Tentang Transportasi Publik yang Belum Ramah Disabilitas
berita
Humaniora
Sumber Foto: validnews.com (gie/watyutink.com) 16 April 2018 14:00
Seperti Singapura, Malaysia atau metropolitan dunia lain Jakarta akan punya angkutan umum Mass Rapid Transport (MRT), Light Rapid Transport (LRT). Saat ini, pemerintah gencar membangun infrastrukturnya. Hal itu bisa disaksikan kasat mata. Namun, di balik kegencaran pembangunan infrastruktur transportasi, apa kepentingan kaum disabilitas ikut dipikirkan di sana?  

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus, penyelenggara jasa transportasi publik harus menyediakan sarana dan prasarana layanan yang aksesibel bagi pengguna jasa disabilitas. Demikianlah peraturan, lalu seperti apa kenyataan yang ada?

Transportasi publik Transjakarta sejak November 2017 mengoperasikan bus-bus dengan lantai rendah sejajar dengan trotoar dan menyediakan ram kursi roda di area pintu untuk memudahkan penyandang disabilitas. Tapi kenyataannya, banyak penyandang disabilitas tidak bisa menikmati fasilitas tersebut karena pengoperasian bus berlantai rendah belum merata di setiap koridor bus. Begitu juga persoalan akses tangga bagian tengah untuk kursi roda di halte Transjakarta tidak terawat. Banyak lantai tangga yang rusak dan tidak memenuhi standar kursi roda lagi. Begitu juga pada transportasi KRL, hampir semua stasiun tidak menyediakan akses lift untuk pengguna kursi roda. Memangnya, apa susahnya membuat fasilitas untuk disabilitas? Apa anggaran infrastruktur akan membengkak bila bangun fasilitas untuk mereka? 

Perlu disadari, kaum disabilitas tidak hanya pengguna kursi roda, kelompok tuli dan buta juga memerlukan fasilitas yang ramah bagi mereka. Karena keterbatasan kaum tuli tidak bisa mendengar, bagaimana mereka mengetahui transportasi bus/ kereta akan melaju jika mereka tidak bisa mengakses teks kemana arah bus/ kereta. Misalnya di Transjakarta, pada umumnya petugas hanya menyuarakan arah laju bus, sementara para tuli tidak bisa mendengar apa yang mereka suarakan. 

Begitu juga akses untuk tuna netra masih memprihatinkan, saat jam padat penumpang di transjakarta ataupun KRL, sebagian besar penyandang tuna netra mengaku sering tidak mendapat pendampingan dengan cepat dan jika pun mereka disarankan mandiri juga tetap saja susah karena akses jalan tuna netra masih minim di ruang publik transportasi.

Persoalan transportasi ramah disabilitas tidak hanya sebatas fasilitas infrastruktur. Seorang aktivis tuli bernama Anissa Rahmania pada Maret 2018 mendapat kata-kata penghinaan oleh seorang pengemudi ojek online. Saat ia mengirim teks posisinya berada di mana, ia menulis bahwa ia seorang tuli jadi ia mengharapkan supir ojek yang mencarinya dengan ciri-ciri baju dan posisi yang sudah dijelaskan. Ironis, sang supir mengatakan “mati aja lu orang susah”. 

Nyata sudah, moral masyarakat terutama pengemudi ataupun petugas transportasi belum peka terhadap kebutuhan para disabilitas. Permasalahan transportasi yang belum ramah disabilitas masih banyak terjadi. Tidak hanya faktor fasilitas, masyarakat peduli disabilitas juga perlu dibentuk. Transportasi adalah kunci pergerakan masyarakat dan disablitas juga bagian masyarakat Indonesia. Sampai kapan kita menunggu janji transportasi publik ramah disabilitas di Indonesia?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ade)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Young Voice Indobesia, disabilitas pendengaran

Saya merupakan seorang tuli pengguna transportasi publik, yakni Transjakarta (TJ), KRL dan (ojek online) Grab. Saya biasanya mengandalkan informasi visual dalam melihat rute di peta lewat aplikasi, membaca bibir kondektur di pintu TJ atau memperhatikan nama stasiun tujuan akhir yang terpasang di depan kereta, menghafal urutan tempat pemberhentian sampai siap turun. Kalau pesan Grab, biasanya saya langsung chat dan kasih aba-aba posisi aku tepatnya di mana dan menggunakan pakaian apa.

Saya punya pengalaman dihina oleh pengemudi Grab hanya karena saya seorang tuli. Sejujurnya, saya tidak tersinggung, tetapi menyayangkan sikapnya. Berpengalaman sebagai seorang aktivis, yang terlintas di pikiran saya saat itu adalah segera melaporkan pada pihak yang bersangkutan agar tidak terulang kejadian sama pada teman-teman disabilitas lain. 

Pihak transportasi publik di Indonesia perlu melibatkan komunitas disabilitas dalam pemberian pelatihan pada driver non-disabilitas tentang cara melayani customer disabilitas.

Hal yang perlu diperhatikan oleh pihak penyedia jasa transportasi publik agar ramah disabilitas adalah ketinggian lantai peron dan ketinggian lantai kereta yang berbeda atau lantai TJ dengan lantai halte TJ yang kurang rapat dapat membahayakan tunanetra

Transportasi ramah disabilitas tidak hanya mempersoalkan fasilitas, tetapi juga perilaku masyarakatnya. Siapapun yang sudah mengubah mindset negatif menjadi positif terhadap kebutuhan disabilitas, mereka pasti merespon baik setelah menyadari keberadaan disabilitas dapam transportasi publik. Selain mendukung pembenahan fasilitas lebih ramah disabilitas, mereka akan tidak segan mendahulukan tuna netra/tuna daksa masuk dan bantu memberi pengarahan kalau menemui tuli yang bertanya.

Saya menginginkan atau mengkampanyekan bersama teman-teman disabilitas agar  agar gubernur konsisten melibatkan Dinas Perhubungan, penanggung jawab TJ, KRL, MRT, ojek online, penanggung jawab infrastruktur, Satpol PP dan aktivis dari setiap jenis disabilitas (misalnya komunitas Jakarta Barrier Free Tourism) dalam pembenahan infrastruktur dan perbaikan pelayanan publik dari awal sampai akhir. Jadi, semua lapis petugas dalam transportasi publik perlu diberi pelatihan khusus disabilitas, jadi tidak hanya fasilitas saja yang diadakan tetapi dukungan petugas ataupun masyarakat diajak paham kebutuhan disabilitas. (win)
 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Transport Associate at Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia,Content Contributor @transportforjakarta  

Menurut saya, semangat transportasi publik harus sesuai namanya yaitu publik, artinya bersifat universal. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman kebutuhan sehingga fasilitas transportasi publik harus memfasilitasi segala golongan dengan aman dan nyaman. Saya setuju bahwa transportasi publik yang ramah disabilitas di Indonesia belum merata atau belum memenuhi kebutuhan disabilitas.

Terlebih dahulu, kita harus menyadari dalam konteks transportasi publik di Indonesia, khususnya transportasi publik di Jakarta telah hadir secara organik, artinya  pemerintah muncul membentuk peraturan yang semula belum ada peraturan untuk teman-teman berkebutuhan khusus atau disabilitas. Peraturan tersebut baru lahir tahun 2017 tentang peraturan Menteri Perhubungan No.98 tahun 2017 tentang  Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus. Saya berharap segala penyelenggara transportasi publik mengikuti panduan yang terdapat pada peraturan tersebut. Peraturan tersebut membutuhkan proses yang tidak sebentar, apalagi dengan penyelenggara transportasi reguler (konvensional) yang sudah ada sedari dulu seperti angkot atau bus kota yang ada di kota-kota di Indonesia

Sebenarnya membahas mengenai transportasi publik yang ramah disabilitas tidak bisa dibahas terpisah. Maksudnya, pengguna transportasi publik tidak tiba-tiba langsung ada di tempat menunggu angkutan umum, pasti memanfaatkan akses-akses menuju transportasi publik tersebut, seperti trotoar menuju stasiun Transjakarta atau KRL, jembatan menuju pemberhentian Transjakarta, dan hal lainnya. Saya sangat menyayangkan jika membenahi fasilitas disabilitas hanya pada moda transportasinya saja, bukan akses menuju moda transportasi tersebut.

Menurut saya, transportasi publik adalah sebuat fasilitas publik yang paling manusiawi dengan pengguna yang merupakan insan-insan yang beradab. Untuk di Jakarta, moda transportasi publik telah berusaha menjadi transportasi ramah disabilitas dari segi fasilitas. Misalnya dalam konteks Transjakarta, sejak tahun 2004 telah dibuat akses halte yang dapat mengakses dengan kursi roda dengan menggunakan ramp, untuk pengguna tuna netra juga telah diberi fasilitas pemberitahuan informasi pemberhentian, serta KRL juga sudah difasilitasi peron serta stasiunnya dengan ubin pemandu.

Saya berharap semoga fasilitas untuk disabilitas di transportasi publik tidak sekadar  bersifat simbolik dan tidak hanya pada titik-titik tertentu saja. Semangat untuk menyediakan transportasi untuk semua pihak harus ada dan terus dipupuk. Pemerintah dan masyarakat juga tidak melihat ini sebagai satu kesatuan saja, melainkan harus ada sinergi dengan elemen-elemen pelengkap transportasi publik itu sendiri, seperti akses dan fasilitas diluar transportasi publik. (win)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pendiri Komunitas Difableart

Saya merupakan seorang pengguna kursi roda. Kaki saya tidak berfungsi lagi sejak tahun 2003, hingga saat ini saya pengguna kursi roda yang berasa dari Kendal, Jawa Tengah. Sejak saya menjadi seorang pengguna kursi roda, saya menyadari bahwa banyak fasilitas tidak ramah disabilitas terutama transportasi publik.

Awal tinggal di Jakarta semata untuk check-up sejak kaki saya lumpuh. Untuk itu saya menggunakan trasportasi taksi untuk pulang pergi, dan menurut saya harganya cukup mahal. Namun, saya tidak memiliki pilihan lain karena naik angkot saat itu tidak ramah disabilitas, begitu juga dengan transportasi publik lain seperti KRL. Tahun 2015 awal, KRL belum memiliki ram untuk pengguna roda naik ke kereta. Sangat saya sayangkan. 

Saat itu saya hanya bisa digotong/ digendong untuk naik ke kereta. Saat itu sangat perjuangan untuk naik transportasi. Dulu, saya dianggap mengganggu penumpang lain di dalam kereta karena belum ada tempat khusus pengguna kursi roda.

Saya memiliki pengalaman dihina oleh pengemudi transportasi online hanya karena mereka merasa saya ini merepotkan. Menanggapi hal ini saya berusaha untuk santai dan mengendalikan diri. 

Menurut saya fasilitas transportasi publik sangat penting. Alasannya, seorang disabilitas juga merupakan manusia yang juga memiliki aktivitas di luar rumah. Saya sangat menyayangkan fasilitas transportasi ramah disabilitas hanya ada di daerah Jakarta. Saya berharap Transjakarta care berfungsi maksimal di segala daerah Jakarta dan sekitarnya ataupun diadakan di kota- kota lain. 

Menurut saya fasilitas transportasi publik ramah disabilitas mulai berkembang baik. Misalnya, di Tanah Abang sudah ada eskalator yang bermanfaat untuk pengguna kursi roda dan sudah ada ram di kereta tetapi sepengalaman saya menggunakan Transjakarta, saya kesulitan karena belum ramah disabilitas terutama pengguna kursi roda. Tentunya, transportasi publik yang belum ramah disabilitas nantinya berdampak pada tak ada kesempatan untuk disabilitas dalam hal ekonomi dan sosial. (win)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Budi Arie Setiadi

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia

Edgar Ekaputra

Pakar Industri Keuangan dan Ekonomi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI

Lia KIan, Dr.

Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila