Urbanisasi karena Pendidikan, Desa Ditinggal Penduduk Berkualitas
berita
Humaniora

dok. miles films

19 March 2018 10:00
Apa Anda termasuk orang dari desa yang melanjutkan pendidikan di perkotaan, lalu setelah lulus memilih tetap tinggal di kota alih-alih pulang kampung? Jika iya, tak dipungkiri, Anda turut berperan menjadi pemicu tingginya urbanisasi di Indonesia.

Tren pertumbuhan penduduk di perkotaan berlangsung pesat. Kota-kota di Indonesia tumbuh rata-rata 4,1 persen per tahun. Tahun 2016, Bank Dunia mencatat 52 persen dari total populasi penduduk Indonesia tinggal di area perkotaan. Bank Dunia memprediksi pada 2025 ada sekitar 68 persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa tingkat perpindahan penduduk dari desa ke kota di Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia. 

Faktor tertinggi urbanisasi adalah ekonomi. Faktor lainnya disebabkan pendidikan. Orang-orang desa hijrah ke kota dengan alasan “melanjutkan pendidikan”, lalu memutuskan tinggal di kota dan meninggalkan kehidupan desa.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat (1) menyatakan “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, dan pasal 11, ayat (1) menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Artinya, pendidikan bermutu adalah hak rakyat. Tidak hanya di pusat, tapi juga daerah.

Kenyataannya, pendidikan bermutu tidak hadir di sebagian besar desa. Berdasarkan data BPS tahun 2014, 10.985 desa tak memiliki SD, 275 kecamatan tidak memiliki SMP, sementara 816 SMA di kecamatan tidak punya fasilitas memadai. Maka tak heran generasi muda berbondong- bondong memadati kota dengan alasan mencari pendidikan yang baik. 

Masalahnya, setelah lulus dari pendidikan di kota, kenapa banyak generasi muda tidak memilih pulang kampung? Alasan klasiknya kampung tidak memadai untuk mereka tinggali. Infrastruktur jalan banyak rusak. Fasilitas publik kurang. Tanya berikutnya, kenapa desa tertinggal dari kota?

Dampak urbanisasi yang disebabkan faktor pendidikan adalah desa kehilangan penduduk yang berkualitas. Buntutnya, desa jadi susah berkembang karena minim tenaga kerja berkualitas. Sementara itu, dampak urbanisasi di perkotaan kian meningkat. Kota semakin padat, pemukiman kumuh kian tak terkontrol dan berdampak pada kerusakan lingkungan. 

Pemerintah bukannya tak menyadari hal itu. Sejak 2015 pemerintah telah mengalokasikan dana desa sebanyak Rp 127,74 triliun. Tahun 2018 masing-masing desa di Indonesia dapat dana bervariasi antara Rp 800 juta hingga Rp 1,6 miliar. Angka yang besar. Ironisnya, lebih dari 900 desa menyelewengkan dana tersebut tahun kemarin. Apa cukup menggelontorkan rupiah ke desa tanpa membuat program pemberdayaan masyarakat? Juga patut ditanya, bukankah sektor pendidikan sudah dianggarkan 20 persen di APBN, kenapa pemerataan pendidikan masih mimpi?

Kapan pemerataan pendidikan jadi fokus utama pemerintah agar dapat menurunkan minat melanjutkan pendidikan di kota? Sampai kapan desa akan terus ditinggalkan orang-orang terbaiknya? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(win)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Rafe’I Ali Institute, Penulis, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Mathla’il Anwar, Banten

Pembahasan tentang pendidikan sebagai kontributor urbanisasi sangat jarang dikaji. Namun, di kalangan pemerhati agraria, ini menjadi salah satu topik penting. Selama ini kita menganggap urbanisasi adalah perpindahan dari desa ke kota. Jadi, hanya sebatas perpindahan fisik. Nyatanya, bukan hanya itu saja. Para pakar agraria Apt Leverbe mengatakan bahwa urbanisasi sangat terkait dengan 'perpindahan' gaya berkehidupan. 

Saat orang desa pergi ke kota, untuk kerja atau kuliah, hal ini bukan sebatas pindah fisik, tetapi juga perpindahan gaya berkehidupan. Hidupnya sudah menggunakan gaya kota, yakni cara berpikir kota yang tidak bisa hidup tanpa fasilitas bagus.

Desa dilabelkan dengan ketertinggalan, kerap disimbolkan melalui ujaran-ujaran yang mengandung makna keterbelakangan: bodoh, miskin, udik dan sebagainya. Sementara kota menjadi simbol kemajuan, kepintaran, sekaligus keangkuhan. Pelabelan ini yang membuat sebagian besar orang tidak mau tinggal di kampung. Artinya, frame desa dan kota mencakup cara pandang sekaligus cara hidup. Sejatinya, hidup di kota tidak bisa menggunakan cara kampung, demikian pula sebaliknya. 
 
Stigma yang terbenam lama itupun menjadi alasan orang-orang desa pergi ke kota. Dengan dalih memperbaiki kehidupan, desa-desa ditinggalkan. Bukan hanya desa, kebijaksanaan lokal pun dicampakan. Urbanisasi memang bukan hanya perpindahan penduduk dari desa ke kota, melainkan juga tentang perubahan seluruh cara  berkehidupan.

Sekarang ini perilaku koruptif bukan milik orang desa semata jika kita mengkaitkan orang tidak mau pulang kampung karena anggaran desa banyak dikorupsi. Korupsi adalah milik orang Indonesia seutuhnya. Ini merupakan tanggungjawab kita semua.  

Mulai saat ini, haruslah kita imbau kepada siapa saja generasi muda yang ingin melanjutkan sekolah hingga ke tingkat universitas bahwa sekolah itu bukan hanya untuk bekerja saja, tetapi juga buat berpikir, memiliki cara pikir yang bagus.

Ada dua solusi terkait dosa dunia pendidikan dalam urbanisasi. Pertama, melalui intervensi pemerintah, mesti ada dari dana desa yang dialokasikan untuk memberikan beasiswa kepada orang terbaik di desa agar mengenyam pendidikan tinggi. Jurusan atau program keahliannya pun harus disesuaikan dengan potensi desa. Misalnya jurusan pertanian, perkebunan, teknologi pangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sebagainya. Pemerintah, melalui kementerian terkait seperti Kementrian Desa, Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Pariwisata dan sebagainya, harus membuat semacam kerjasama berkelanjutan. 

Kedua, pemerintah harus menambah pusat-pusat pendidikan keterampilan di desa. Sekolah kejuruan dan perguruan tinggi berbiaya murah yang coraknya sesuai dengan keunggulan desa-desa di sekitarnya harus ditambah. Misalnya sekolah kejuruan dan perguruan tinggi dengan corak pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan dan pariwisata. Target minimalnya, agar orang desa bisa mengelola sumber daya desanya sendiri.

Hitunglah berapa orang kampung membuat perubahan? Sedikit sekalidibandingkan rumah di kampung menjadi bagus, pola pikir tetap begitu, ini PR besar dunia pendidikan, dunia pendidikan membuat orang terbaik tinggal di kota dan balik kekampung memperlakukan seperti kota, seperti ada kata kampungan dan tidak mau megang cangkul, terutama orang terdidiknya dan merasa gue orang terdidik dan tidak layak melakukan hal yang tidak terdidik.

Harapan saya untuk Anda yang berstatus sebagai orang kampung yang menetap di kota dengan tujuan membangun karir di sana, Anda tidak boleh lupa dengan asal Anda, kalau Anda tidak bisa pulang, Anda bisa berkontribusi dengan cara lain. Ada banyak cara untuk mereka yang memilih hidup di kota, mereka bisa berjejaring. Anda boleh di kota tetapi energinya di kampung. Jangan melupakan kampung yang berujung kampung hanya untuk gelar kubur di kampung, orang kampung hanya dapat bangkai. (win)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sosiolog Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung  

Sampai sekarang pembangunan masih belum berimbang, karena hanya berpusat di kota. Hal ini menjadi daya tarik kaum urban untuk mengadu nasib di kota. Saya tahu dana desa cukup besar, sekitar Rp 1 miliar per desa, tetapi secara kasat mata tidak kelihatan apa yang sudah berubah dan jika dibandingkan dengan kota, desa ketinggalan jauh.

Pemuda desa yang melanjutkan sekolah di kota dengan cara pandang keadaan kota yang serba ada menjadi enggan untuk kembali ke desa. Mereka sudah menikmati indahnya kk\ota. Ini berkaitan dengan mentalitas. Untuk itu, saya menganjurkan ada program gerakan pulang kampung. Saya menyarankan ada kerjasama antara Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan disokong oleh CSR Perusahaan ataupun Yayasan-yayasan.

Saya berpikir sampai saat ini masih seimbang faktor urbanisasi  yang disebabkan dunia pendidikan dan ekonomi. Alasannya adalah mereka yang belajar di kota ujung- ujungnya tinggal di kota karena fasilitas dan peluang kerja. Kedua hal ini adalah alasan ekonomi. Hanya saja, sebagian besar orang masih berpikir faktor ekonomi semata yang menjadi pendorong urbanisasi, kenyataannya dunia pendidikan juga berkontribusi besar. 

Saat ini saya juga menerapkan pendidikan secara sosiologis yakni penerapan nilai kearifan lokal, terutama gotong royong kepada setiap mahasiswa untuk kembali mengenal wajah desanya sebagai suatu kesadaran membangun desa.

Menurut saya juga perlu adanya realisasi gerakan “satu keluarga, satu sarjana” untuk seluruh keluarga di Indonesia, jadi tidak hanya pemerataan pendidikan yang berupa fasilitas, mental juga harus dibenahi. Tentunya, pemerintah harus memfasilitasi hal ini, inilah salah satu bukti konkrit revolusi mental. Adanya salah arti Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) juga harus dipatahkan. Implementasi peningkatan mutu PTS di daerah tdk sekadar mem-PTN-kan tanpa disertai perbaikan standar. Standar pendidikan harus diberlakukan merata tanpa ada membanding- bandingkan atau berkejar-kejarkan perguruan tinggi mana yang terbaik. Kita memiliki satu tujuan; untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Setelah generasi muda cerdas, mereka membangun bangsa.

Sekarang tidak ada kata terlambat membenahi dunia pendidikan secara merata. Sudah waktunya utk meningkatkan standar pembangunan pendidikan pedesaan agar memilliki keseimbangan dengan pendidikan di kota.

Harapan saya mengenai sarana-prasarana, kurikulum dan terutama sumber daya manusia harus dibenahi. Berlakukan pendidikan secara merata, agar peserta didik yang berhasil di kota memiliki kemauan untuk membangun desa. Pendidikan adalah kunci segala perubahan. Ada perubahan yang baik, seperti membangun daerah asal, tetapi ada juga perubahan buruk yakni meningkatkan angka urbanisasi. Kita pilih yang mana? (win)
 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia             Ekonomi Digital Jadi Pelengkap Saja             Stop Bakar Uang, Ciptakan Profit             Potensi Korupsi di Sektor Migas             Revisi UU KPK Berpengaruh Langsung terhadap Perekonomian Indonesia             Benahi Governance DPR Untuk Hindari Konflik Kepentingan             Pebisnis Lebih Tahu Masalah Riil di Lapangan             Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri