Eulogy Funeral Diplomacy
berita
Pikiran Bebas
Sumber foto: nasional.kompas.com 03 June 2019 15:00
Penulis

Penulis Buku Kencan dengan Karma

Funeral diplomacy refers to the conference held by world leaders when they assemble together to pay their homage to a deceased international figure. G R Berridge menulis dalam Diplomacy and Statecraft vol 4 no 2 Juli 1993 artikel berjudul Diplomacy after Death: The Rise of  the Working Funeral. Diplomat itu mengisahkan pemanfaatan acara “mendadak” melayat jenazah rekan elite global sebagai kesempatan jarang untuk menerobos kebekuan hubungan bilateral atau multilateral. Beberapa pertemuan “tanpa perencanaan” bisa terjadi dalam “funeral diplomacy”. 

Sabtu kemarin saya menulis “eulogy instant” selamat jalan Ibu Ani berjumpa dengan ayahanda tercinta Sarwo Edhi Wibowo, yang telah berangkat 30 tahun lalu, pada 9 November 1989 dalam usia 64 tahun. Karena Letjen Sarwo Edhi lahir 25 Juli 1925 seumur dengan Mahathir yang lahir 10 Juli 1925.

Semoga momentum elite melayat bisa mendamaikan cold war elite. Funeral diplomacy between 01 dan 02 by the Grace of God via the 6th president  family.

Sayangnya yang memanfaatkan hanya Presiden ke-5 Megawati yang melayat ke TMP Kalibata, dan bersalaman dengan Presiden ke-6 SBY. Capres 02 menurut running text hari Minggu, baru akan melayat ke Cikeas hari Senin, 3 Juni 2019.

Sehingga usulan funeral diplomacy untuk bisa mempertemukan Presiden Jokowi dengan Capres Prabowo, yang lahir 17 Oktober 1952 beda hanya beberapa bulan dari Ani Yudhoyono yang lahir 6 Juli 1952, tidak ter ”laksana” pada hari Minggu, 2 Juni 2019.

Indonesia memang unik karena pernah punya presiden yang “jotakan”(tidak bersedia bertegur sapa atau bertemu dengan lawan politik tertentu, diharamkan dan di-tabu-kan bahkan hanya untuk bersomplokan secara tidak sengaja). Karena itu di masa Orde Baru orang yang mengundang tamu untuk pesta mantu atau bahkan melayat anggota keluarga yang wafat, harus mewaspadai orang-orang tertentu agar tidak masuk daftar tamu yang diundang. Sebab, Presiden kedua RI tidak berkenan dengan orang tersebut. Mereka ini adalah yang disebut kelompok Petisi 50 dengan trio anggota yang terkenal yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution, Letjen KKO Ali Sadikin dan Jenderal Polisi Hugeng Iman Santoso. Petisi 50 ini di-black list sekitar 15 tahunan, sebelum di cairkan dan dipulihkan oleh Menristek Habibie dan Presiden Soeharto bisa rujuk dengan Nasution, Ali Sadikn dan bahkan Benny Moerdani. Ironisnya justru Soeharto kemudian malah men-jotak-e Habibie dan Ketua MPR serta menteri yang mbalelo meninggalkan dirinya sendirian pada 20 Mei 1998.

Ketika Soeharto ketemu Benny Moerdani, keduanya menyesal sempat berseteru setelah Moerdani mendadak dipecat 1988 untuk memuluskan Sudharmono menjadi Wapres ke-5 pada Sidang Umum MPR hasil pemilu 1977 pada Maret 1988. Tentu saja setelah Soeharto lengser 1998. Sesal kemudian tak berguna.

Konfrontasi dan konflik antara paslon petahana yang memenangkan pilpres dengan meyakinkan melawan pecundang yang telanjur memobilisasi 44,5 persen pemilih memang mengejutkan dan musjkil untuk dipecahkan secara “umum”. Tapi delegitimasi KPU jelas tidak valid, tidak gentleman, tidak kesatria dan sangat “infantile”, yang malah lebih menyedihkan lagi karena memakai ujaran kebencian dan memecah belah bangsa secara mendasar.

Konfrontasi pemilih 01 sebanyak 55,5 persen dan pemilih 02 sekitar 44,5 persen tentu tidak boleh diteruskan permanen.

Hari Senin, 3 Juni 2019, petang jam 16.00, dijadwalkan mantan Capres Prabowo yang belum mau mengakui  perhitungan KPU akan melayat menyampaikan duka cita ke kediaman Ibu Ani di Cikeas menemui Presiden ke-6 SBY. Mungkin sudah tidak ada lagi surprise, funeral diplomacy.

Sebab, yang sekarang trending adalah sejarah Tiananmen 4 Juni 1989. 30 Tahun insiden Tiananmen yang sedang direnungkan ulang oleh 1,4 milyar rakyat Tiongkok dengan kesedihan yang tertutup misteri tanpa penjernihan apa yang terjadi  pada demo yang berlangsung sejak April sampai 4 Juni 1989 itu. Manusia sejagat yang berhati nurani tentu bersedih dengan insiden Tiananmen 1989 dan atau Jakarta Mei 1998 dan 21-22 Mei 2019. Secara individu juga kepergian karena tragedi penyakit atau kemendadakan yang menyergap membuat manusia dilanda kesedihan.

Sudah cukup Indonesia dilanda tangis 1965 dan 1998 serta 21-22 Mei 2019, jangan ada lagi yang mengulangi tragedi politik keji itu, kalau tidak ingin Indonesia dihukum karma bubar seperti Uni Soviet atau Yugoslavia, lenyap dari eksistensi geopolitik karena ulah elitenya sendiri.

Jakarta, 3 Juni 2019, penulis buku Kencan dengan Karma.

* Konten ini adalah kiriman dari user, isi konten sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis/kreator/user. Ingin membuat konten di Watyutink? Klik di sini!

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FX Sugiyanto, Prof.

Guru Besar Universitas Diponegoro

FOLLOW US

Pengusaha Harus Aktif Lobi AS             Kematian Petugas KPPS Tidak Ada Yang Aneh             Memerangi Narkoba Tanggung Jawab Semua Pihak             Pendekatan yang 'Teenager Friendly'             Pendampingan Tiga Tungku             Perda Dulu Baru IMB             Kelalaian Negara dalam Misi Kemanusiaan             Kematian Petugas Medis; Pemerintah Harus Berbenah             Daerah Terpencil Sebagai Indikator Keberhasilan             Resiko Petugas Sosial