Alternatif Gerakan Indonesia Baru (Bagian-2)
berita
Pikiran Bebas
Ilustrasi gie/ watyutink.com 24 November 2018 09:00
Penulis

Sosiolog Universitas Gadjah Mada

Berbagai deskripsi di atas menunjukkan bagaimana kultur politik dan demokrasi kita hingga hari ini, ketika Indonesia memasuki 75 tahun kemerdekaan, sehingga tidak terlalu keliru jika kita menyimpulkan bahwa dari lembaga politik yang ada kita tidak bisa berharap munculnya pemimpin yang visioner dengan kultur dan mekanisme demokrasi politik yang ada. 

(BACA JUGA: Alternatif Gerakan Indonesia Baru (Bagian-1))

Dengan kondisi seperti itu, akhirnya tidak sedikit orang bermimpi bahwa mungkin untuk memperbaiki Indonesia akan jauh lebih baik lewat jalur Pendidikan. Sayangnya berharap pada lembaga pendidikan untuk memperbaiki kondisi Indonesia saat ini akan tidak banyak berarti, karena lembaga pendidikan tidak memiliki independensi untuk mengatur dirinya sendiri. 

Lembaga pendidikan formal sebagian besar tunduk pada berbagai kebijakan negara yang juga tidak independen dihadapan berbagai kekuatan besar dunia yang pemain utamanya adalah korporasi-korporasi besar. Dengan demikian tidak salah jika Marcuse, salah seorang tokoh Mazhab Frankfurt School, dari jauh mengatakan bahwa lembaga Pendidikan Tinggi pada saat ini telah menjadi kepanjangan tangan kapitalisme. 

Apa yang menjadi visi dan misi lembaga pendidikan pada umumnya tidak lain merupakan derivasi visi dan misi lembaga kapitalisme. Lembaga Pendidikan mengajarkan berbagai pengetahuan yang sesungguhnya menopang kemajuan dan keutuhan lembaga kapitalisme. Lembaga Pendidikan juga pada akhirnya menghasilkan sarjana yang kelak outputnya akan bekerja untuk mendorong laju perkembangan kapitalisme. 

Demikian juga dengan penetapan tema dan prioritas riset, muaranya adalah untuk melanggengkan praktek dominasi kapitalisme, sementara pemerintah sendiri malas berpikir untuk menyiapkan pembangunan Indonesia jangka panjang, karena mungkin akan berbenturan dengan sistem politik bermekanisme lima tahunan. 

Dengan kondisi ini sulit rasanya berpikir untuk Indonesia jangka panjang, dalam rangka menyongsong dan menyiapkan Indonesia Raya. Kondisi yang ada menggiring kita untuk hanya berpikir dalam pengkotakan either or. Habis energi kita untuk berpikir dalam arus pengkotakan sempit yang hasilnya tak akan memiliki pengaruh besar dalam merealisasi tujuan utama kemerdekaan politik yang telah dirampas dari para penjajah.  

Sementara, berharap pada lembaga sosial keagamaan juga tidak banyak menjawab persoalan, karena lembaga sosial keagamaan dalam kenyataannya sering kali terlibat dalam proses dukung mendukung caleg, cabub, capres. Bahkan, elit lembaga sosial keagamaan tak jarang memiliki hasrat politik yang tidak kalah kuat untuk menduduki jabatan politik, sebagaimana baru saja ditunjukkan pementasannya beberapa waktu lalu oleh Jokowi, ketika “melempar” Mahfud M.D, dan mengangkat Ma’ruf Amin  sebagai kandidat Wapresnya dalam Pemilu 2019 yang akan datang. 

Pemilihan salah satu diantara dua kader NU tersebut diikuti intrik dan kegaduhan di tubuh organisasi sosial keagamaan itu, dan semakin memperlihatkan betapa organisasi sosial keagamaan pun kerapkali menjungkalkan nilai-nilai moralitas politik yang selama ini diwacanakannya sendiri. Munculnya fatwa haram menyaksikan pengakuan Mahfud M.D yang menceritakan pengakuannya atas berbagai situasi dan intrik yang dialaminya dari dalam lingkungan NU, dan PKB itu sendiri atas detik-detik pencopotan dirinya sebagai kandidat wakil presiden Jokowi. Tayangan Indonesia Lawyer Club (ILC) yang dapat kapanpun diakses di channel Youtube semakin merusak atau setidaknya memerosotkan integritas organisasi sosial keagamaan tersebut. 

Oleh sebab itu, ketika lembaga sosial keagamaan terlibat dalam politik praktis, maka peluang terjadinya penjungkirbalikkan doktrin dan nilai-nilai moral agama sangat besar. Dalam konteks ini lembaga sosial keagamaan tidak ubahnya seperti lembaga politik, meskipun selama ini lembaga tersebut secara berkesinambungan menyemai nilai-nilai transendental, nilai-nilai ruhaniah, budi pekerti baik kepada ummat untuk diinternalisasi, dihayati dan dipraktekkan pada kehidupan nyata. Jadilah lembaga sosial keagamaan sebagai lembaga yang meneguhkan nilai-nilai “kesekarangan dan kedisinian” (here and now).

Padahal di titik ini ummat mebutuhkan kesuritauladanan sebagai role model, mengingat karakter budaya masyarakat yang masih kuat corak feodal dan paternalismenya, bangsa yang sedang mengalami sakit atau krisis ini memerlukan berbagai bentuk terobosan, salah satunya adalah dengan inovasi budaya dan politik. Kita perlu meredefinisi dan memaknai ulang konsep budaya dan politik yang telah mengalami involusi akibat praktek pragmatisme ekonomi, politik, dan pendangkalan budaya. 

Di tengah arus berpikir jangka pendek, pengkotak-kotakkan dan budaya kontraktual yang makin menguat pada kehidupan masyarakat, kita patut bersyukur karena Indonesia masih memiliki tandon-tandon gerakan sosial budaya yang diinisiasi tokoh sipil, budayawan, pemikir, aktivis, rohaniawan yang memiliki integritas kuat dan teruji.  

Salah satu fenomena yang cukup memberi harapan akan kebangkitan Indonesia adalah munculnya gerakan sosial budaya baru yang diinisiasi Emha Ainun Najib; seorang budayawan, pemikir holistik, sastrawan, agamawan, pegiat budaya multitalented bersama sejumlah tokoh masyarakat sipil lain yang memiliki keprihatinan akan krisis sosial politik Indonesia. Melalui forum gerakan sosial budaya ini berbagai dahaga sosial dan kebudayaan dapat terakomodasi dan terolah menjadi tenaga kreatif yang menyiratkan prospek masa depan Indonesia yang lebih cemerlang. 

Forum yang digawangi Emha bersama sejumlah aktivis sipil itu usianya pun sesungguhnya sudah cukup panjang. Di Yogya “forum” tidak resmi itu dikenal dengan nama “Mocopat Syafaat”, di Jakarta “Kenduri Cinta”, di Surabaya, Bangbang Wetan, dan sebagainya. Forum ini berlangsung di berbagai tempat di Indonesia, dan karena sifatnya yang tidak resmi, maka “forum” itu bisa bergerak dengan mudah dari suatu tempat ke tempat lain secara fleksibel. 
Layaknya sebuah “forum informal”, siapapun dapat mengundangnya sepanjang Cak Nun--sebutan akrab buat Emha dan grup Kyai Kanjengnya--mau dan merasa perlu memenuhi undangan itu. 

Sebagai tokoh yang dikenal berada di luar kekuasaan, Cak Nun sangat bebas bergerak. Diapun dapat menolak siapapun yang mengundangnya untuk “Bermocopat Syafaatan” atau “Bermaiyahan” atau “ngaji bareng” dengannya, apabila memang menurutnya harus disikapi demikian. 

Cak Nun juga dikenal sebagai tokoh bangsa yang kerapkali menjadi tempat “mengadu” dan “berkeluh-kesah” banyak orang, termasuk para tokoh nasional, juga kelompok mininoritas dan marjinal yang terpinggir dan dipinggirkan oleh kekuasaan yang berlangsung secara arogan, melupakan asas hidup berdampingan secara damai, menghormati dan berkeadilan sosial. 

Posisi politiknya yang independen, membuatnya mudah “menyentil” siapapun yang dianggapnya meninggalkan akal sehat, memproduksi wacana agama tanpa akal kritis dan analitis, juga kebijaksanaan hati. Cak Nun, singkat kata bisa diterima hampir disemua kelompok sosial maupun agama karena watak pengajiannya bukan untuk menghujat seseorang atau menggurui, melainkan belajar dan menemukan bersama masalah dan solusinya. Lebih banyak menguak sisi kemanusiaan manusia dan mengingatkan akan tugas manusia Indonesia memakmurkan dan berlaku adil di muka bumi. 

Tidak mengherankan pula jika banyak tokoh nasional datang menyambanginya untuk berdialog tentang berbagai masalah politik. Meskipun perbincangan itu tidak pernah berujung deklarasi dukungan politik sebagai mana banyak dilakukan tokoh politik lain. 

Sebagai tokoh yang memiliki integritas kuat, Cak Nun juga pandai menjaga jarak dengan berbagai kekuatan yang memiliki pengaruh, entah itu kekuatan politik, ekonomi, media. Cak Nun juga selalu menjaga jarak dengan media mainstream, karena dia sepenuhnya menyadari potensi destruktif yang kerap dibawa media dari pada potensi konstruktifnya, sebagaimana kita tahu bahwa daya pembodohan media secara intrinsik dan ekstrinsik begitu dominan, ketimbang perannya membentuk daya kritis dan refleksif masyarakat. 

Ia juga bahkan tidak lagi peduli dengan urusan popularitas sebagaimana banyak diupayakan tokoh-tokoh yang haus akan keterkenalan dan citra diri positip dihadapan publik, meskipun upaya itu adalah kesemuan belaka dan sekedar tipu muslihat para elit. Pendek kata beliau lebih banyak tampil apa adanya dari pada berakrobat untuk memanipulasi diri dan realitas. (pso)

* Konten ini adalah kiriman dari user, isi konten sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis/kreator/user. Ingin membuat konten di Watyutink? Klik di sini!

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF