Urun Biaya bagi Peserta BPJS Kesehatan, Yes or No?
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 26 January 2019 13:00
Watyutink.com - Selayaknya pendekar yang terdesak di tengah duel maut, pemerintah mengeluarkan jurus baru untuk mengatasi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Jurus itu bukan aji Waringin Sungsang atau Tendangan Gledek, tapi urun biaya. 

Kita tahu, sejak berdiri 2014 BPJS Kesehatan selalu mengalami defisit. Hasil audit BPKP akhir tahun lalu BPJS kekurangan uang sampai Rp 10,98 triliun. Telah berbagai cara dilakukan untuk menambal bolong defisit ini. Pemerintah pernah mewacanakan cukai rokok untuk menalangi defisit, tapi kelanjutan ceritanya tak terdengar lagi. Yang paling anyar ya ini, urun biaya. 

Yang dimaksud urun biaya, peserta BPJS bakal dikenakan tambahan biaya saat mendapat layanan kesehatan di luar premi yang harus ia bayar saban bulan. Untuk rawat jalan, besaran yang harus dibayarkan setiap kali kunjungan rawat jalan di RS kelas A dan RS kelas B yaitu Rp 20 ribu. Sedangkan untuk setiap kali kunjungan rawat jalan di RS kelas C RS kelas D, dan klinik utama yaitu Rp 10 ribu. Ada tambahan biaya juga untuk rawat inap. Yakni membayar 10 persen atau paling tinggi sebesar Rp 30 juta. 

Ketentuan baru di atas sudah diatur dalam beleid yang dikeluarkan Menteri Kesehatan. Lantas, apa jurus baru urun biaya ini bisa mengatasi defisit BPJS Kesehatan dan malah tidak menambah masalah baru?

Sebetulnya, pada praktik di lapangan, sering terjadi peserta BPJS Kesehatan terpaksa mengeluarkan uang lagi bila berobat, padahal sudah rutin bayar iuran tiap bulan. Biaya itu biasanya untuk obat yang diresepkan ternyata tak ditanggung BPJS maupun apotek rumah sakit berdalih obat yang diresepkan dokter tak ada di apoteknya sehingga pasien harus beli sendiri di luar RS. Bila urun biaya kini sudah diatur dalam beleid, bisakah praktek yang tak resmi yang selama ini terjadi dihilangkan?

Lewat aturan baru ini rentan terjadi pertentangan maupun konflik antara penyelenggara kesehatan (RS dan klinik) dengan peserta BPJS. Pihak RS berdalih mengutip biaya tambahan sesuai aturan baru, sedangkan peserta BPJS bisa emosi karena harus bayar lagi biaya ini-itu. Apalagi aturan ini tak menjamin ketersediaan obat di apotik rumah sakit atau klinik. Bagaimana agar konflik ini bisa dihindari?

Sebetulnya, alih-alih membikin aturan baru urun biaya, pemerintah punya opsi lain agar BPJS Kesehatan tak terus defisit: menaikkan iuran bulanan peserta mendekati nilai ekonomi antara layanan yang didapat dengan harga yang mesti dibayar. Kenapa opsi ini tak diambil? Apakah cara ini dianggap tak populer, apalagi jelang pilpres?

Sayang memang, sejak awal BPJS Kesehatan berdiri di era SBY pandangan soal lembaga itu di tengah masyarakat adalah, "Berobat untuk sakit apa saja, seberat apapun penyakitnya, biaya pengobatannya murah. Cukup bayar 20 ribuan rupiah per bulan." Belum lagi kebiasaan buruk sebagian orang yang malas bayar bila tak sedang sakit/berobat. 

Bila pandangan seperti di atas yang terus tersimpan di benak masyarakat, sampai kapanpun BPJS Kesehatan bakal terus defisit. Artinya, urun biaya sebetulnya cuma solusi jangka pendek. Dan belum tentu bisa mengatasi defisiti. Malah bisa melahirkan masalah baru, mulai dari potensi konflik di RS/klinik dengan pasien sampai masyarakat yang kian malas membayar iuran. 

Yang harus ditanamkan ke masyarakat adalah sejatinya BPJS Kesehatan sama dengan asuransi kesehatan lain. Ada premi yang harus dipatuhi serta ada batas layanan sesuai premi. Penting juga digalakkan kesehatan preventif agar pasien tak datang berobat ketika penyakitnya sudah parah. Kenapa penyuluhan ini tak dilakukan? Sampai kapan kebijakan tambal sulam dilakukan demi mengatasi defisit?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Koordinator Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

Urun biaya dalam aturan undang-undang tentang BPJS Kesehatan memang ada (diatur). Buat YLKI, ketika tidak melanggar aturan tak masalah diterapkan. Cuma, yang jadi permasalahannya, urun biaya ini tak bisa jadi penyelesaian masalah defisit BPJS. 

Defisit bisa ditangani dengan tiga cara. Pertama, menambah iuran peserta. Kedua, mengurangi manfaat. Tapi opsi ini tidak mungkin dilakukan, karena nantinya layanannya tidak sesuai standar. Malah bisa jadi bom waktu. Akibatnya fatal dan biaya jadi lebih mahal lagi. Ketiga, Pemerintah menambal defisit dengan subsidi. 

Soal sharing cost atau urun biaya, jadi permasalahan karena belum ada regulasinya. Informasi dari penyelenggara kesehatan atau petugas medis, masyarakat ingin menambah layanannya. 

Namun, yang lebih penting, BPJS Kesehatan harus menyampaikan informasi lebih jelas (soal urun biaya). Regulasi ini berakibat pada penerima layanan kesehatan, yakni pasien yang berhadapan langsung denhan pihak penyelenggara kesehatan, yaitu pihak rumah sakit atau klinik. Jangan sampai terjadi dispute (pertentangan) di antara kedua pihak tersebut.

Sejak awal harus jelas aturannya. Itu jadi tanggung jawab BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan. Mereka wajib menyampaikan informasi dan mengedukasi masyarakat. 

Yang jadi pertanyaan YLKI, pertimbangan apa yang membuat Pemerintah memilih opsi urun biaya. Karena ini berpotensi menimbulkan dispute di masyarakat. Misalnya, dispute berapa kali mereka melakukan kunjungan (berobat). 

Ini memang dilematis. Tarif iuran untuk kelas 3 sekitar Rp25 ribu menurut kami irasional juga dengan kondisi inflasi dan biaya (yang serba naik) sekarang. Artinya, pemerintah harus menyampaikan hal itu juga pada masyarakat.

Pada dasarnya kami bersikap begini untuk urum biaya, sisi pengawasannya harus ditingkatkan. Jangan sampai ada dispute. Apa yang di-cover (dan yang tidak) oleh BPJS Kesehatan harus diinformasikan pada masyarakat. 

Kemudian, yang lebih penting, bagaimana melakukan tindakan preventif. Yang menggerus keuangan BPJS karena harus menangani penyakit-penyakit kronis pesertanya. Seharusnya ada insentif yang diberikan kepada dokter atau puskesmas yang sedikit warganya berobat karena sakit. Itu indikasi tindakan preventif berhasil. Itu harus dapat insentif. Biaya yang dikeluarkan BPJS Kesehatan jadi lebih kecil. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia             Ekonomi Digital Jadi Pelengkap Saja             Stop Bakar Uang, Ciptakan Profit             Potensi Korupsi di Sektor Migas             Revisi UU KPK Berpengaruh Langsung terhadap Perekonomian Indonesia             Benahi Governance DPR Untuk Hindari Konflik Kepentingan             Pebisnis Lebih Tahu Masalah Riil di Lapangan             Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri