Koalisi Isolasi Politik Partai Demokrat
berita
Pikiran Bebas
Sumber Foto: Jawapos 12 May 2019 16:00
Penulis

Aktivis 1980-an

Ketika saya dapat telepon dari ketua DPD Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta tentang ucapan dari ketua pemenangan BPN yang mengatakan “Ngapain AHY dateng, kita udah pasti menang" saat akan kampanye di Solo, saya jadi tidak habis pikir dan menyesalkan, kenapa kalimat itu muncul dari seorang ketua pemenangan Pilpres 2019 kepada ketua DPD Partai yang berkoalisi dan mengusung Prabowo-Sandi menjadi Capres dan Cawapres 2019. 

Pernyataan itu membuat suasana politik koalisi menjadi kurang elok jika diutarakan oleh ketua pemenangan pusat BPN. Hal ini yang membuat salah satu dari rangkaian panjang ‘niat’ koalisi saya pertanyakan.

Sebab sejatinya koalisi itu adalah sebuah kerjasamanya, yang masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Sebab aliansi seperti ini mungkin bersifat sementara atau berasas manfaat. Karena dalam pemerintahan dengan sistem parlementer, sebuah pemerintahan koalisi adalah sebuah pemerintahan yang tersusun dari koalisi tersebut dan terciptanya hubungan saling menguntungkan. 

Pembentukan kekuatan pemerintahan koalisi pertama kali dikenalkan oleh seorang filsuf muda Indonesia Dian Fernando Sihite, berdasarkan teorinya, ia kemukakan sebuah pemerintahan akan sangat kuat apabila koalisi yang dibentuk merupakan koalisi bayangan, artinya koalisi yang terbentuk bukanlah koalisi yang sesungguhnya. Koalisi bayangan juga berarti tidak ada koalisi namun pemerintah yang menguasai parlemen dan media menampilkannya sebagai suatu koalisi. 

Dari hal diatas kita bisa melihat bagaimana kolisi Prabowo–Sandi tidak menciptakan suasan dialektika koalisi, melainkan tercptanya dialektika kepentingan saja yang berorientasi kekuasan. Sebab, pada dasarnya politik adalah terciptanya ruang dialog yang rasional, yang mampu menggerakan pemikiran menjadi gerakan. 

Kita harus melihat lebih jauh dari niat koalisi awal terbentuk, dimana masing-masing partai memiliki platform yang berbeda tetapi disatukan dengan sebuah kepentingan taktis dan strategis untuk kemenangan Prabowo–Sandi. Hal itu adalah modal awal kita berkomitmen membangun koalisi.

Dari awal sikap Partai Demokrat sudah disampaikan oleh SBY lewat rapat internalnya bahwa PDIP dan Partai Gerindra sebagai partai yang paling diuntungkan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang. Sebab, SBY menilai kedua partai tersebut memiliki calon presiden yang berasal dari kader partai tersebut.

Menurutnya, itu konsekuensi dari Pemilu 2019 yang pemilihan legislatif dan pemilihan presiden berlangsung serentak. Pernyataan tersebut sangat wjar karena SBY melihat realitas politik ke depan. 

PAN dan PKS  dari koalisi adil makmur mampu memanfaatkan pilpres 2019 ini. Sementara Partai Gerindra yang memiliki capres dan cawaprenya justru tidak naik secara signifikan. Justru Partai Demokratlah yang sudah diprediksi oleh SBY tidak diuntungkan, sehingga suaranya turun. 

Dari realitas diatas PAN dan PKS mampu menarik sentimen pendukung 212, sebab kedua Partai tersubut mampu menunjukkan keberpihakan secara jelas dalam aksi 212 selama ini, Sementara AHY sebagai ketua KOGASMA belum cukup mampu menunjukkan kiprahnya di dunia politik. 

Kehadirannya dalam kancah politik di pilkada DKI Jakarta masih belum mampu mempertahankan atau menaikan suara bagi partai Demokrat. Untunglah kegusaran SBY sebagai Ketum Partai Demokrat sudah  di sampaikan sebelum kampanye pemilu berlangsung.

Pemilu 17 April 2019 adalah awal dari pemilu serentak yang diselenggaran berbarengan di Indonesia, dimana bukan hanya sukses, melainkan juga terjadi tragedi yang memilukan. 500 lebih anggota KPPS dan lebih dari 2000 orang sakit diseluruh Indonesia. 

Kita harus mengheningkan cipta atas tragedi tersebut. Presiden Jokowi mengatakan bahwa itu adalah takdir. Walaupun banyak yang mengatakan patut “dicurgai” bahwa tragedi tersebut tidak wajar. Sebab tragedi tersebut telah menyita pemberitaan baik media mainstrem maupun sosial media, dan itu memberikan pembelajaran terhadap pemilu serentak yang harus dievalusi.

Isolasi Politik

Awalnya adalah pertemuan AHY dengan Jokowi hingga terjadinya suasana panas ditubuh koalisi adil makmur. Pertemuan tersebut dianggap AHY telah melakukan manuver dengan petahana atau "bermain dua kaki". Sehingga muncul framing sampai di bully di media sosial. 

Sebab dalam quick count Jokowi telah menang 56 persen dan Prabowo kalah 43 persen. Disisi lain, Prabowo telah mendeklarasikan kemenangannya dengan 62 persen lewat real countnya. Kemudian muncullah perang pernyataan politik yang terjadi secara masif, bahwa partai Demokrat dikatakan sebagai partai banci yang bermain dua kaki. 

Sementara dari kubu petahana menyatakan partai Demokrat memberikan sinyal bergabung ke Jokowi. 

Framing tersebut telah menjadi liar lalu memberikan kesan seolah-olah AHY adalah representasi dari partai Demokrat dalam pertemuan tersebut.

Padahal sudah dijelaskan oleh AHY paska pertemuan, bahwa pertemuan tersebut atas inisiatif Jokowi dan sudah sepantasnya AHY datang karena diundang Presiden di Istana.  

Sementara disisi lain, Sekjen partai Demokrat juga menegasankan bahwa partai Demokrat masih ada didalam koalisi, jadi tidak elok kalau meninggalkan kawan. Tapi pernyataan tersebut bukan menurunkan tensi politik, melainkan justru lebih panas ketika HNW dari PKS mengatakan bahwa kemenangan 62 persen Prabowo adalah masukan dari partai Demokrat, hingga Janson dari PD memberika klarifikasi bahwa hitungan tersebut jauh sebelum koalisi terbentuk dan itu data riil internal partai Demokrat dari DPD seluruh Indonesia yang mendukung Jokowi dan Prabowo. 

Penjelasan Janson alih-alih meluruskan pernyataan HNW, tapi justru digoreng sedemikian rupa seolah-olah apa yang dikatakan HNW benar adanya. 

Dari realitas itu muncul pernyataan Andi Arief yang menambah kondisi koalisi menjadi lebih panas. Ketika AA, demikian panggilannya, memberikan komentar lewat Twitter bahwa Prabowo telah percaya oleh ‘setan gundul’ di sekitarnya. Ditambah dengan pernyataan Rachland, bahwa Prabowo ngambek yang akhirnya tidak jadi bezoek bu Ani yang sedang sakit di Singapura. 

Melihat itu semua, Andre Rosiade dari BPN yang menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melarang Partai Demokrat untuk keluar dari koalisi. Andre juga mengaku menghormati pilihan politik masing masing partai politik dalam menentukan sikap. Partai Gerindra dan Badan Pemenangan Nasional tidak akan memaksa partai politik manapun untuk bertahan di koalisi.

Perang statemen ternyata tidak menjadikan tensi politik koalisi mereda. 

Melihat kondisi tersebut, sangat ironis jika bangsa Indonesia yang seharusnya merasa lega dan bersyukur bahwa pesta demokrasi telah berlangsung damai lalu aman, namun realitasnya tidaklah demikian. 

Setelah pemilu 2019, situasi kembali dirundung adanya ketidak pastian politik sampai 22 Mei 2019. Sebab, penghitungan suara yang dianggap telah terjadi indikasi kecurangan membuat suasana politik Indonesia jadi tidak menentu. 

Demonstrasi isu kecurangan menjadi topik utama, selain isu meninggalnya 500 KPPS. Hal itu lebih dikarenakan ruang dialog sudah tidak dipakai dalam politik. Hal mana bisa merusak tatanan politik kedepan. 

Pertemuan AHY dengan Jokowi yang dianggap menjadi pemicu hal diatas, memunculkan pertanyaan, kenapa BPN tidak mempertanyakan pertemuan sebelumnya, yakni ketika Ketum PAN Zulkifli Hasan bertemu dengan Jokowi? Kenapa gorengan framing politik hanya terjadi pada AHY ? apakah dia anak SBY ? ataukah karena ada bangunan deal politik tertentu yang terganggu setelah AHY Bertemu Jokowi ? Ataukah belum puas mengganggu AHY dalam pilkada DKI Jakarta ? 

Pertanyaan yang hanya bisa menduga-duga saja dengan kondisi tersebut di atas. 

Rumor liar, telah menghantui cara berpikir rakyat yang semakin terbelah, dan dari itu semua pasti ada yang diuntungkan.

Seolah-olah kontestasi pilpres sudah menghentikan substansi dari politik, yaitu dialog. 

AHY dan Parta Demokrat seperti diisolasi dalam koalisi untuk tidak boleh melakukan dialog dengan siapapun. Lalu mereka bebas melakukan apa saja sampai mengadukan ke Bawaslu dengan mengerahkan pendukungnya atas indikasi kecurangan. Aneh dan tidak masuk akal. 

Sebab dialog oleh siapa pun tidak dibatasi dalam koalisi. Dalam menghadapi kebuntuan politik, cara terbaik adalah melakukan dialog. 

Jangan kita sebagai politisi hanya mau menang sendiri dan mengabaikan peran serta rakyat yang dengan antusias tinggi mensukseskan pemilu 2019. 

Semoga saja kita semakin dewasa dalam menghadapi tantangan politik kedepan dengan mengingat kata George Bernard Shaw, penulis dan Peraih Nobel sastra (1925) dari Irlandia “Kebutuhan politik terkadang berubah menjadi kesalahan politik”.

* Konten ini adalah kiriman dari user, isi konten sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis/kreator/user. Ingin membuat konten di Watyutink? Klik di sini!

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Enny Sri Hartati, Dr.

Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perlu Inventarisasi Perundangan dan Peraturan             Bukan Jumlah Peraturan Tapi Korupsinya Yang Penting             Sektor Pertanian Masih Gunakan Paradigma Lama             Gelombang Spekulasi Politik             Demokrasi Tanpa Jiwa Demokrat             Rekonsiliasi Sulit Terjadi Sebelum 22 Mei             Industri Manufaktur Memperkokoh Internal Perekonomian             Dibutuhkan Political Will, Bukan Regulasi             Kasus Makar Bernuansa Politis             Pasal Makar Ancam Demokrasi