Menyikapi Polemik Pilpres
berita
Pikiran Bebas
ilustrasi gie watyutink.com 24 April 2019 13:00
Penulis

Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Semua pihak terutama para paslon Pilpres 2019 harus menghargai penyelenggara dan penanggung jawab pemilu, dalam hal ini KPU. Tidak ada hasil penghitungan suara pilpres yang sah kecuali real count KPU. Oleh karenanya, para pihak harus menahan diri untuk tidak saling klaim kemenangan. Meskipun klaim kemenangan tidak melanggar hukum dan bukan kejahatan.

Quick count dalam konteks demokrasi harus dilihat sebagai kebebasan berekspresi yanh dijamin oleh konstitusi sepanjang dilaksanakan berdasarkan asas dan prinsip-prinsip akademis. Karena itu quick count harus transparan dan terbuka untuk diuji dan diakses masyarakat baik metode, sample, dan cara kerjanya, karena penyelenggaraan survei atau juga quick count rawan dan berpotensi besar ditumpangi oleh kepentingan pihak-pihak yanh berkompetisi, dengan cara-cara yang manipulatif.

Dalam konteks pilpres ini, kebebasan akademik quick count harus diletakkan sebagai keseimbangan dengan kepentingan umum demokrasi secara menyeluruh. Quick count harus dijauhkan dari keterjebakannya menjadi lembaga yang melebihi bahkan mengambil alih fungsi KPU. Tidak mengherankan jika KPU akan tersandera dengan hasil quick count dan ini harus dihindarkan. 

Sejatinya, quick count sebagai pengejawantahan kebebasan akademik hanya berlaku di ruang-ruang universitas. Ketika quick count masuk ke ruang publik, sebenarnya ia berhadapan dengan kepentingan publik yang harus dihormati yaitu terselenggaranya pemilu ic pilpres dgn LUBER dan JURDIL.

Realitasnya quick count di ruang publik atas nama independensi telah memperlakukan  pihak yang diprediksi kalah dengan tidak adil. Karena sangat relevan tindakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melarang stasiun televisi untuk menyiarkan hasil quick count.

Kelambanan penyelenggara ic KPU mengumumkan hasil real count pilpres di tengah kecanggihan teknologi milenium menjadi sesuatu yang mengherankan, dan ini merupakan indikator kekurang berhasilan penyelenggaraan pilpres. Belum lagi tindakan kurang terpuji penyelenggara pemilu di beberapa daerah seperti di Nias dengan menyimpan formulir C1 asli semakin menambah keruwetan dan indikasi ketidakjujuran para penyelenggara.

* Konten ini adalah kiriman dari user, isi konten sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis/kreator/user. Ingin membuat konten di Watyutink? Klik di sini!

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua