Arah Pertemuan Lebak Bulus dan Legitimasi Politiks Jokowi
berita
Pikiran Bebas
Sumber Foto: wartakota.tribunnews.com 14 July 2019 10:25
Penulis

Pengamat Perubahan Sosial. Kandidat Doktor Sosiologi Universitas Indonesia

Pertemuan Jokowi dan Prabowo di stasiun MRT Lebak Bulus kemarin (13/7) cukup menarik perhatian publik. Pertemuan itu dianggap sebagai titik awal rekonsiliasi politik di tanah air. Isu rekonsiliasi politik memang cukup kencang dihembuskan oleh kubu Jokowi, terutama setelah keputusan MK yang menetapkan pasangan Jokowi-Makruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2019-2024. Apalagi, persidangan di MK diwarnai oleh berbagai aksi demonstrasi pendukung Prabowo dan terjadinya kekerasan massa yang mamakan korban jiwa. Karena itu, sejumlah pihak merasa perlu untuk mempertemukan Jokowi dan Prabowo, dalam rangka rekonsiliasi politik nasional.

Jika rekonsiliasi dimaknai sebagai the restoration of friendly relations, atau memulihkan hubungan persahabatan yang sempat rusak oleh kontestasi politik, maka rekonsiliasi tentu baik-baik saja. Namun, dalam konteks politik nasional, hubungan persahabatan (friendly relations) yang perlu dipulihkan, bukan hanya hubungan antara Jokowi dan Prabowo, melainkan juga hubungan antara pendukung kedua kubu, yang dalam taraf tertentu tidak mudah untuk dipertemukan. Karena itu, meskipun Jokowi dan Prabowo sudah bertemu di MRT Lebak Bulus, perang kata-kata antar pendukung keduanya di media sosial terus berlangsung.

Di kubu Prabowo, pertemuan Lebak Bulus cenderung melahirkan polarisasi, baik di tingkat elit politik, maupun pendukungnya di akar rumput. PKS masih tetap berharap Prabowo menjadi opisisi dan tidak bergabung dengan kekuasaan. PAN cenderung lebih pragmatis dan kelihatannya bersedia berada dalam kekuasaan. Sementara  di tingkat bawah, tidak sedikit pendukung Prabowo yang kecewa dan menuduh dia sebagai pengkhianat, karena tidak menghargai perjuangan mereka dalam proses politik selama ini. Tentu saja, hal ini akan menjadi pekerjaan rumah untuk Prabowo dan pendukungnya, bagaimana memperkuat kembali kerekatan politik seandainya pertemuan Lebak Bulus dianggap sebagai sebuah pilihan salah.

Sementara di kubu Jokowi, pertemuan Lebak Bulus disambut secara lebih positif oleh pendukungnya. Hal ini bisa dimaklumi karena setelah keputusan MK yang menetapkan pasangan Jokowi-Makruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2019-2014, yang dibutuhkan oleh Jokowi adalah legitimasi politik. Setelah keputusan MK, di ruang publik berkembang berbagai pandangan yang intinya adalah bahwa Jokowi merupakan presiden yang dimenangkan oleh MK, sedangkan legitimasi politik ada di tangan Prabowo. Terlepas kita setuju atau tidak setuju dengan ungkapan tersebut, ruang publik dihiasi oleh menurunnya legitimasi kepada Jokowi. Karena itu, Jokowi membutuhkan legitimasi politik melalui rekonsiliasi dengan lawan politiknya: Prabowo.

Suchman (1995) mendefinisikan legitimasi sebagai “a generalized perception or assumption that the action of an entity are desirable, proper, appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs and definitions. Jika kita mengacu pada definisi Suchman tersebut, maka terlihat bahwa legitimasi merupakan sebuah persepsi atau asumsi masyarakat terhadap sebuah tindakan (action), bahwa tindakan itu diinginkan, pantas, dan sesuai dengan sistem norma, nilai-nilai, kepercayaan, yang dikonstruksi secara sosial.

Dengan kata lain, legitimasi politik terhadap Jokowi ditandai dengan menguatnya persepsi dan dukungan masyarakat terhadap keputusan MK, bahwa keputusan tersebut (dan penetapan Jokowi-Makruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2014), sudah sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai, dan kepercayaan masyarakat, yang dikonstruksikan secara sosial.

Mengapa legitimasi politik ini penting? Pemimpin tanpa legitimasi akan berjalan hanya dengan otoritas formal (formal authority), yang memang sudah melekat pada jabatan formal seperti presiden dan wakil presiden. Pemimpin yang demikian rentan menghadapi gocangan-goncangan (shocks) secara politik maupun secara sosial. Tentu saja goncangan-goncangan sosial dan politik ini dapat mengganggu penjalanan pemerintahan Jokowi-Makruf Amien dalam lima tahun ke depan. Karena itu rekonsiliasi sangat dibutuhkan oleh pihak Jokowi untuk memperkuat legitimasi kekuasaannya, ditengah kuatnya tuduhan kecurangan yang dilakukan kubu Jokowi dalam pilpres 2019.

Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah pertemuan Lebak Bulus bisa memperkuat legitimasi Jokowi sebagai presiden dalam lima tahun mendatang? Sebagai langkah awal konsolidasi elit, maka pertemuan itu tentu saja membuka ruang ke arah tersebut. Namun, dalam perjalanannya nanti, legitimasi Jokowi sangat ditentukan oleh kualitas kinerja dan pilihan-pilihan kebijakan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa ini. Jadi, pertemuan Lebak Bulus hanya sebagai satu langkah awal saja yang memberi sinyal bagi penguatan legitimasi Jokowi secara sosial dan politik.

Jika pertemuan Lebak Bulus cenderung meningkatkan legitimasi politik Jokowi secara politik, sebaliknya terjadi pada Prabowo. Meskipun Prabowo dipuji sebagai negarawan yang mau membuka diri untuk kepentingan bangsa yang lebih besar, namun legitimasi Prabowo ke dalam pendukungnya cenderung melemah, dan berpotensi melahirkan polarisasi yang lebih lebar. Di tingkat pendukung akar rumput, legitimasi Prabowo jelas menurut drastis. Sementara di level elit pendukung, legitimasi Prabowo terpolarisasi ke dalam sejumlah kecenderungan, baik yang mendukung pertemuan Lebak Bulus, maupun yang menganggap pertemuan itu sebagai konsolidasi politik biasa saja.

Yang jelas, pertemuan Lebak Bulus dan polarisasi di dalam kubu Prabowo akan menjadi titik balik dalam politik Indonesia lima tahun ke depan, apakah Prabowo dan pendukungnya akan bergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi atau tetap berada di luar kekuasaan sebagai oposisi? Jika Prabowo dan koalisinya bergabung dalam pemerintahan Jokowi, maka ini merupakan sinyal bagi pelemahan demokrasi di tanah air, karena tidak adanya oposisi sebagai penyeimbang kekuasaan. Karena itu, kita masih menerka kemana arah pertemuan Lebak Bulus berujung. (Depok, 14/11/2019).

* Konten ini adalah kiriman dari user, isi konten sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis/kreator/user. Ingin membuat konten di Watyutink? Klik di sini!

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua