Aktivitas inflasi di Indonesia berpotensi menyesatkan
berita
Pikiran Bebas
10 July 2020 09:30
Penulis

Bagaimana Inflasi atau Perubahan Harga dapat Berpotensi Menyesatkan dalam Pelaporan Keuangan.

Inflasi di Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya. Seperti yang diketahui, pada kegiatan sosial ekonomi yang dijadikan pengetahuan dasar sebagai pondasi yang dapat diketahui, bahwa “inflasi adalah proses kenaikkan harga barang umum yang berlaku dalam perekonomian. Ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan prosentase yang sama,” (jejak akademis, Irving Fisher, dalam buku Sadono Sukirno, 2002:25). Artinya bahwa jika di Indonesia mengalami kenaikan harga umum atau perubahan harga yang terus meningkat berarti Indonesia sedang mengalami Inflasi.

Hal ini dibuktikan dalam kabar berita Nasional (Liputan 6: 6/7/2020), di mana sejak Juni 2020 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai inflasi sebesar 0,18 persen. Angka ini lebih tinggi dari inflasi Maret sebesar 0,08 persen. “Secara umum ada kenaikan meski tipis berdasarkan pemantauan di 90 kota bulan Juni Inflasi sebesar 0,18 persen,” kata kepala BPS, Suhariyanto, di kantor BPS, Jakarta Pusat Rabu (1/7).

Dalam hal ini, setiap perubahan kebijakan ekonomi merupakan hasil perkawinan dari siklus diskusi setiap kepala pemegang tombak ekonomi di Indonesia. Artinya, wewenang menyelenggarakan urusan pada bidang keuangan dan segudang kekayaan Negara dalam pemerintahan yaitu menyusun APBN, membuat kebijakan fiskal serta dalam menjaga stabilitas keuangan Negara terangkum dalam siklus Ekosistem ekonomi yang seutuhnya diawasi oleh tugas Menteri Keuangan.

Kemudian, bagaimana perubahan harga dapat berpotensi menyesatkan bagi setiap pemilik perusahaan yang menginginkan informasi keuangan yang realistis, begitupun adanya potensi yang rentan ini di karenakan nilai aktiva yang di catat sebesar biaya akuisisi awalnya jarang mencerminkan nilai terkininya (yang lebih tinggi), nilai aset yang dikecilkan mengakibatkan dikecilkannya pengeluaran dan dibesarkannya laba. Seperti runtutan permasalahan ketidak akuratan pengukuran ini akan mendistorsi: (1) proyeksi keuangan yang didasarkan pada data seri waktu historis; (2) anggaran yang menjadi dasar pengukuran kinerja; dan (3) data kinerja yang tidak dapat mengisolasi pengaruh inflasi yang tidak dapat dikendalikan.

Jika yang dimaksud perubahan harga dalam hal kenaikan harga barang umum ini masih dalam rel runtutan inflasi sehingga nilai laba sengaja di lebihkan dalam pelaporan keuangan akan mengakibatkan: (1) Kenaikan dalam proporsi pajak; (2) Permintaan deviden lebih banyak dari pemegang saham; (3) Permintaan gaji dan upah yang lebih tinggi dari pada pekerja; (4) Tindakan yang merugikan dari negara tuan rumah (seperti pengenaan pajak keuntungan yang sangat besar).
 

* Konten ini adalah kiriman dari user, isi konten sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis/kreator/user. Ingin membuat konten di Watyutink? Klik di sini!

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Budi Arie Setiadi

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia

Edgar Ekaputra

Pakar Industri Keuangan dan Ekonomi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI

Lia KIan, Dr.

Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila