TKI Dipenggal di Arab Saudi, Pemerintah Cuma Bisa Protes?
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 02 November 2018 15:30
Munculnya kasus Tuti Tursilawati, TKI yang telah dieksekusi mati di Arab Saudi, pada hari Senin, 29 Oktober 2018 lalu, membuat pemerintah geram. Pasalnya, pemerintah Indonesia tak mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan terlebih dulu dari pemerintah Arab mengenai eksekusi mati wanita asal Majalengka tersebut. Apakah ini bukti bahwa pemerintah telah kecolongan atau gagal memberikan perlindungan?

Tuti berangkat ke Arab Saudi di tahun 2009 melalui PT Arundabayu di Jakarta. Selama 8 bulan bekerja, 6 bulan gajinya tak dibayar, Tuti justru terlibat pembunuhan terhadap ayah majikannya, dan ditangkap pada 12 Mei 2010. Bahkan saat mencoba melarikan diri, Tuti juga diperkosa oleh 9 pemuda Arab, dan pengadilan Arab Saudi tetap memvonisnya mati.

Vonis serupa juga dialami oleh TKI asal Madura, Muhammad Zaini Misrin, yang juga dieksekusi mati di Arab Saudi. Zaini dieksekusi 18 Maret 2018 lalu, juga tanpa adanya notifikasi. Apakah itu artinya upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap mereka yang selama ini disebut sebagai pahlawan devisa masih sangat kurang?

Data 2016 menunjukka ada 969.000 TKI di Arab Saudi. Pemerintah menyebut mereka sebagai pahlawan devisa. Namun sebutan itu tak sebanding dengan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Apakah sebutan itu hanya untuk kepentingan ekonomi semata, yang tak disertai dengan pemenuhan hak mereka?

Selama ini, kasus-kasus yang menimpa terpidana mati TKI di Indonesia, hampir semuanya merupakan upaya pembelaan diri dari tindak kekerasan, atau pelecehan seksual yang dilakukan oleh majikan mereka. Namun di mata pengadilan, pembunuhan tetaplah pembunuhan. Lantas, mengapa pemerintah Indonesia tak bisa meminta sidang yang adil untuk meringankan hukuman warga negaranya?

Hukuman mati di Arab Saudi sendiri bukan hanya sekadar putusan pengadilan yang berdasarkan laporan atau tuntutan keluarga korban. Tetapi hukuman mati di Arab Saudi sangatlah kompleks karena didasarkan pada hukum Islam. Artinya, pendekatannya pun harus dengan hukum Islam. Seperti pada masa kepemimpinan Presiden Gus Dur yang berhasil menangguhkan hukuman mati beberapa TKI di Arab Saudi. Beliau menggunakan high diplomacy dengan cara melakukan pendekatan terhadap keluarga penuntut.

Pasalnya, pengampunan terhadap tindak kriminal pembunuhan, dapat dibatalkan jika keluarga korban atau ahli waris bisa memaafkan pelaku. Hal itu juga disertai dengan pembayaran diyat atau uang darah. Jika demikian, apakah itu pemerintah Indonesia saat ini belum dapat menyelami dan memahami hukuman mati di Arab Saudi? Dan, mengapa pemerintah Indonesia tak dapat melakukan yang sama, karena saat kepemimpinan Jokowi saja sudah ada lima TKI yang dieksekusi mati?

Selain itu, sejumlah pihak juga masih menganggap bahwa Indonesia masih terlalu lemah dan tak memiliki power untuk menangani permasalahan itu. Bukan hanya Tuti dan Zaini yang dieksekusi mati tanpa ada pemberitahuan. Karena sejak eksekusi pertama di tahun 2011, Indonesia tak pernah diberitahu jika warga negara kita akan dieksekusi. Padahal, Indonesia telah beberapa kali melayangkan nota protes dan secara resmi secara resmi telah meminta agar Arab Saudi mempertimbangkan perjanjian Mandatory Consuler Notification, atau pemberitahuan eksekusi.

Namun protes tersebut hanya dianggap sebagai angin lalu oleh pemerintah Arab. Indonesia juga tak pernah memberikan penekanan, dan tidak juga memiliki posisi tawar yang kuat. Mengapa Indonesia tak bisa bersikap tegas untuk memberikan penekanan terhadap Arab Saudi? Apakah Indonesia sudah sangat tergantung kepada negara kerajaan tersebut?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Relawan TKN Jokowi Amin

Meninggalnya Tuti Tursilawati, Buruh Migran asal Majalengka yang dieksekusi mati pada tanggal 29 Oktober 2018 lalu oleh Pemerintah Arab Saudi, merupakan duka yang mendalam. Oleh sebab itu, kita berharap ke depan kejadian serupa tidak terulang lagi

Dalam hal ini perlu dipertanyakan dan diminta keseriusan dari Pemerintah Daerah Majalengka untuk perlindungan buruh migran yang berasal dari daerah tersebut. Beberapa TKI asal Majalengka masih ada yang sedang menghadapi masalah hukum seperti salah satunya TKI asal Cingambul Majalengka, Eti Ruhaeti.

Terkait kasus Tuti ini, saya mengungkapkan kekecewaan atas proses eksekusi mati Tuti Tursilawati oleh Pemerintah Arab Saudi yang dilakukan tanpa ada pemberitahuan kepada keluarga dan pemerintah Indonesia.

Karena itu, saya mendukung penuh protes yang dilayangkan oleh pemerintah atas kasus tersebut. Sementara untuk ke depannya, saya berharap agar pemerintah melakukan tindakan secara maksimal, guna melindungi para buruh migran, menginagt mereka adalah pahlawan devisa yang berkontribusi.

Pada dasarnya, mereka tak hanya terjerat hukuman mati. Buruh migran perempuan juga kerap mengalami perlakuan dan tindakan kekerasan,  ancaman dan pelecehan seksual. Sebagaimana diketahui, selama bekerja di Arab Saudi, Almarhumah Tuti kerap mengalami ancaman dan penyiksaan dari majikannya.

Sehingga apa yang menimpa Tuti Tursilawati menambah daftar panjang kasus penindasan dan ketidakadilan yang kerap dialami oleh para perempuan yang menjadi buruh migran di luar negeri. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Hukuman mati yang diterapkan oleh Arab Saudi memang bukan semata-mata berdasarkan putusan pengadilan semata, melainkan penerapan yang didasarkan pada hukum islam. Sehingga seharusnya pendekatannya pun harus dilakukan dengan hukum Islam. Bahkan kalau perlu, pemerintah Indonesia menggunakan jasa pengacara dari Arab Saudi untuk memberikan perlindungan terhadap TKI yang divonis hukuman mati.

Perlindungan terhadap TKI agar hukuman mati itu dapat ditangguhkan sangat mungkin dilakukan. Namun hanya jika pemerintah Indonesia bisa memahami dan melakukan pendekatan sesuai dengan hukum Islam yang diterapkan. Terlebih kasus ini sudah kesekian kali dilakukan Arab Saudi tanpa adanya notifikasi terlebih dulu. 

Mungkin jika ada pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia, hukuman mati itu dapat dicegah. Tetapi Arab Saudi memang selalu menerapkan hukuman mati tanpa adanya notifikasi, dan pemerintah Indonesia sendiri dalam hal itu tidak dapat memberikan penekanan, karena kita masih tergantung pada urusan kuota ibadah haji dan umrah.

Pemerintah Indonesia juga tidak bisa mengurangi kuota haji, karena itu merupakan ibadah yang wajib dilakukan. Tetapi Indonesia bisa mengurangi kuota umrah yang dalam Islam dikatakan sunnah. Namun hal itu juga pasti akan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Masyarakat pasti akan beranggapan bahwa pemerintah telah menghambat ibadah mereka.

Selain itu, Indonesia juga tak bisa selalu menyalahkan Arab Saudi. Karena hukum mereka sejak dulu sudah seperti itu. Pemerintah seharusnya dapat instropeksi diri, dalam hal ini, mengontrol dan mengawasi sejumlah lembaga yang mengirimkan TKI ke luar negeri. Ada beberapa TKI yang dikirim secara legal, tapi ada pula TKI di sana yang dikirim secara ilegal.

Banyak perusahaan yang juga memanfaatkan para TKI. Di satu sisi, para TKI hanya ingin mengadu nasib di negeri tetangga, namun di sisi lain, mereka hanya diperas oleh perusahaan yang mengirim mereka tanpa diberikan hak perlindungan yang sebagaimana mestinya. Hal itulah yang diperhatikan pemerintah, tanpa melulu menyalahkan Arab Saudi. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF