Ketika Hukum Cuma Pelengkap Penderita, dan Politik Kian Kisruh
Gigin Praginanto
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid/watyutink.com 08 July 2020 15:15
Watyutink.com - Indonesia memang makin aneh. Berbagai kejadian yang membuat hukum bagai pelengkap penderita terus saja terjadi. Sementara itu, para pembesarnya suka berceloteh tentang Indonesia sebagai negara hukum, sedangkan para investor tak bosan mengeluhkan ketidakpastian hukum.

Pemberantasan korupsi dan perburuhan pun digemakan sebagai penghambat investasi. Hasilnya adalah revisi UU KPK yang telah membuat lembaga anti korupsi ini sarat basa-basi. Sedangkan kaum buruh dibuat berang oleh liberalisasi ekonomi yang membuat para majikan lebih leluasa mengeksploitasi tenaga mereka.

Kenyataan tersebut mengabaikan kajian World Economic Forum (WEF) yang mengungkapkan bahwa, hambatan terbesar bagi investasi adalah korupsi. Perburuhan berada di urutan 8! Penghambat terbesar kedua sampai ketujuh adalah inefisiensi birokrasi, akses ke pembiayaan, infrastruktur tidak memadai, kebijakan tidak stabil, instabilitas pemerintah, dan tarif pajak.

Tak kalah anehnya adalah kenyataan bahwa di satu sisi BUMN dijadikan ujung tombak pembangunan, di akun sisi menjadi panggung penghinaan terhadap para profesional. Lihat saja dewan-dewan komisarisnya, yang dijubeli oleh mereka yang tak memiliki atau sangat miskin pengalaman. Ada hakim, polisi, tentara, anggota tim sukses/buzzer, dan politisi. Bahkan ada jabatan komisaris yang diperuntukkan mengelus para pengritik kekuasaan.

Agar mereka lebih makmur berkat uang rakyat, menurut catatan Ombudsman RI, terdapat 564 komisaris berjabatan rangkap. Total penghasilan mereka per bulan adalah Rp36 miliar per bulan. Maka tak mengherankan bila terjadi perang terbuka di antara sesama pendukung kekuasaan. Paling menghebohkan adalah kader PDIP Adian Napitupulu versus Menteri BUMN Erick Thohir, yang dilatari jatah kursi komisaris BUMN.

Di tengah perdebatan yang tak jelas ujungnya itu, utang BUMN terus menggelembung. Pada April lalu Bank Indonesia mengumumkan, pada kuartal pertama tahun ini utang luar negeri (ULN) BUMN naik 12 persen secara YoY menjadi  55,349 miliar dolar AS atau 27 persen dari total ULN swasta. Luar biasa, karena jumlah unit dan aset BUMN tak sampai satu persen dari swasta.

Pembengkakan utang tersebut tentu saja terkait dengan pembangunan infrastruktur yang didominasi BUMN. Pembangunan ini dilakukan secara tunjuk langsung tanpa tender. Maka tidak hanya masalah biaya yang layak dipertanyakan, tapi juga kualitas produknya.

Runyamnya lagi, kini situasi politik makin keruh. Intimidasi berupa ancaman pembunuhan dan fitnah terhadap wartawan, akademisi, dan mahasiswa yang kritis terhadap kekuasaan kian marak. Bisa jadi, ini untuk meminimalisir penggunaan UU ITE dalam membungkam kritik karena memperoleh sorotan tajam dari masyarakat dalam dan luar negeri.

Tahanan politik pun tak diberi ruang untuk menghirup udara bebas seperti para perampok, pembunuh, dan pemerkosa yang dibebaskan untuk melindungi mereka dari serangan Covid-19.Di antara yang bernasib nahas adalah Prof Dr Stiti Fadilah Supari, yang harus tetap meringkuk di penjara meski sudah tua dan sakit-sakitan.

Kini juga tak jelas penegakan hukum atas ancaman pembunuhan terhadap Profesor Tata Negara Universitas Islam Indonesia Ni'matul Huda, dan para mahasiswa UGM anggota Constitutional Law Society (CLS) yang menyelenggarakan Webminar tentang 'Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan'

Serangan terbuka juga dilancarkan kepada Prof Din Syamsudin, yang disebut "dungu" oleh buzzer pro pemerintah Ade Armando. Din yang belakangan ini kritis terhadap pemerintah, juga digempur di ITB. Tokoh yang dua kali terpilih sebagai Ketua Muhammadiyah ini didesak untuk mundur sebagai anggota Majelis Wali Amanat ITB.

Kini masyarakat sedang menyaksikan akrobat hukum, di mana seorang penjahat ekonomi kelas kakap bernama Joko Chandra, yang berstatus buron dan telah menjadi warga negara Papua Nugini, bisa pulang ke Indonesia dan memperoleh KTP elektronik dalam sehari. Ini mengingatkan pada kasus korupsi Rp1,3 triliun Ketua Badan Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Sudjiono Timan. Dalam status buron, Timan mengajukan PK melalui istrinya dan menang sehingga dibebaskan oleh MA pada 2013.

Dalam soal kepatuhan pada hukum juga perlu disimak realisasi keputusan Mahakamah Konsitusi yang bersifat mengikat alias wajib dilaksanakan. Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, pengabaian keputusan Mahkamah Konstitusi adalah pembangkangan terhadap konstitusi.

Usman mengacu pada hasil riset Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada 2019 sebagai berikut:
1. 24 atau 22,01 persen dari 109 putusan MK pada 2013-2018 tidak dipatuhi oleh pemerintah.
2. 6 putusan atau 5,50 persen dipatuhi sebagian,
3. 59 putusan atau 54,12 persen dipatuhi seluruhnya,
4. 20 putusan atau 18,34 persen belum dapat diidentifikasi.

Maka jangan heran kalau Indonesia gagal menarik perusahaan asing yang mulai beramai-ramai hengkang dari China. Mereka tentu sudah memperhitungkan pembangunan infrastuktur yang asal jadi, pemberantasan korupsi yang ogah-ogahan, kepastian hukum yang makin tak menentu, dan risiko politik yang makin tinggi.
 

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Budi Arie Setiadi

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia

Edgar Ekaputra

Pakar Industri Keuangan dan Ekonomi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI

Lia KIan, Dr.

Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila