Usai MUI Bolehkan Vaksin MR yang Haram, Bagaimana Sebaiknya Kita Bersikap?
berita
Humaniora
Sumber Foto : twitter.com (gie/watyutink.com) 24 August 2018 17:00
Polemik halal-haram soal vaksin measles-rubella (MR) akhirnya menemukan titik terang. Senin (20/8/2018) malam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa vaksin tersebut haram karena mengandung babi. Namun, MUI menambahkan penggunaannya saat ini dibolehkan. Haram tapi boleh? Hm...

Telah sejak lama kehalalan vaksin jadi persoalan. Sejumlah vaksin memang mengandung gelatin dari kulit babi serta enzim tripsin yang diambil dari pankreas babi. Karena dalam agama diharamkan mengonsumsi babi, sejumlah warga Muslim tak memperkenankan anak-anak mereka diberi imunisasi lewat vaksin. Kejadian luar biasa (KLB) difteri yang melanda sejumlah wilayah Indonesia akhir tahun lalu antara lain ditengarai karena orangtua anak-anak penderita tak memperkenankan divaksin lantaran meragukan kehalalannya. 

Sebetulnya, kalangan kedokteran telah mengemukakan pendapat soal halal-haram vaksin sambil merujuk kaidah fikih. Dalam sebuah artikel di situs Ikatan Dokter Anak Indonesia, disebutkan meski vaksin diambil dari bahan haram, jika sudah dicuci dengan bahan kimiawi, maka hukumnya menjadi halal (suci). 

Hal ini sesuai dengan dasar "istihalah" dan "istihlak". Istihalah adalah perubahan wujud suatu benda dari satu bentuk dengan sifatnya kepada bentuk lain dan dengan sifat yang berubah juga. Pada vaksin, bersinggunggan dengan benda haram kemudian dicuci bersih jutaan kali sehingga pada akhirnya terbentuk vaksin yang terbebas dari zat haram. Sedangkan istihlak berarti bercampurnya benda najis atau haram pada benda yang suci sehingga mengalahkan sifat najis baik rasa, warna dan baunya. Misalnya setetes khamr pada air di kolam renang yang luas tidak membuat haram air tersebut karena rasa, warna, dan bau dari air kolam tidak berubah. Lalu, kenapa masih banyak orangtua yang ragu memvaksinasi anak-anaknya?

MUI kini telah bersuara. Lewat fatwa bernomor 33/2018, disebutkan penggunaan vaksin MR yang berasal dari babi dan turunanya adalahharam. Namun, di fatwa yang sama dikatakan penggunaannya untuk imunisasi campak dan rubella pada saat ini dibolehkan karena kebutuhan mendesak (hajah syar'iyyah). Dasarnya, dalam fikih penggunaan sesuatu yang haram untuk pengobatan dibolehkan, sepanjang belum ada vaksin MR jenis lain yang suci dan halal.

Ketika kini MUI telah memfatwakan penggunaan vaksin MR dibolehkan karena unsur mendesak, masihkah umat akan memperdebatkannya? Perlu diketahui juga pemberian vaksin terkait erat kepentingan industri farmasi. Wajar kita bertanya apa ada pemenuhan vested interest industri farmasi dibalik pembolehan vaksin MR yang haram ini oleh MUI?   

Tidak ada yang menjamin fatwa MUI akan diikuti setiap golongan umat Islam yang majemuk ini. Sebelum lahir fatwa pun umat Islam terbelah. Ada yang bersikukuh mengharamkan segala bentuk vaksin dan imunisasi, namun ada pula yang tak ambil pusing. Bagi yang tetap memilih tak memvaksin atau mengimunisasi buah hatinya punya dasar keyakinan agama yang harus kita hormati. Pun yang mengambil sikap tak mencemaskan halal-haram vaksin selama ini.  

Bicara vaksin dan imunisasi sejatinya bicara pula tentang generasi penerus. Kita tentu mengharapkan punya generasi penerus yang tumbuh sehat, tidak kena penyakit berat dan mematikan yang dapat dicegah lewat vaksin. Anak-anak kita punya hak untuk hidup sehat. Apa pertimbangan kemanusiaan ini masih layak kita
perdebatkan pula?  

Apa pendapat Anda? Watyutink? 

SHARE ON
OPINI PENALAR
 Dosen Pasca Sarjana UNUSIA, Penggiat seni tradisi dan budaya Nusantara

Hukum atas hal-hal yang belum qath'i (tetap) itu tergantung kondisi. Soal vaksin dengan unsur babi ini misalnya, babi sudah jelas haram. Tetap[i ketika dalam keadaan tertentu dan untuk menjaga terjadinya ke-mudharat-an yang lebih besar, maka hukumnya menjadi boleh. 

Vaksin ini memang saat ini belum ada yang lebih efektif, yang lebih baik, yang lebih akurat sebagai sarana penyangkal penyakit. Maka, meski hukum mengkonsumsi babi haram, tapi dalam kondisi yang seperti ini jadi diperbolehkan. 

Sehingga upaya untuk mencegah mudharat yang lebih besar, hal-hal yang sifatnya (hukum) asalnya tidak boleh, menjadi boleh. Dalam kaidah fikih ini disebut "adh-Dharûrât Tubîhu al-Mahzhûrât", keadaan darurat atau keadaan terpaksa membolehkan suatu yang terlarang. Sejak dulu kyai-kyai NU bersikap seperti kaidah fikih tersebut.

Bagi yang masih menolak, walau kini sudah ada fatwa MUI maka jadi risiko masing-masing. Dengan perspektif fikih dan agama, para ulama dan kyai NU sudah memberikan saran terbaik untuk mencegah terjadinya kemunkaran. Tapi itu semua kembali pada individu masing-masing, kalau menolak (fatwa) jadi urusan dia.     

Dan dalam kondisi seperti ini, ketika menolak hukumnya menjadi dosa. Karena kita akan meninggalkan generasi muda yang lemah, generasi muda yang jadi beban, yang kelak akan membuat kesulitan dalam hidupnya. Orang yang bersikap seperti itu jadi haram hukumnya karena akan mendatangkan ke-mudharat-an yang lebih besar tadi. 

Dengan adanya fatwa MUI ini, jadi penting bagi pemerintah untuk membuat peraturan menindaklanjuti fatwa soal vaksin ini. Dengan pertimbangan (demi) kemaslahatan, menciptakan generasi muda yang lebih baik, generasi Islam yang lebih kuat, maka vaksin ini harusnya jadi diwajibkan. Semestinya pemerintah bersikap tegas begitu. Jadikan fatwa ulama sebagai pijakan. Ini jadi tugas menteri kesehatan. (ade) 
 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dokter spesialis anak, konsultan jantung anak, Ketua I PP IDAI, dosen di FKUI-RSCM.

Tentu kami di IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) menyambut baik keputusan fatwa MUI terkait dibolehkannya penggunaan vaksin MR. Dan seperti fatwa MUI sebelumnya, kami juga sudah tahu vaksin harus halal dan suci. Dan di poin kedua, sebuah penyakit berbahaya yang kalau tidak divaksinasi bisa menimbulkan cacat, bahkan kematian, maka program imunisasi hukumnya wajib.   

Menurut saya, Kementerian Kesehatan tidak perlu lagi membuat peraturan. Karena MUI-nya sudah bilang boleh, kok. Yang harus ditindaklanjuti, menurut saya, adalah penghasut-penghasut di media sosial yang menyerukan supaya menolak vaksin. Mereka yang harus ditindak tegas. 

Mereka bikin galau (masyarakat). Tapi (mereka) ini malah dibiarkan. Harusnya polisi bertindak. Kan begini, dari Kemenkes sudah menyuruh (vaksinasi), MUI sudah membolehkan, tapi kenapa masih menolak. 

Sekarang aturan yang ada sudah cukup, menurut saya. Penjelasan Kemenkes sudah. Penjelasan dari IDAI juga sudah. Sekarang fatwa MUI-nya juga sudah jelas. Mau (aturan atau penjelasan) apa lagi?

Tinggal yang suka menghasut dan bikin galau masyarakat (yang jadi masalah). Maka, kita tinggal mengamankan program ini. Jadi, kepada yang menghasut (agar tidak mem-vaksinasi) ini bisa bikin kegagalan program imunisasi. Jadinya mubazir. Padahal kita sudah beli vaksin mahal, orang menolak (karena terhasut). Jadi, kami menyambut baik fatwanya. Sebab hukumnya pada akhirnya boleh. Nggak perlu ada galau lagi. (ade)                 
 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF