, dan tidak menganggur. Negara harus hadir! dan berpihak pada kesejahteraan rakyat, bukan semata kesejahteraan Korporasi! Dengan demikian, konsistensi negara dan korporasi terhadap prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, Insya Allah akan membuat kita semua tak perlu kuatir lagi bakal terjadi "bencana lingkungan" dan bencana demografis. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Nasional WALHI

Permasalahan kemiskinan di negara-negara yang memiliki kekayaan alam luar biasa (biasanya kekayaan alam yang berasal dari material yang tak terbarukan dan akan habis, seperti minyak dan mineral) sering disebut sebagai paradox of plenty atau resource curse. Dari berbagai penelitian ditemukan bahwa hal ini terjadi karena negara-negara tersebut, termasuk Indonesia, menggantungkan mayoritas ekonominya dari ekstraksi material tak terbarukan ini, dan terlambat untuk melakukan peralihan ke sumber-sumber ekonomi yang lebih terbarukan dan memberikan manfaat jangka panjang. Selain itu, sifat intrinsik dari model ekonomi ekstraktif semacam ini adalah penguasaannya ada di tangan segelintir elite politik maupun elite ekonomi, sehingga akumulasi keuntungan dan manfaat pun berada di tangan segelintir elite, dan bukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pandangan lama yang melihat bahwa jumlah populasi adalah penyebab dari kerusakan alam dan pencemaran global sudah ketinggalan zaman, karena berbagai penelitian menemukan bahwa bukan jumlah penduduk yang besar lah penyebab utama kerusakan dan pencemaran, tetapi pola konsumsi masyarakat dunia yang tidak adil, dimana 20 persen populasi dunia sebenarnya mengkonsumsi sekitar 80 persen kekayaan dan sumberdaya alam. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), yang kemudian berevolusi menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sesungguhnya sudah sejalan dengan pandangan di atas, dan oleh karenanya harus fokus pada upaya-upaya mewujudkan perlindungan kelestarian living space (ruang hidup) yang saat ini direpresentasikan oleh "lingkungan hidup dan hutan".

Jika pemerintah benar-benar melaksanakan dengan baik dan benar apa yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945, maka menurut saya itulah pembangunan berkelanjutan yang sesungguhnya. Yang harus dilakukan pemerintah adalah memutus konsentrasi penguasaan dan pemilikan aset yang saat ini ada di tangan segelintir elite. Duapuluh lima perusahaan perkebunan sawit terbesar di Indonesia, misalnya, menguasai tanah hampir setengah luas pulau Jawa. Ini pun sebagian adalah tanah tidak produktif yang hanya digunakan oleh perusahaan sebagai land bank dalam rangka memperbesar nilai aset grup perusahaan mereka. Sementara itu, jutaan petani yang benar-benar berproduksi --terutama memproduksi bahan pangan, dibiarkan kesulitan, seperti tidak memiliki tanah (sehingga terpaksa menjadi buruh tani), tidak memiliki atau kesulitan akses pada modal usaha, pasar, serta sarana produksi lainnya. Di sisi lain, perusahaan besar "diberikan" jutaan hektar tanah secara cuma-cuma melalui skema izin, diberikan berbagai subsidi baik dalam bentuk kebijakan mupun fiskal, serta dibiarkan melakukan praktik produksi yang merusak alam dan mencemari tanpa ada sanksi, serta mendapatkan talangan negara ketika kesulitan kredit dan tidak membayar apapun atas biaya yang timbul di masyarakat dan lingkungan hidup akibat eksternalitas proses produksinya. 

Ketika seruan reforma agraria masih menjadi jargon, disimplifikasi hanya sekedar bagi-bagi sertifikat tanah, dan penegakan hukum yang bisa memberikan efek jera terhadap perusahaan tidak dilakukan, maka kondisi seperti sekarang ini tidak akan membaik. (De)regulasi yang terjadi saat ini justru memberikan legalisasi pada proses-proses percepatan penghancuran alam, karena alih-alih melakukan pemulihan alam yang sudah kehilangan daya dukungnya, alam yang sedang sakit masih terus digenjot dan diekstraksi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Saat  ini  manusia  sedang  mengalami  krisis  kehidupan,  yang  mencakup  wilayah  yang sangat  kompleks  dan  global.  Sebagian  pengamat  menyatakan  bahwa  akar  dari  krisis  adalah  realitas  kemodernan,  yang  justru  dianggap  sebagian  besar  kalangan  sebagai  kreasi manusia  terhebat.  Wujud  dari  krisis  kehidupan  tersebut  salah  satunya  adalah  krisis lingkungan  yang  melanda  dunia  dewasa  ini.  Termasuk  bencana  demi  bencana  yang menerpa  negeri  ini,  khususnya  beberapa  tahun  terakhir.

Kerusakan  alam karena  manusia cenderung eksploitatif dalam penguasaan  alam.  Sejak  Descartes  mengungkapkan  teorinya, maka  dikotomi  subjek-objek  dalam  realitas  kemodernan  semakin  lebar.  Manusia  sebagai subjek  dan  alam  sebagai  objek.  Melalui  ungkapan  “saya  berpikir,  maka  saya  ada  (cogito ergo  sum)”,  Descartes  hendak  menyatakan  bahwa  eksistensi  sejati  di  jagad  raya  ini  hanya dimiliki  oleh  sesuatu  yang  berpikir.  Pikiran  benar-benar  terpisah  dari  materi,  bukan merupakan  satu  kesatuan  dalam  hubungan  mutual  yang  dinamis.

Hal  itu  mengakibatkan  dikotomi  antara  manusia  dan  alam,  yang  secara  tak  langsung melegitimasi  manusia  untuk  mengeksploitasi  alam  sekehendak  hati.  Inilah  yang  menjadi sasaran  kritik  kaum  perenialis  bahwa  modernisme  telah  memutus  rantai  keterkaitan antara  manusia  dan  alam,  yang  mengakibatkan  krisis  ekologi  yang  parah.

Padahal,  sebagian  filosof  mengatakan  bahwa  seluruh  makhluk  tercipta  melalui  proses emanasi  (teofani)  Tuhan.  Oleh  karena  itu,  seluruh  keberadaan  pada  hakikatnya  adalah satu  dan  sama.  Yang  membedakan  hanyalah  gradasi  dan  intensitasnya  saja.  David  Bohm, seorang  fisikawan  modern,  juga  mengakui  bahwa  jagad  semesta  ini  pada  awalnya terlingkupi  atau  terimplisit  bersama  dalam  satu  kesatuan  (implicate  order),  dan  dunia  keseharian  kita  sejatinya  adalah  tatanan  eksplisit,  yang terelaborasi  dari  tatanan  yang  implisit  tadi.  Dengan  demikian,  jagad  raya  ini  sebenarnya merupakan  rangkaian  sikls  di  mana  manusia  dan  alam  pada  hakikatnya  adalah  satu kesatuan  yang  tak  terpisahkan.

Martin  Buber  menegaskan  bahwa  manusia  umumnya  memandang  hubungannya  dengan alam  dalam  bentuk  “I-It”,  yang  mendeskripsikan  hubungan  subjek-objek.  Padahal, semestinya  hubungan  tersebut  dalam  bentuk  “I-Thou  (You)”,  yang  mendeskripsikan hubungan  subjek-subjek  yang  mengafirmasi  kebersatuan  dan  relasi  mutual  timbal-balik di  antara  keduanya.

Senada  dengan  itu,  Maria  Jaoudi  mencoba  mengamatinya  dari  perspektif  mistis  Islam  dan Kristen.  Menurutnya,  kedua  agama  besar  tersebut  sama-sama  memandang  pemanfaatan alam  untuk  tujuan  keuntungan  ekonomi  semata  merupakan  penyimpangan.  Alam merupakan  dimensi  cinta  Tuhan  kepada  umat  manusia  dan  meneguhkan  kemanusiaan mereka.  Menjadikannya “it” (objek  eksploitasi) merupakan  pengingkaran  terhadap keanggunan  dan  keindahan  yang  termuat  di  dalam  makna  keberadaan.  Karena  itu,  alam ini  mesti  disyukuri  dan  dihormati.

Beberapa  tahun  terakhir  para  cendikiawan—salah  satunya  adalah  William Chittick—mulai  memopulerkan  pandangan  antropokosmik,  yang  menegaskan  bahwa alam  tidak  dapat  dipisahkan  dari  manusia.  Pengetahuan  tidak  seharusnya  digunakan untuk  memanipulasi  alam,  melainkan  untuk  memahami  alam  dan  manusia  itu  sendiri, sedemikian  sehingga  manusia  dapat  memenuhi  kesempurnaan  kemanusiaannya.  Bahkan lebih  dari  itu,  sebagaimana  kata  Muhammad  Iqbal,  alam  pada  dasarnya  merupakan medan  kreatif  Tuhan.  Sehingga,  mempelajari  alam  dapat  menjadi  sarana  bagi  manusia untuk  mengenal lebih dekat  jejak-jejak dan cara kerja Tuhan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung             Idealnya Penjara Tidak Untuk Lansia             Selesaikan PR di Periode Kedua             Jemput Bola Tarik Investasi             Fokus Pada Daya Saing, Reindustrialisasi, Pemerataan             Memperkokoh kemampuan mewujudkan cita-cita Presiden Joko Widodo              Simbol Kemajuan Bangsa dan Rekonsiliasi dalam Pertemuan Jokowi dan Prabowo             Apapun Tafsirnya, Kita Bangga Jokowi - Prabowo Bertemu