Ekonomi Kuasa Modal
berita
Pikiran Bebas
Ilustrasi kan watyutink.com 12 June 2019 09:50
Penulis

Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES)

Ekonomi dunia saat ini ditentukan oleh kuasa modal. Siapa yang punya modal finansial lebih besar, dia yang menentukan keputusan ekonomi individu keseharian. 

Praktik kongkritnya, perusahaan yang bekerja dalam sistem perseroan. Dalam sistem perusahaan perseroan ini, siapa yang punya saham lebih besar maka dialah yang menentukan keputusan perusahaan. 

Hari ini, sistem kerja perusahaan sebagai basis penentu keputusan ini yang dominan. Dunia hari ini ditentukan oleh keputusan mereka para pemilik modal perusahaan.

Perusahaan perseroan didirikan oleh para penanam modal adalah tempat untuk mencetak barang dan atau jasa. Para pemilik  perusahaan bekerja untuk mengejar keuntungan dengan memperkerjakan para buruh yang hanya punya kepandaian dan tenaga. 

Para pemilik modal dengan porsi sahamnya yang dominan menentukan seluruh keputusan perusahaan. Mereka yang bekerja dan masyarakat hanya dalam posisi sebagai obyek kebijakan mereka. 

Perusahaan dalam rangka mengejar keuntungan dapat saja memutuskan untuk menggaji pekerja serendah rendahnya. Mereka dapat saja mengambil keputusan untuk memproduksi barang yang menbahayakan kemanusiaan. Mereka dapat saja memutuskan operasi perusahaan itu dengan merusak lingkungan. Semua dengan satu tujuan : orientasi keuntungan. 

Sistem kerja model perusahaan perseroan ini memungkinkan bagi seseorang untuk menumpuk kekayaan pada segelintir orang. 

Kekuatan modal yang terus menumpuk dalam sistem kepemilikkan orang seorang ini pada akhirnya jadi penentu kebijakan bukan hanya bagi perusahaan mereka, tapi juga kebijakan bagi semua orang. 

Mereka yang semakin kaya dan menguasai seluruh sektor ekonomi apa saja maka disebutlah sebagai konglomerat. Di Indonesia ini tidak perlu saya sebutkan lagi siapa mereka, semua orang bisa menghapalkanya.

Mereka saat ini bukan saja menjadi kaya raya dengan harta yang tak habis dimakan tujuh turunan. Di Indonesia, empat keluarga saja kekayaannya sama dengan 100 juta warga negara (Suisse, 2016). 

Pengaruh mereka hari ini bukan hanya  di perusahaan mereka. Bukan hanya pengaruhi nasib bagi ribuan atau puluhan ribu orang di perusahaan mereka. Tapi mempengaruhi keputusan seluruh warga negara. Sebab mereka itu bukan hanya pengusaha tapi pintar mempengaruhi produk aturan dan hukum serta kebijakan negara yang memberi untung bagi kepentingan mereka. 

Maka dari itu berlakulah hukum, aturan dan kebijakan negara dengan logika apa yang baik untuk mereka, maka itu baik juga untuk rakyat seluruh Indonesia. Dan anda sudah bisa terka, baik untuk mereka itu berarti seperti apa. 

Kembalikan Ekonomi Ke tangan Kuasa Warga Negara

Apa yang ada saat ini tidak bisa kita sesali lagi. Sebab begitulah dunia itu bekerja. Dunia memang tidak bellini, tidak suci. 

Tapi apakah sistem ekonomi ini dapat kita arahkan agar sesuai dengan kepentingan warga negara kebanyakan ? bagaimana sebetulnya sistem ekonomi kita itu dapat kita kembalikan sesuai dengan maunya Konstitusi, aturan dasar negara ini? Sistem itu disebut sebagai DEMOKRATISASI EKONOMI! SISTEM EKONOMI KUASA WARGA!

Demokrasi ekonomi adalah sebuah sistem yang memberikan peran dan posisi yang sama dari setiap warga negara dalam proses produksi, konsumsi dan distribusi ekonomi. Artinya setiap warga negara itu sebetulnya punya hak yang sama dalam menentukan keputusan ekonomi negara. Persis seperti logika demokrasi politik kita, satu orang satu suara!

Bagaimana caranya agar sistem demokrasi ekonomi atau sistem ekonomi kuasa warga ini bekerja ?

Berikut agenda penting yang perlu kita kerjakan bersama:
1. Bentuk koperasi di seluruh sektor ekonomi di setiap lingkungan anda. Di RT/RW, kantor kantor, di desa dan kota. Buat perusahaan koperasi dimanapun dengan tujuan untuk penuhi kebutuhan anda secara bersama. Apa yang tak dapat anda kerjakan sendiri sendiri maka kerjakan secara bersama sama. Apa yang sudah dikerjakan sendiri sendiri tak perlu dikerjakan oleh koperasi.

2. Anda baru saja memilih wakil anda di Dewan Perwakilan Rakyat dan juga Presiden, Gubernur, bupati dan walikota. Minta mereka untuk koperasikan seluruh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa. Ini semua agar anda punya kuasa atas perusahaan dan ikut menentukan kebijakan perusahaan-perusahaan itu. 

3. Bagi perusahaan-perusahaan swasta dan konglomerat yang sudah terlanjur berjalan selama ini maka kita hanya bisa minta Pemerintah untuk keluarkan peraturan bagi mereka seperti : minta agar segera keluarkan UU/ Perppu yang mengharuskan perusahaan itu untuk membagi saham perusahaan bagi semua pekerjanya. Minimal 20 persen saja.Selain pembatasan atas rasio gaji tertinggi dan terendah maksimal 20 kali lipat. Sebab hari ini ada gaji karyawan perusahaan yang selisihnya antara jabatan karyawan tertinggi dan terendah itu sampai  ratusan kali bahkan ribuan kali. Di Amerika Serikat yang kita tuduh sebagai pelaksana sistem kapitalis saja disana ada UU kepemilikkan pekerja ( employee share ownership programme-ESOP) yang ditanda tangan setengah abad silam. 

Demikianlah demokrasi ekonomi itu harusnya bekerja. Hukumnya jelas, apa yang tak kamu miliki itu tak akan mungkin akan dapat kamu kendalikan. 

Satu hal lagi, pendiri republik ini, Bung Hatta tegas sekali memberikan penjelasan: bahwa sistem demokrasi itu akan berjalan apabila juga bekerja dalam keseharian. Apabila demokrasi politik saja yang bekerja tapi tanpa demokrasi ekonomi maka hidup sehari harimu akan dikendalikan oleh autokrasi!(1951)...ini artinya hidup sehari harimu dan seluruh aturan hidupmu sebagai warga negara ditentukan oleh konglomerat kaya raya itu!

* Konten ini adalah kiriman dari user, isi konten sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis/kreator/user. Ingin membuat konten di Watyutink? Klik di sini!

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FX Sugiyanto, Prof.

Guru Besar Universitas Diponegoro

FOLLOW US

Pengusaha Harus Aktif Lobi AS             Kematian Petugas KPPS Tidak Ada Yang Aneh             Memerangi Narkoba Tanggung Jawab Semua Pihak             Pendekatan yang 'Teenager Friendly'             Pendampingan Tiga Tungku             Perda Dulu Baru IMB             Kelalaian Negara dalam Misi Kemanusiaan             Kematian Petugas Medis; Pemerintah Harus Berbenah             Daerah Terpencil Sebagai Indikator Keberhasilan             Resiko Petugas Sosial