Tradisi Budaya Dalam Benturan Peradaban
berita
Humaniora
Sumber Foto : ulinulin.com (gie/watyutink.com) 21 October 2018 11:30
Rencana pelaksanaan tradisi sedekah laut di Pantai Pandasimo Bantul, Daerah Istimewah Yogyakarta (DIY), dibubarkan oleh sekelompok orang pada Jumat (12/10) malam menuai polemik di masyarakat. Sambil mengobrak-abrik lokasi, sekolompok orang itu mengatakan kalau tradisi sedekah laut merupakan hal yang syrik dan bertentangan dengan agama. Nah loh, apa iya? Lantas, mengapa baru sekarang kegiatan tersebut dibubarkan? Pasalnya, tradisi sedekah laut rutin digelar setiap tahunnya di wilayah tersebut. Wajar kalau publik bertanya-tanya.

Terkait tuduhan tersebut, Ketua Lesbumi PBNU 2010-2015, Zastrouw Al-Ngatawi menegaskan bahwa pernyataan kemusyrikan berbalut budaya merupakan cara pandang yang distortif dan simplistis. Menurutnya, hal ini disebabkan banyak orang yang jadi musyrik karena uang, dan banyak yang jadi murtad karena materi. Berapa banyak orang yang sekarang menuhankan harta dan jabatan. Tapi, menurut Zastrouw, mengapa mereka justru menutup mata pada hal-hal tersebut yang jelas menyebabkan kemusyrikan.

Senada dengan Al-Zastrouw, Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Helmy Faishal Zaini menilai aksi itu tergolong main hakim sendiri. Menurut Helmy, Indonesia itu bukan negara agama, tapi negara yang beragama. Kalau ada tudingan kegiatan itu dianggap musyrik, lha orang-orang yang bukan beragama Islam bisa dianggap musyrik semua, dan bisa dibenarkan dong untuk melakukan pelarangan peribatan dan seterusnya.

Peristiwa ini seperti puncak “gunung es” dan menjadi pelajaran berharga, mengingat Indonesia adalah bangsa terdiri atas beraneka suku, bangsa dan budaya. Namun di balik itu yang menjadi tanya kini, apakah aksi tersebut mengabaikan etika dan hukum positif? Bukan tidak mungkin, kekerasan seperti yang terjadi di Bantul tersebut bisa memancing adanya intoleransi dan disintregasi bangsa sebagai negara perjanjian, kalau ini yang terjadi. Siapkah?

Tak hanya aksi pembubaran di Bantul, baru-baru ini publik dihebohkan dengan kabar penolakan gelaran festival Gandrung Sewu oleh salah satu ormas. Alasan dari penolakan acara tersebut dikarenakan terjadinya berbagai bencana yang melanda Indonesia akhir-akhir ini.

Walaupun mendapat penolakan, Pemkab Banyuwangi tetap menggelar festival Gandrung Sewu 2018 di Pantai Boom Banyuwangi pada Sabtu kemarin. Seperti yang disampaikan Pemkab Banyuwangi festival ini sudah digelar sebanyak 7 kali ditempat yang sama. Terlebih lagi tari Gandrung telah resmi digunakan sebagai tarian ucapan selamat datang setiap ada kegiatan di Banyuwangi.

Bila kita menelisik dua kasus penolakan tradisi budaya oleh sekelompok orang, tak salah bila banyak pengamat kebudayaan menghubungkan dengan apa yang dilakukan oleh ISIS  ketika menghancurkan peninggalan-peninggalan budaya di Suriah dan Irak dengan alasan peninggalan yang berusia ribuan tahun itu syirik dan musrik.

Mengutip apa yang disampaikan Juli Lina, penulis Swedia, menulis: kalau ingin menaklukkan sebuah negeri tanpa melalui aksi militer, cukup lakukan tiga langkah: kaburkan sejarahnya, hancurkan bukti-bukti sejarahnya agar tak bisa dibuktikan kebenarannya, dan putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya.

Pada titik ini pertanyaan kritisnya, apa iya peristiwa itu bagian dari perang asimetris yang sengaja dibuat untuk menghancurkan negeri kita?

Apa pendapat anda? Watyutink?

 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pastor dan aktivis penggerak kesadaran manusia

Bila kita tengok perilaku keagamaan kita beberapa waktu terakhir dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia, semangat penyejukan dan perdamaian yang dibawa agama tampak kering. Hampir pasti semangat tersebut meleleh karena perilaku sosial politik semenjak merdeka telah meracuni agama itu sendiri. Agama dikerangkeng di dalam aturan-aturan yang monolitik, monoton, dan berdampak tidak sehat.

Aneh, perilaku orang beragama justru buas terhadap sesamanya. Norma kesopanan telah pudar dalam sanubari bangsa ini. Seolah-olah kita telah kehilangan jati diri sebagai orang beragama, sebagai bangsa beragama, sebagai makhluk beriman. Karakter keimanan sebagai suatu substansi yang harus diraih, gagal kita bangun. Keimanan bukan untuk menyayangi makhluk lainnya, tetapi justru untuk membunuh, dengan segala macam cara.

Adakah yang salah dalam cara kita beragama, berbangsa, berperikehidupan? Mengapa bangsa kita hidup dalam ketidakberadaban karena membiarkan kekerasan demi kekerasan terus berlangsung tanpa ada usaha yang kuat untuk menghentikan praktik kekerasan itu sendiri? Sebagai bangsa beragama, mengapa orientasi kehidupan kita hanya mampu mencetak manusia kerdil, haus kekuasaan, harta dan kemuliaan belaka?

Sebetulnya kita sedih menyimpulkan statemen ini. Tapi kita tidak bisa mengelak sampai sejauh ini dalam kehidupan kebangsaan kita, kita sampai pada kesimpulan bahwa kehidupan keberagamaan kita telah gagal membangun sebuah karakter keimanan. Seolah-olah kesucian hanya dilihat di sekitar tempat ibadat, di luar itu orang boleh melakukan praktik yang berlawanan dengan keimanan.

Terasing dari realitas Tuhan bukan butuh persembahan tetapi umat manusia yang bertindak adil bagi sesama. Tuhan akan muak dengan persembahan kita bila tangan kita penuh dengan darah, dan mulut kita penuh dengan dusta. Realitas itu ditampilkan dalam wajah keagamaan saat ini, akibatnya keagamaan yang seharusnya membebaskan manusia dari situasi keterasingan, dalam realitas dirinya sendiri terasing.

Kita lihat dalam praktiknya, keberagamaan kita menampilkan wajah kontras antara kesucian individual dan kesalehan sosial. Kesucian individual ini tak kunjung berubah menjadi kesalehan sosial. Realitas agama hanya terjebak pada dimensi kesalehan pribadi yang berorientasi pada kesucian perorangan.

Ukurannya hanya sekadar persembahan belaka, tetapi tidak mampu memperbaharui perilaku sosial. Hal ini terjadi karena agama tidak mampu keluar dari persoalan identitas (logo) seperti di atas. Pemeluk agama masih terjebak pada persoalan kuantitas, bukan kualitas keimanannya. Agama hanya dihayati sekadar ritual belaka, tetapi dirinya terasing terhadap realitas kehidupan kemasyarakatan. Agama jauh dari realitas kehidupan kemasyarakatan. Dia cenderung memikirkan dirinya sendiri dalam lingkup dogma, aturan dan legalitas. Dia tak mampu melihat realitas masyarakat yang mengalami penindasan, pemerkosaan hak, dan penderitaan kaum tertindas yang termarginalisasikan oleh sistem pembangunan.

Agama gagal mempraktikkan iman yang memihak nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesejahteraan. Mengapa agama bisa terasing dari realitas? Hampir 40-an tahun agama dijadikan subordinasi politik Orba. Agama hanya dimengerti sebagai ritus belaka dan berorientasi pada dogma an sich. Pemeluknya pun sekadar beragama formal dan fanatis. Ini membuat pemeluk agama menjadi picik dan mudah dijadikan potensi konflik. Selama ini tanpa sadar cara beragama kita masih sekadar menjalankan kewajiban persembahan, bukan pada penghargaan hak-hak manusia lainnya. Penghayatan yang ritualistik ini melahirkan nilai keimanan yang kurang terwujud.

Ukuran beradab karena itulah perubahan orientasi keagamaan seharusnya lebih difokuskan kepada nilai-nilai kemanusiaan. Dialog kemanusiaan ini akan membantu umat beragama memiliki kesadaran religiusitas yang berkualitas. Kualitas religiusitas inilah yang membawa nilai-nilai kemanusiaan semakin adil dan beradab. Ukuran beradab adalah bila terwujud solidaritas sosial yang universal, tanpa pandang bulu agama, etnis dan suku.

Ini terwujud bila umat beragama tidak terkurung dalam polemik yang hanya mempersoalkan perbedaan ajaran, melainkan, di sisi lain, umat beragama harus berani meninggalkan egoisme dengan cara membangun komitmen kemanusiaan.

Komitmen ini akan terwujud bila umat beragama jujur terhadap realitas dan jujur kepada Tuhan. Jujur terhadap realitas adalah umat beragama memiliki bela rasa terhadap penderitaan umat manusia yang beda keyakinan. Dengan itu, umat beragama dipanggil untuk bela rasa terhadap korban, dalam bahasa yang sama yakni kemanusiaan. Lewat wujud bela rasa itulah umat beragama menjalankan agama yang berbelaskasih. Lewat tindakan yang tulus itulah dia sebenarnya jujur terhadap Tuhan.

Umat beragama perlu mengadakan revolusi terhadap dirinya sendiri, dengan berani terus-menerus menafsirkan teks secara konteksual. Teks terus-menerus harus ditafsirkan dalam pelbagai konteks dan untuk kepentingan kemanusiaan. Dengan demikian, cakrawala agama akan semakin luas dan menyentuh nilai-nilai kemanusiaan secara universal.

Moralitas agama tidak mengajarkan: "Yang penting gue slamet, elo mau modar, sekarat, mati, itu bukan urusan gue," sebuah moralitas yang kini menjangkiti politisi kita. Mengapa? Sebab ini akan membawa agama hanya sibuk mengurusi ritualisme tapi melupakan keadilan, kejujuran dan ketulusan. Agama hanya terjebak pada gebyar-seremoninya, tetapi melupakan persoalan manusia yang mendasar. Ini akan membawa agama jatuh pada sekat-sekat primordalisme. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Aktivis PRD

Pembubaran secara paksa tradisi sedekah laut di pantai Pandansimo Bantul, DIY adalah contoh kecil dari ketidakhadiran negara untuk melindungi hak-hak mendasar warga untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Sungguh di luar nalar pikiran akal sehat dalam sebuah negara yang berideologi Pancasila, bagaimana sekelompok kecil masyarakat telah memposisikan dirinya sebagai "Polisi Negara", yang berhak menentukan boleh tidaknya, halal-haramnya sebuah komunitas atau masyarakat melakukan kegiatan.

Persekusi, sebuah kosa kata yang semakin sering terdengar dalam ranah dinamika politik kita akhir-akhir ini untuk merujuk pada sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap orang/kelompok lain karena perbedaan pandangan baik politik, agama atau keyakinan.

Negara yang seharusnya bertindak sebagai pelindung, pengayom segala aktivitas/kegiatan masyarakat - selama aktivitas tersebut tidak bertentangan dengan Hukum- telah tunduk bertekuk lutut pada tekanan sekelompok kecil masyarakat yang mengatasnamakan agama dan keyakinan tertentu. Tentu menjadi keprihatinan kita bersama, jika apa yang menimpa masyarakat pantai Pandansimo tidak segera diselesaikan dan disikapi secara jernih oleh negara. Slogan "Aku Indonesia; Aku Pancasila" yang sempat menjadi Viral sepanjang awal bulan Juni hanyalah sekadar mantra yang tak bermakna. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Tradisi budaya yang ada di negeri ini dilandasi oleh 4 pilar kebangsaan yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa ini sepatutnya kita saling menghormati. Kejadian di Pantai Pandasimo Bantul, yang dirusak oleh sekelompok warga dan gelaran festival gandrung sewu yang juga mendapat penolakan oleh salah satu ormas, sepertinya menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat kita yang kehilangan akal sehatnya. Karena tradisi yang dilaksanakan ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun dan merupakan warisan budaya nenek moyangnya dan sudah diakui dunia.

Pertanyaan mendasar dari kedua kejadian ini adalah, apakah kesewenangan-wenangan kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan pembubaran ini hanya didiamkan saja?

Sedangkan ada pandangan atau pendapat dari Zastrouw Al-ngatawi dan Sekjen Pengurus Besar NU, Helmy Faishal Zaini, yang mengatakan bahwa Indonesia itu bukan negara agama tapi negara yang beragama.

Nah, apakah nanti kegiatan tradisi budaya yang dilakukan oleh bukan umat Islam akan dianggap musyrik? Dan dapat dibubarkan begitu saja oleh orang-orang yang tidak mengerti tentang budaya bangsa ini dan main hakim sendiri.

Di sinilah peran dari pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk hadir memberikan pencerahan tentang tradisi dan budaya bangsa ini yang berbeda-beda ini. Sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat setempat yang memiliki budaya turun temurun yang harus mereka rayakan setiap tahun sesuai adat budaya di masing-masing daerah yang ada di negri ini.

Mungkin saya dapat memberikan salah satu contoh tradisi budaya yang ada di Bali yang dilakukan setiap 6 bulan sekali yang namanya ngerebeg. Apakah ini juga akan dianggap musyrik sedangkan menurut kepercayaan masyarakat desa Munggu Badung apabila hal tersebut tidak dilaksanakan akan ada kejadian aneh di desa tersebut.

Jadi kejadian pembubaran yang dilakukan oleh sekelompok orang ini sudah patut diduga terkontaminasi faham-faham ISIS, yang radikal karena sudah tidak.memahami Bhineka tunggal Ika, yang menjadi salah satu pilar kebangsaan negara RI. Apapun alasannya, tidak dibenarkan main hakim sendiri di negara RI ini yang berasaskan Pancasila, UUD1945. Bhineka Tunggal Ika dan NKRI harga mati. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Penyiar radio sayap kanan Amerika Serikat (AS), Rush Limbaugh, mengingatkan pemilih AS, bahwa pileg 6 November 2018 di AS merupakan pemilu yang bisa melanggengkan nilai budaya kebebasan berfikir, beragama dan HAM, atau di"bajak" kembali oleh sayap kiri radikal dengan slogan multikultural.

Di Barat (Eropa Barat maupun Eropa Timur ex negara komunis dan AS) memang sedang berlangsung perdebatan dan pergulatan panjang dari kelompok radikal kiri, yang masih ngotot akan Marxisme kolektif dan merasa yang gagal di Uni Soviet dan Tiongkok. Adalah Bolshevisme Stalinisme yang menjadi Tsarisme Politbiro Partai Komunisme dan Maoisme.  Keduanya gagal mendeliver sembako untuk rakyat. Karena itu Deng Xiao Ping menyatakan bahwa Tiongkok telah gagal 30 mencoba menerapkan Marxisme, maka RRT kembali ke pasar, menghormati individu petani dan mengentaskan Tiongkok dari kemiskinan.

Sebaliknya para ideolog Marxis kiri di Eropa Barat maupun AS tetap ngotot dengan multikulturalisme ekstrem yang menuntut proporsionalisme masyarakat menurut sub kultur sektarian primordial. Dengan demikian mengorbankan dan meniadakan meritokrasi, untuk menjamin ideologi kolektif kiri tetap mendominasi sistim masyarakat di Eropa dan AS. Yang lebih celaka lagi adalah "kolusi" antara radikal kiri dan extremis kanan kalifah yang malah mengubah Europe menjadi Eurabia dalam waktu satu generasi mendatang.

Mutilasi Khashogi mengerikan karena terjadi di suatu konsulat atau wilayah diplomasi beradab tapi mengalami kebiadaban mutilasi era baheula oleh orang paling berkuasa di Saudi Arabia. Maka pemilih di AS 6 November akan dihadapkan pada pilihan sulit karena Trump rawan dicap sebagai ekstrim kanan yang melindungi Raja Salman dan putra mahkota MBS yang keji dan kurang beradab. Sebaliknya kaum radikal kiri AS juga was-was jika arus besar kilafah global menang di Eropa dan AS menjadi satu satunya kawasan yang melindungi budaya pluralisme agama, ditengah arus gelombang pasang tsunami ideologi kalifah.

Yang sedang terjadi di AS ini kurang dicermati dan dipahami oleh orang luar. Kecuali bila penalar mengamati dengan jeli bagaimana budaya Nusantara di Indonesia juga sedang mengalami "Timur Tengah isasi". Hal ini bakal menggerus toleransi ko-eksistensi tiga agama samawi, yang merupakan sintese dan harmoni ideal bagi dunia masa depan yang bebas dari Game of Thrones ala Perang Salib, satu milenum yang lalu.

Agama samawi dihadapkan pada situasi konkret apakah bisa menemukan kebersamaan seperti Nusantara ideal, atau justru terjbak dalam Game of Throne berbasis perang tiga agama samawi. Indonesia adalah bagian dari  panggung global, tidak terisolasi. Saling mempengaruhi dan kadang kadang orang tidak tahu, atau bisa berperan ganda, dan bertukar peran. Di satu saat jadi Trump kanan, dilain saat jadi Hillary kiri, ketemu MBS yang modern tapi sekaligus tetap feodal dan barbar.

Maka debat antara acara Nyi Loro Kidul dan agama Samawi di pantai Samudra Hindia, merupakan re-inkarnasi kisah putri duyung yang di sinetronkan oleh Korea menjadi kisah asmara putri duyung mistik yang bereinkarnasi di Seoul modern. Masalah konflik antara kaum abangan/sekuler ditentang dan divonnis musjrik oleh "fanatik Samawi" adalah masalah universal sekaligus lokal, primordial. Pidato Presiden Jokowi tepat untuk para penganut Game of Throne global maupun versi lokal. Mau barjibarbeh atau mau bertobat sama-sama, mengubah mental suka perang, jadi saling menghormati asas meritokrasi. Budaya Nusantara bisakah harmonis dengan ko eksistensi 3 agama samawi? (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik Internasional

Terlalu jauhlah menyatakan kasus ini sebagai bagian dari perang asimetris. Dengan tidak menyederhanakan masalah, peristiwa itu adalah kriminal, picisan, dan melawan hukum. Oleh karenanya, aparat supaya tegas. Tangkap pelakuya. tidak usah dihubung-hubungkan seakan akan ada subversif, infiltrasi, sabotase dan sebagainya.

Perstiwa seperti ini sudah sering terjadi. Hukum harus tegakkan, agar ada efek jera. Masalah syirik atau tidak mari kita dialog. Bukan dengan memaksakan kehendak. Sebagaimana catatan dari seminar kebudayaan di Bentara Budaya Jakarta tanggal 18 oktober 2018 kemarin, negeri ini dilahirkan dari keragaman yang majemuk, egaliter, dan saling menghargai.

Nilai-nilai ini sudah lama diterapkan nenek moyang kita. Masalahnya memang sistem maupun elite yang menakhodai negeri ini masih jauh dari karakter tersebut. Meminjam Taufik Abdulah, keterbukaan, kesetaraan, keberagaman, dan kerendahan hati yang menjadi sifat Indonesia memudar karena struktur ekonomi, pendidikan, hukum, dan politik yang bertolak belakang dengan hal itu. Memang tidak segampang membalikkân tangan. Perlu kesabaran. Revolusi mental supaya lebih aplikatif. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Duta Besar RI untuk Jepang 1979-1983, Gubernur Lemahanas 1974-1978, Wakasad 1973-1974

Tindakan-tindakan  kekerasan itu jelas bertentangan dengan ketenteraman masyarakat dan karena itu Polri tidak boleh ragu-ragu untuk menindaknya. Hal ini jelas bertentangan dengan Dasar Negara Pancasila.

Menurut saya, tindakan ini justru bertentangan dengan agama Islam yang mengajarkan hidup tentram damai. Seperti dikatakan Ki Hadjar Dewantara. Kebebasan tak boleh mengganggu tertib dan damainya masyarakat.

Tindakan-tindakan demikian jelas bermaksud menghancurkan NKRI yang berdasar Pancasila. Dan menyalahgunakan ajaran agama Islam yang Luhur. Orang-orang yang melakukan itu perlu dipriksa secara saksama. Tidak mustahil bahwa motif tindakan adalah politik sedang pelakunya hanya memburu uang. (cmk)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen STAIN Bengkalis

Jika merujuk sejarah, bangsa Indonesia lahir dari budaya dan agama yang beragam. Percampuran atau akulturasi kebudayaan telah membentuk budaya baru berciri khas keindonesiaan, seperti: seni pertunjukan reog ponorogo, jaran kepang, atau wayang kulit karya dari sunan kalijaga. Begitu juga hasil peradaban fisik seperti tempat ibadah, pura, candi, klenteng dan masjid mempunyai ciri khas bangunan yang berbeda dengan yang ada di bangsa bangsa lain. Artinya, bangsa ini dibangun dari perbedaan budaya dan agama yang telah mengakar di bumi pertiwi.

Bukti bahwa perbedaan sebagai sendi penting berdirinya sebuah negara adalah pada pilar negara "Bineka Tunggal Ika". Kalimat ini adalah pengakuan yang tulus menghargai suatu perbedaan. Maka, ketika ada sekelompok manusia berusaha menghancurkan pilar tersebut, berarti sedang merusak masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara.  Karenanya, atas nama apapun untuk mencari pembenaran mengusik budaya tidak dibenarkan, termasuk atas nama agama.

Agama Islam sebagai agama penebar kedamaian telah dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW. Kebebasan kaum agama dan kepercayaan dilindungi dalam piagam Madinah. Dalam piagam tersebut, mereka diberi kebebasan untuk melaksanakan ritual sebagai bagian dari cara mendekatkan diri kepada sang khaliq. Karena sebagai penebar kedamaian, ketika menyelesaikan suatu persoalan tentu dengan cara yang santun, bukan merusak.

Semoga, sikap dan sifat santun bangsa indonesia tetap terpatri, sehingga kebinekaan bangsa ini tetap kekal abadi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Anarki bagi kaum fanatik adalah biasa. Mereka merasa bebas melakukan perusakan bahkan pembunuhan sesuai dengan keyakinan mereka. Mereka tak merasa bertanggungjawab atas penderitaan para korban karena merasa melakukan tugas suci.

Bila dibiarkan, Borobudur pun bisa bernasib sama dengan patung raksasa Budha di Bamian, Afghanistan. Patung yang pernah menjadi salah satu peninggalan budaya paling penting di sana dihancurkan dengan bom oleh Thaliban karena dianggap berhala.

Ingat, beberapa puluhan tahun silam Borobudur juga pernah dibom. Pengebomnya yakin bahwa Borobudur harus dimusnahkan karena sesungguhnya hanya sebuah berhala.

Fanatisme memang sedang marak di Indonesia. Bila dibiarkan Indonesia bisa menjadi Arab Saudi kedua. Di sana peninggalan-peninggalan budaya pra-Wahabi dihancurleburkan. Maka, tak jelas bagaimana wajah kebudayaan Saudi di zaman itu.

Kaum fanatik ini memberhalakan tafsir agama yang mereka yakini sebagai  kebenaran mutlak. Maka, apapun tafsir tersebut, harus dilakukan tanpa pikir panjang,  termasuk memotong leher manusia. Di mata mereka, siapapun yang memiliki tafsir berbeda pasti sesat dan boleh dimusnahkan!

Bagaimanapun juga fanatisme bukan monopoli sebuah agama. Fanatisme ada di semua agama dan ideologi sekuler. Sejarah mencatat, semuanya bersifat merusak.

Sekarang ini yang paling panas adalah saling bantai antar umat Islam di Suriah. Peninggalan budaya pra Islam pun ikut dibantai karena dianggap berhala. Negara-negara asing - Amerika Serikat, Arab Saudi, Israel, Rusia, Turki - terlibat langsung bahkan ikut melakukan pembantaian sesuai kepentingan politik masing-masing.

Kesadisan yang terjadi di Timur Tengah ini mungkin hanya bisa ditandingi pembantaian terhadap orang Yahudi oleh Nazi dalam perang dunia kedua atau perang agama di Eropa yang membunuh jutaan orang. Perang yang berlangsung dari 1524 sampai 1648 ini membunuh sepertiga orang Eropa, dan berakhir dengan perjajian Westfalen yang mengakui Katolik, Lutheran, dan Kalvinis sebagai agama resmi.

Di Asia, salah satu contoh yang paling sadis adalah saling bantai antara umat Hindu versus Budh  di Srilanka. Dalam perang saudara selama 26 tahun yang berakhir tahun 2009 ini, mereka juga saling merusak peninggalan budaya yang sangat penting untuk menulusuri perjalanan sejarah bangsa Srilanka.

Sayangnya, termasuk di Indonesia, semua kerusakan dan banjir darah itu seolah tak membekas di hati kaum fanatik yang jumlahnya terus meningkat. Mereka juga makin giat menebar kebencian sambil membangun citra seolah hanya dirinya yang benar dan suci. Tak hanya peninggalan budaya yang menjadi sasaran mereka tapi juga tempat ibadah seperti mesjid, gereja, pura, da  kuil Budha telah menjadi sasaran para perusak.

Kaum fanatik ini tak merasa bahwa apa yang mereka lakukan adalah tindakan sesat di mata orang yang menginginkan kedamaian, menghormati perbedaan, dan cinta Indonesia. Runyamnya, belakangan ini praktek cuci otak meluas dengan cepat dan mendalam. Maka diperlukan usaha lebih keras untuk membendung perkembangan fanatisme di Indonesia.

Perlu digarisbawahi dalam hal ini, adalah kenyataan bahwa ketika kaum fanatik bertarung melawan sejenisnya, banjir darah berkepanjangan telah berulang kali terjadi di seluruh belahan bumi. Indonesia sendiri pernah dinodai oleh banjir darah akibat konflik Islam versus Kristen di Maluku dan Palu.

Secara ekstrim,  untuk mencegah perusakan bahkan pemusnahan Indonesia, kumpulkan kaum fanatik di sebuah ruang tertutup lalu dikunci dari luar. Indonesia akan maju dan berkembang menjadi negara yang disegani di dunia. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sarjana Filsafat UI & Keguruan IKIP Jakarta, Pendiri Pusat Kajian Ideologi Pancasila Jakarta - Pendiri Padepokan Filosofi dan Pondok Tani Organik Yasnaya Polyana Purwokerto

Menghilangkan kearifan lokal kita sama dengan membunuh nenek moyang kita dua kali, pertama hilang secara peninggalan fisiknya dan yang kedua hilang peninggalan pemikirannya. Kearifan lokal dengan berbagai bentuknya yang menjadi budaya maupun peradaban selalu menjadi kesatuan yang utuh baik terhadap sesama manusia maupun lingkungan alam. 

Upacara, maupun penghormatan terhadap nenek moyang diwujudkan dengan berbagai cara yang sering disalahartikan bagi yang tidak mengerti latar belakang masyarakat lokal pengemban kearifan lokal tersebut. Intinya begitu dahsyatnya nenek moyang kita yang telah mengumpulkan dan menyusun segala sesuatu menjadi sebuah keutuhan hidup yang menyeluruh. Advokasi itu sendiri sudah tentu merupakan keberpihakan untuk bukan saja memelihara tapi juga mengembangkannya dengan berjalan sebagai wasit antara dogma dan filosofi.

Bagi para kolonialis dahulu selalu menggunakan ucapan penulis Inggris Rudyard Kipling dengan semboyan the white men's burden yaitu tugas orang kolonialis kulit putih untuk memajukan masyarakat jajahan dan jarahannya. Lepas benar tidaknya ini dijadikan dogma penjajah bahwa kearifan lokal kita adalah animisme ataupun penuh mistik. Padahal banyak sekali pemikiran tentang iklim dan  kehidupan tani khususnya bisa menyelamatkan dari bencana. Maka bisa dibayangkan kalau fenomena akhir akhir ini banyak gejolak seolah-olah festival adat maupun kebangkitan budaya adat dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan layanan kelamaan dengan cara seperti itu Pancasila pun bisa diharamkan.
 
Permasalahannya advokasi kita tidak jalan, seperti diatas sudah saya sebutkan mustinya bisa berpihak pada kemanusiaannya. Kearifan lokal pun ada yang banyak sudah berubah mengikuti kearifan kemanusiaan seperti upacara Sati dimana sang janda harus ikut diobong saat jenazah suaminya dikremasi, ini sudah lama dihapus dengan perantaraan pemerintah kolonial Inggris di India abad sembilan belas atas perjuangan pemikiran filsafat Gladstone. 

Jadi persoalan perdebatan ini sudah selesai sebetulnya secara perikemanusiaan sebagai dasar nya,   apalagi dengan perkembangan pendidikan dan pemikiran rasional di dunia manusia yang berakal budi. Tetapi ironisnya kita sekali lagi lari mundur dengan pendekatan dogma semata. Kalaupun para kaum dogma agama manapun  bersikeras, semustinya berintrospeksi bahwa merekapun dalam hidupnya enggan dan tidak  memboikot memakai produk yang dianggap justru lahir dari budaya yang bukan dogmatis. Sikap double standard seperti inilah yang sulit untuk keluar dari kemunafikan nantinya dan akan mengalami kebingungan metologi berpikir rasional advokatif. Kita pernah mendirikan lembaga advokasi kearifan lokal untuk antisipasi  kebingungan ini dengan motto think locally act globally, jadi membalikkan yang selama ini kita diberi dogma global untuk dijalankan di negara ataupun lokalitas kita apakah itu bentuk nya dogma atau pun pemikiran yang mendunia tanpa kita advokasi dengan nilai lokal kita. 

Kita perlu berpihak pada kebangkitan kita dalam kebudayaan, tidak cukup dengan ditulis tapi harus digerakkan, contoh nya tentang Ronggeng sdh ditulis oleh Tohari tapi tidak diadvokasi seperti yang dilakukan seorang pemuda yang sekarang tinggal di Jepang membuka sanggar Ronggeng dan baru saja membuat festival nya di Kaliori Banyumas dengan tidak takut pada kelompok yang sering membubarkan acara seperti FPI itu salah satunya.

Tantangan kita atas kearifan lokal pun akan terancam karena sejarah yang berjalan, ketika dulu tokoh pemikir bangsa berangkat dari suasana kearifan lokal nya mungkin suatu waktu seabad ke mudian bisa jadi dianggap takhayul juga. Padahal mereka beradvokasi ke depan buat NKRI dengan jiwa kebangsaan dan advokasi think locally act globally. Sukarno dengan konsep gotong royong nya, Hatta dengan berangkat dari demokrasi desa ke koperasi, Tan Malaka dengan aksi massa dan aksi massanya, lantas apakah mereka dikemudian hari akan gantian dianggap lagenda dan takhyul. Semua itu datangnya dari massa untuk mengubah nasib politiknya dan ekonominya dengan cara gotong-royong dan kooperatif. Jangan pernah kita takut menghadapi tantangan sehingga menjadi beban sejarah bagi generasi berikutnya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Antropolog Agama Spesialisasi Tema Islam/ Muslim di Mexico dan Amerika Latin

Dalam keberagaman permasalahan interpretasi antara agama dan budaya lokal senantiasa berkesinambungan menurut zaman dan perkembangan. Tentu bagi satu pihak itu dianggap syirik dan musyrik dan sah-sah saja dalam demokrasi, di lain pihak expresi budaya dan usaha pelestariannya juga berhak untuk bisa terus hidup terutama dalam era demokrasi. Apalagi kalau kedua-duanya dilindungi undang-undang, yang tidak boleh adalah penyerbuan kemudian sampai merusak properti, sweeping dan lain sebagainya. Apalagi kalau program acara sudah sesuai dengan prosedur aturan yang berlaku.

Di sini saya juga tidak setuju dengan tulisan di atas langsung menyamakan tindakan pembubaran festival gandrung dengan tindakan DAESH menghancurkan peninggalan sejarah di irak dan suriah, beda konteks beda tujuan beda pelaku. Di Irak dan Suriah jelas pelaku ingin menghapus sejarah dan menghapus identitas kebesaran sebuah bangsa. Di banyuwangi sengaja diarahkan bahwa Indonesia sedemikian gawat situasinya seperti di Irak dan Suriah. Sebuah penyamaan yang tidak pada tempatnya dan penggiringan opini yang ¨sembrono¨. Urusan musyrik di banyuwangi dan urusan penghapusan jati diri di Irak dan Suriah adalah dua hal yang berbeda.

Aparat harusnya lebih tanggap, atau kah ini disengaja agar bentrok dan dibenturkan di bawah? Demi kepentingan pilpres? Semoga saya salah. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Aktivis Mahasiswa, Pelaku Bisnis sekaligus Pemerhati Sosial Budaya Nusantara

Judul tulisan di atas sengaja dipilih bukan karena sekedar bombastis, kontroversial dan agak provokatif, tetapi sesungguhnya juga ingin menggambarkan betapa karutmarutnya tafsir yang bertebaran di kalangan masyarakat atas serangkaian malapetaka alam (natural catastrophe) yang terjadi secara masif dalam skala besar di sejumlah daerah, belum lagi ditambah fenomena peningkatan aktifitas beberapa gunung berapi yang terjadi di beberapa wilayah.

Berbagai reaksi bermunculan dari ektrim kiri hingga ekstrim kanan dengan berbagai tafsirnya saling silang sengkarut menghiasi media massa dan media sosial. Mulai dari tafsir agamawi yang dikembangkan oleh sekte fanatik garis keras dari kelompok agama tertentu untuk dimanfaatkan menyerang kelompok lain berbasis kearifan budaya lokal dengan tuduhan kafir, hingga tafsir science fiction ala para penggila teori konspirasi yang menuduh ulah kelompok iluminati sebagai biang kerok terjadinya malapetaka alam. Semua bersikukuh menjadi yang paling benar dengan basis argumentasi dan referensi sesuai pemahaman kepentingannya masing masing. 

Di Yogyakarta, Jumat, 12 Oktober 2018, sekelompok orang mendatangi, merusak dan membubarkan persiapan tradisi Sedekah Laut di Pantai Baru, Bantul. Mereka merusak spanduk yang terpasang dan menggantinya dengan spanduk bertuliskan “KAMI MENOLAK KESYIRIKAN BERBALUT BUDAYA, SEDEKAH LAUT DAN SELAINNYA!!” 

Pihak kepolisian telah menangkap 9 orang tersangka, 3 orang berasal dari Yogyakarta dan 6 orang sisanya berasal dari wilayah Sukoharjo yang juga merupakan basis Pesantren Al Mu’min pimpinan Abu bakar Ba’asyir. Ba’asyir yang juga pimpinan dari Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), saat ini menjalani hukuman penjara selama 15 tahun dengan tuduhan terorisme atas keterlibatannya dalam kasus bom Bali di Legian, Kuta, Bali pada 12 Oktober 2002.

Peristiwa serupa hampir terulang lagi di Cilacap yang juga menggelar acara rutin tahunan Sedekah Laut pada 12 Oktober 2018 di Pantai Teluk Penyu. Kali ini yang berulah mengatasnamakan Forum Umat Islam (FUI) Cilacap dengan melakukan perang spanduk yang bernada provokatif, "JANGAN LARUNG SESAJI KARENA BISA TSUNAMI", "SEDEKAH KARENA SELAIN ALLAH MENGUNDANG AZAB LOOH", "BUATLAH PROGRAM WISATA YANG ALLAH TIDAK MURKA." Untungnya aksi tersebut tidak berujung pada tindakan anarkhis. 

Tentu bagi mayoritas muslim yang masih memiliki kewarasan budi nurani dan nalar akal sehat, berbagai kalimat yang tertulis di spanduk spanduk tersebut terlihat jadi sangat menggelikan tetapi sekaligus juga menyedihkan, ironis. Setidaknya ada dua pendapat yang berkembang menyikapi peristiwa tersebut. 
Pertama, bagi umat Islam yang berpegang pada Rukun Iman semestinya mengimani Qadha dan Qadar. Qadha menurut ulama Asy’ariyyah adalah kehendak Allah atas sesuatu pada azali untuk sebuah ‘realitas’ pada saat sesuatu di luar azali kelak. Sementara qadar adalah penciptaan (realisasi) Allah atas sesuatu pada kadar tertentu sesuai dengan kehendak-Nya pada azali. 

Dalam kaitan itu, malapetaka alam sepatutnya dipahami pada konteks Qadha dan Qadar yang menjadi prerogatif mutlak dari Allah SWT (Wallahu a’lam bish-shawab) karena semua yang terjadi hanya atas kehendak-NYA yang tidak boleh dimaknai secara sembarangan dan ditafsirkan sekehendak hati secara subyektif oleh siapapun demi ego kelompok hanya untuk menjustifikasi dan melegitimasi tindakan brutal dan biadab yang acapkali dilakukan terhadap kelompok lain.

Kedua, apa yang terjadi di Bantul dan Cilacap makin menegaskan adanya tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan terhadap perikehidupan bertanah air, berbangsa dan bernegara dengan semakin marak berkembangnya paham Salafi Wahabi yang mengusung agenda Syariah dan Khilafah yang seolah olah nampak terkesan memurnikan Islam tetapi sesungguhnya justru sedang membikin Islam jadi dogmatis, puritan, dangkal, sempit, kaku dan jumud. Teologi Islam yang mereka kembangkan kemudian menjadi dasar justifikasi dan legitimasi untuk mereka dengan enteng dan gampangnya memusyrikkan, membidahkan dan mengkafirkan segala sesuatu yang tidak sepaham dengan menghalalkan setiap cara dan tindakan yang dilabeli sebagai jihad atas nama Allah SWT. Bahkan malapetaka alam sekalipun diperalat dan ditunggangi sebagai azab untuk membenarkan segala apapun tindakan yang mereka lakukan demi tegaknya Syariah dan Khilafah.

Di kutub ekstrim yang lain, kelompok penggila teori konspirasi lebih suka menafsirkan berbagai malapetaka alam yang terjadi dengan tidak melibatkan Tuhan melainkan murni karena ulah permainan sekelompok manusia yang ingin menguasai dunia. Melalui penguasaan kapital dan teknologi, mereka mampu mengkombinasikan teknologi High Frequency Active Auroral Research Program(HAARP), Electromagnetic Pulse (EMP) dan Ground-based Midcourse Defense (GMD) untuk menciptakan senjata pemusnah massal yang disebut Tectonic Seismic Weapon yang mampu menghasilkan gempa bumi, gunung meletus dan berbagai aktifitas seismik di lokasi tertentu dengan cara mengintervensi proses geologis alami Bumi.

Kelompok ini meyakini bahwa berbagai malapetaka alam yang terjadi bukan sepenuhnya terjadi secara alami, namun by design yang memang dilakukan secara terukur dan sistematis sebagai bagian dari Black Ops dalam rangka genosida untuk mengurangi jumlah kepadatan penduduk Bumi, sekaligus juga untuk menguasai wilayah yang memiliki kekayaan alam demi penguasaan sumber sumber kebutuhan pangan, air dan energi.

Apapun argumentasi kedua kelompok tersebut di atas tapi pastinya kita sepakat bahwa indonesia berada di wilayah Cincin Gunung Berapi (Ring of Fire) tersebar dari barat ke timur yang rawan gempa bumi dan letusan gunung berapi. Rasanya kita juga sepakat bahwa wilayah Indonesia berada di zona subduksi dimana lempeng Australia bergerak ke bawah lempeng Sunda dan terjadi tabrakan saat lempeng Australia bergerak ke utara berada di bawah lempeng Sunda. Seharusnya kita juga sepakat bahwa Indonesia ada dalam keadaan Darurat Ekologis yang disebabkan terjadinya eksploitasi berlebihan (overexploitation) terhadap alam sehingga kita banyak kehilangan hutan tropis yang mengakibatkan hilangnya daerah resapan dan sumber mata air sekaligus juga memicu terjadinya banjir dan tanah longsor.

Yang terakhir, meski kita belum tentu sepakat, namun telah terjadi pergeseran aksis bumi pada porosnya sebesar 75 derajat ke arah timur dari posisi normal yang membawa pengaruh terjadinya perubahan iklim serta gerak laju lempeng tektonik bumi secara ekstrim. Namun setidaknya tiga hal yang telah kita sepakati di awal rasanya cukup pantas menjadi penjelas atas terjadinya peningkatan intensitas malapetaka alam yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Wajar jika kemudian alam bicara dengan bahasanya sendiri yang tidak mampu dijangkau oleh teknologi secanggih apapun. 

Bagi satu kelompok, malapetaka alam sah sah saja dianggap sebagai azab, tapi pastinya bisa jadi berkah bagi mereka yang terpikul dan memikul natur. Hanya segelintir orang yang lebih suka menafsirkannya sebagai pesan betapa sesungguhnya alam menolak kehadiran Salafi-Wahabi dan Syariah-Khilafah di Bhumi Nusantara. 

Bukankah alam memang secara alami selalu bergerak dinamis mencari titik equlibriumnya sendiri? (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar