Menteri Milenial Apakah Sekadar Jargon Politik?
berita
Pikiran Bebas
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjhv5OisJXjAhXQ63MBHVXTDoAQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Ftasi 02 July 2019 11:30
Penulis

Pegiat sosial, kandidat Magister Kesejahteraan Sosial UI

Pernyataan Jokowi terkait terbuka lebarnya peluang Kabinet Kerja Jilid II diisi oleh anak muda di bawah 30 tahun penting ditangkap sebagai sinyalemen positif oleh generasi milenial. Betapa tidak, inilah kesempatan milenial membuktikan bahwa milenial tidak hanya bisa mengkritik saja melainkan juga bisa membuktikan bahwa idenya bisa diterapkan melalui program-program kementerian.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro pernah memaparkan jumlah milenial di Indonesia terbilang tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara di Asia, yakni mencapai 90 juta jiwa. Itu artinya hampir 40 persen penduduk Indonesia adalah milenial. Wajar saja apabila representasi generasi milenial diakomodir dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf yang pada debat capres lalu kurang lebih menyatakan siap menghadapi revolusi 4.0.

Jokowi memang terbiasa membicarakan revolusi 4.0. Ia menekankan pentingnya mempersiapkan pembangun SDM pada periode kedua ini. Setidaknya berbagai istilah kerap dibicarakan seperti misalnya memperkenalkan marketplace, ekosistem online, proyek Palapa Ring, infrastruktur digital nasional, sistem 4G hingga akhirnya meluncurkan peta jalan dan strategi Indonesia menghadapi revolusi 4.0 yang bertajuk Making Indonesia 4.0. Semua terminologi ini jelas sekali melekat erat dengan keseharian milenial. Bukan tidak mungkin kementerian yang mengurusi pembangunan SDM yang bercorak digital akan dikelola oleh milenial.            

Representasi milenial dalam kabinet apakah hanya sebatas jargon akan tampak jelas dari pos-pos yang diberikan. Apabila pos yang diberikan sekadar menjadi menteri pemuda dan olahraga, artinya Jokowi-Ma’ruf belum sepenuhnya mengakui peran strategis milenial bagi kelangsungan masa depan pemerintahan di Indonesia.

Di beberapa negara, memberikan jabatan strategis bagi milenial bukan lagi hal yang luar biasa. Di Malaysia, Kementerian Energi, Teknologi Sains, Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh milenial bernama Yeo Bee Yin. Di Swedia seorang perempuan berumur 27 tahun bernama Aida Hadzialic dipercaya menjabat sebagai Menteri Sekolah Menengah Atas, Pendudukan Dewasa dan Pelatihan. Lalu ada Simon Haris yang juga baru berumur 27 tahun ketika dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Irlandia pada 15 Juli 2014 silam sampai akhirnya beralih menjadi Menteri Kesehatan pada tahun 2016.

Tentu saja memberikan pos kementerian pada milenial bukan tanpa risiko. Itu sebabnya kualitas dan kapabilitas calon menteri menjadi acuan paling utama. Jangan sampai alih-alih memberikan kesempatan pada milenial, justru menciderai maksud dan tujuan kementerian itu sendiri.  Sudah benar seperti yang dikatakan Jokowi bahwa milenial yang akan menempati pos kementerian adalah mereka yang kreatif, punya inovasi dan harus mampu mengeksekusi program.

Kembali lagi harus diakui bahwa penyusunan kabinet adalah hak prerogratif presiden. Mereka yang terpilih seyogyanya bisa menerjemahkan visi-misi presiden dan wakil presiden ke dalam program-program yang memungkinkan untuk diterapkan. Mampu mengimbangi presiden dengan masukan dan ide-ide yang bernas serta dapat berkolaborasi dalam kabinet kerja. Milenial atau tidak bukanlah patokan yang utama.

Kendati demikian, akses yang diberikan kepada milenial akan menunjukkan bahwa kabinet kerja jilid II mengakomodir semua golongan usia. Salah satu caranya adalah dengan membuka aksesnya agar terjangkau oleh semua golongan. Alangkah inklusifnya ketika penyusunan kabinet dilakukan melalui seleksi terbuka mirip lelang jabatan sebagaimana pernah diterapkan oleh Jokowi di beberapa kesempatan sebelumnya.

Sehingga yang terpilih tidak didominasi oleh kader partai politik saja melainkan membuka lebar peluang milenial profesional untuk ikut menunjukkan kemampuannya. Tidak dipungkiri ada kekuatiran kans milenial masuk dalam kabinet hanya sebatas jargon. Pos ini sudah disiapkan bagi anak-anak petinggi parpol pendukung Jokowi-Ma’ruf. Bila ini yang terjadi jelas jauh melenceng dari harapan.

Hal ini tidak jadi masalah selama tidak membatasi peluang milenial profesional yang berpotensi namun tidak memiliki akses terhadap politik. Mereka yang bergerak di luar arena politik namun berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa perlu diberikan peluang yang sama. Dengan demikian bisa dipastikan menteri milenial tidaklah sebatas jargon politik.

* Konten ini adalah kiriman dari user, isi konten sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis/kreator/user. Ingin membuat konten di Watyutink? Klik di sini!

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar