"Trisakti" Sukses di Bolivia, Bagaimana Indonesia?
berita
Humaniora
17 August 2017 19:00
Penulis
Demi modernisasi industri pertambangan dan pertanian berorientasi ekspor, Bolivia menengadah ke IMF.  Tahun 1970-an itu IMF memberikan Nueva Politica Economica (NPA) resep kebijakan penyesuaian struktural berisi liberalisasi impor, privatisasi sektor strategis, deregulasi, dan pemotongan belanja sosial.

Hasilnya, resep IMF ini digunakan elite Bolivia memperkaya sejumlah perusahaan transnasional dan diri mereka. Bukan menyembuhkan penyakit, malah menambah penyakit bagi Bolivia. Privatisasi BUMN dan SDA seperti gas dan air, membuat rakyat jadi korban pemotongan gaji dan tarif baru pajak.

Contoh, Bank Dunia, melalui NPA memaksa PAM Chocabamba (BUMN Bolivia) menjual distribusi air minum ke perusahaan Bechtel. Kesepakatan ini, menjamin kontrol perusahaan terhadap perusahaan air minum kota selama 40 tahun, dan mereka menikmati keuntungan 16 persen tiap tahunnya. Tagihan air via Bechtel pun  malah meroket 43 persen.

Terpilihnya Evo Morales sebagai Presiden di tahun 2005, Bolivia mulai berani melepas diri dari ketergantungan terhadap agensi internasional. Morales membuat panduan baru tata kelola ekonomi otonom yang menekankan prinsip berdikari. Mirip-mirip seperti Trisakti?

Prinsip ini upaya  memaksimalkan potensi produksi gas hidrokarbon, walaupun kebijakan ini ditentang  IMF dan Bank Dunia. Dari dana sektor pertambangan ini dimanfaatkan untuk belanja sosial. Meliputi anggaran kesehatan, pendidikan, pensiun, pengentasan,dan kemiskinan. Kemiskinan pun dapat ditekan 45 persen. Sukses Bolivia mencari sumber alternatif penerimaan fiskal, praktis memperkuat potensi kemandirian ekonomi nya dari IMF dan Bank Dunia.

Bagaimana dengan Indonesia? sejarah mencatat Bung Karno pernah menolak bantuan Amerika Serikat dengan mengatakan "Go to the hell with your aid “, karena tidak mau diatur-atur. Sikap ini lah yang secara tak langsung menginspirasi para pemimpin di banyak negara Amerika Latin dalam melawan kapitalisme global yang dikomandani Amerika. Fidel Castro misalnya, dengan tegas menolak kehadiran dan campur tangan IMF dalam negaranya. Bahkan menyerukan agar lembaga pendanaan kapitalis internasional itu dibubarkan.

Nah, Castro berani, Evo Morales berani…bagaimana Jokowi? Apa mungkin Trisakti dan Nawa Cita jadi modal untuk mengikuti jejak Evo Morales?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen Program FISIP-HI Universitas Prof. DR. Moestopo Beragama

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum membandingkan antara Indonesia dengan Kuba atau Bolivia, yaitu Indonesia jauh lebih luas, besar jumlah penduduk, beragam suku ras dan agama, berbentuk negara kepulauan, dan lain-lain.

Ini kemudian membuat situasi Indonesia jauh lebih kompleks dibandingkan Kuba dan Bolivia. Kalaupun ingin membandingkan dengan gerakan revolusi sosial ekonomi di Amerika Latin, maka kita bisa mengambil contoh Brasil yang kondisi wilayah dan diversitasnya relatif sama dengan Indonesia.

Maka ketika gelombang kiri melanda Negara-negara di Amerika Latin pada awal 2000an, Presiden Lula Da Silva di Brasil memilih jalur kiri tengah yang tidak terlalu konfrontatif dengan ekonomi mainstream dunia. Kenapa demikian? karena beban kompleksitas. Meski berhasil membawa Brasil dari negara penuh utang (60 persen GNP dipakai untuk cicilan utang) menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia yang disegani saat ini, termasuk juga sukses dalam program pengentasan kemiskinan, namun Presiden Lula sekarang dihadapkan pada persoalan hukum/tuduhan korupsi oleh lawan-lawan politiknya.

Kondisi Indonesia tidak jauh berbeda dengan Brasil. Konsep NawaCita dan Trisakti yang ingin dijalankan oleh Presiden Jokowi akan berhadapan dengan tembok kelompok kepentingan dan lawan-lawan politik yang terganggu kenyamanannya. Untuk negara dengan kompleksitas tinggi seperti Indonesia tidak cukup sekadar keberanian seorang presiden saja, tapi mesti ada tekad yang sama oleh segenap lapisan masyarakat untuk bekerjasama mensukseskan program pemerintah tadi.

Presiden dan jajarannya seringkali habis energi menghadapi manuver-manuver dari lawan politik yang ingin menggagalkan program karena terganggu kepentingannya. Kondisi ini tidak kita temui di negara sosialis dan kecil pula seperti Kuba dan Bolivia. China bisa bangkit ekonominya seperti sekarang faktor utamanya adalah ideologi komunis-pasar. Politik komunis memudahkan proses pengambilan kebijakan dan implementasinya, sementara pasar terbuka membuat investasi asing bisa masuk.

Dinamika politik Indonesia masih akan terus merecoki pembangunan ekonomi kita ke depan.

Maka keberhasilan pembangunan Indonesia akan sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengisi pos-pos pengambil kebijakan politik, baik di eksekutif dan legislatif, dengan orang-orang yang punya semangat untuk membangun bangsa (karena kita tdk mungkin mengubah ideologi menjadi sosialis bahkan komunis). Ketika itu semua sudah terpenuhi, maka NawaCita dan Trisakti akan terlihat nyata hasilnya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Konsep ekonomi Morales, Chaves di Amerika Latin merupakan gerakan nasionalisasi untuk memutuskan ketergantungan Negara-negara Amerika Latin terhadap negara kapitalis yang pengaruhnya sangat besar, khususnya bagi negara yang ekonominya berasas kontitusi. Ekonomi konstitusi merupakan  sistem ekonomi yang didasarkan kepada ketentuan yang telah diatur oleh konstitusi suatu negara.

Konsep tersebut mirip dengan Trisakti bung Karno yang menginginkan negara yang mandiri dan berdaulat. Namun, kelemahan Morales menerapkan konsep ekonominya adalah karena dia terlalu revolusioner dan tidak membangun power untuk bisa melakukan manuver dalam kancah politik internasional, seperti menghadapi AS dan Eropa Barat, Jepang, dan China, IMF, dan Bank Dunia.

Dalam hal ini, mashab ekonomi konstitusi menginginkan agar kebijakan ekonomi sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. Berbeda dengan Morales, konsep Nawacita yang diterapkan Jokowi adalah menggunakan kekuatan internasional yang digunakan sepenuhnya untuk kepentingan nasional. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dewan Pakar PA GMNI

Bagi Bung Karno, sang Penggali Pancasila, membangun  negara-bangsa adalah membentuk tatanan kehidupan berbangsa yang gemah ripah loh jinawi. Ada integrasi antara filosofi berbangsa (meja-statis) dengan cita kedepan (leidstar-dinamis). Ada totalitas antara kehendak mental-spirituil dan fisik-raga. Ada kohesifitas antara nilai-ideologis dan sistem-kenegaraan. Ada kekompakan antara pemimpin dengan yang dipimpin, ibarat dirijen dalam sebuah orkestra. Sebuah tatanan kepemimpinan namun tanpa hierarki feodalistik, yang bekerja adalah peran-fungsi, dharma masing-masing individu.

Penjajahan berabad-abad dari Kolonialisme dan Feodalisme telah menjebak bangsa Indonesia ke dalam penyakit "mental rakyat jajahan" yang kompleks. Sukarno menawarkan pembangunan karakter yang secara ringkas dia rumuskan lewat konsep Trisakti; berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara kebudayaan.

Bila kita sepakati Nawacita adalah Trisakti yang "lahir kembali", maka diperlukan semacam kesabaran revolusioner anak bangsa pada tahapan waktu tertentu untuk mengetahui keberhasilannya. Kita tahu, pemerintahan Jokowi telah bekerja banting-tulang, dan seharusnya suara-suara kritis dari luar istana hendaknya dipandang sebagai "cabe yang menyehatkan", karena pujian berlebihan pun dapat mencelakakan!

Lancarkah Nawacita?? Agaknya, indikator-indikator yang dikemukakan para "ekonom plat merah" nampaknya belum mampu meyakinkan sebagian orang akan seperti apa jadinya perekonomian kita. Seperti yang lalu-lalu, nada optimistis dan pesimistis: bersaing! Sektor infrastruktur adalah prime-mover dalam Nawacita. Papua bahkan telah terbangun sekitar 3.250 KM jalan yang membelah pegunungan dan lembah dari target sekitar 4.000 KM lebih. Kementrian PUPR dibantu TNI sebagai pelopornya. 

Ada apa dengan Trisakti ala Evo Morales di Bolivia? 

Morales menilai bahwa persyaratan yang diharuskan IMF kepada negara berkembang dipandang sebagai suatu bentuk standar ganda, atau bisa dibilang tidak adil, karena negara berkembang harus menjalankan kebijakan-kebijakan penyesuaian (structural adjustment programme), sementara negara-negara maju seperti AS yang juga memiliki defisit perdagangan dan anggaran sama sekali tidak diwajibkan untuk melakukan penyesuaian apapun. Inilah letak standar gandanya!

Menurut Morales dan kawan-kawannya, kebijakan pengetatan IMF tidak lebih dari sekadar perpanjangan tangan dari negara-negara super-power. Fungsi IMF dan Bank Dunia cenderung sebagai instrumen terpilih untuk menerapkan disiplin finansial versi negara imperialis terhadap negara-negara miskin, yang pada akhirnya menjurus pada "perbudakan utang". Ujungnya kondisi neraca pembayaran negara miskin bukannya semakin membaik, malah semakin memburuk akibat terus menambah utang untuk membayar utang pokok dan bunganya. Evo Morales, dkk secara berani "menolak campur tangan" IMF dan Bank Dunia, karena melihat "kebusukan" mereka. 

Pada tahun 1964 Sukarno pernah menyeru "go to hell with your aid", saking kesalnya terhadap "pendiktean" di balik paket bantuan ekonomi asing. Hingga, tak lama setelah itu Sukarno "jatuh". Pola "pendiktean" ala IMF/Bank Dunia kembali terulang tahun 1998 yang dikenal dengan Washington Consensus. Tak lama kemudian, Presiden Suharto pun "lengser keprabon".

Bila Nawacita adalah Trisakti "ala Jokowi", dapatkah dia (baca: Nawacita) menjadi "Program Benteng" versi era milenial? Tinta sejarah menanti untuk ditorehkan ...  (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Nasional WALHI

Indonesia dalam sejarahnya adalah selalu menjadi good boy bagi lembaga-lembaga keuangan internasional. Yang dialami Bolivia dengan IMF dan Bank Dunia pun dialami Indonesia saat krisis ekonomi 1997-1998. Dan sebagaimana di Bolivia, resep IMF-Bank Dunia pun mendorong terjadinya liberalisasi dan privatisasi sektor-sektor publik yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hasilnya Indonesia mengalami ketimpangan yang begitu besar.. 

Indonesia bisa saja meniru konsep Morales dengan memperhatikan potensi bangsa. Reforma agraria dan pengalokasian hutan untuk rakyat yang sudah ditetapkan pemerintahan Jokowi sebenarnya bisa menjadi jalan menuju kemandirian.. Namun sayangnya reforma agraria yang dilakuan saat ini masih setengah hati, dimana pemerintah di sisi lain masih memanjakan investasi yang seringkali kontraproduktif dengan semangat reforma agraria.

Tanah-tanah produktif petani malah dialihfungsi menjadi wilayah proyek infrastruktur, misalnya. Selain itu, reforma agraria dan skema hutan untuk rakyat juga mendapat tentangan yang keras dari oligarki penguasa bisnis kekayaan alam yang merasa terancam kemapanannya.

Konsistensi Jokowi dalam berpihak kepada kepentingan rakyat, salah satunya akan dinilai dari bagaimana kontestasi antara refroma agraria/hutan untuk rakyat dengan investasi lapar tanah yang juga masih terus diprioritaskan oleh pemerintah. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Enny Sri Hartati, Dr.

Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perlu Inventarisasi Perundangan dan Peraturan             Bukan Jumlah Peraturan Tapi Korupsinya Yang Penting             Sektor Pertanian Masih Gunakan Paradigma Lama             Gelombang Spekulasi Politik             Demokrasi Tanpa Jiwa Demokrat             Rekonsiliasi Sulit Terjadi Sebelum 22 Mei             Industri Manufaktur Memperkokoh Internal Perekonomian             Dibutuhkan Political Will, Bukan Regulasi             Kasus Makar Bernuansa Politis             Pasal Makar Ancam Demokrasi