Pertumbuhan Ekonomi 2021 Belum Sesuai Harapan
berita
Pikiran Bebas
. 23 July 2021 20:31
Watyutink.com - Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif CORE Indonesia, menilai dikotomi kebijakan ekonomi dan kesehatan dalam pemberlakukan PPKM darurat tidak tepat. 

“Seolah sekarang ini prioritas ekonomi jangka pendek diatas ekonomi jangka panjang. Prioritas kesehatan adalah prioritas ekonomi jangka panjang seharusnya diatas ekonomi jangka pendek,” ujar M Faisal dalam diskusi virtual Narasi Institute pada Jumat (23/7).

M Faisal memprediksi bahwa target 3.5-4.0 persen masih terlalu tinggi imbas PPKM Darurat.
 
"Kalau dari kami, perkiraan kalkulasi kami termasuk yang sudah direvisi kemarin menjadi 3,7 - 4,5 persen itu juga masih terlalu tinggi. Kami sudah prediksikan bahwa di 2021 ini hanya 3-4 persen, tapi dengan adanya lonjakan kasus kita masih percaya pada range itu, tapi sekarang lebih mengarah ke tiga persen," jelas Faisal dalam diskusi dengan tema meneropong pertumbuhan ekonomi imbas PPKM Darurat pada Jumat (23/7).

Prof Didin S Damanhuri, Guru Besar Ekonomi IPB mengatakan penangganan COVID-19 dengan munculnya varian delta tidak bisa lagi dilakukan melalui adhoc, harus kelembagaan permanen.

“Hari ini ekosistem tata kelola Governance Indonesia ini buruk. Pendekatan ad hoc sangat menonjol dalam pengelolaan tim covid nasional menyebabkan tata kelola penanganan COVID bermasalah sehingga belum mampu meredam angka posotif dan kematian. Perlu kelembagaan permanen,” ujar Prof Didin S Damanhuri

Prof Didin S Damanhuri mengingatkan bahwa sebelum pandemi tata kelola ekonomi dan politik kita memang sudah bermasalah, oleh karena itu perlu leadership yang kuat dan pendekatan baru untuk pemulihan ekonomi.

“Kemarin tidak ada kepemimpinan nasional yang firm termasuk statemen-statemen yang keluar di awal pandemi bahkan mengatakan Indonesia tidak akan kena covid 19. Indonesia membutuhkan leadership dan pendekatan supply side daripada pendekatan demand silde,” ujar Didin.

Fuad Bawazer, Menteri Keuangan 1998 mengingatkan bahwa kebijakan yang ada saat ini sangat reaktif dan tidak antisipatif terhadap krisis yang terjadi akibat pandemi baik disisi kesehatan maupun ekonomi sehingga yang terjadi adalah high cost economy untuk mempertahankan kekuasaan.

“Pemerintah saat ini  berusaha melanggengkan kuasaan dengan high cost economy akhirnya sangat reaktif dan tidak antisipatif terhadap krisis yang terjadi akibat pandemi baik disisi kesehatan maupun ekonomi” ujar Fuad Bawazier

Fuad Bawazier berharap Presiden harus segera menghentikan vested interest atas penanganan pandemi ini termasuk kepentingan kepentingan bisnis dunia farmasi. 

“Dunia farmasi itu seperti dunia narkoba tapi legal. Ada obat kanker paru-paru yang disini sangat mahal di India murah apalagi dalam hal vaksin ini, karena vaksin ini bisnis milyaran dola, harus diwaspadai mafia farmasi,” Ujar Fuad Bawazer. 

Fuad Bawazer percaya Indonesia belum kendalikan Covid 19

“Kondisi covid kita saat ini masih mencekam meskipun ada pejabat yang mengatakan covid ini sudah terkendali ada klaim klaim yang menyesatkan yang miss leading. Positif rated kita masih tinggi dimana terkendalinya,” ujar Fuad Bawazer.

Aviliani ekonomi senior mengatakan bahwa perlu realokasi anggaran APBN 2021 yang lebih baik lagi untuk mencegah perlambatan ekonomi imbas PPKM Darurat.

“Banyak orang miskin di daerah yang tidak dapat bantuan sosial karena mereka bekerja di sektor informal. Kalau kita tanya pemerintah daerah mereka mengatakan ini urusan pemerintah pusat, kasihan kan mereka,” ujar Aviliani.

Aviliani usul pendekatan penanganan COVID berdasarkan regionalisasi dan daerah terdampak bukan secara keseluruhan wilayah besar seperti saat ini se Jawa-Bali.

“Daerah harus diberikan dana yang cukup untuk menangangi COVID diwilayahnya sehingga pendekatannya menjadi terisolasi sehingga tidak melumpuhkan ekonomi nasional." ujar Avialiani lagi.

Achmad Nur Hidayat Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) mengatakan pertumbuhan ekonomi 2021 akan positif namun tidak sesuai harapan pemerintah yaitu 4.1 sd 5.1 persen karena kebijakan PPKM Darurat yang praktik dilapangan sangat lemah.

“Pertumbuhan ekonomi 2021 bisa positif di angka 2 sampai 3 persen bisa tercapai karena dorongan ekspor dan harga komoditas yang membaik namun bila varian delta dan varian baru tidak terkendali lagi maka ekonomi bisa negatif 1-2 persen,” ujar Achmad Nur Hidayat yang juga pendiri Narasi Institute. 

Achmad Nur Hidayat mengingatkan bahwa Indonesia harus belajar dari varian delta sebaik-baiknya karena varian lain besar kemungkinannya akan muncul di tahun-tahun kedepan sehingga kita butuh institusionalisasi kelembagaan penanganan COVID19 yang lebih permanen.

“Pelajaran dari varian delta ini adalah vaksin yang ada saat ini tidak dapat sepenuhnya dapat diandalkan oleh karena itu diperlukan pendekatan lain selain vaksin yang diorkestrasi oleh institusionalisasi kelembagaan penanganan COVID19 yang lebih permanen bukan seperti saat ini ada BNPB, KCPEN, Gugus Tugas COVID yang penanggungjawabnya berubah-berubah,” ujar Achmad Nur Hidayat.

* Konten ini adalah kiriman dari user, isi konten sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis/kreator/user. Ingin membuat konten di Watyutink? Klik di sini!

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF