Pemogokan Pemandu Kapal Pelabuhan Tanjung Priok: Pemerintah Bisa Collaps
berita
Pikiran Bebas
Ilustrasi gie/ watyutink.com 15 July 2019 08:45
Penulis

Anggota Institute Sukarno for Leadership Universitas Bung Karno (UBK)

Tiga institusi vital yang menopang ekonomi dan politik Indonesia yakni Airport, pelabuhan dan institusi yang berkaitan demgan pasokan energi, belakangan ini selalu mengalami gangguan. Salah satu penyebabnya adalah pemogokan karyawan. Institusi vital seperti di atas wajib memperoleh perhatian lebih dari pemerintahan Jokowi. 

Pemogokan ini sebagian besar disebabkan oleh sistem kontrak dalam hubungan kerja dalam sektor-sektor tersebut, yang melibatkan hubungan kontrak dengan buruh. Sistem kontrak semacam ini memang menjadi momok bagi buruh dan mereka para buruh mendesak agar sistem kontrak (outsorcing) ini diakhiri sebagai jalan keluar bagi perbaikan hubungan kerja. 

Kali ini, ratusan pekerja kapal pandu mogok di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (10/7/2019). Mereka menuntut manajemen menghapus sistem kerja kontrak lima bulan yang selama ini merugikan.  Mereka juga tidak mendapatkan hak sebagai pekerja. Akibat pemogokan ini pelabuhan kapal besar terganggu.

Pekeja yang melalukan pemogokan tersebut adalah karyawan PT Jasa Armada Indonesia (JAI). Perusahaan ini adalah anak oerusahaan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II. Anak perusahaan ini mencatatkan saham (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Desember 2017 lalu. 

Tuntutan buruh ini memgambil momentum ditengah desakan pengusaha agar merevisi UU ketenagakerjaan yang selama ini dianggap memberatkan pengusaha. Sementara sisi lain penolakan buruh terhadap sistem kontrak kian gencar.

Pemogokan buruh yang berada dalam lingkup kegiatan perusahaan PT. Pelindo II ini jelas merupakan masalah serius yang harus segera di selesaikan oleh pemerintah, pihak pelindo II dan perusahaan tempat buruh pelabuhan ini bekerja yakni PT Jasa Armada Indonesia (JAI) Tbk.

Pemogokan ini tidak hanya membahayakan keselamatan ekonomi negara, namun juga membahayakan keselamatan manusia. Lebih jauh lagi pemogokan ini akan membawa dampak politik yang luas. “Ini bisa saja berujung pada kolapsnya ekonomi yang berdampak pada jatuhnya pemerintahan” ditengan kondisi ekonomi yang memang tengah memburuk.

Pihak Pelindo II Harus mengevalusasi semua mitra mereka, perusahaan sub kontraktor mereka dan mengambil langkah penyelesaian menyeluruh terhadap masalah yang ada baik menyangkut pelanggaran norma hukum oleh anak perusahaan, mitra perusahaan, kondisi kerja yang tidak baik, upah yang kurang layak dan lain sebagainya. 

Pemogokan pada institusi vital pelabuhan khususnya pemandu kapal besar seharusnya tidak boleh terjadi. Karena kejadian semacam ini sangatlah krusial dan dapat membawa dampak pada keselamatan manusia, namun juga dampak ekonomi politik secara luas. Hendaknya pihak Pelindo II tidak boleh memandang sepele. 

Publik tahu bahwa Pelindo II tak pernah berhenti dirundung masalah. Mulai dari masalah keuangan hingga masalah ketenagakerjaan. Banyak masalah dalam perusahaan ini yang tak kunjung selesai.

Sebentar anak perusahaan pemandu kapal besar PT JAI kondisi keuangannya terus memburuk. Harga saham semakin anjlok, revenue, net income dan profit margin menurun secara berturut turut sejak tahun 2015, demikian juga dengan cash flow perusahaan yang terus bergerak menjadi negatif. Sampai kapan keuangan perusahaan masih bisa bertahan? Pihak pelindo II harus bertanggung jawab terhadap anak perusahaannya ini, dikarenakan posisinya yang sangat vital. Jangan sampai dijual ke swasta dan asing ya.

* Konten ini adalah kiriman dari user, isi konten sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis/kreator/user. Ingin membuat konten di Watyutink? Klik di sini!

SHARE ON

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Teguh Santoso, S.E., M.Sc.

Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB Unpad, Peneliti Center for Economics and Development Studies

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir