Hubungan Agama (Islam) dan Negara di Indonesia, Tarik Menarik YangTak Pernah Usai (Bagian-1)
berita
Pikiran Bebas
ilustrasi kan watyutink.com 13 July 2019 14:00
Penulis

Ketua DPW PAN DIY

Salim Said dalam banyak kesempatan, terutama dalam diskusi-diskusi Indonesia Lawyer Club (ILC) mengatakan bahwa diskursus tentang hubungan islam dan negara sampai saat ini belum selesai. Dan inilah yang menjadi akar konflik politik di indonesia sejak zaman pra kemerdekaan sampai saat ini.

"Pertarungan" Sepanjang Perjalanan Indonesia

Pertarungan diskursus hubungan agama (Islam) dan negara di indonesia dimulai sejak masa-masa persiapan kemerdekaan Indonesia. Apakah negara yang akan didirikan harus didasarkan pada ajaran-ajaran agama (islam), atau harus didasarkan pada nilai-nilai sekular modern dan dibebaskan dari ajaran-ajaran agama (Islam)?  Pertarungan diskursus hubungan agama (islam) dan negara, direpresentaskan dalam polemik antara Soekarno dan Mohammad Natsir.

Soekarno menulis artikel berjudul “Apa Sebab Turki Memisahkan Antara Agama dan Negara”. Dalam tulisannya, Soekarno menyebut sekularisasi yang dijalankan Kemal Attaturk di Turki, yakni pemisahan agama dari negara sebagai langkah ”paling modern” dan ”paling radikal”.

Kata Soekarno: ”Agama dijadikan urusan perorangan. Bukan Islam itu dihapuskan oleh Turki, tetapi Islam itu diserahkan kepada manusia-manusia Turki sendiri, dan tidak kepada negara. Maka oleh karena itu, salahlah kita kalau mengatakan bahwa Turki adalah anti-agama, anti-Islam. Salahlah kita, kalau kita samakan Turki itu dengan, misalnya, Rusia“.

Menurut Soekarno, apa yang dilakukan Turki sama dengan yang dilakukan negara- negara Barat. Di negara-negara Barat, urusan agama diserahkan kepada individu pemeluknya, agama menjadi urusan pribadi, dan tidak dijadikan sebagai urusan negara. Jadi kesimpulan Soekarno, buat keselamatan dunia dan buat kesuburan agama, bukan untuk mematikan agama itu, urusan dunia diberikan kepada pemerintah, dan urusan agama diberikan kepada yang mengerjakan agama. Intinya negara harus dipisahkan dari agama.

Natsir mengkritik keras pandangan Soekarno tentang pemisahan agama dengan negara. Natsir meyakini perlunya membangun negara yang diinspirasikan oleh ajaran-ajaran Islam. Orang Islam, kata Natsir, mempunyai falsafah hidup dan idiologi sebagaimana agama atau paham yang lain, dan falsafah serta idieologi itu dapat disimpulkan dalam satu kalimat al-Qur’an : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku” (QS Addzaryiat : 56)

Oleh karena itu segala aktivitas muslim untuk berbangsa dan bernegara harus ditujukan untuk pengabdian kepada Allah. Yang tentunya berbeda dengan tujuan mereka yang berpaham netral agama. Untuk itu, Tuhan memberi berbagai macam aturan mengenai hubungan dengan Tuhan dan aturan mengenai hubungan di antara sesama makhluk yang berupa kaidah-kaidah yang berkenaan dengan hak dan kewajiban.

Itulah sebenarnya yang oleh orang sekarang disebut “urusan kenegaraan”. Yang orang sering lupa ialah bahwa pengertian “agama” menurut Islam bukanlah hanya urusan “ibadat” saja, melainkan meliputi semua kaidah dan hudud dalam muamalah dalam masyarakat. Dan semuanya sudah tercantum dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. 

Yang perlu diberikan catatan dari pandangan Natsir tentang hubungan agama dan negara, meski menuntut tidak dipisahkanya antara agama dan negara, Natsir dan juga partainya Masjumi menempatkan pandangannya dalam koridor penerimaannya terhadap demokrasi dan negara bangsa. 

Upaya-Upaya Kompromi

Disekapatinya hasil kerja Panitia Sembilan BPUPKI yang  kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta sebagai Dasar Negara atau Pancasila pada tanggal 22 Juli 1945 yang rumusannya dalam sila pertama berbunyi, ‘Ketuhanan, dengan kewajiban melaksanakan syari’at islam bagi pemeluknya’, telah berhasil  menjadi solusi atau titik temu dari “pertarungan” itu. 

Namun sayang, satu hari setelah proklamasi 17 Agustus, yaitu tanggal 18 Agustus kesepakatan yang telah menjadi solusi itu dirubah dengan alasan wilayah-wilayah Indonesia Bagian Timur akan memisahkan diri dari Indonesia kalau rumusan dasar negara atau Pancasila seperti yang tercantum di dalam Piagam Jakarta.

Perubahan yang dilakukan kemudian menghasilkan rumusan dasar negara atau Pancasila 18 Agustus yang menghilangkan tujuh kata “kewajiban menjalankan syari’at islam bagi para pemeluknya”. Sila pertama Pancasila dirubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Penerimaan kalangan Islam terhadap perubahan itu nampaknya lebih didasarkan pada pertimbangan kedaruratan mengingat persiapan kemerdekaan pada saat itu, serta keyakinan terhadap janji Soekarno dalam sidang PPKI yang mengatakan, “… tuan-tuan semuanya tentu mengerti bahwa undang-undang dasar yang kita buat sekarang ini adalah undang-undang dasar sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan “ini adalah Undang-Undang Dasar kilat”, nanti kalau kita telah bernegara dalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali MPR yang dapat membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan sempurna …”.

Pertarungan hubungan agama (Islam) dan negara kembali muncul dalam sidang-sidang Konstituante yang didominasi oleh usulan-usulan partai politik tentang dasar negara Pancasila dan Islam. Namun sayang upaya-upaya untuk menemukan solusi melalui kompromi-kompromi di Konstituante sekali lagi tidak terealisir akibat dibubarkannya Konstituante oleh Soekarno melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Meski konsideran Dekrit yang merumuskan bahwa Piagam Jakarta menjiwai pemberlakuan kembali UUD 1945, sekali lagi tidak menjadi solusi dari pertarungan itu. Hal itu selain disebabkan karena diberlakukannya kembali UUD 1945 melalui cara yang dianggap tidak demokratis, yaitu Dekrit, juga disebabkan oleh praktik-praktik ketatanegaraan yang dilakukan Soekarno pasca pemberlakuan kembali UUD 1945 yang otoriter.

Baca Juga:  Bagian-2, Lanjutannya

* Konten ini adalah kiriman dari user, isi konten sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis/kreator/user. Ingin membuat konten di Watyutink? Klik di sini!

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua