Mahkamah Agung (MA) telah mencabut sejumlah ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Pencabutan 10 pasal tersebut, juga disambut gembira oleh ratusan driver online. Karena Permenhub 108 dianggap memberatkan driver online. Namun, hal itu juga menimbulkan pro dan kontra.

Peraturan itu sendiri dibuat oleh Kemenhub dengan alasan agar aplikator transportasi online tersebut dapat diubah statusnya menjadi sebuah perusahaan transportasi. Pasalnya, aplikator yang ada di Indonesia terlihat telah memposisikan diri sebagai perusahaan angkutan umum, sama seperti perusahaan transportasi lainnya. Sehingga pemerintah bisa memberikan sanksi apabila aplikator melanggar aturan. Jika demikian, apa itu artinya transportasi online tak lagi memiliki payung hukum?

Sebagian kalangan menilai, dengan dicabutnya sejumlah poin dalam Permenhub 108, maka status transportasi online akan berbeda dengan angkutan umum. Sehingga dapat dirazia jika melanggar UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Akan tetapi, hal itu meringankan beban mereka.

Namun, sebagian lagi menilai bahwa pencabutan beberapa ketentuan tersebut, merupakan langkah mundur dalam proses legalisasi angkutan online nontrayek di roda empat. Menurut mereka, Permenhub 108 adalah payung hukum yang dapat menjamin persamaan pelayanan dan perlindungan bagi konsumen. Lalu, apakah nantinya konsumen akan dirugikan karena tidak adanya jaminan perlindungan saat menggunakan transportasi online?

Banyak pihak yang tidak setuju dengan dicabutnya sejumlah ketentuan, seperti penerapan argometer, kewajiban tanda khusus berupa stiker, STNK atas nama badan hukum, serta membawa surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan (KIR), dan sebagainya. Pencabutan sejumlah ketentuan itu dianggap berisiko terhadap keselamatan pengendara dan penumpang. Tak hanya itu, jika badan hukum yang dibentuk hanya untuk kepentingan pengemudi tranpostasi online saja, maka akan merugikan perusahaan. 

Tidak menutup kemungkinan jumlah driver online akan terus meningkat dan membeludak. Sehingga akan menggerus keberadaan angkutan umum lainnya. Bahkan dalam empat tahun terakhir, perusahaan taksi konvensional semakin tertekan. Apakah artinya upaya pemerintah untuk melegalkan transportasi online akan menjadi sia-sia? Tidakkah putusan MA akan menimbulkan banyak persoalan baru?

Apa pendapat Anda? Watyutink?