Tabloid Indonesia Barokah di Tengah Senjakala Media Cetak
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 04 February 2019 18:00
Watyutink.com - Selama beberapa tahun terakhir yang didengungkan adalah lonceng kematian bagi media cetak telah tiba. Kita menyaksikan satu-per satu media cetak gugur. Sinar Harapan, Jakarta Globe, Rolling Stone Indonesia, Hai dan terakhir tabloid Bola telah almarhum versi cetaknya. 

Yang lain tinggal menunggu giliran atau hidup segan mati tak mau. Namun di tengah senjakala media cetak lahir tabloid Indonesia Barokah. Ada apa ini?

Biang keladi senjakala media cetak adalah perpindahan kebiasaan mengonsumsi berita. Dari baca media cetak beralih ke online. Semula kita baca berita kemarin di koran hari ini, tabloid malah menyajikan berita seminggu lalu Sekarang peristiwa bisa ketahui real time di dunia maya. Tentu saja koran, tabloid dan majalah kalah. 

Di tengah hiruk-pikuk Pilpres 2019 tabloid Indonesia Barokah hadir sebagai sebuah anomali. Isinya tentu saja mengambil momen pilpres. Tapi yang lebih banyak disorot dan dikritik kubu capres 02 Prabowo-Sandi. Jika metode analisis framing diterapkan pada tabloid bakal ketemu isinya berat sebelah. Headlinenya, misalnya, terkesan mendiskreditkan gerakan 212. Kita mafhum gerakan itu telah menisbatkan pilihannya pada Prabowo-Sandi. Lantas, apa dengan begitu yang membuat tabloid ini dari kubu Jokowi-Ma'ruf Amin?

Menganalisis tabloid Indonesia Barokah dengan pendekatan jurnalistik rasanya tak tepat. Dengan sikap berat sebelah isi tabloid tersebut, alamat redaksi dan kru fiktif, kesahihannya sebagai produk jurnalistik dipertanyakan. 

Dewan Pers juga telah mengabaikan tabloid ini. Artinya, tabloid Indonesia Barokah sama nilainya dengan pamflet atau materi kampanye lain, semisal spanduk dan baliho. Yang jadi tanya lalu, ceruk pasar macam apa yang hendak diraih tabloid ini?

Di Pilpres 2014 ada tabloid Obor Rakyat yang isinya hoax bilang Jokowi keturunan PKI. Walaupun hoax, tabloid itu sempat bikin heboh dan kubu Jokowi kerepotan. Artinya, meski media cetak tetap bisa jadi sarana kampanye (hitam) efektif bagi kelas sosial tertentu. Jurus sama sedang dipakai lagi di pilpres 2019?

Saat ini sekitar 132,7 juta jiwa penduduk Indonesia terhubung ke dunia maya. Penduduk Indonesia berjumlah 261,1 juta jiwa. Jika dikurangi mereka yang berinternet, ternyata sekitar 128,4 juta jiwa belum terkoneksi ke dunia maya. Bila mengandaikan pemilih usia milenial kita atau 40 persen (setara 80 juta jiwa) telah melek teknologi, masih ada ceruk pasar 60 persen yang kita asumsikan gaptek. Mereka inikah yang jadi target pembaca Indonesia Barokah?

Tabloid tersebut tak dijual di kios koran pinggir jalan, tapi diposkan ke pesantren-pesantren serta mayoritas ke luar Jawa. Di sini bukankah kian terindikasi tabloid itu dibuat demi politik pilpres? Lantas dengan berbagai indikasi itu kenapa pihak berwenang terkesan lamban mengusut? Apa kasus ini akan dibiarkan menguap digantikan isu lain?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Wartawan senior, pakar hukum media

Pada 2014 saya diminta menjadi saksi ahli untuk kasus tabloid Obor Rakyat. Untuk menilai sebuah media sebuah lembaga pers apa bukan, ada tiga parameter. Pertama, bagaimana kelembagaannya. Apa sesuai UU Pers atau tidak? Apakah ia punya badan hukum? Apakah ia punya penanggung-jawabnya? Apakah alamat (redaksinya) jelas atau tidak? Jika tidak memenuhi syarat-syarat itu maka ia bukan (perusahaan) pers.

Kedua, proses bagaimana media itu mencari beritanya. Apakah saat meliput ia melakukan konfirmasi? Cek dan ricek? Dan apakah melakukan verifikasi terhadap data-data yang ada? Termasak apakah ia berimbang atau tidak? Dan parameter ketiga, bagaimana penyajiannya. Jika tadi "news processing" yang ini "news performing"-nya sesuai kode etik atau tidak. Jika melanggar kode etik, pelanggaran kode etik berat atau tidak. 

Kalau tiga parameter itu dilanggar pastinya media itu bukan produk pers. Karena bukan produk pers, maka tidak berlaku UU Pers terhadap produk tersebut. Maka, yang berlaku adalah UU tindak pidana.

Jika produk pers, karena ada MOU antara Polri dengan Dewan Pers, permasalahan yang menyangkut pers lewat Dewan Pers terlebih dahulu. Yang saya dengar, Dewan Pers sudah menyatakan bahwa tabloid tersebut produk pers. Jika bukan produk pers maka diperlakukan sama dengan barang non-pers lain. 

Soal distribusi lewat pos, tak saya masalahkan. Mau lewat pos atau pengecer (tak masalah). Zaman sekarang barang bisa disebarluaskan pakai cara apa saja. Karena mungkin lewat cara tradisional, agen koran susah juga (menjualnya). 

Yang menjadi simpul masalah di kasus tabloid Indonesia Barokah ini yang menyimpulkan ia produk pers atau bukan seharusnya Dewan Pers. Itu kewenangan sepenuhnya Dewan Pers. Termasuk KPU juga tak boleh mengintervensi, walaupun menyangkut pemilu, KPU tidak berwenang mengatakan soal kontennya begini-begitu. Tetapi bila bukan produk pers, silakan KPU menilai. (ade)  

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Media

Tabloid Indonesia Barokah bukan produk pers, seperti yang diputuskan Dewan Pers. Karena pengelolanya tidak jelas, alamatnya juga tidak jelas, redaksinya tidak bisa dihubungi. Dan media itu belum mengantongi izin juga, jadi tidak punya badan hukum sebagai perusahaan pers. 

Karena bukan produk pers, maka hukum pers tidak berlaku bagi mereka. Jadi dia masuk kategori pamflet. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa di zaman sekarang orang masih repot mencetak tabloid dan menyebarkannya? Ketika semua orang bergerak ke media sosial, kok ini masih ada yang mengandalkan print (cetak). Ini anomali, sesuatu yang mengherankan yang jadi pertanyaan saya juga.

Penjelasannya, mungkin untuk menarik perhatian saja. Agar menimbulkan kontroversi. Yang dirugikan oleh tabloid ini kubu Prabowo dengan konten di sana, tapi kubu Jokowi mengelak sebagai pembuatnya. Jika dibilang ada yang mengadu domba di sini iya, bila dilakukan sistemik dan berulang-ulang. Jika begitu iya bisa kita asumsikan ada pihak yang mengadu domba. Kalau baru sekali terbit lalu sudah ditangani--ditarik oleh kantor pos, Bawaslu sudah bergerak--saya kira belum sampai pada level adu domba. 

Ini seperti bom yang meledak sebelum waktunya. Dan belum ada efek sistemik yang ditimbulkannya karena sudah ditahan penyebarannya di berbagai daerah. Jika ada edisi berikutnya ingin disebar, saya kira akan semakin sulit. Yang diharapkan, jangan sampai ada tabloid serupa lagi dari pihak manapun. 

Tabloid semacam Indonesia Barokah maupun Obor Rakyat dahulu lahir mungkin asumsinya media cetak masih ada yang baca, betapapun sekarang zamannya media sosial, media digital dan online. Kedua, mungkin yang diharapkan hanya efek kejutnya saja: di zaman medsos, masih ada yang bermain di media cetak.  

Saya rasa pihak berwenang sudah cukup bergerak menahan laju penyebarannya. Bawaslu sudah menahan peredaran tabloid ini agar tidak lebih lanjut tersebar. Kantor pos juga ikut melakukan pemeriksaan. Dulu, waktu Obor Rakyat pun baru selesai diproses setelah pemilu. Proses penyelidikan, penyidikan hingga penangkapan kan butuh waktu. Kita perlu lihat beberapa waktu ke depan proses hukumnya. (ade)   

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengelola majalah POTRET dan Majalah Anak Cerdas. Direktur Center for Community Development and Education (CCDE) Banda Aceh

Menjelang masa Pilpres dan Pemilu 2019 ini, sebuah Tabloid Indonesia Barokah, menjadi sebuah trending topik di banyak media di tanah air, termasuk di media ini, Watyutink.com. tabloid Indonesia Barokah yang terkesan siluman ini, dikupas dari berbagai segi atau sudut pandang. Ada yang  merasa heran karena di tengah matinya media cetak (printing) saat ini,tiba-tiba saja terbit sebuah tabloid yang beredar dengan cara yang tidak lazim. Ada pula yang melihat eksistensi media ini dari perspektif atau kaca mata Pers dan sebagainya. Pokoknya, media ini membuat para pengamat, politisi, insan media sempat repot dibuatnya. Artinya kehadiran media ini sempat merepotkan banyak orang, apalagi bila dilihat dari aspek kepatutan sebuah media yang konon media ini seperti media bodong, tanpa ada box Redaksi, tidak punya izin terbit dan sebagainya, namun sempat beredar ke seluruh Indonesia dengan menggunakan jasa Pos untuk mendistribusikan media ini ke masyarakat, hingga ke pesantren-pesantren. Pantas saja kalau ada yang resah, apalagi kalau isi media tersebut dipandang sebagai media yang menyebarkan fitnah atau hoaks yang merugikan salah satu kubu pasangan calon Presiden yang sedang berlaga mengejar kursi RI-1. Repot bukan?

Memang repot. Namun, sebenarnya melihat keberadaan media ini, mengingatkan kita pada fenomena media public yang selama ini terjun bebas. Media televisi, surat kabar dan majalah yang juga menjadi corong politik yang dimiliki oleh pengusaha dan sekaligus terlibat sebagai politikus serta membawa pengaruh yang sangat besar, massif dan sistemik, sebenarnya juga membuat hati kita gerah, bosan dan terjadi penolakan atau resisten terhadap media tersebut. Banyak pihak yang melihat media tersebut sebagai media yang secara terus menerus mengarahkan cara pandang kita pada sebuah keinginan politik pemilik media dan kubu yang didukungnya. Media yang mengabaikan sisi independen dalam memberitakan sesuatu peristiwa atau berita. Masyarakat pembaca, penonton, sesungguhnya sudah tahu ke mana arah media tersbut serta bisa menilai mana media yang benar-benar bisa dipercaya dan mana yang tidak bisa dipercaya. Masyarakat sendiri akan meninggalkan media seperti tabloid Indonesia Barokah tersebut. Apalagi terbitnya hanya satu kali, lalu hilang entah kemana.

Sebenarnya, kita tidak harus terlalu merisaukan dengan media seperti tabloid Indonesia barokah tersebut. Selama ini, berbagai media cetak, baik di pusat maupun daerah banyak yang diterbitkan oleh banyak pihak seperti kantor-kantor Dinas pemerintah yang seharusnya menjadi media edukasi, namun menjadi media yang disebut-sebut oleh masyarakat sebagai media pencitraan yang tidak penting dan tidak menarik untuk dibaca. Masyarakat pun tidak tertarik untuk membacanya. Kalau pun mereka menerima, paling-paling akan dijadikan pembungkus makanan atau lainnya. Kiranya, para pembaca kita saat ini, tidaklah bodoh-bodoh amat, walau IPM kita masih belum selevel masyarakat di Eropa, namun melihat media seperti tabloid Indonesia Barokah yang wujudnya banyak tidak dikenal masyarakat itu, maka selayaknya tidak perlu disikapi terlalu serius. Namun demikian, kalau ada yang meras takut dan tersinggung, selayaknya media ini dibawa ke ranah hukum, diangkat ke meja hijau.

Selanjutnya, beredarnya media ini selama ini, yang tidak kita tahu berapa jumlahnya dan dimana, serta kepada siapa sasarannya, semua tidak jelas. Oleh sebab itu, kita kita ambil hikmahnya, ini adalah pelajaran regular setiap ada agenda politik pemilu. Selalu ada orang yang ingin memancing di air keruh. Orang-orang yang demikian, tidak akan pernah bisa menang, kecuali rugi atas biaya yang mereka keluarkan untuk mencetak media yang tidak ada pembaca fanatik. Yang ada, adalah pemilih fanatik dan pemilih cerdas. Jadi, tidak perlu gelisah. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia             Ekonomi Digital Jadi Pelengkap Saja             Stop Bakar Uang, Ciptakan Profit             Potensi Korupsi di Sektor Migas             Revisi UU KPK Berpengaruh Langsung terhadap Perekonomian Indonesia             Benahi Governance DPR Untuk Hindari Konflik Kepentingan             Pebisnis Lebih Tahu Masalah Riil di Lapangan             Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri