Agenda Reformasi Jangan Berhenti
berita
Pikiran Bebas
ilustrasi kan watyutink.com 04 July 2019 09:00
Penulis

Praktisi Kesehatan Masyarakat

Di hadapan para aktivis, Bapak Jokowi menegaskan: " ...tidak segan untuk mengambil keputusan 'gila' itu untuk kepentingan negara". "Sudah kurang lebih 21 tahun gerakan reformasi yang dikomandani oleh aktivis-aktivis '98 berjalan. Kita semuanya harus berani mengevaluasi apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah, baik yang sudah berhasil maupun yang belum berhasil," kata Jokowi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (16/6/2019)". 

Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat, selama 32 tahun masa Orde Baru wujud penyelenggaraan negara telah diselewengkan oleh rezim Soeharto yang sangat "otoriter" dalam menjaga keberlanjutan kekuasaannya. Melalui politik-ekonomi "oligarki", yang melibatkan komunitas elite "Istana, Militer dan Golkar", serta didukung oleh komunitas birokrasi dengan peran memfasilitasi tersedianya kebijakan pemerintah yang sejalan dengan berbagai tindakan sekelompok komunitas elite kroni "Soeharto" dalam menguasai kekayaan negara. Sehingga pada masa orde baru 70 persen aset sumber daya alam Indonesia dikuasai "swasta". 

Politik oligarki selalu melahirkan kesetiaan yang tinggi dari komunitas elite terkait secara turun temurun. Budaya KKN dalam birokrasi pemerintahan Orde Baru sangat subur berkembang, disertai budaya "aristokrat feodal" yang ditanamkan pada masyarakat sebagai instrumen pendukung dalam mengendalikan kepatuhan dan menekan sikap kritis masyarakat kepada pemerintah. Didukung dengan kebijakan pemerintah dalam subsidi barang kebutuhan masyarakat kelas menengah atas, yang sekaligus mengakibatkan "kemanjaan" masyarakat, sehingga menekan tingkat produktivitas masyarakat dan meningkatkan sikap konsumtif masyarakat. 

Akibat praktik politik ekonomi "oligarki" yang melibatkan kelompok elit strategis pemerintahan, maka pembangunan nasional yang disertai keterbatasan anggaran dan lebih diarahkan pada pulau jawa, sangat tidak efektif bagi kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya terjadi berbagai dampak buruk, selain terjadi kesenjangan antar wilayah yang disertai kesenjangan kesejahteraan antar kelompok mayarakat yang sangat lebar, sekaligus menimbulkan kecemburuan dari berbagai daerah. Hal tersebut memicu tuntutan dari provinsi Papua, Aceh dan Timor Timur untuk memisahkan diri. Hutang luar negeri Indonesiapun semakin meningkat. 

Di sisi lainnya terjadi eksplorasi besar-besaran sumber daya alam Indonesia oleh perusahaan dari berbagai negara lain, yang bekerja sama dengan perusahaan yang merupakan bagian dari komunitas oligarki rezim pemerintahan. Sehingga pendapatan negara atas kerja sama tersebut sangat tidak proporsional sebagaimana seharusnya pihak pemilik kekayaan alam yang dieksplorasi. Demikian pula dengan pelaksanaan konsep "tricle down efect" yang digagas oleh beberapa tokoh yang lebih dikenal dengan "mafia Barkeley". 

Kebijakan ekonomi tersebut, hanya menjadikan perusahaan besar yang merupakan bagian dari komunitas elite politik oligarki cendana, semakin besar dan menggurita dengan berbagai anak perusahaan yang dinyatakan sebagai perusahaan menengah kecil penerima "tetesan" perusahaan besar yang mendapat dukungan anggaran negara. Sehingga terjadi praktik monopoli berbagai jenis barang ekonomi.

Pada tahun 1985, Indonesia dimasukkan sebagai negara berkembang yang tidak dapat menjadi negara maju. Terjebak dalam kondisi sosial kemasyarakatan, antara tingginya kemiskinan, rendahnya kualitas pendididkan dan kesehatan, rendahnya produksi dan daya saing, serta pendapatan perkapita penduduk rendah, sekaligus rendahnya pendapatan negara. Keseluruhan kondisi sosial tersebut saling mempengaruhi secara negatif (lingkaran setan). Negara yang dalam kondisi tersebut dikenal sebagai negara yang terjebak sebagai negara "middle income trap" (mit). Dimana secara statistik negara yang tidak mampu lepas dari "mit" selama lebih dari 29 tahun, nantinya akan memiliki kecenderungan sebagai negara gagal/negara bangkrut. 

Pada tahun 1998, akibat krisis ekonomi dunia, menimbulkan kehancuran perekonomian Indonesia yang tidak memiliki pondasi ekonomi. Runtuhnya bagunan ekonomi nasional, memicu ketidakpercaayaan rakyat pada pemerintah, yang akhirnya mengakhiri kekuasaan rezim Soeharto, dengan pengunduran diri selaku presiden pada tahun yang sama. 

Pelaksanaan tuntutan reformasi;  1. Supremasi hukum;  2. Pemberantasan KKN;  3. Mengadili Soeharto dan kroni-kroninya;  4. Amandemen konstitusi yang membatasi waktu jabatan presiden; 5. Pencabutan Dwifungsi ABRI; dan 6. Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya, sampai saat ini belum efektif pelaksanaannya. terutama tidak tuntasnya ageda "pengadilan Soeharto dan kroninya", mengakibatkan status politik dan status hukum Soeharto dan kroninya tidak jelas sebagai bahan pembelajaran dalam kerangka konsilidasi demokrasi Pancasila. 

Mengingat bahwa politik oligarki yang melibatkan elite komunitas meliter, elite komunitas birokrasi dan elite komunitas kroni "Cendana" yang telah melahirkan komunitas loyalis Soeharto secara turun temurun, berpotensi menjadi hambatan bagi pembangunan nasional di era Reformasi saat ini. Karena loyalis oligarki Orde Baru tersebut memiliki "mindset" yang kontra produktif bagi pelaksanaan agenda reformasi secara keseluruhan. Sekaligus menjadi hambatan bagi agenda konsolidasi demokrasi Pancasila saat ini. 

Di era reformasi saat ini, berdasarkan mandat UUD 1945, Indonesia sebagai negara demokrasi Pancasila, menganut sistim pemerintahan presidensil. Siklus pemerintahan yang berkuasa selama lima tahun, dimulai sejak pelantikan sebagai pejabat pemerintahan yang terpilih pada pemilu sebelumnya, dan diakhiri dengan pelantikan para pejabat politik periode lima tahun berikutnya. 

Pembangunan nasional yang dilaksanakan pada masa lima tahun kekuasaan pemerintahan terpilih, berdasarkan substansi dokumen visi dan misi calon pasangan presiden terpilih, sebagai pemenuhan janji politik di masa kampanye sebelumnya. Sesuai peraturan UU no. 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, seluruh substansi dokumen visi dan misi tersebut, akan menjadi prioritas nasional RPJMN periode lima tahun berkuasa. Substansi RPJMN yang ditetapkan dalam kerangka "melindungi" segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, "memajukan kesejahteraan umum", dan "mencerdaskan kehidupan bangsa", serta "ikut melaksanakan ketertiban dunia" berdasarkan kemerdekaan, "perdamaian abadi" dan "keadilan sosial". Substansi RPJMN harus sejalan dengan RPJPN periode 20 tahunan, yang berpedoman kepada "Tri Sakti"; Kedaulatan politik, Kemandirian Ekonomi dan Berkepribadian sebagai Bangsa, dalam memastikan terwujudnya "keadilan sosial begi seluruh rakyat Indonesia.

Pemilu yang konstitusional sebagai pilar utama demokrasi, selain sebagai instrumen pergantian kekuasaan yang paling baik, diharapkan dapat menghindari kemungkinan terjadinya praktik penyelenggaraan pemerintahan yang otoriter, sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Pilar penting lainnya dalam demokrasi adalah pers yang yang profesional dalam menyajikan informasi faktual dan berkualitas yang berperan sebagai panca indera rakyat. 

Untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, selain adanya lembaga pemerintahan, diamanahkan pada negara adanya lembaga independen sebagai mitra kerja pemerintah, antara lain; KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi, Ombudsman sebagai lembaga untuk memastikan kualitas pelayanan publik, MK sebagai lembaga penjaga konstitusi, serta komisi yudisial sebagai lembaga mengawal tegaknya negara hukum. Penyelenggaraan pemilu yang konstitusional, akan dapat menghasilkan pemerintahan yang memiliki "legitimasi politik" yang kuat, serta pejabat pemerintahanan eksekutif dan legelatif yang berkualitas. 

Pemilu dapat menjadi sarana pendidikan politik serta ukuran partisifasi masyarakat dalam pembangunan nasional, terutama bagi penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak dasar bagi seluruh rakyat. Persamaan persepsi antar pemangku kepentingan Pemilu dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, mutlak diperlukan. 

Keberhasilan pemerintahan demokratis menuntut partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh proses penyelenggaraan negara. Sejak proses penilaian dan memberi masukan pada visi, misi dan program pasangan calon presiden dan wakil presiden yang menjadi dasar sikap pilihan rakyat dalam pemilu. Serta penyusunanan perencenaan, pelaksnaan, monitoring, pengawasan dan penilaian kinerja pembangunan nasional rezim yang berkuasa, yang menjadi dasar bagi sikap politik rakyat dalam pemilu berikutnya. 

Tantangan Indonesia dalam rangka konsolidasi demokrasi Pancasila adalah rendahnya kualitas dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara, dan sistem demokrasi yang belum solid dari berbagai dimensi sosial (masih berusia muda), selain masih rendahnya ketersediaan pelayanan umum masyarakat dalam pemenuhan hak dasar. Secara statistik negara-negara demokrasi yang berhasil meningkatkan kemajuan negara sekaligus mensejahterakan rakyat, umumnya 20 persen atau lebih jumlah penduduknya berpendidikan setara sarjana. Sedangkan Indonesia sampai saat ini penduduk yang memilik nalar dan atau pendidikan setara sarjana hanya kurang dari 12% dari seluruh jumlah penduduk. 

Berbagai kekurangan inilah yang nampak pada pelaksanaan pemilu tahun 2019 yang baru saja usai. Dari berbagai permasalahan pemilu 2019, yang menonjol adalah permasalahan administrasi kependudukan, sehingga menghambat kepastian informasi tentang daftar pemilih, yang utama bagi hak konstitusi setiap rakyat. Selain itu adanya politik "post truth" yang digunakan dalam kampanye pemilu 2019, yang disertai penggunaan berita bohong atau berita yang tidak tepat dalam kampanye negatif terhadap lawan politik. Sehingga dapat menimbulkan emosional dari para pendukung yang kurang memiliki kemapuan nalar dan atau pengetahuan yang cukup baik untuk menilai informasi yang diketahuinya. Sehingga menimbulkan potensi perpecahan persatuan bangsa, yang berujung pada tanggal 21-22 Mei 2019, terjadi kerusuhan yang membawa korban kemanusiaan, baik kematian, cedera, kerugian material dan perasaan menakutkan bagi sebagian masyarakat di sekitar lokasi kerusuhan sekitar gedung Bawaslu, tanah abang, Jakarta pusat. 

Dalam kerangka konsolidasi demokrasi Pancasila, di mana seluruh dinamika sosial yang terjadi pada setiap pemilu, merupakan bahan pembelajaran kita semua untuk mencegah terjadinya pengulangan peristiwa buruk atau kesalahan yang telah terjadi, sekaligus dapat menjadi bahan penting bagi penyempurnaan penyelenggaraan pemilu di masa mendatang. Mengingat strategisnya pelaksanaan pemilu yang konstitusional dalam memastikan pencapaian tujuan bernegara, serta pemilu merupakan pilar utama bagi negara demokrasi, maka penyelesaian berbagai peristiwa kemanusiaan, baik peristiwa banyaknya kematian petugas KPPS saat bertugas, peristiwa "kerusuhan 2122" harus dapat diusut tuntas dan dipublikasikan kepada seluruh masyarakat.

* Konten ini adalah kiriman dari user, isi konten sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis/kreator/user. Ingin membuat konten di Watyutink? Klik di sini!

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar