Zonasi Sekolah: Pemerataan atau Pembatasan?
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 24 June 2019 19:00
Penulis
Watyutink.com - Keputusan pemerintah terkait zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 menimbulkan prahara. Bagaimana tidak, dalam Permendikbud No 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 salah satunya adalah poin sistem zonasi yang dinilai merugikan calon peserta didik.

Dari sembilan poin zonasi sekolah yang disampaikan oleh Mendikbud, satu di antaranya adalah pemerataan. Pemerataan ini dibarengi dengan pemerataan guru. Namun pemerataan yang dimaksudkan belum jelas apakah akan dibarengi dengan pemerataan akses dan fasilitas pendidikan yang sama.

Terkesan sederhana, zonasi ini sebenarnya sangat meresahkan masyarakat karena akan mengurangi kesempatan bagi Putera dan Puteri mereka untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan keinginan. Sistem zonasi selain membatasi kesempatan juga tidak memberikan keadilan karena selama ini masyarakat kita masih akrab dengan ‘Sekolah Unggulan/Favorit’.

Penerapan sistem zonasi mengharuskan calon peserta didik untuk menempuh pendidikan di sekolah yang memiliki radius terdekat dari domisilinya masing-masing. Dengan asumsi bahwa setiap calon peserta didik akan memiliki maksimal tiga opsi sekolah. Bagaimana dengan suatu Kota/Kabupaten yang hanya memiliki satu atau dua sekolah? Belum lagi jika calon peserta didik tinggal di daerah perbatasan, di mana justru sekolah zonasi lain ternyata lebih dekat jarak tempuhnya?

Sistem zonasi ini setidaknya menimbulkan tiga permasalahan, pertama soal jarak tempuh seperti dijelaskan diatas. Kedua, akan terdapat sekolah jumlah peserta didik yang melebihi kuota dan dilain sisi akan ada sekolah yang kekurangan peserta didik. Ketiga, akan menimbulkan permasalahan jika ada calon peserta didik yang mengalami perpindahan tempat tinggal.

Memang pemerintah berupaya melakukan pemerataan dengan memberlakukan sistem zonasi yang meskipun sudah direvisi. Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB, direvisi dengan poin perubahan pada memperluas jalur prestasi dari 5 persen menjadi 5-15 persen. Namun pada beberapa kasus, justru zonasi ini mempersulit calon peserta didik mendapatkan sekolah terdekat atau yang diinginkan.

Jika pemerintah memang berkeinginan kuat untuk memperbaiki sistem pendidikan dengan melakukan pemerataan sebaiknya yang pertama harus dilakukan adalah pemerataan akses pendidikan, fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik. Jika hal tersebut sudah bisa dikatakan merata barulah sistem zonasi tidak lagi menjadi polemik yang berarti. Benarkah zonasi sekolah akan membantu pemerataan atau justru akan membatasi kesempatan?

Bagaimana menurut pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Jaringan Anak Nusantara (JARANAN), Konsultan Keayahbundaan dan Perlindungan Anak.

Setiap kali memasuki tahun ajaran baru, tak terkecuali tahun 2019 ini, selalu muncul kisruh dan protes masyarakat di pelbagai daerah terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Seakan-akan "sudah bawaan orok", sejak pertama diberlakukan hingga saat ini, lahirnya kebijakan Kemendikbud terkait PPDB selalu saja kisruh.

Kebijakan PPDB lebih merupakan kebijakan parsial, bukan kebijakan komprehensif-radikal untuk menjawab persoalan pendidikan dikaitkan dengan peluang dan tantangan generasi ke depan. Malah beberapa hal PPDB mirip kebijakan "mencet balon", dipencet di ujung yang satu, melembung di ujung lainnya.

Beberapa daerah bersuara tentang kebijakan PPDB yang dipandang merugikan banyak siswa berkemampuan akademik tinggi dan meminta kuota jalur prestasi ditambah. Kebijakan PPDB pun dinilai tak mengakomodasi siswa dari orangtua swasta yang pindah tugas ke daerah lain dan berharap anaknya diterima di sekolah negeri favorit di daerah itu.

Selain itu, Ombudsman RI Jakarta Raya yang meliputi DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, di masa pendaftaran PPDB tahun ini  telah membuka posko pengaduan melalui WhatsApss dan website. Hal itu  lantaran PPDB tahun ini  dinilai Ombudsman  tidak sesuai dengan Permendikbud No. 51 Tahun 2018 ketika dijukniskan oleh Pemprov DKI Jakarta dan Jabar. Diantaranya, jalur zonasi yang 90 persen, tapi di juknis PPDB DKI Jakarta 70 persen. Sementara di juknis PPDB Jabar dari 90 persen itu dibagi ke dalam zonasi murni, jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM), Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), dan jalur kombinasi antara jarak dengan nilai.

Selain itu, shut down-nya server sebagaimana terjadi di tahun lalu, yang bikin resah para orangtua yang mendaftarkan anaknya, ternyata terjadi lagi pada 17 Juni lalu, akibat di satu sisi tingginya jumlah input data, dan akibat dipakainya kembali provider yang tidak kompeten.

Lantas, mengapa PPDB setiap tahunnya selalu saja menimbulkan masalah berulang yang tak terselesaikan? Menurut saya  hal itu lantaran niat baik di balik kebijakan PPDB untuk untuk melakukan pemerataan pendidikan antara pusat dengan daerah, antara kota dengan desa, antara desa yang telah lebih maju mutu pendidikannya dengan desa lainnya yang belum maju, antara sekolah yang dikesankan "favorit" dengan “nonfavorit” yang ada di wilayah tertentu, ternyata sejak awal ketika kalender pendidikan berjalan pasca PPDB dilakukan tidak juga diimbangi dengan kebijakan dan kerja-kerja pendidikan yang menopang dan menggenjot pembangunan mutu pendidikan yang benar-benar menjamin  pemerataan.

Sudah tahu setiap tahunnya terjadi lonjakan minat untuk bersekolah di sekolah negeri, dan data-datanya pun tentu tersedia di tiap daerah, tapi mengapa tidak diantisipasi oleh kepala daerah dengan, misalnya, membangun dan menambah jumlah dua-tiga kelas dan tenaga pendidik sesuai kebutuhan antisipatif itu? Tidak ada anggarannya kah atau tidak ada kemauan menyolusinya?

Sudah tahu ada sekolah yang dinilai favorit oleh masyarakat di wilayah-wilayah tertentu yang kerap diserbu peminat PPDB setiap tahunnya, bukankah bisa diambil kebijakan memindahkan kepala sekolah yang bagus manajemennya dan sebagian guru-guru bermutu di sekolah favorit itu ke sekolah yang belum dipandang sebagai sekolah favorit, misalnya? Lagi pula bukankah kepala sekolah dan guru-guru yang benar-benar berkualitas adalah mereka yang selalu siap ditempatkan dimanapun dan mampu merubah kualitas sekolah tempatnya ditugaskan menjadi jauh lebih baik?

Sudah tahu di daerah/desa tertentu tidak punya sekolah dari tingkat SD, SMP, dan SMA, lantaran anak-anak dari daerah/desa itu dari tahun ke tahun selalu bersekolah jauh di luar daerah/desa tempat tinggalnya. Tapi terhadap kasus-kasus seperti ini mengapa tidak juga segera  dibangun sekolah merekrut tenaga pengajar berkualitas? Sudah jumudkah daya pikir dan daya kreasi pemangku kebijakan setempat atas persoalan tersebut?

Sudah tahu sekolah yang dipandang favorit itu diantaranya lantaran manajemen sekolah dan tenaga pendidiknya dipandang berkinerja baik dan berkualitas, tapi mengapa tidak juga digenjot kepala-kepala sekolah dan guru-guru dari sekolah yang belum dinilai favorit melalui pelatihan-pelatihan berkualitas, yang dirancang secara berkualitas dan dilatih oleh pelatih dan mentor-mentor yang juga berkualitas, bukan sekedar pelatihan yang menghabiskan anggaran belaka?

Dan di luar persoalan klasik di atas, tentu juga yang harus dirintis dan dikembangkan ke depan adalah paradigma baru pendidikan nasional kita. Hal ini berangkat bahwa setiap anak memiliki potensi kecerdasan yang berbeda-beda. Namun hingga detik ini paradigma yang dipraktikkan dalam sistim persekolahan kita adalah paradigma IQ, yang tercermin dalam mata pelajaran yang ada di UN (Ujian Nasional). 

Jika begitu terus bagaimana dengan anak-anak yang lahir dengan jenis kecerdasan menonjol lainnya di luar IQ, namun tidak memperoleh tempat pengembangannya dalam sistim pendidikan yang ada sekarang?

Tentunya kita harus lebih gempita lagi mempromosikan dan mempraktikkan paradigma multiple intelligence yang bisa terwujud lewat proses dan kegiatan pembelajaran dalam sistem pendidikan kita. Saya pikir jika ada political will yang kuat pemangku kebijakan di pusat bersama  dengan elemen masyarakat peduli pendidikan, maka pengembangan paradigma baru multiple intelligence dalam sistim.pendidikan kita sangat bisa diwujudkan. Dan saya rasa akan  jauh lebih baik hasilnya bagi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia ke depan. (yed)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Penulis, Pemerhati dan Konsultan Pendidikan, pendiri Pendidikan Karakter Education Consulting

Ibarat api, kebijakan zonasi adalah permulaan nyala kecil yang bisa menimbulkan kebakaran besar. Ia bisa membakar semuanya. Meruntuhkan semuanya. Bila bangunan pendidikan sudah rusak, tambal sulam kebijakan tidak akan membantu. Yang bisa dilakukan adalah merobohkan bangunan yang sudah ada, agar bisa dibangun kembali sekolah yang lebih dinamis, baru, dan tahan pada arus persoalan zaman.

Bangunan pendidikan kita rusak karena mereka yang harusnya merawat pendidikan tidak mampu melaksanakan tugas dan amanahnya dengan baik. Siapa yang seharusnya merawat dan mendidik anak-anak bangsa? Pertama-tama adalah guru, lalu orang tua, pemerintah sebagai pengambil kebijakan, dan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan pada kualitas lulusan sekolah. Jadi, tidak perlu saling tunjuk hidung di sini. Kita semua bertanggungjawab atas kualitas pendidikan bangsa ini.

Pak Muhadjir Effendy sudah melemparkan api perubahan melalui kebijakan zonasi. Ia tentu berharap api ini akan menyala dan menghanguskan apa yang selama ini menjadi banyak akar persoalan pendidikan, yaitu akses dan kualitas dapat pelan-pelan teratasi.

Ketimpangan akses melahirkan ketimpangan kualitas pendidikan. Namun akses bukan hanya sekedar masalah persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) atau Angka Partisipasi Murni (APM), lebih dari itu, fokusnya adalah agar individu dapat sungguh-sungguh menemukan kegembiraan dan gairah dalam belajar. Sekolah bukan untuk membedakan kasta siswa, juga bukan untuk mengukur siswa berdasarkan satu kecerdasan intelegensi saja, apalagi sekolah hanya untuk anak-anak orang yang berkecukupan. Tidak.

Sekolah harusnya ramah terhadap siapapun, dan latar belakang apapun. Inilah sesungguhnya spirit keindonesiaan kita. Dalam bahasa hukum, pendidikan itu harus adil, tidak diskriminasi, dan memberi ruang bagi siapapun untuk mengenyam pendidikan berkualitas. Yang jadi masalah adalah apakah adil meminta anak-anak dari keluarga berkekurangan bersaing untuk merebutkan nilai akademis sementara lingkungan sosial ekonomi dan budaya mereka tidak mendukung pertumbuhan ini? Apakah di Indonesia ini merupakan sebuah kesalahan bila kita lahir dari keluarga miskin?

Anak-anak dari keluarga pra sejahtera atau keluarga harapan tidak memiliki pilihan saat menentukan sekolah. Sementara, ada sesama warga yang dapat memilih dan mengenyam pendidikan dan mereka ini selalu diuntungkan dengan kebijakan pendidikan yang ada. Kenapa kita iri dengan anak-anak Indonesia lain yang kemampuan pas-pasan, atau mungkin kurang, memperoleh sekolah di dekat rumah mereka agar biaya transportasi lebih murah dan mereka tidak tercabut dari akar kebudayaan mereka?

Coba sekarang kita lihat, siapa yang banyak mengisi narasi tentang ketidakadilan kebijakan zonasi di media? Adakah di antara mereka yang bersuara adalah anak-anak dari keluarga yang miskin yang selama ini tidak diperhatikan? Tidak. Bahkan, dalam media pun mereka tidak memiliki hak berbicara. Mereka tidak memiliki pilihan. Mereka tidak bisa berbicara, tidak bisa demo, tidak bisa mengumbar tulisan-tulisan di media karena mereka memang tidak memiliki akses media. Jadi, siapa sebenarnya yang banyak protes di media? Lihatlah tampilan mereka di televisi dan foto-foto mereka. Kalian akan tahu siapa mereka. Yang jelas, mereka bukanlah anak gembel, keluarga miskin yang selama ini memang tidak pernah mereka kenal.

Mari kita jernihkan nurani saat memahami intisari kebijakan zonasi ini. Gunakan hati kita, tajamkan pendengaran kita, asah akal budi kita. Kebijakan ini patut kita dukung. Ada kekurangan di sana-sini, iya, mari kita sempurnakan.

Mari kita bakar pola pikir egoisme kita. Mari kita hapuskan pola pikir bahwa negara hanya boleh melayani kelompok elit saja, melalui pemanfaatan anggaran dan pelatihan-pelatihan yang belum tepat sasaran. Dan juga kita harus ingat, pendidikan di negeri ini tidak hanya untuk sekolah-sekolah negeri, tapi juga sekolah swasta yang dikelola rakyat. Maka, porsi kebijakan yang adil perlu juga terarah pada kehadiran mereka.

Bara api ini seharusnya tetap diteruskan nyalanya oleh setiap warga bangsa yang nuraninya masih menyala karena terbakar oleh pengalaman ketidakadilan terhadap mereka yang terpinggirkan, tak punya suara, tak terperhatikan, dan tak punya pilihan dalam pendidikan. (yed)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF