Kudeta Dengan Hoax
berita
Pikiran Bebas
ilustrasi gie watyutink.com 11 May 2019 15:30
Penulis

Mantan Asisten Teritorial Kepala Staf TNI-AD

Pesan Bung Karno pada HUT kemerdekaan RI ke 21 tanggal 17 – Agustus – 1966 tentang JASMERAH (JAngan Sekali-kali MEninggalkan sejaRAH) untuk masa kekinian perlu untuk disegarkan kembali dari ingatan publik, terlebih untuk elit nya. Bagaimana tidak, kalau realitanya dalam berdemokrasi  sebagian elite negeri ini menempatkan Pemilu seperti perang, seolah sah menggunakan segala cara, demi tercapainya tujuan. Dan layaknya kaum anarkhi, di antara mereka tak terkecuali yang berlatar belakang mantan elit TNI / Polri tidak peduli akibat yang bisa ditimbulkannya. Padahal mereka tahu persis bahwa bila cara yang ditempuhnya “kebablasan”, resikonya bisa berakibat fatal bagi kemanusiaan dan bahkan eksistensi bangsa dan negara.

Demokrasi Bukan Anarkhi.

Sejarah mencatat, bahwa dalam kaitan bernegara di masa lalu, berulang kali sesama anak bangsa kita saling bunuh membunuh. Sudah barang tentu, dibarengi jatuhnya korban dengan jumlah yang tidak kecil. Belum lagi dampak ikutan berupa kehidupan sosial yang memprihatinkan yang diderita puluhan juta keturunan para korban. Pengalaman tersebut semestinya dijadikan pelajaran berharga bagi kita semua, agar kedepan tidak terulang kembali. Apalagi kalau kita mau menggali apa sebenarnya yang diperebutkan oleh para pendahulu kita yang membuat mereka saling membunuh. Bukankah bangsa ini telah menjadi korban dari perebutan pengaruh kepentingan pihak-pihak tertentu, termasuk yang diatas-namakan persaingan ideologi yang tergelar saat itu.

Bukankah semestinya elit negeri ini berkomitmen kuat untuk bersama-sama membangun demokrasi melanjutkan hasil reformasi, karena hanya dengan demokrasi kita dapat menihilkan atau setidaknya meminimalkan penistaan dan atau pendholiman kemanusiaan oleh sesama anak bangsa. Maka tidak sepatutnya dalam rangka Pemilu bangsa ini menggunakan cara-cara propaganda, agitasi dan mobilisasi massa dengan issue yang bisa merusak sendi-sendi kebhinekaan, disamping penyebaran berita bohong, ujaran kebencian dan juga fitnah. Karena bukan demokrasi, kalau tidak didasarkan pada hukum dan fatsun politik yang berlaku.

Untuk kepentingan Pemilu 2019, DPR RI yang anggotanya juga mewakili Partai masing-masing bersama Pemerintah telah menerbitkan UU Nomor: 7. Tahun 2017 Tentang Pemilu. DPRRI pulalah yang memilih komisioner KPU. Sementara itu, aturan main yang sifatnya tehnis yang dibuat KPU juga telah terkonfirmasi oleh DPR dan Pemerintah selaku lembaga pembentuk UU. Adapun pelaksanaan Pencoblosan, TPS digelar sesuai wilayah RT/RW dan kepanityaan dimasing-masing TPS juga diawaki oleh penduduk setempat. Dan di tiap TPS, masing-masing Peserta Pemilu juga menempatkan Saksi yang ikut menandatangani dokumen C-1 tentang Rekap Penghitungan Suara di TPS.

Begitu pula untuk penghitung perolehan suara di tingkat nasional oleh KPU, diatur secara berjenjang dengan pleno dimasing-masing jenjang bahkan dengan durasi 35 hari juga atas kesepakatan para pembentuk UU. Sedang dukungan IT yang digunakan juga digelar secara terbuka untuk umum, sehingga publik bisa mengakses langsung untuk mengkonfirmasi validitas perolehan suara di TPS dan dibarengi dengan hak untuk klaim perubahan data.

Memang mustahil KPU dapat memberi jaminan bahwa seluruh petugasnya dari pusat sampai dengan TPS untuk tidak melakukan kecurangan. Namun bila ternyata terjadi kecurangan, dipastikan sebagai kasus. Karena dengan pengorganisasian dan mekanisme kerja KPU sebagaimana dijelaskan diatas, KPU tidak mungkin bisa melakukan kecurangan secara TSM (Terstruktur, Sistemik dan Masive) sebagaimana yang dituduhkan sejumlah pihak belakangan ini.

Persoalan yang mendasar, karena tuduhan KPU curang tidak dibarengi bukti pendukung yang valid. Begitu pula dalam hal penghitungan perolehan suara internal yang mereka lakukan juga tanpa pernah membuka hasil penghitungan untuk umum. Lantas bagaimana mungkin rakyat dengan akal sehat serta nuraninya bisa percaya atas kebenaran tuduhan dan hasil penghitungan perolehan suara yang mereka umumkan.

Di balik Rencana Kudeta HOAX.

Kondisi aneh yang berkembang pada Pemilu 2019 yaitu terjadinya sinergi antara sejumlah tokoh yang beda aliran, paham, ideologi dan bahkan habitat mereka bertentangan satu dengan lainnya dalam satu wadah perjuangan. Dalam prakteknya dalam wadah perjuangan tersebut, sejumlah  mantan elit TNI/Polri yang notabene sebagai Benteng Pancasila bisa bersatu padu bahu membahu dengan mereka yang sedang berjuang justru hendak mengganti dasar negara Pancasila. Dan kondisi tersebut dapat dipastikan, bahwa persekutuan mereka terjadi karena adanya kesamaan karakter dan kepentingan, ibarat “tumbu ketemu tutup”.     

Karenanya dapat dipahami kalau jauh sebelum tahapan Pemilu dimulai, issue PKI dan pemutar balikkan fakta keberhasilan Pemerintah bahkan ujaran kebencian dan apalagi sekedar HOAX “disemprotkan” kepada publik. Dan kemudian disusul dengan issue tenaga kerja asing dan penguasaan ekonomi nasional kita oleh ASING & ASENG, serta banyak lagi cemoohan dan penilaian “miring” terhadap buruknya kehidupan sosial lainnya.  Kiranya sangat tepat istilah yang digunakan Capres 02 untuk menggambar realitas yang ada bahwa Ibu Pertiwi tengah “diperkosa”. Tapi yang bersangkutan dan Timses nya lupa bahwa rakyat kita cerdas, mereka tahu persis siapa pelaku dan kapan pemerkosaan tersebut terjadi, serta siapa sesungguhnya rezim yang menyelamatkan dan kemudian mentherapinya.

Persoalan menjadi sangat memprihatinkan, ketika Capres 02 dalam hitungan waktu  hanya beberapa jam setelah pencoblosan usai, kemudian mendeklarasikan kemenangan yang disertai sujud syukur segala. Dan pasca sujud syukur yang ketiga, sejumlah tokoh pendukungnya ramai-ramai  mengajak rakyat melalukan “people power” dengan  alasan kecurangan pemilu. Dan belakangan tepatnya pada tanggal 1 Mei 2019 sejumlah ulama melakukan Ijtima-III yang isinya antara lain tentang Kecurangan TSM dalam Pemilu dan meminta Bawaslu mendiskwalifikasi Paslon 01.

Beranjak dari pendekatan ilmu politik, rangkaian penyikapan hasil penghitungan hasil suara pemilu  tersebut diatas bisa jadi sebagai prolog dari rencana kudeta dengan hoax yang puncaknya menunggu terjadinya kerusuhan sosial atau kondisi “chaos” yang tengah dipersiapkan. Sementara itu ditilik dari tokoh yang tampil dipermukaan, dipastikan mereka hanyalah “wayang” yang sedang dimainkan oleh sang Dalang yang merangkap Operator. Maka pertanyaan yang harus dijawab oleh kita bersama adalah “Siapa Pemangku Hajat Yang Berkepentingan Menanggap Wayang”. Dan sebetulnya untuk mengetahui siapa penanggap wayang yang sesungguhnya, bukanlah pekerjaan yang sulit sulit amat.

Mereka adalah pihak-pihak bermasalah yang selama memperkosa Ibu Pertiwi sehingga takut terhadap bayang-bayang dirinya sendiri. Dan bagi mereka kemenangan Paslon-01 adalah saat datangnya “skaratul maut”. Sebagian dari mereka begitu serius, karena mengira bahwa untuk lepas dari “kematian” hanya ada satu cara yaitu ketika Pemilu 2019 gagal, sehingga muncul kesempatan untuk menampilkan tokoh dari lingkungan mereka sendiri sebagai penyelamat keadaan layaknya seorang pahlawan. Dan target minimal yang mereka kerjakan tak lebih hanya untuk membuat posisi tawar dengan harapan Pak JKW mau bagi-bagi kekuasaan dalam pemerintahan mendatang.

Disisi lain, untuk membatalkan rencana digelarnya pertunjukan wayang, sesungguhnya juga pekerjaan yang sangat mudah. Karena jejak kejahatan yang mereka buat sudah lama diketahui publik. Dan untuk melumpuhkan penjahat, seorang polisi tidak perlu menembak kepala penjahat, tapi cukup dengan menembak kaki bagian bawah seperti jari kelingking sekalipun.

Sedang pemantik yang bisa menyulut terjadinya kerusuhan sosial atau kondisi chaos dalam waktu dekat adalah bentrokan antar massa pendukung paslon pada saat pengumuman perolehan suara oleh KPU tanggal 22 Mei 2019 mendatang. Untuk itu seruan pengerahan massa pendukung dari salah Paslon tidak perlu diimbangi oleh pendukung Paslon lainnya. “Sing Waras Ngalah” begitu pesan leluhur kita dari Jawa.     

* Konten ini adalah kiriman dari user, isi konten sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis/kreator/user. Ingin membuat konten di Watyutink? Klik di sini!

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Enny Sri Hartati, Dr.

Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perlu Inventarisasi Perundangan dan Peraturan             Bukan Jumlah Peraturan Tapi Korupsinya Yang Penting             Sektor Pertanian Masih Gunakan Paradigma Lama             Gelombang Spekulasi Politik             Demokrasi Tanpa Jiwa Demokrat             Rekonsiliasi Sulit Terjadi Sebelum 22 Mei             Industri Manufaktur Memperkokoh Internal Perekonomian             Dibutuhkan Political Will, Bukan Regulasi             Kasus Makar Bernuansa Politis             Pasal Makar Ancam Demokrasi