Oposisi Pancasila
berita
Pikiran Bebas
ilustrasi gie watyutink.com 15 July 2019 16:00
Penulis

Aktivis 1980-an

Seandainya tahun 1986 Habibie sebagai Kepala BPPT tidak melontarkan ide gagasan membuat MRT, apa jadinya Jakarta tanpa MRT. MRT sekarang menjadi andalan warga Jakarta sebagai transportasi baru. Sebab disamping cepat juga nyaman, MRT juga menjadi destinasi wisata baru Jakarta. Stasiun Lebak bulus menandai peristiwa bersejarah, dimana Prabowo bertemu dengan Jokowi. Pertanyaannya ada apa pertemuan begitu penting harus di MRT Lebak Bulus ? Dimana Jokowi ingin meninjau perkembangan MRT dan Prabowo ingin mencoba naik MRT karena belum pernah naik. Apakah itu sebuah kebetulan ? 

Pertanyaan diatas itu wajar muncul, karena pertemuan begitu penting paska pilpres yang begitu keras dan sarat dengan politik identitas. Sampai ada lebih 700 orang petugas KPPS dan lebih 5000 orang sakit. Ditambah dengan kerusuhan 22 Mei 2019 yang menyebabkan 9 menjadi korban dan 32 hilang (data Komnas HAM). Kejadian itu membuat kubu Prabowo mendorong  pemerintah membuat tim pencari fakta independen. Tetapi usulan tersebut tidak diakomodir dan tidak direspon oleh pemerintah. Akan tetapi pemerintah membentuk sendiri tim yang melakukan investigsi kasus tersebut. Sehingga suasana menjadi panas dan jauh dari rekonsiliasi (baca pertemuan) keduanya. Hai inilah yang membuat semua menjadi kaget dengan pertemuan Prabowo dan Jokowi diatas MRT.

Ternyata pertemuan di atas sudah tersebar disosial media, ketika Pramono Anung menyampaikan lewat twitternya. Semetara para pendukung militan Prabowo masih banyak yang tidak setuju pertemuan tersebut, bahkan di Sulawesi ada yang membakar spanduk Prabowo-Sandi sebagai ungkapan kemarahannya. Sementara GNPF menarik dukungannya dan Persaudaraan 212 merasa ditinggal Prabowo. Sedangkan dalam pertemuan tersebut pendukung Jokowi sudah memadati stasiun MRT di Lebak Bulus dan Prabowo hanya ditemani Sekjen Partai Gerindra dan beberapa petinggi partai lalu ajudannya. Dalam pertemuan tersebut adalah sangat penting, sebab paska pilpres kubu Jokowi menginginkan adanya rekonsiliasi, sedangkan pendukung Prabowo dengan tegas menolak karena Jokowi dianggap menang dengan kecurangan. Itulah yang satu hari sebelumnya para pendukung Prabowo aksi di Kertanegara dan menyatakan menolak pertemuan dengan Jokowi. 

Semangat Persatuan

Melihat hal di atas, kita bisa menebak itu adalah realitas politik Indonesia memang tidak ada istilah oposisi, seperti negara yang menganut sistem liberal. Walaupun pemilu kita menggunakan pemilu secara liberal, tapi penyelesaiannya pasti dengan cara Pancasila, yaitu demi persatuan. Semangat persatuan adalah semangat yang menjadi kunci kebersamaan. Jadi seperti Oposisi  Pancasila. Jadi sangatlah wajar jika pendukung Prabowo yang menolak rekonsiliasi dengan Jokowi menjadi kecewa dan menjadikan Prabowo maupun Partai Gerindra dihujat, dicaci maki dan lain-lain di dunia medsos. Rasa kekecewaan adalah langkah mereka sudah "tidak percaya" dengan Prabowo. Karena pesan yang tersampaikan adalah Prabowo telah meninggalkan rakyatnya dan rajyat berjuang sendiri menuntut keadilan. Bahkan Amien Rais mengatakan tidak tahu menahu dan Prabowo dianggap nyelonong sendiri.

Sebagai seorang kesatria, sebagai negarawan Prabowo kembali menjukkan kepada publik bahwa "demi rakyat" Prabowo bertemu dengan Jokowi dan tidak membangun komitmen, karena pertemuannya di areal terbuka. Tapi apapun alasannya, pendukung fanatik Prabowo menjadi kecewa dan marah. Sebab pertemuan Prabowo dengan Jokowi dianggap telah menafikan korban baik meninggal, luka maupun yang ditahan karena UU IT. Lantas apa isi surat wasiat Prabowo yang ditulis kepada rakyat Indonesia, seperti yang telah dijanjikan dahulu ? Sedangkan yang menarik dari pertemuan tersebut adalah stigma Prabowo sebagai pendukung "Islam garis keras" secara tidak langsung hilang begitu saja.

Sepertinya semua menjadi tanda tanya besar, karena sampai sekarang tidak nampak tanda-tanda wasiat yang ditulisnya. Jangan-jangan Prabowo melakukan pertemuan dengan Jokowi ada deal politik bagi-bagi kekuasaan atau melakukan politik dagang sapi seperti yang dibilang Rizal Ramli di acara ILC. Sebab pertemuan dengan Jokowi sudah dilakukan oleh yuniornya AHY dan Ketua PAN pasca pemilihan pilpres. Tetapi AHY di-bully berminggu-minggu oleh pendukung militan Prabowo dan Gerindra. Padahal AHY melakukan silaturahmi karena diundang Jokowi. Berbeda dengan Prabowo yang "terkesan" pengen ketemu Jokowi, walaupun di sini peran BIN Budi Gunawanlah yang menjadi fasilitator.

Tapi semua itu karena politik, hanya kepentingan abadilah yang ada. Kalau bertemu sebelum kerusuhan mungkin bisa dimaklumi. Tapi pertemuan datas sepertinya perlu dan baik buat menurunkan tensi politik yang mamanas, walaupun tidak sedikit yang menyayangkan, karena terjadi setelah banyak korban dan narasi yang yang dibangun selama ini oleh Partai Gerindra, bahwa Prabowo adalah menjadi sosok pembela rakyat dan perubahan perlu dipertanyakan kembali. Ternyata hanya fatamorgana yang selalu gampang hilang begitu saja.

Politik Indonesia memang paling unik, sama ketika tahun 1967 Emil Salim menawarkan konsep ekonomi Pancasila dan diadopsi oleh Soeharto sebagai tonggak perjuangan kemakmuran dari dua sisi. Sekarang sepertinya muncul istilah baru yaitu Oposisi Pancasila yang selesai dengan semangat persatuan dan itu menjadi titik balik image Prabowo. Semoga semua jadi pembelajaran bersama bahwa setelah pertemuan Jokowi dan Prabowo diharapkan sudah tidak ada cebong, kampret lagi, meminjam istilah Rocky Gerung yang akhirnya berbagi di satu kolam yang sama.

* Konten ini adalah kiriman dari user, isi konten sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis/kreator/user. Ingin membuat konten di Watyutink? Klik di sini!

SHARE ON

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Teguh Santoso, S.E., M.Sc.

Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB Unpad, Peneliti Center for Economics and Development Studies

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir