Perang Dagang dan Kemelut Politik Indonesia
berita
Pikiran Bebas
Ilustrasi kan watyutink.com 15 June 2019 09:00
Penulis

Anggota Institute Sukarno for Leadership Universitas Bung Karno (UBK)

Indonesia kehilangan kemampuan mempersiapkan diri menghadapi perang dagang secara eksternal, sementara secara nasional pemerintah telah kehilangan momentum untuk konsolidasi politik karena politik pecah belah yang selama ini berlangsung di tanah air.

Adapun perang dagang antara USA VS Tiongkok akan menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap ekonomi politik tanah air :

1. Perang dagang akan semakin memperparah defisit perdagangan Indonesia.  Hal ini dikarenakan Indonesia tidak menjalankan perang dagang dan membiarkan pasar indonesia diisi oleh barang barang impor.

2. Perang dagang akan semakin memperlemah pertumbuhan ekonomi global.  Pelemahan ini akan berdampak terhadap menurunnya harga komoditas. Sementara Indonesia sangat bergantung pada ekspor komoditas. 

3. Perang dagang akan memperlebar defisit perdagangan Indonesia dengan China. Sebagaimana diketahui bahwa China mendominasi impor berbagai jenis produk ke pasar indonesia. Sementara Indonesia bergantung pada ekspor komoditas ke China. pada saat harga komoditas jatuh maka penerimaan ekspor Indonesia akan berkurang. Sementara impor tak bisa dihindari.

4. Perang dagang akan mengurangi surplus perdagangan antara Indonesia dengan AS. Padahal selama ini Indonesia mengalami surplus perdagangan dengan AS. Ke depan momentum surplus akan semakin sempit.

5. Negara negara lain yang menjadi tujuan ekspor Indonesia akan ikut membatasi pasar mereka. Sehingga Indonesia akan kehilangan banyak pasar ekspor. Dikarenakan banyak negara mitra Indonesia akan menghadapi masalah ini dengan langkah proteksi perdagangan.

6. Perang dagang akan mendorong munculnya kebijakan subsidi yang terus meningkat di megara-negara maju dan berkembang. Sementara Indonesia tidak memiliki kemampuan menjalankan subsidi karena masalah APBN. Akibatnya daya saing ekonomi Indonesia akan semakin melemah. Dalam masa-masa mendatang akan banyak industri nasional yang gulung tikar.

7. Perang dagang akan langsung menghantam APBN Indonesia yang ditopang oleh penerimaan dari sektor komoditas seperti minyak sawit, batubara, dan lain-lain, yang harganya terus merosot di pasar indonesia.

8. Perang dagang akan semakin memperketat liquiditas global, suku bunga akan meningkat terus. Sementara Indonesia sangat bergantung pada utang dari pasar keuangan. Akibatnya tekanan kepada APBN akan sangat parah disebabkan sulitnya mendapat utang baru dan meningkatnya beban pembayaran bunga utang. 

9. Perang dagang tidak hanya akan memicu pendarahan dalam Keuangan pemerintah, namun juga sektor swasta Indonesia akan paling menderita. Mereka akan kehilangan banyak pasar ekspor komoditas sementara utang sektor swasta makin menggunung. Masa-masa mendatang akan banyak sektor swasta yang gulung tikar atau menjual perusahaan-perusahaan mereka.

10. Perang dagang akan melemahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berarti PDB merosot, pendapatan pajak melemah, dan defisit melebar. Kondisi ini bisa saja menyebabkan defisit APBN melewati batas yang ditetapkan UU keuangan negara yang implikasinya presiden bisa di impeach oleh DPR. 

11. Perang dagang akan semakin memicu kemelut politik di Indonesia. Menimbulkan Ketidakpercayaan dunia terhadap pemerintah secara luas, meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat. Kondisi ini diperparah oleh kemelut politik Indonesia pasca pemilu 2019 lalu akan semakin memanaskan suhu politik Indonesia. Berbagai persoalan dan terjadinya perpecahan antara kekuatan politik di tanah air sebagai dampak dari pemilu 2019 akan memudahkan tersulutmya perlawanan rakyat kepada pemerintah yang terus melancarkan tekanan-tekanan keras kepada gerakan politik di tanah air.

* Konten ini adalah kiriman dari user, isi konten sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis/kreator/user. Ingin membuat konten di Watyutink? Klik di sini!

SHARE ON

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Salamudin Daeng

Anggota Institute Sukarno for Leadership Universitas Bung Karno (UBK)

Defiyan Cori, Dr.

Ekonom Konstitusi

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir