Demokrasi Kardus
berita
Pikiran Bebas
Sumber Foto: cnnindonesia.com 23 April 2019 13:15
Penulis

Aktivis 1980-an

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.

Kata ini berasal dari bahasa Yunani demokratía "kekuasaan rakyat", yang terbentuk dari demos "rakyat" dan kratos "kekuatan" atau "kekuasaan" pada abad ke-5 SM untuk menyebut sistem politik negara-kota Yunani, salah satunya Athena; kata ini merupakan antonim dari aristocratie "kekuasaan elit". Secara teoretis, kedua definisi tersebut saling bertentangan, namun kenyataannya sudah tidak jelas lagi. Sistem politik Athena Klasik, misalnya, memberikan kewarganegaraan demokratis kepada pria elit yang bebas dan tidak menyertakan budak dan wanita dalam partisipasi politik. Di semua pemerintahan demokrasi sepanjang sejarah kuno dan modern, kewarganegaraan demokratis tetap ditempati kaum elit sampai semua penduduk dewasa di sebagian besar negara demokrasi modern benar-benar bebas setelah perjuangan gerakan hak suara pada abad ke-19 dan 20. Kata demokrasi (democracy) sendiri sudah ada sejak abad ke-16 dan berasal dari bahasa Prancis Pertengahan dan Latin Pertengahan lama. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke IV SM sampai dengan abad ke VI SM. Demokrasi yang dipraktikkan pada waktu itu adalah demokrasi langsung (direct democracy), artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara.

Sementara Indonesia memang sudah cukup lama menganut sistem demokrasi, Namun apakah demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik saat ini? 

Keadaan Indonesia saat ini masih jauh dikatakan sudah jauh lebih baik. Justru sebaliknya, Indonesia terus mengalami kemunduran dan masih jauh dari sempurna dalam bidang politik, ekonomi dan sebagainya. Indonesia memang masih mempunyai segudang masalah. Masalah yang di hadapi di Indonesia memang berat tapi jika tidak ada ketegasan dari pemerintah akan membuat masalah-masalah yang ada akan semakin sulit dan kepercayaan masyarakat pada kinerja dan efektivitas pemerintahan akan semakin berkurang. Dengan begitu pada akhirnya pemerintahan tidak akan memiliki legitimasi.

Pesta demokrasi di Indonesia pada 2019 ini, adalah pertama kali dalam sejarah, Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) diselenggarakan secara serentak pada hari yang sama, 17 April 2019. Sementara pada 2014, Pileg digelar lebih dahulu pada 9 April 2014 untuk menentukan apakah partai peserta pemilu bisa lolos ke parlemen atau tidak. Selain itu juga untuk menentukan berapa persen suara yang didapatkan masing-masing partai. Hasil Pileg itu, menjadi landasan untuk menentukan komposisi koalisi partai dalam mengusung calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres yang digelar tiga bulan setelahnya, 9 Juli 2014. 

Merujuk pada UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres (kini sudah dibatalkan), partai atau koalisi partai bisa mengusung capres-cawapres apabila memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional. 

Dengan adanya Pemilu serentak 2019 itu, para pemilih harus mencoblos 5 surat suara sekaligus di bilik suara. Lima surat suara itu untuk memilih anggota DPRD tingkat kabupaten/kota, anggota DPRD tingkat provinsi, anggota DPR, anggota DPD, serta calon presiden dan wakil presiden. Keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait gelaran pilpres dan pileg yang digelar serentak menuai kritikan dari masyarakat. Alasannya, masyarakat hanya terfokus pada pilpres saja. Adapun realitasnya KPPS tidak siap menghadapi cara penghitungan yang valid, dengan memasang hasil C1 selama 7 X 24 Jam dan realitasnya banyak sekali KPPS yang tidak melakukannya.

Persoalan yang muncul justru dilakukannya “kecurangan” terhadap hasil pemilu tersebut. Seperti kasus di Jambi yang membakar kardus C1, apalagi tersangka adalah seorang caleg. Belum lagi banyak C1 yang dicuri, dirampok dan lain-lain.

Sejak awal pilpres dan pileg serentak 2019 diperkirakan akan menimbulkan masalah tersendiri. Kotak suara dari kardus telah mendapat kritik dari berbagai kalangan. Sepertinya KPU terus saja melakukannya dengan pengadaan kotak suara menggunakan kardus. Yang terjadi adalah kualitas demokrasi kita menjadi demokrasi kardus yang kental akan adanya aroma “kecurangan”. 

Mulai dari dibuatnya regulasi pemilu di parlemen mengenai ambang batas presidential dan ambang batas parlemen, kemudian regulasi yang mengizinkan pemakaian kardus dan adanya aturan bagi orang gila untuk memilih. Setelah seluruh regulasi berhasil diundangkan mulailah metodologi mengumpulkan lembaga survei ke istana agar survei politik sesuai dengan hasil pesanan dari kelompok tertentu.

Adanya regulasi dan berkumpulnya lembaga survei dalam satu nada dan irama, dan upaya petahana meminta TNI/Polri untuk menyuarakan keberhasilan pemerintah di seluruh negeri. Juga melalui seluruh media mainstream yang diatur dengan pola ala jaringan Opsus yang kini kembali mengelilingi rezim saat ini. 

Mobilisasi pun terjadi di semua kementerian dan BUMN untuk memilih petahana. Siapapun yang berbeda pilihan akan berhadapan dengan petahana dan harus siap dengan konsekuensi non job atau menjadi bahan bully para pendukung petahana.

Menjelang pelaksanaan pemilu tanggal 17 April 2019 ini terselenggara, ternyata suara rakyat yang menginginkan perubahan berbeda dengan hasil pemilu kardus yang dengan begitu masif melakukan "kecurangan dan kebohongan publik". Suara rakyat tanpa ampun di bajak oleh tangan-tangan petualang politik ala lembaga survei yang terlebih dahulu telah di kondisikan oleh pihak istana yang mengumumkan hasil quick count (QC) yang sempelnya diambil melalui mekanisme pemilu yang penuh dengan kecurangan sistematis.

Rakyat ternyata memiliki kewarasan berpikir dan tentu tidak mudah diyakinkan oleh hasil QC. Mereka lebih percaya dengan hasil hitung TPS ketimbang hasil QC. Kenapa rakyat tidak lagi percaya terhadap hasil QC, hal itu disebabkan para "surveyor" pada jauh hari sebelumnya sudah berkumpul di istana. Kepercayaan dan simpati publik pun hilang terhadap kaidah keilmuan karena seringkali survei meleset dari hasil akhir dalam pemilihan dan para "surveyor" tersebut banyak yang berafiliasi dengan partai pendukung rezim atau disewa untuk memenangkan parpol tertentu yang juga menjadi bagian pendukung petahana. 

Banyaknya lembaga survei yang tidak berani berterus terang dengan membuka kontrak politik mereka kepada publik, tentang siapa parpol dan pengusaha yang membayar mereka bisa jadi salah satu penyebab ketidak percayaan publik terhadap lembaga survei tersebut. 

Kini kisruh yang terjadi dalam pemilu akan menjadi akumulasi makin bertambahnya ketidakpercayaan publik, dan dapat menyebabkan gelombang kemarahan publik yang begitu besar jika tidak bisa dicarikan solusi yang konfrehensif dalam menyelesaikan polemik yang terjadi. 

Kepanikan petahanan nampak setelah Prabowo menyatakan kemenangannya dengan RC yang dia miliki. Kemudian mengutus Luhut untuk menjadi mediator dan ditolak oleh pihak BPN. Hal itu yang membuat petahana menjadikan Jakarta seolah-olah siaga 1.

Ditambah dengan dikirimnya sekitar 200 personel Brimob Polda Maluku ke Jakarta guna membantu pengamanan Jakarta pasca-Pemilu 2019. Pengiriman 2 Satuan Setingkat Kompi (SSK) personel Brimob Polda Maluku itu dilakukan guna membantu petugas kepolisian yang saat ini tengah mengamankan Ibukota pasca-pemilu 17 April 2019. 

Kedatangan ratusan personil Brimob ke Jakarta telah menunjukan bahwa adanya ketegangan diakhir pemilu 17 April 2019. Keberadaan Brimob ke Jakarta juga telah memberikan pelajaran, bahwa "Demokrasi Kardus" tidak memberikan kemajuan demokrasi, tapi justru menunjukkan bahwa pemilu kali ini menjadi yang terburuk sejak era reformasi. Semoga saja bukan demokrasi kardus yang kita lihat realitas  di atas.

Melihat realitas tersebut, kita menjadi malu terhadap para pendiri bangsa, karena bangsa ini dibangun dan didirikan oleh para pendiri bangsa dengan mengedepankan nilai moral dan etika dalam berpolitik, para pendiri bangsa tidak pernah mengajarkan pemilu yang curang dan manipulatif. Jadi para penyelenggara pemilu belajarlah dari hasil pemilu 1955 yang tidak ada rekayasa maupun kecurangan, karena saat itu bangsa ini dipimpin oleh para penyelenggara pemilu yang jujur dan tidak banyak berbohong.

* Konten ini adalah kiriman dari user, isi konten sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis/kreator/user. Ingin membuat konten di Watyutink? Klik di sini!

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar