Sikap ‘Pancasilais’ pada Kasus Kematian Pejuang Demokrasi di Pemilu 2019
berita
Pikiran Bebas
ilustrasi gie watyutink.com 16 May 2019 09:50
Penulis

Praktisi Kesehatan Masyarakat

Menyikapi isu "relatifitas" banyaknya kematian para petugas KPPS selaku pejuang demokrasi pada pemilu 2019, maka kami selaku warga negara menyampaikan pendapat;

1. Mengingat amanah konstitusi Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila, yang secara esensial memandatkan penyelenggaraan negara oleh pemerintahan yang dipilih oleh seluruh rakyat pada pemilu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Inonesia. Di mana para pejabat politik pemerintahan yang terpilih dalam Pemilu dalam kerangka pelaksanaan sila "kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan" dalam bingkai "Persatuan Indonesia", harus merupakan pribadi yang "Berketuhanan Yang Maha Esa", serta berkomitmen terhadap "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab".

2. Mengingat ketentuan Perundang-undangan Pemilu Pasal 14, di mana KPU (Komisi Pemilihan Umum), wajib melaksanakan semua agenda pemilu sesuai waktu yang telah ditentukan, untuk memastikan pemilu dapat berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil, juga untuk menhindari terjadinya kekosongan kekuasaan yang sah.

3. Menimbang banyaknya kasus kematian petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara), yang memiliki arti yang sangat strategis dalam memperjuangkan pelaksanaan Pemilu tahun 2019 yang berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil. Di mana kita ketahui bersama bahwa dalam pelaksanaan Pemilu 2019 kali ini memiliki beban ganda atas penyatuan pemilu legeslatif sekaligus pemilihan presiden. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan waktu tambahan sebanyak 12 jam kepada petgas KPPS dalam melaksanakan tugas sejak pukul 07.00 pagi hari pada hari pencoblosan sampai dengan pengiriman kotak suara dan hasil penghitungan perolehan suara ke petugas kecamatan. Sehingga praktis secara umum petugas KPPS bekerja berat sejak jam 07.00 pada hari pencoblosan (sesuai peraturan KPU), sampai dengan pukul 12.00 (sesuai keputusan MK menambah 12 jam sejak pukul 00.00 pada hari penjoblosan, selam dalam waktu 29 jam nonstop. Dengan tanggung jawab lainnya untuk memastikan seluruh pemilih agar dapat hadir di TPS melaui pendaftaran dan pembagian undangan C6 pada H-6 pencoblosan, para pejuang demokrasi mendapat honor sebesar Rp500.000 dan Rp550.000 untuk Ketua KPPS.

Maka kami sebagai warga negara yang berkontrubusi secara aktif dalam kerangka Konsolidasi Demokrasi Pancasila, dengan menempatkan arti pentingnya para pejuang demokrasi terdepan yang tergabung dalam KPPS, pada keberhasilan pelaksanaan pemilu tahun 2019, dengan mempertimbangkan angka 1,2 dan 3 di atas, menyatakan bagi;

A. PEMERINTAHAN INDONESIA.

- Mengharapkan Menteri Sosial mewakili Presiden, dapat memutuskan kebijakan yang berpihak pada keluarga para petugas KPPS yang mengalami musibah kematian maupun kesakitan akibat langsung maupun tidak langsung yang dipicu oleh beban kerja yang sangat berat petugas KPPS pada pemilu tahun 2019.

- Berdasarkan ketentuan UU Pemilu bahwa keterkaitan kasus kematian petugas KPPS di beberapa TPS tidaklah mempengaruhi secara signifikan terhadap penetapan keterpilihan pasangan pilpres, maka atas nama kemanusiaan dan pelaksanaan pemilu yang lebih baik dimasa mendatang, maka Menteri Dalam Negeri mewakili Presiden dapat memutuskan penyelidikan lebih jauh dapat dilangsungkan setelah proses Pemilu 2019 selesai.

 - Menteri Kesehatan harus mengambil tanggung jawab mewakili Presiden untuk menyikapi kasus ini dengan mengambil kebijakan yang tepat, profesional dan proporsional demi kesuksesan Pemilu 2019 dan persatuan bangsa.

B. PARA PIHAK KONTESTAN PEMILIHAN PRESIDEN.

Bagi para tokoh politik maupun tokoh masyarakat pendukung pasangan 01 dan 02, kami menghimbau janganlah menjadikan isu kematian petugas KPPS ini menjadi isu "gorengan" politik, karena hal tersebut sangat terkait dengan harkat dan martabat kemanusiaan bagi sanak keluarga yang terkena musibah, sekaligus meragukan keiklasan dan komitmen kerja para petugas KPPS yang telah berkorban begitu banyak energi, pikiran dan waktu bahkan nyawa para pejuang demokrasi Indonesia untuk memastikan keberhasian Pemilu 2019 yang telah berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

C. PARA INSAN KESEHATAN.

- Kepada sejawat dokter selaku profesi yang telah bersumpah sebagai "pengabdi kemanusiaan" di sepanjang hidup, agar dapat bersandar kepada akidah profesionalismenya yang proposional. Dengan tanggung jawab profesi untuk tidak membuat pernyataan terkait kasus kematian para pejuang KPPS, hanya berdasarkan prasangka semata tanpa adanya dukungan proses standar keilmuan yang seharusnya dalam menegakkan kesimpulan peneyebab kematian seseorang. Apalagi pernyataan yang tendensius yang mengganggu rasa persatuan berbangsa dan bernegara.

- Kepada IDI sebagai lembaga tempat bernaungnya komunitas dokter Indonesia, kami berharap dapat secara tegas untuk menegakkan peraturan organisasi terhadap adanya pelanggaran etika profesi Dokter. - Bagi saya kasus ini tidaklah diperlukan otopsi forensik, kecuali ada permintaan keluarga untuk kepentingan hukum, mengingat tidak terdapat kecurigaan dari beberapa kasus kematian tersebut. Untuk kepentingan pemilu di masa mendatang, berdasarkan audit verbal seluruh kasus kematian tersebut dapat dijadikan dasar bagi pencegahan dan mengurangi kasus kematian anggota KPPS. Dengan mempertimbangkan beban kerja, maka rekruitmen petugas KPPS diarahkan kepada petugas yang muda, sehat, tidak memiliki faktor resiko tinggi, serta memastikan adanya jam istirahat setiap 4 jam kerja.

Demikian pendapat kami terkait kasus kemataian petugas KPPS yang memiliki peran penting dalam menentukan kualitas para pejabat politik yang diberi mandat sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kotamadya, serta pejabat pasangan Presiden dan Wakil Presiden dalam setiap pemilu.

#KonsolidasiDemokrasi

#KonsolidasiDemokrasiDalamKoridorSila4Pancasila

#KonsolidasiDemokrasiPancasila

* Konten ini adalah kiriman dari user, isi konten sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis/kreator/user. Ingin membuat konten di Watyutink? Klik di sini!

SHARE ON

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung             Idealnya Penjara Tidak Untuk Lansia             Selesaikan PR di Periode Kedua             Jemput Bola Tarik Investasi             Fokus Pada Daya Saing, Reindustrialisasi, Pemerataan             Memperkokoh kemampuan mewujudkan cita-cita Presiden Joko Widodo              Simbol Kemajuan Bangsa dan Rekonsiliasi dalam Pertemuan Jokowi dan Prabowo             Apapun Tafsirnya, Kita Bangga Jokowi - Prabowo Bertemu