Karma Politik Indonesia
berita
Pikiran Bebas
Ilustrasi gie watyutink.com 24 May 2019 09:25
Penulis

Penulis Buku Kencan dengan Karma

Kencan dengan Karma menguraikan the Golden Rule of Karma, hukum (alam) besi yang oleh May Swan, pe-review buku saya, di kaitkan dengan Galatea 6:7 ” Reap what you sow” atau dalam peribahasa pelajaran Budi Pekerti, “siapa menabur angin akan menuai badai”. Dalam bahasa politik ada: “tit for tat, quid pro quo”.

Golden Rule ada di semua agama dengan pelbagai versi. Yang positif berupa anjuran berbuat baik: do unto others what you want others do unto you”. Yang berupa larangan: do not do unto others what you don’t want others do unto you”. Anti memoirs 74 tahun saya penuh dengan contoh tit for tat atau quid pro quo

Pada akhir riwayat politiknya; Bung Karno mereshuffle Kabinet Dwikora II menjadi kabinet 100 menteri pada 24 Februari 1966 yang hanya akan berusia 32 hari. Sebab, pada 28 Maret 1966 harus direshuffle lagi jadi Kabinet Dwikora III dengan penciutan jumlah menteri secara drastis.15 menteri kabinet termasuk dua waperdam Subandrio dan Chairul Saleh ditahan oleh Letjen Soeharto selaku Pangkopkamtib pengemban Supersemar sejak 18 Maret 1966.

Secara ajaib, 32 tahun kemudian, kabinet terakhir Soeharto: Pembangunan VII, yang dilantik 16 Maret 1998, hanya akan berusia 66 hari. Karena pada 21 Mei 1998, 15 menteri kabinetnya akan mbalelo tidak bersedia ikut reshuflle lagi. Maka Soeharto lengser pada 21 Mei 1998.

Tuhan bekerja di luar rencana manusia. Kemarin, 21 Mei 2019, 21 tahun setelah suksesi bernuansa people power melalui tragedi The Rape of Jakarta 12-14 Mei 1998, sebagian oknum elite mendaur-ulang skenario perkosaan penjarahan Mei 1998 dengan “The Battle of Bawaslu”. Provokasi daur ulang Mei 1998 gagal total karena Tuhan tidak membiarkan repetisi kudeta 1966 dan 1998. Ditujukan kepada Presiden ke-7 yang deserve melanjutkan periode keduanya didampingi oleh wapres ke-13. Orang ke-12 yang jadi wapres, sebab Wapres Jusuf Kalla adalah unik, satu satunya wapres yang bisa come back setelah kalah. 

Politik di negara berkembang non-demokratis zaman Orla-Orba di Indonesia punya ciri generik, sekali anda out anda tidak bisa come back. Sebab come back itu adalah ciri demokrasi liberal Barat yang tidak mengakhiri politisi yang kalah, dan semua oposisi punya peluang untuk dipilih kembali. Sedang sistem otoriter Orla-Orba berwatak primitif primordial, zero sum game. Raja pemenang akan mengakhiri nyawa pesaingnya.

Pemilihan umum modern Barat lah yang memperkenalkan agar pertikaian politik diselesaikan dengan metode: “from the bullet to the ballot”. Menggantikan cara kudeta primitif penusukan keris ala Brutus Ken Arok terhadap petaha. 

People power sudah bicara melalui voting 17 April 2019, dan sudah nyata Jokowi menang 55 perseb, meski “meresahkan” bahwa 45 persen pemilih masih memilih penantang. Kalau ini terjadi di zaman Airlangga, maka Kahuripan dibagi dua antara Kediri (Daha) dengan Jenggala. Atau seperti pembagian Mataram jadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogjakarta. Ini pun dibelah lagi ada Mangkunegaran dan Paku Alaman sehingga pecah jadi 4 “kerajaan gurem ex Mataram”.

Pola suksesi “Mataram” dengan “international watchdog” VOC, kemudian Hindia Belanda itu diteruskan dengan riwayat lengsernya presiden pertama dan kedua. Melalui pola Brutus Ken Arok yang persis dengan karma Keris Empu Gandring yang di tikamkan ke Bung Karno 1966 dan Jenderal Soeharto 1998. Suksesi model Ken Arok modern itulah yang mau dipraktikkan pada 22 Mei 2019 melalui rute rahasia Brunei. Tapi Sultan Brunei tidak bersedia kecipratan karma destruktif terlibat kudeta negeri orang, dan menolak terkait dengan konspirasi Brunei. Kamis 16 Mei 2019, capres  02 take off dari Halim pukul 12.10, tujuan Bandar Sri Begawan dan balik ke Halim 20.12. Hanya 8 jam 2 menit di luar Indonesia. 

21 tahun sebelum itu, mertuanya Soeharto dianjurkan pulang oleh Dubes RI untuk Mesir, Maftuh Basyuni. Yang saking daruratnya, memakai sarung untuk packing dan untuk dipakai di pesawat, karena mendadak harus pulang 15 Mei 1998 dari Kairo.

Kutukan Kairo berulang, karena itulah perjalanan ke luar negeri terakhir Soeharto mendaur ulang tour Bung Karno ke  Kairo dengan agenda terus ke KAA 2 di Algiers, Juni 1965. Tapi Kol Boumedienne mendadak mengkup Presiden Ahmed Ben Bella. Maka, KAA II tidak akan pernah terselenggara lagi karena sudah di-over oleh KTT GNB.

Sedangkan Bung Karno 7 Januari 1965  malah keluar dari PBB karena Malaysia justru diangkat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Tapi kemudian RI akan masuk PBB lagi pada September 1966. Itulah perjalanan terakhir Bung Karno ke luar negeri yang diulangi Soeharto 1998.

Kini 2019,  karma politik Capres 02 seolah mendaur ulang 1966 dan 1998. Tapi Algorithme Big Data, The Almighty God bekerja unik lebih hebat dari istana Kertanagara. Yang pada awal 1958 masih menyaksikan Prof Sumitro diberi peluang menghindar dari penahanan oleh Kejakgung karena terlibat PRRI Permesta dan selama 10 tahun self exile di luar negeri. Sumitro akan menjadi Lazarus yang langsung jadi Menteri Perdagangan lagi pada 1968. Lalu belok ke Menriset 1973-1978, dan 1983 menjadi besan Presiden kedua RI. Dewan Besan pecah pada 1998 dengan kemarahan Soemitro karena anaknya dipecat oleh mertuanya.

Sejarah 1998 itu sedang didaur ulang oleh oknum yang mimpi kembali pada kejayaan Orba. Tapi “Sunan Solo yang asli” dengan tegas menghadapi “pemberontakan” di areal Bawaslu Sarinah”. Pidato Jokowi 22 Mei adalah pidato Sultan Agung Mataram modern, menolak kudeta Mataram gurem yang ingin memecah belah Indonesia Raya menjadi sempalan Mataram bubar yang berkiblat ke ISIS/HTI. 

Indonesia tidak boleh dibelah dua seperti Kahuripan jadi Daha dan Jenggala. Juga tidak boleh diserpih jadi 4 “mataram gurem”. Indonesia harus tetap jadi Indonesia, elitenya kalau mau jadi presiden ya bersaing melalui ballot, kalau kalah saya sabar menanti. Karena toh sudah dibatasi 2 term secara modern untuk mencegah dinasti.

Kalau tetap tidak sabar dan mau berontak, ya memang harus ditumpas seperti ketika Garda Nasional AS juga menertibkan demo anti perang Vietnam di Chicago pada pemilu presiden 1968.

Dalam situasi darurat chaos anarki, maka negara harus menyelamatkan eksistensi-nya dan menindak perusuh anarkis. Itulah yang terjadi dan direstui oleh God Almighty Algorithme terhadap Capres 02 yang lahir pada 17 Oktober 1951, setahun sebelum kudeta 17 Oktober 1952 yang memakan korban 2 jenderal: KSAP Simatupang dan KSAD Nasution. Simatupang akan terus di luar ring 1, sedang Nasution hok gie karena diangkat lagi jadi KSAD oleh PM Burhanuddin Harahap pada 1955. Waktu status “sipil”, bikin partai IPKI tapi cuma jadi partai gurem dalam pemilu 1955. Tapi Nasution malah ketiban power ketika kabinet hasil Pemilu I jatuh pada 14 Maret 1957. Karena KSAD diangkat jadi Penguasa Perang Pusat.

Tapi, Bung Karno juga yang akan memecat Nasution dari jabatan Menko Hankam KASAB di Kabinet Dwikora pada 24 Februari 1966. Karena situasi ekonomi terpuruk maka tekanan politik membola salju jadi people power 1966. Itu semua sudah diulas di banyak buku, hanya digarisbawahi pada buku Kencan dengan Karma ini secara lebih gamblang. 

* Konten ini adalah kiriman dari user, isi konten sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis/kreator/user. Ingin membuat konten di Watyutink? Klik di sini!

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar